Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mengamankan dua orang warga negara asing asal China yang terlibat penyebaran konten video menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya sebelum masuk ke Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam mengatakan bahwa WNA China yang berinisial LB dan LJ itu kini berada di ruang detensi Ditjen Imigrasi, menunggu pemulangan ke negara asal. Keduanya juga sedang diperiksa lebih lanjut.

"Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Godam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Konten tersebut diunggah oleh akun TikTok @stellaroptics888. Setelah viral pada tanggal 17 Januari 2025, Ditjen Imigrasi melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara langsung (realtime), mulai dari kedatangan dua WNA China tersebut hingga mereka keluar dari area pemeriksaan keimigrasian.

"Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang," terang Godam.

Kemudian, pada tanggal 20 Januari 2025, akun @stellaroptics888 mengunggah video klarifikasi dan permintaan maaf. Di dalam video tersebut disebutkan pula bahwa uang sejumlah Rp500 ribu di paspornya ialah untuk biaya visa kunjungan saat kedatangan (VoA).

Godam menambahkan kendati sudah mengunggah video klarifikasi dan permintaan maaf, Ditjen Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ.

Dari hasil klarifikasi, kedua WNA China itu tetap memberi pernyataan yang sama dengan konten video kedua yang mereka unggah.

Plt. Dirjen Imigrasi menjelaskan ketika LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur. Mereka diketahui berada di jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

"Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian. Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara," ucap Godam.

Sebelumnya, pengguna media sosial TikTok @stellaroptics888 mengunggah video yang menunjukkan seorang warga negara asing asal China menyelipkan uang Rp500 ribu saat akan masuk ke Indonesia.

Video itu juga menampilkan ketika yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan berjalan di belakang petugas.

Usai sempat viral, video tersebut dihapus dan pengguna akun yang sama lantas mengunggah video klarifikasi sekaligus permintaan maaf.

Dia pun mengakui video yang diunggah sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman dan berdampak kepada pemerintah Indonesia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore, mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hadi Prasetyo.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

"Karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang buka sepanduk di mana-mana," ujarnya.

Ia menambahkan, jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru.

"Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Abdul Mu'ti juga menjelaskan bahwa prioritas saat ini adalah menyelesaikan kebijakan PPDB terlebih dahulu sebelum memutuskan tata evaluasi pembelajaran, yang rencananya mulai diterapkan pada akhir 2025 dan awal 2026.

"Ini dulu, yang kaitannya dengan penerimaan murid dulu, nanti kalau itu sudah, kemudian sudah terlaksana, ya nanti kita baru putuskan terkait dengan pelaksanaan evaluasinya," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebutkan salah satu program Kementerian HAM adalah mendorong revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, Pigai juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan setidaknya delapan draf peraturan menteri. Regulasi-regulasi baru ini perlu dikeluarkan karena Kementerian HAM merupakan institusi baru.

"Saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke Pemerintah, termasuk revisi Undang-Undang HAM," kata Pigai saat ditemui usai Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Rabu.

Di samping merevisi dan menggodok regulasi, Kementerian HAM, menurut Pigai, juga fokus pada program mewujudkan masyarakat sipil menjadi garda depan pembangunan kesadaran HAM. Pengarusutamaan HAM di instansi pemerintah dan sektor privat tidak luput dari program Kementerian HAM pada tahun ini.

"Selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial, bantuan-bantuan restitusi, dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu, termasuk konflik sosial di Maluku atau wilayah perbatasan," katanya pula.

Menteri HAM pada hari Rabu ini telah meluncurkan buku saku HAM bagi narapidana yang diusulkan mendapatkan amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto. Buku saku tersebut disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca mengenai prinsip-prinsip HAM.

Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya terbuka untuk menerima usulan revisi undang-undang yang diajukan Kementerian HAM.

Namun, menurut dia, DPR tengah fokus menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah masuk program legislasi nasional (prolegnas).

