Depok (ANTARA) - Seorang warga negara asing (WNA) berkebangsaan Turki berinisial AC dideportasi dari Indonesia setelah menjalani detensi atau penahanan selama tujuh hari di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok, Jawa Barat.

"AC ditemukan tengah bersantai di lobi salah satu apartemen di Kota Depok saat dilakukan pengawasan keimigrasian oleh petugas," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Depok Dody Saputra, di Depok, Kamis.

Deportasi dilakukan akibat pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh AC, yakni tinggal di Indonesia melebihi masa berlaku izin tinggalnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Depok, AC diketahui masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 24 Mei 2024 dengan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan selama 30 hari untuk tujuan wisata.

Namun, AC masih berada di Indonesia hingga ditemukan oleh petugas pada awal Januari 2025 di sebuah apartemen di Depok. Padahal, izin tinggalnya telah berakhir sejak 25 Juni 2024.

Atas perbuatannya, AC dinyatakan melanggar Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan aturan tersebut, WNA yang melebihi izin tinggal dapat dikenakan tindakan administratif berupa deportasi.

“WNA tersebut telah kami kembalikan ke negara asalnya sebagai tindak lanjut dari pelanggaran keimigrasian yang dilakukan,” tegas Dody.

Jakarta (ANTARA) - Anita Wahid terpilih sebagai Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) periode 2025-2027, berdasarkan seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Rangkaian seleksi yang berlangsung sejak Juli hingga Desember 2024 itu meliputi seleksi administrasi dan wawancara.

“Sesuai dengan kewenangan yang terdapat dalam Terms of Reference AICHR serta setelah menimbang dengan saksama hasil dari keseluruhan proses pemilihan dimaksud, Kementerian Luar Negeri RI telah menetapkan Anita A. Wahid sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR periode 2025-2027,” demikian keterangan tertulis Kemlu, Kamis.

Dalam pernyataannya, Kemlu menegaskan komitmen Indonesia terhadap pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN serta mendorong proses seleksi yang terbuka dan melibatkan perwakilan berbagai pemangku kepentingan HAM nasional untuk mendapatkan profil Wakil Indonesia untuk AICHR yang independen dan kredibel.

“Indonesia merupakan pelopor dan salah satu dari sedikit negara anggota ASEAN yang melakukan seleksi secara terbuka dan menunjuk wakil dari kalangan non-pemerintah sebagai wakilnya di AICHR,” kata Kemlu.

Dalam masa mendatang, Indonesia berkepentingan untuk mendorong penguatan upaya pemajuan dan pelindungan HAM oleh AICHR.

“Dengan terpilihnya Saudari Anita Wahid sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR diharapkan akan terdapat kesinambungan perjuangan Indonesia untuk mendorong implementasi penuh mandat AICHR, di samping terlaksananya program-program AICHR yang mencerminkan kepentingan Indonesia di bidang HAM,” ujar Kemlu.

Anita Wahid merupakan seorang aktivis demokrasi yang kerap menekuni gerakan antikorupsi, toleransi beragama, dan literasi digital.

Putri ketiga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu aktif dalam berbagai organisasi di antaranya Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Public Virtue Institute, Pusat Studi Pendidikan dan Kajian Antikorupsi Universitas Nahdlatul Ulama, serta Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity Universitas Indonesia.

Setelah menamatkan kuliah Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, Anita melanjutkan studi S2 di Ruhr-Universitaet-Bochum Jerman, dan kini sedang menjalani pendidikan doktoral di Australian National University.

Sebelumnya, posisi Wakil Indonesia untuk AICHR diisi oleh Yuyun Wahyuningrum, yang telah berkontribusi bagi berbagai pencapaian kepentingan Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN selama periode 2019-2024.

Pewarta: Yashinta Difa
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam upaya memperkuat langkah pencegahan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono menjelaskan pembentukan tim tersebut merupakan implementasi dari mandat pencegahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019, serta Peraturan BNPT Nomor 2 Tahun 2023, yang salah satu aspeknya mencakup pelaksanaan kontra radikalisasi secara komprehensif.

"Pelaksanaan kontra-radikalisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan," ujar Eddy dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Kontra Radikalisasi di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.

