Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung upaya penegakan hukum menjelang masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyusun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru bersama DPR RI.

Pernyataan Supratman tersebut berkaitan dengan survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum yang mencapai 72,1 persen.

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru," kata Supratman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Adapun Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025.

KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026.

Supratman mengakui bahwa apresiasi kinerja penegakan hukum tidak berada di ranah kementeriannya, melainkan berada di ranah Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK hingga BPK selaku aparat penegak hukum.

Namun di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung terkait proses regulasi dan penataan regulasi.

Supratman pun turut memberi komentar terkait citra hukum di RI meningkat pesat dalam tiga bulan terakhir.

"Apapun hasil penilaian masyarakat itu gambaran dari sebuah tingkat kerja-kerja kementerian ya. Tentu di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo itu menunjukkan bahwa itu harapan bagi masyarakat di pemerintahan Bapak Presiden," kata Supratman.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 83,7 persen.

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung upaya penegakan hukum menjelang masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyusun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru bersama DPR RI.

Pernyataan Supratman tersebut berkaitan dengan survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum yang mencapai 72,1 persen.

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru," kata Supratman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Adapun Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025.

KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026.

Supratman mengakui bahwa apresiasi kinerja penegakan hukum tidak berada di ranah kementeriannya, melainkan berada di ranah Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK hingga BPK selaku aparat penegak hukum.

Namun di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung terkait proses regulasi dan penataan regulasi.

Supratman pun turut memberi komentar terkait citra hukum di RI meningkat pesat dalam tiga bulan terakhir.

"Apapun hasil penilaian masyarakat itu gambaran dari sebuah tingkat kerja-kerja kementerian ya. Tentu di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo itu menunjukkan bahwa itu harapan bagi masyarakat di pemerintahan Bapak Presiden," kata Supratman.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 83,7 persen.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung upaya penegakan hukum menjelang masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyusun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru bersama DPR RI.

Pernyataan Supratman tersebut berkaitan dengan survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum yang mencapai 72,1 persen.

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru," kata Supratman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Adapun Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025.

KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026.

Supratman mengakui bahwa apresiasi kinerja penegakan hukum tidak berada di ranah kementeriannya, melainkan berada di ranah Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK hingga BPK selaku aparat penegak hukum.

Namun di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung terkait proses regulasi dan penataan regulasi.

Supratman pun turut memberi komentar terkait citra hukum di RI meningkat pesat dalam tiga bulan terakhir.

"Apapun hasil penilaian masyarakat itu gambaran dari sebuah tingkat kerja-kerja kementerian ya. Tentu di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo itu menunjukkan bahwa itu harapan bagi masyarakat di pemerintahan Bapak Presiden," kata Supratman.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 83,7 persen.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung upaya penegakan hukum menjelang masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyusun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru bersama DPR RI.

Pernyataan Supratman tersebut berkaitan dengan survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum yang mencapai 72,1 persen.

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru," kata Supratman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Adapun Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025.

KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026.

Supratman mengakui bahwa apresiasi kinerja penegakan hukum tidak berada di ranah kementeriannya, melainkan berada di ranah Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK hingga BPK selaku aparat penegak hukum.

Namun di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung terkait proses regulasi dan penataan regulasi.

Supratman pun turut memberi komentar terkait citra hukum di RI meningkat pesat dalam tiga bulan terakhir.

"Apapun hasil penilaian masyarakat itu gambaran dari sebuah tingkat kerja-kerja kementerian ya. Tentu di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo itu menunjukkan bahwa itu harapan bagi masyarakat di pemerintahan Bapak Presiden," kata Supratman.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 83,7 persen.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Assoc.Prof. Dr. Sulistyowati, SH, MH menawarkan empat solusi dalam mengatasi judi online yakni edukasi publik, penegakan hukum, rehabilitasi dan alternatif aktifitas produktif serta sehat untuk masyarakat.

Sulistyowati mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta seusai kuliah umum Judi Online dan Penegakan Hukum di Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon, di Ambon, Rabu.

"Edukasi publik dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online atau daring bisa dimulai dari diri sendiri. Penegakan Hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan memblokir situs serta membatasi akses ke situs judi secara menyeluruh," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional tersebut.

Kemudian melakukan rehabilitasi yakni memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu memberikan alternatif positif yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini mengatakan berdasarkan data yang dia dapatkan total transaksi judi online mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024 berdasarkan data dari PPATK.

Kemudian 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan sejak periode 2017 hingga 22 November 2024, pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait judi online.