“Prolegnas ‘kan sudah diketok, jadi itu mungkin akan masuk longlist, bisa jadi. Apakah itu akan masuk shortlist? Nanti tergantung pada negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," katanya ditemui usai acara yang sama.

Di sisi lain, Willy mengapresiasi peluncuran buku saku HAM bagi narapidana yang akan mendapat amnesti. Hal tersebut menunjukkan Kementerian HAM telah mengeksekusi keputusan politik Presiden Prabowo.

"Tentu Komisi XIII mengapresiasi ini, kemudian bersama-sama untuk benar-benar menjaga ini, men-deliver-kan (mengejawantahkan, red.) ini secara bersama-sama. Kalau itu diberikan buku saku, ‘kan suatu hal yang luar biasa," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kami menargetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44 ribu narapidana yang akan dapat amnesti dan hari ini saya sudah luncurkan (buku saku HAM)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) meluncurkan buku saku HAM untuk narapidana yang diusulkan mendapat amnesti Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan sebagai panduan praktis tentang penguatan prinsip hak asasi.

Buku saku yang bertajuk Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pemberian Amnesti Presiden RI itu diluncurkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Rabu.

"Kami menargetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44 ribu narapidana yang akan dapat amnesti dan hari ini saya sudah luncurkan (buku saku HAM)," kata Pigai ditemui usai rapat koordinasi tersebut.

Berdasarkan salinan yang diterima ANTARA, buku saku dimaksud terdiri dari empat bab, yaitu bab "Apa Itu Hak Asasi Manusia?", 'Perbuatan Melanggar HAM", "Hak dan Kewajiban Warga Binaan", serta "Hak dan Kewajiban Warga Negara".

Buku saku tersebut disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip HAM yang universal, tidak terpisahkan, serta relevansinya dengan pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Melalui buku itu, para pembaca diharapkan memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, baik dalam konteks global maupun implementasinya di Indonesia.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengapresiasi peluncuran buku saku HAM. Menurut Willy, hal tersebut menunjukkan Kementerian HAM telah mengeksekusi keputusan politik Presiden Prabowo.

"Tentu Komisi XIII mengapresiasi ini dan kemudian kita bersama-sama untuk benar-benar menjaga ini, men-deliver-kan (mengejawantahkan, red.) ini secara bersama-sama. Kalau itu diberikan buku saku ‘kan suatu hal yang luar biasa,” katanya saat ditemui terpisah.

Bersamaan dengan peluncuran buku saku HAM, Kemenham juga meluncurkan logo resmi, laman web, serta program sadar HAM untuk 250 ribu masyarakat sekaligus mengarusutamakan HAM bagi satu juta aparatur negara.

Sebelumnya, Pigai menyebut narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti dari Presiden akan diberikan pendidikan HAM terlebih dahulu. Menurut dia, hal itu bertujuan membangun kesadaran HAM dan mengubah pola pikir para narapidana dari kriminal menjadi humanis.

"Pelatihan mereka terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, supaya yang paling penting ‘kan perubahan mindset. Mindset kriminal, (diubah menjadi) mindset human," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Menteri HAM mengatakan pendidikan HAM bagi narapidana yang akan diberi amnesti itu termasuk salah satu fokus Kementerian HAM untuk tahun 2025.

"Sebelum mereka diberi amnesti, kami akan mendatangi lembaga pemasyarakatan, inventarisasi. Sudah mulai inventarisasi dan nanti kita akan melakukan pendidikan," tuturnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Itu kemudian menjadi pintu masuk bagi menteri yang baru untuk membereskan institusinya. Jangan sampai terjadi lagi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai bahwa pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terkait adanya pemagaran laut di pesisir pantai Tangerang, Banten, merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menurut dia, pemberian SHGB tersebut berada di ruang abu-abu regulasi dan seharusnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu telah diatur dalam undang-undang, sehingga hal tersebut tidak punya alasan hukum.