Menurutnya, pembentukan satgas tersebut merupakan langkah awal yang strategis untuk memastikan upaya kontra-radikalisasi berjalan optimal.

Dia menuturkan Pasal 43C UU Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa proses kontra-radikalisasi harus terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Pola pikir tersebut, kata dia, harus sama di antara para pihak yang nantinya tergabung dalam Satgas Kontra Radikalisasi, yang akan dikoordinasikan oleh BNPT.

Eddy mengungkapkan satgas tersebut akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait sebagai wadah kolaborasi untuk menyelaraskan program, kegiatan, dan sasaran dalam pelaksanaan kontra-radikalisasi.

Dia berharap sinergi antar-instansi mampu menghadirkan berbagai langkah efektif dalam menangani potensi ancaman radikalisasi di Indonesia.

Ia juga menyampaikan harapan agar Satgas Kontra Radikalisasi dapat bekerja secara optimal mengatasi berbagai kendala yang ada.

"Kami berharap satgas ini bisa optimal dengan memecahkan kendala dan hambatan yang ada," tuturnya.

Kontra-radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme, yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.

Tujuan kontra-radikalisasi untuk membangun individu agar mampu menolak paham radikalisme serta menanamkan berbagai nilai nasionalisme dan non-kekerasan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Metro (ANTARA) - Sebanyak empat narapidana pelaku terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Metro, Lampung mengucapkan sumpah ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas Metro Gumilar Budirahayu mengatakan bahwa ikrar yang telah dilakukan oleh keempat narapidana tersebut bukan paksaan, melainkan atas keinginan dan kesadaran warga binaan tersebut.

"Kita telah menyaksikan warga binaan kita melaksanakan ikrar setia kepada NKRI. Kita juga mendengar bahwa mereka melaksanakan ikrar itu sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun, melainkan muncul dari keinginan sendiri,” katanya di Metro, Kamis.

Dia melanjutkan ikrar setia kepada NKRI yang telah dilakukan oleh empat warga binaan tersebut merupakan langkah awal untuk program pembinaan lanjutan sehingga warga binaan dapat kembali berkontribusi positif di masyarakat.

Pada proses ikrar tersebut, lanjut dia, bahwa hal tersebut tidak lepas dari kerja sama antara pihak Lapas dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ia juga mengapresiasi upaya pembinaan yang telah dilakukan sehingga mampu mengubah pandangan dan perilaku warga binaan.

"Ini berkat pembinaan yang telah kami semua lakukan baik di Lapas maupun instansi terkait lainnya sehingga berjalan dengan baik. Harapan kami, setelah ini teman-teman dapat lebih aktif dalam kegiatan pembinaan salah satunya membantu petugas di masjid dengan berbagai ilmu yang dimiliki," katanya.

"Jangan ragu untuk berkarya dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat serta keluarga,” kata dia.

Prosesi ikrar itu dimulai dengan penghormatan kepada Bendera Merah Putih, diikuti penciuman simbol negara, yang melambangkan komitmen baru warga binaan. Dengan penuh kesungguhan, mereka melafalkan ikrar setia NKRI, menandatangani dokumen kesetiaan, dan menyatakan pengakuan atas Pancasila sebagai dasar negara.

Pewarta: Agus Wira Sukarta/Damiri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menyebutkan seluruh narapidana terorisme (napiter), termasuk dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Kriteria ini harus dipenuhi dan yang menilai nanti ada banyak, seperti aparat penegak hukum, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, maupun petugas pemasyarakatan," kata Komjen Pol. Eddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Komjen Pol. Eddy menyebutkan sejumlah kriteria itu, antara lain, minimal telah menjalani masa hukuman selama dua per tiga masa pidana dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan, berkelakuan baik, serta menyatakan ikrar kembali kepada NKRI.

Apabila napiter yang mengajukan pembebasan bersyarat tidak memenuhi kriteria, dia mengatakan bahwa pembebasan bersyarat tidak akan diberikan.

Saat ini, BNPT terus berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Densus 88 Antiteror Polri terkait dengan rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap napiter, termasuk para anggota JI.

Selain napiter, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat juga kepada narapidana korupsi dan narapidana narkoba dengan kriteria yang kurang lebih sama dan telah diatur.