Turut hadir pada acara tersebut Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr Ir Muhammad Riadh Uluputty dan Dekan Fakultas Hukum Emmy Ollong SH MH.

Dia mengatakan penyebab maraknya judi online karena kurangnya Penegakan Hukum, aksesibilitas dan promosi, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya kesadaran resiko jangka panjang dan kebutuhan hiburan

Sulistyowati mengatakan judi online sangat berbahaya karena mudah diakses, promosi yang menarik dan perasaan anonym.

"Mudah diakses. Judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Promosi yang menarik. Situs judi online seringkali menawarkan bonus dan promosi yang menarik untuk menarik pemain baru," katanya.

Kemudian, perasaan anonym, pemain judi online merasa lebih anonim dibandingkan dengan judi konvensional, sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Sedangkan aturan hukum umum terkait judi online di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 27 ayat (2)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Assoc.Prof. Dr. Sulistyowati, SH, MH menawarkan empat solusi dalam mengatasi judi online yakni edukasi publik, penegakan hukum, rehabilitasi dan alternatif aktifitas produktif serta sehat untuk masyarakat.

Sulistyowati mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta seusai kuliah umum Judi Online dan Penegakan Hukum di Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon, di Ambon, Rabu.

"Edukasi publik dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online atau daring bisa dimulai dari diri sendiri. Penegakan Hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan memblokir situs serta membatasi akses ke situs judi secara menyeluruh," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional tersebut.

Kemudian melakukan rehabilitasi yakni memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu memberikan alternatif positif yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini mengatakan berdasarkan data yang dia dapatkan total transaksi judi online mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024 berdasarkan data dari PPATK.

Kemudian 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan sejak periode 2017 hingga 22 November 2024, pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait judi online.

Turut hadir pada acara tersebut Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr Ir Muhammad Riadh Uluputty dan Dekan Fakultas Hukum Emmy Ollong SH MH.

Dia mengatakan penyebab maraknya judi online karena kurangnya Penegakan Hukum, aksesibilitas dan promosi, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya kesadaran resiko jangka panjang dan kebutuhan hiburan

Sulistyowati mengatakan judi online sangat berbahaya karena mudah diakses, promosi yang menarik dan perasaan anonym.

"Mudah diakses. Judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Promosi yang menarik. Situs judi online seringkali menawarkan bonus dan promosi yang menarik untuk menarik pemain baru," katanya.

Kemudian, perasaan anonym, pemain judi online merasa lebih anonim dibandingkan dengan judi konvensional, sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Sedangkan aturan hukum umum terkait judi online di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 27 ayat (2)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Assoc.Prof. Dr. Sulistyowati, SH, MH menawarkan empat solusi dalam mengatasi judi online yakni edukasi publik, penegakan hukum, rehabilitasi dan alternatif aktifitas produktif serta sehat untuk masyarakat.

Sulistyowati mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta seusai kuliah umum Judi Online dan Penegakan Hukum di Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon, di Ambon, Rabu.

"Edukasi publik dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online atau daring bisa dimulai dari diri sendiri. Penegakan Hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku dan memblokir situs serta membatasi akses ke situs judi secara menyeluruh," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional tersebut.

Kemudian melakukan rehabilitasi yakni memberikan bantuan bagi mereka yang sudah kecanduan. Selain itu memberikan alternatif positif yakni mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas produktif dan sehat.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini mengatakan berdasarkan data yang dia dapatkan total transaksi judi online mencapai Rp283 triliun pada semester pertama 2024 berdasarkan data dari PPATK.

Kemudian 8,8 juta orang diperkirakan terlibat, sebagian besar dari ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan sejak periode 2017 hingga 22 November 2024, pemerintah telah memblokir 5.232.087 konten terkait judi online.

Dia mengatakan penyebab maraknya judi online karena kurangnya Penegakan Hukum, aksesibilitas dan promosi, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya kesadaran resiko jangka panjang dan kebutuhan hiburan

Sulistyowati mengatakan judi online sangat berbahaya karena mudah diakses, promosi yang menarik dan perasaan anonym.

"Mudah diakses. Judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Promosi yang menarik. Situs judi online seringkali menawarkan bonus dan promosi yang menarik untuk menarik pemain baru," katanya.

Kemudian, perasaan anonym, pemain judi online merasa lebih anonim dibandingkan dengan judi konvensional, sehingga lebih berani mengambil risiko yang lebih besar.

Sedangkan aturan hukum umum terkait judi online di Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 27 ayat (2)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Turut hadir pada acara tersebut Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr Ir Muhammad Riadh Uluputty dan Dekan Fakultas Hukum Emmy Ollong SH MH.