"Seharusnya menurut saya itu tidak lama, siapa saja orang internal ATR/BPN yang berperan melakukan pelanggaran hukum itu," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan dalam hal itu karena lembaga tersebut yang mengeluarkan SHGB.

Namun, dia mengatakan bahwa saat ini Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah menyatakan adanya SHGB di laut tersebut dan menyampaikan permintaan maaf.

"Itu kemudian menjadi pintu masuk bagi menteri yang baru untuk membereskan institusinya. Jangan sampai terjadi lagi," kata dia.

Menurut dia, sanksi tegas harus diberikan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran itu agar kejadian serupa tak terulang kembali. Pasalnya, dia mengatakan bahwa kasus yang serupa juga terjadi bukan hanya di kawasan Banten dan Jakarta, melainkan juga di daerah-daerah lainnya.

"Ada beberapa tempat, ada 17 kalau enggak salah. Jadi harapan kita ya itu segera dituntaskan secara hukum yang bertanggung jawab harus menghadapi pengadilan," kata dia.

Untuk itu, dia mengatakan Komisi II DPR RI akan mengundang Menteri ATR/BPN untuk menghadiri rapat yang membahas permasalahan tersebut pada Kamis (23/1).

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di perairan Tangerang, Banten, merupakan milik perusahaan hingga perorangan.

Nusron di Jakarta, Senin (20/1) mengatakan bahwa total SHGB yang terbit di pagar laut tersebut sebanyak 263 bidang, merupakan milik dua perusahaan swasta dan perorangan yang ada di wilayah tersebut.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Jajaran menteri dan wakil menteri, kepala lembaga, dan utusan khusus Presiden tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu siang, untuk mengikuti sidang kabinet perdana tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan itu, yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB, turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri-menteri beserta wakil menteri mulai berdatangan secara bergantian mulai sekitar pukul 14.00 WIB.

Jajaran menteri dan wakil menteri yang datang itu, diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Kemudian, jajaran wakil menteri yang tiba sejak pukul 14.00 WIB, di antaranya Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

Menteri Kehutanan, saat ditanya mengenai agenda sidang kabinet hari ini, menjelaskan Presiden Prabowo bakal memberikan arahan-arahan kepada jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

“Dari agenda tertulis, akan ada arahan dari Pak Presiden mengenai 3 bulan, 100 hari pertama, dan mungkin Presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan wartawan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tepat menyentuh 100 hari pertama masa kerja pada 28 Januari 2025.

Prabowo dan Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024. Dalam hari yang sama, Presiden Prabowo langsung mengumumkan nama kabinet dan jajaran menterinya.

Presiden kemudian melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga pada 21 Oktober 2024.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri dan wakil menteri tiba di Istana untuk sidang kabinet

Tanjungpandan, Belitung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tanjungpandan, Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Siswa SDN 11 Badau.

Kegiatan ini mengusung tema "Pemasyarakatan Berdampak dan Sinergi Membangun 7 Kebiasaan Anak Indonesia" bersinergi Polsek Badau dan Koramil 414-01 Tanjungpandan.

Kegiatan diawali dengan sosialisasi "Sekolah Anti Bullying dan menyanyikan jingle "Sekolah Anti Bullying" dipandu oleh Petugas Lapas.

Menu MBG tersebut dimasak langsung oleh pegawai Lapas Tanjungpandan, Yovie Agustian Putra, personel Bhabinkamtibmas Cerucuk Brigpol Apriadi, dan Babinsa Cerucuk Sertu Sudarsono sebanyak 60 porsi.

"Jumlah MBG yang kami sajikan sebanyak 60 porsi," kata Kalapas Kelas II B Tanjungpandan, Gowim Mahali di Badau, Rabu.