Ia menjelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) napiter, dan merupakan salah satu tahapan program deradikalisasi BNPT, yakni reintegrasi sosial.

Program deradikalisasi, sambung dia, diberikan dalam beberapa tahapan yang wajib dijalankan oleh napiter, yakni identifikasi penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Namun, apabila napiter telah diberikan pembebasan bersyarat, pihaknya akan tetap memberikan pembinaan dan pendampingan seperti pemberian wawasan kebangsaan dan wawasan kewirausahaan.

"Ini juga sejalan dengan Astacita Presiden yang ketiga, yaitu memperkuat lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengaku masih mengkaji rencana pembebasan bersyarat mantan anggota JI yang kini sedang menjalani masa hukuman, termasuk dua bekas pimpinan JI, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pihaknya sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih berada dalam proses hukum maupun yang sudah dipidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24-12-2024).

Adapun Abu Rusydan alias Mohammad Syamsuddin sempat menjabat sebagai pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba'asyir di awal tahun 2000-an. Saat ini Abu Rusyidan dipidana 6 tahun penjara dan telah menjalani separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, yang menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah hingga ditangkap pada tahun 2019, dipidana 7 tahun pada tahun 2020 dan telah menjalani lebih separuh pidananya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT: Napiter JI yang minta pembebasan bersyarat harus penuhi kriteria

Pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi HAM napiter.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menyebutkan seluruh narapidana terorisme (napiter), termasuk dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Kriteria ini harus dipenuhi dan yang menilai nanti ada banyak, seperti aparat penegak hukum, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, maupun petugas pemasyarakatan," kata Komjen Pol. Eddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Komjen Pol. Eddy menyebutkan sejumlah kriteria itu, antara lain, minimal telah menjalani masa hukuman selama dua per tiga masa pidana dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan, berkelakuan baik, serta menyatakan ikrar kembali kepada NKRI.

Apabila napiter yang mengajukan pembebasan bersyarat tidak memenuhi kriteria, dia mengatakan bahwa pembebasan bersyarat tidak akan diberikan.

Saat ini, BNPT terus berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Densus 88 Antiteror Polri terkait dengan rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap napiter, termasuk para anggota JI.

Selain napiter, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat juga kepada narapidana korupsi dan narapidana narkoba dengan kriteria yang kurang lebih sama dan telah diatur.

Ia menjelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) napiter, dan merupakan salah satu tahapan program deradikalisasi BNPT, yakni reintegrasi sosial.

Program deradikalisasi, sambung dia, diberikan dalam beberapa tahapan yang wajib dijalankan oleh napiter, yakni identifikasi penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Namun, apabila napiter telah diberikan pembebasan bersyarat, pihaknya akan tetap memberikan pembinaan dan pendampingan seperti pemberian wawasan kebangsaan dan wawasan kewirausahaan.

"Ini juga sejalan dengan Astacita Presiden yang ketiga, yaitu memperkuat lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengaku masih mengkaji rencana pembebasan bersyarat mantan anggota JI yang kini sedang menjalani masa hukuman, termasuk dua bekas pimpinan JI, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pihaknya sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih berada dalam proses hukum maupun yang sudah dipidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24-12-2024).

Adapun Abu Rusydan alias Mohammad Syamsuddin sempat menjabat sebagai pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba'asyir di awal tahun 2000-an. Saat ini Abu Rusyidan dipidana 6 tahun penjara dan telah menjalani separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, yang menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah hingga ditangkap pada tahun 2019, dipidana 7 tahun pada tahun 2020 dan telah menjalani lebih separuh pidananya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menegaskan dukungan dan kesiapan Indonesia untuk terus membantu negara-negara Afrika dalam menanggulangi persoalan terorisme.

“Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika” kata Wamenlu RI dalam sidang terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) terkait penanggulangan terorisme di kawasan Afrika, di New York, Selasa (21/1).

Sebagaimana pernyataan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Arrmanatha menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara yang pernah mengalami serangan terorisme, memahami bahwa pencegahan terorisme haris dilakukan dengan pendekatan komprehensif.