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sumatera Utara (Sumut) menggelar donor darah untuk memenuhi stok darah Palang Merah Indonesia (PMI) Medan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Sebanyak 81 pegawai Ditjen Imigrasi Sumut dan pegawai unit pelaksanaan teknis imigrasi dan pelaksanaan yang melakukan donor tersebut," ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut Teodorus Simarmata di Medan, Rabu.

Teodorus mengatakan kegiatan donor yang dilakukan di Aula Soepomo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut itu bekerja sama dengan PMI Medan dalam rangka memeriahkan Hari Bhakti Imigrasi ke-75.

Dia mengatakan, kegiatan sosial ini sebagai bentuk wujud nyata kepedulian sosial dan solidaritas antarsesama orang yang membutuhkan.

“Melalui donor darah ini, kita tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, melainkan juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan kerja,” ujar Teodorus.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan tim medis PMI yang memastikan proses donor darah berjalan dengan aman dan lancar. Darah yang terkumpul nantiny disalurkan ke rumah sakit dan pasien yang membutuhkan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenim Sumut berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekaligus mempererat tali persaudaraan di lingkungan kerja.

Di sisi lain, Ditjen Imigrasi Sumut telah menyalurkan paket Makan Bergizi Gratis di SDN 064012 dan SDN 060830, Medan. Jumlah makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini sebanyak 300 paket yang berisi kandungan gizi yang sudah lengkap.

Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun kehidupan sosial masyarakat di lingkungan setempat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Kemas Akhmad Tajuddin SH.MH dari Kantor Hukum Nanusa selaku Penasehat Hukum Chyntia Ayuningrum dan Kuasa Manajemen PT Mega Buana Bhakti RS Siloam Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan kedua belah pihak yang berselisih dalam hubungan industrial bersepakat untuk berdamai.

“Kami lega karena para pihak dengan kebesaran hati masing masing bersepakat untuk menempuh jalan perdamaian,” kata Kemas Akhmad Tajuddin SH.MH di Pangkalpinang, Rabu.

Ia menyatakan kesepakatan perdamaian antara PT Mega Buana Bhakti RS Siloam Kepulauan Bangka Belitung dengan Cyntia Ayuningrum dipimpin dipimpin oleh Ketua Majelis PHI Pengadilan Negeri Pangkalpinang Hirmawan Agung Wicaksono, SH.MH dan kedua belah pihak yang berselisih dalam hubungan industrial bersepakat untuk berdamai.

Kesepakatan perdamaian akan ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak dihadapan Majelis Hakim pada saat persidangan. Dengan tercapainya perdamaian, maka kedua belah pihak akan melaksanakan kewajibannya masing-masing dan mendapatkan haknya sebagaimana disepakati dalam kesepakatan perdamaian.

"Kedua belah bersepakat dengan tuntasnya perselisihan hubungan industrial yang terjadi, maka tidak akan ada lagi permasalahan yang timbul termasuk permintaan biaya lainnya dikemudian hari terkait dengan perselisihan hubungan industrial antara keduanya sedangkan hubungan silaturahmi dan kekeluargaan diharapkan tetap dapat terjalin dengan baik," kata Kemas Akhmad Tajuddin SH.MH dari Kantor Hukum Nanusa.

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Maluku memperkuat sinergisitas dengan Pengadilan Tinggi Ambon dalam upaya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

"Kerja sama yang solid antara Kanwil Kemenkum Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon merupakan kunci dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat," kata Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri, di Ambon, Rabu.

Hal itu dikatakannya usai menerima kunjungan dari Kepala Pengadilan Tinggi Ambon.

Ia mengatakan kerja sama kedua instansi ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien, pembinaan hukum bagi masyarakat, serta penyediaan akses yang lebih mudah terhadap layanan hukum.

Salah satu poin penting yang ditekankan Saiful dalam pertemuan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau. Dengan sinergi yang baik, kami yakin dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku," katanya.

Selain itu, kata dia, kedua lembaga tersebut juga akan meningkatkan upaya pembinaan hukum bagi masyarakat. Program edukasi hukum akan dilaksanakan secara lebih intensif, baik melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, maupun melalui media massa dan media sosial.

"Pembinaan hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, diharapkan angka pelanggaran hukum dapat ditekan," ujarnya.

Dia menjelaskan edukasi sadar hukum yang dimaksud yakni proses penyadaran dan penyebaran pengetahuan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

"Melalui pelatihan, sosialisasi, diskusi publik dan kampanye kesadaran, masyarakat diajak untuk memahami dan menghormati hukum," ujarnya.