Menurut dia, program MBG bagi siswa SD Negeri 11 Badau ini dilaksanakan guna menindaklanjuti perintah 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

"Yang jelas pemasyarakatan harus memberikan dampak bagi warga binaan, keluarga warga binaan, dan masyarakat sekitar. Sehingga kami bersinergi dan berkolaborasi khususnya dengan TNI/Polri, dan pemerintah daerah," katanya.

Disampaikan Gowim, siswa SD Negeri 11 Badau menjadi sasaran karena berada sangat dekat dengan wilayah kerja Lapas Tanjungpandan dan pihak sekolah menyambut baik serta antusias mengikuti program MBG tersebut.

Selain itu, menu MBG yang disajikan terdiri dari nasi putih, daging sapi semur, cah sawi baso sapi, ayam nugget, pisang, susu UHT, dan air mineral menyesuaikan dengan jumlah protein dan karbohidrat.

"Saya melihat karena memang selain yang masaknya luar biasa tentu rasanya enak, kemudian juga karena kebersamaan jadi anak-anak makannya lebih lahap dibandingkan makan sendiri," ujarnya.

Dirinya berharap program ini bisa berlanjut di kemudian hari sesuai arahan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Tentunya program ini harus berkelanjutan karena perintahnya kami memang harus berdampak ke masyarakat dan murid-murid seperti yang kami selenggarakan pada hari ini," katanya.

Kepala SD Negeri 11 Badau, Ismail di Badau, Rabu mengatakan para siswa menyambut baik' program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh jajaran Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

Ia menjelaskan, para siswanya sangat senang dan lahap menyantap MBG yang dimasak langsung oleh pegawai Lapas Kelas II B Tanjungpandan Yovie Agustian Putra, Bhabinkamtibmas Cerucuk Brigpol Apriadi, dan Babinsa Cerucuk Sertu Sudarsono.

"Semoga nanti ke depannya kegiatan ini bisa berlanjut," ujarnya.

Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempererat kerja sama untuk rehabilitasi dan integrasi mantan napi kasus terorisme atau napiter serta korban kasus terorisme, menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang sudah ada banyak sekali eks napiter maupun korban-korban aksi terorisme itu bisa kita lakukan rehabilitasi, kemudian kembali kepada keluarga, kepada lingkungan untuk bisa hidup berdampingan dan mencintai negara kita ini dengan sungguh-sungguh," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf usai pertemuan dengan BNPT di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu Mensos mengapresiasi Kepala BNPT Eddy Hartono atas kerja sama yang sangat baik selama ini dan mendorong peningkatan kerja sama dalam program-program yang sesuai dengan kondisi serta tantangan hari ini dalam melakukan rehabilitasi dan upaya integrasi.

Dalam pertemuan itu kedua pihak juga membahas penguatan layanan dan program yang sebelumnya belum dapat diakselerasi karena beberapa keterbatasan.

Pada kesempatan yang sama Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan terus dilakukan upaya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi, dalam program radikalisasi kedua pihak, dengan konteks pertemuan hari diperkuat tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi.

"Baik dalam lapas maupun di luar lapas konteksnya yang diperkuat adalah tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial," kara Eddy.

Sasarannya adalah korban-korban terorisme dan mantan narapidana terorisme, tambahnya. Selain Kemensos, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, termasuk TNI/Polri serta Kementerian Agama. Dalam hal untuk memperkuat pemahaman ideologi Pancasila, demokrasi, serta toleransi.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kami tetap akan melakukan peningkatan dan pembenahan proses penegakan hukum dari sisi pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa tren penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membangun sistem hukum semakin positif.

"Alhamdulillah, tanpa saya duga ternyata persepsi masyarakat terhadap upaya kita membangun hukum itu cukup tinggi dan tadi juga sempat disinggung dalam pertemuan informal dengan Pak Presiden dan beliau merasa senang ada peningkatan yang cukup tajam dari 50,4 persen ke lebih 70 persen hanya dalam waktu tiga bulan saja," ujarnya saat akan menghadiri sidang paripurna kabinet.