Tujuannya, kata dia, untuk membangun masyarakat berintegritas, berkeadilan dan mengurangi pelanggaran hukum. Dengan demikian, edukasi sadar hukum berperan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Oleh sebab itu kerja sama ini, menurut dia, diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi kedua lembaga untuk membangun kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan.

"Dengan sinergi yang kuat, Kemenkum Maluku dan Pengadilan Tinggi Ambon optimis dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik, aman, dan berkeadilan," tuturnya.

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sulawesi Tengah (Sulteng) bersinergi dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian di kabupaten setempat.

Penjabat Bupati Morowali Yusman Mahbub di Palu, Rabu, mengatakan Kabupaten Morowali sebagai salah satu pusat industri tambang nikel terbesar di Indonesia memiliki aktivitas tenaga kerja asing (TKA) yang sangat tinggi.

"Hal ini meningkatkan kebutuhan layanan keimigrasian yang cepat dan efisien bagi para pekerja asing ataupun masyarakat lokal," katanya.

Untuk itu, Penjabat Bupati Morowali melakukan kunjungan ke Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng bertujuan untuk membahas percepatan peresmian Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Morowali menjadi kantor imigrasi penuh.

Dia mengatakan hingga saat ini masyarakat Morowali masih harus menempuh jarak yang jauh untuk mengurus dokumen keimigrasian.

Menurut dia, dengan kehadiran Kantor Imigrasi di Morowali akan menjadi solusi atas kebutuhan ini. Proses pengurusan dokumen bagi TKA dan masyarakat lokal dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

"Percepatan pembangunan kantor ini menjadi prioritas Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," katanya.

Ia mengatakan dengan sinergi antara pemerintah daerah dan Ditjen Imigrasi, percepatan operasional Kantor Imigrasi Morowali diharapkan segera terwujud guna memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal maupun sektor industri yang terus berkembang pesat di Morowali.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulteng Arief Hazairin Satoto menyampaikan apresiasi atas dukungan Penjabat Bupati Morowali dalam proses peningkatan status UKK menjadi Kantor Imigrasi.

"Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik, terutama di bidang keimigrasian," katanya.

Pihaknya optimis kehadiran Kantor Imigrasi ini akan memperkuat regulasi keimigrasian dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan kehadiran kantor imigrasi di Morowali, kata dia, diharapkan dapat membawa banyak manfaat, termasuk mempercepat pengurusan dokumen, meningkatkan pengawasan terhadap TKA, dan memperkuat pengelolaan regulasi keimigrasian di wilayah tersebut.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mengamankan dua orang warga negara asing asal China yang terlibat penyebaran konten video menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya sebelum masuk ke Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam mengatakan bahwa WNA China yang berinisial LB dan LJ itu kini berada di ruang detensi Ditjen Imigrasi, menunggu pemulangan ke negara asal. Keduanya juga sedang diperiksa lebih lanjut.

"Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Godam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Konten tersebut diunggah oleh akun TikTok @stellaroptics888. Setelah viral pada tanggal 17 Januari 2025, Ditjen Imigrasi melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara langsung (realtime), mulai dari kedatangan dua WNA China tersebut hingga mereka keluar dari area pemeriksaan keimigrasian.

"Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang," terang Godam.

Kemudian, pada tanggal 20 Januari 2025, akun @stellaroptics888 mengunggah video klarifikasi dan permintaan maaf. Di dalam video tersebut disebutkan pula bahwa uang sejumlah Rp500 ribu di paspornya ialah untuk biaya visa kunjungan saat kedatangan (VoA).

Godam menambahkan kendati sudah mengunggah video klarifikasi dan permintaan maaf, Ditjen Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ.

Dari hasil klarifikasi, kedua WNA China itu tetap memberi pernyataan yang sama dengan konten video kedua yang mereka unggah.

Plt. Dirjen Imigrasi menjelaskan ketika LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur. Mereka diketahui berada di jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

"Setelah itu, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian. Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara," ucap Godam.

Sebelumnya, pengguna media sosial TikTok @stellaroptics888 mengunggah video yang menunjukkan seorang warga negara asing asal China menyelipkan uang Rp500 ribu saat akan masuk ke Indonesia.

Video itu juga menampilkan ketika yang bersangkutan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan berjalan di belakang petugas.

Usai sempat viral, video tersebut dihapus dan pengguna akun yang sama lantas mengunggah video klarifikasi sekaligus permintaan maaf.

Dia pun mengakui video yang diunggah sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman dan berdampak kepada pemerintah Indonesia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025