Namun, Yusril juga mencatat masih ada tantangan hukum terkait jual beli kasus hukum dan masalah kesetaraan hukum yang perlu diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga di luar pemerintah, seperti Mahkamah Agung (MA).

Meskipun pemerintah tidak bisa mengintervensi putusan pengadilan, kata Yusril, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan proses penegakan hukum, terutama di bidang hukum pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Kami tetap akan melakukan peningkatan dan pembenahan proses penegakan hukum dari sisi pemerintah," ujarnya.

Yusril juga menyatakan bahwa meskipun tanggapan masyarakat terhadap kinerjanya cukup positif, dirinya merasa bahwa kerja yang dilakukan masih belum optimal.

"Ya alhamdulillah, ada tanggapan seperti itu, walaupun saya merasa kerja biasa-biasa saja, walaupun terasa belum optimal sebenarnya," ucapnya.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosisal sebanyak 83,7 persen.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Hukum hanya membantu dalam sisi harmonisasi dan juga penyusunan DIM-nya ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan siap ikut terlibat dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang menjadi inisiatif DPR.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, saat akan hadiri Sidang Paripurna Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pemerintah akan menyusun DIM. Tentu leading sector-nya 'kan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral," katanya.

Supratman mengatakan bahwa keterlibatan pemerintah akan fokus pada aspek harmonisasi hukum yang akan memastikan keselarasan aturan dengan perundang-undangan yang ada.

Kemenkumham, sebagai bagian dari pemerintahan, akan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai leading sector dalam penyusunan DIM.

Dengan keterlibatan ini, Supratman berharap legislasi dapat mempertimbangkan kebutuhan sektor energi dan sumber daya mineral, serta memastikan regulasi yang dihasilkan mendukung keberlanjutan industri minerba dan kepentingan masyarakat.

Menkum berharap penyusunan DIM ini dapat menekan potensi permasalahan hukum pada masa depan dengan memastikan setiap pasal yang diusulkan dapat diterima secara hukum dan sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia.

"Kementerian Hukum hanya membantu dalam sisi harmonisasi dan juga penyusunan DIM-nya ke depan," katanya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah resmi menyepakati perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi usulan inisiatif DPR melalui rapat panjang yang berlangsung mulai dari pukul 10.47 hingga 23.14 WIB pada hari Senin.

Seluruh fraksi di DPR menyetujui RUU Minerba untuk dilanjutkan ke tingkat berikutnya bersama pemerintah dan akan dibahas oleh Komisi XII yang mengawasi bidang energi dan sumber daya mineral.

Terdapat beberapa poin baru dalam RUU Minerba, di antaranya percepatan hilirisasi mineral dan batu bara untuk swasembada energi, aturan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, pemberian IUP kepada perguruan tinggi, hingga pemberian IUP untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Teddy Indra Wijaya, seorang Perwira TNI berpangkat Mayor yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di Kementerian Sekretariat Negara, telah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaporan dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku bagi pejabat negara.

Berdasarkan data resmi yang diterima, total kekayaan Mayor Teddy tercatat mencapai Rp15,38 miliar. Laporan tersebut disampaikan pada 15 Januari 2025, sebagai laporan khusus awal masa jabatan.

Angka tersebut mencerminkan keseluruhan aset yang dimiliki oleh Mayor Teddy saat mulai menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet.

Rincian kekayaan Mayor Teddy meliputi tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Pelaporan ini diharapkan menjadi wujud nyata komitmen Mayor Teddy dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik selama menjabat sebagai salah satu pejabat penting di pemerintahan.

Rincian harta kekayaan Mayor Teddy menurut LHKPN

A. Tanah dan bangunan

Total: Rp8.200.000.000

1. Tanah dan bangunan seluas 578 m²/90 m² di Kabupaten/Kota Sragen, hibah dengan akta: Rp.600.000.000

2. Tanah seluas 3.560 m² di Kabupaten/Kota Sragen, hibah dengan akta: Rp1.325.000.000

3. Tanah seluas 2.586 m² di Kabupaten/Kota Minahasa, hibah dengan akta: Rp975.000.000

4. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/300 m² di Kabupaten/Kota Bekasi, hibah dengan akta: Rp3.500.000.000

5. Tanah dan bangunan seluas 300 m²/25 m² di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri: Rp1.800.000.000

B. Alat transportasi dan mesin

Total: Rp1.330.000.000

1. Mobil Toyota Jeep L.C. HDTP tahun 2014, hasil sendiri: Rp800.000.000

2. Mobil Toyota Fortuner tahun 2015, hasil sendiri: Rp350.000.000

3. Mobil Honda CRV tahun 2010, hasil sendiri: Rp180.000.000

C. Harta bergerak lainya

Total: Rp4.680.000.000

D. Surat berharga

Total: Rp0

E. Kas dan setara kas

Total: Rp1.170.000.000

F. Harta lainya

Total: Rp0

Sub Total

Rp15.380.000.000

Hutang

Rp0

Total harta kekayaan

Rp15.380.000.000

Data ini diumumkan sebagai bagian dari kewajiban penyelenggara negara untuk mempublikasikan kekayaannya, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

KPK menegaskan, dokumen ini bersifat deklaratif, berdasarkan laporan pribadi yang disampaikan melalui sistem elhkpn.kpk.go.id. Apabila terdapat kekayaan yang tidak dilaporkan, penyelenggara negara wajib bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Tentu pada saat rehabilitasi sosial kami juga didampingi oleh Densus 88 dan juga oleh BNPT untuk supaya bisa memonitor, mengevaluasi mereka...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) siap mendukung upaya rehabilitasi sosial terhadap eks narapidana kasus terorisme, menanggapi wacana pemulangan tokoh militan Jamaah Islamiyah Encep Nurjaman alias Hambali dari penjara milik Amerika Serikat (AS) di Guantanamo, Kuba.

Berbicara usai pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Jakarta, Rabu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan Kemensos sudah melakukan kerja sama dengan BNPT untuk rehabilitasi dan integrasi sosial korban dan eks narapidana kasus terorisme selama ini.

"Kalau deradikalisasinya berada di BNPT, rehabilitasi sosialnya di kami. Tentu pada saat rehabilitasi sosial kami juga didampingi oleh Densus 88 dan juga oleh BNPT untuk supaya bisa memonitor, mengevaluasi mereka yang selama ini menjadi bagian dari rehabilitasi sosial," ujar Mensos Saifullah Yusuf menanggapi pertanyaan wartawan terkait potensi rehabilitasi jika memang Hambali dipulangkan ke Indonesia.

Upaya rehabilitasi sosial sudah dilakukan oleh Kemensos bersama BNPT dengan berkolaborasi bersama beberapa kementerian/lembaga lain, termasuk TNI/Polri dan Kementerian Agama.

Mensos menyebut sejauh ini sudah ada sekitar 400 orang yang sudah menjalani pemberdayaan dan rehabilitasi untuk kembali ke masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan terkait dengan kasus Hambali, pemerintah terus melakukan kajian baik dari sudut pandang hukum internasional maupun di dalam negeri, selain juga kajian pencegahan oleh BNPT sebelum ada realisasi wacana tersebut.

"Nanti kami tentunya akan melihat ya kajian, baik dari pandangan kajian hukum internasional, karena kalau tidak salah, Hambali ini kan diproses di Amerika dalam konteks kejahatan perang ya, bukan terorisme," jelas Eddy.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Pemerintah Indonesia masih mempelajari soal wacana memulangkan Hambali. Koordinasi dilakukan juga untuk menentukan sikap pemerintah terhadap mantan teroris yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025