Langkah-langkah sesuai prinsip pelaksanaan efektif wewenang pemerintah dan pendekatan halus yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional harus jadi prioritas dalam menanggulangi terorisme, kata dia.

“Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan,” ucap Wamenlu RI.

Dalam rangka berbagi pengalaman Indonesia dalam mencegah terorisme, Arrmanatha menjelaskan bahwa Indonesia senantiasa mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi, serta pembinaan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis demi membentengi masyarakat dari gagasan-gagasan berbahaya seperti terorisme.

“Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan,” kata dia, menambahkan.

Wamenlu RI lebih lanjut menegaskan perlunya mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Ia pun menyampaikan komitmen RI mendukung sejumlah inisiatif terkait isu tersebut di negara-negara Uni Afrika.

Indonesia selama ini terus memberikan dukungan kepada negara-negara Afrika melalui program pembinaan dan pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enformcement Cooperation (JCLEC) untuk menanggulangi terorisme dan kejahatan lintas batas, kata dia.

Ia pun menyoroti pentingnya pertukaran informasi dan praktik terbaik di tingkat global sebagai kunci dalam penanggulangan terorisme di antara penegak hukum antarnegara.

Selain menegaskan kembali dukungan Indonesia, Arrmanatha mendorong masyarakat internasional untuk terus mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanan, termasuk terorisme dan kejahatan lintas negara.

Wamenlu RI kemudian mengharapkan implementasi efektif "Agenda 2063" Uni Afrika untuk mendukung transformasi kontinen tersebut menjadi kekuatan global yang mumpuni di masa depan. Ia juga mendorong reformasi DK PBB demi memastikan representasi yang adil bagi Afrika di panggung global.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Badan Penegakan Imigrasi dan Cukai (ICE) Amerika Serikat menangkap 308 imigran ilegal di hari pertama Presiden Donald Trump menempati Gedung Putih, demikian menurut sebuah laporan.

Beberapa orang yang ditangkap tersebut memiliki catatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak, menurut 'czar perbatasan Trump' Tom Homan, seperti dikutip New York Post.

Homan mencatat bahwa petugas imigrasi mulai menangkapi imigran ilegal yang menimbulkan ancaman terhadap 'keamanan publik', menambahkan bahwa saat ini ada sekitar 700.000 imigran ilegal di AS.

Sementara itu, reporter CNN melaporkan bahwa ribuan tentara aktif tambahan AS dikerahkan ke perbatasan selatan dengan Meksiko setelah Trump memerintahkan peningkatan jumlah pasukan sebagai bagian dari inisiatifnya untuk menindak tegas imigrasi ilegal.

Di hari pelantikannya pada Senin, Trump memerintahkan peningkatan keberadaan militer di perbatasan untuk memberantas imigrasi ilegal serta menyatakan darurat nasional di perbatasan selatan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Imigrasi mengamankan dua WNA asal China yang menyebarkan konten selipkan uang di paspor hingga Menteri ATR/BPN membatalkan status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Tangerang.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Imigrasi amankan dua WNA China sebar konten selipkan uang di paspor

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mengamankan dua orang warga negara asing asal China yang terlibat dalam penyebaran konten video menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya sebelum masuk ke Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam mengatakan bahwa WNA China yang berinisial LB dan LJ itu kini berada di ruang detensi Ditjen Imigrasi, menunggu pemulangan ke negara asal. Keduanya juga sedang diperiksa lebih lanjut.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK geledah rumah Djan Faridz terkait pencarian Harun Masiku

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz (DF) terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku (HM), Rabu (22/1) malam.

"Benar, pada giat penggeledahan perkara tersangka HM," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini.

3. Polri sita aset triliunan rupiah pada kasus robot trading Net89

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengatakan telah menyita aset bernilai triliunan rupiah pada kasus dugaan penipuan investasi robot trading Net89 PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI).

Dirtipideksus Brigjen Pol. Helfi Assegaf dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa aset properti yang telah disita berjumlah senilai Rp1,5 triliun.

Baca selengkapnya di sini.

4. KPK: Indeks Integritas Nasional 2024 naik jadi 71,53

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan Survei Penilaian Intergritas (SPI) 2024 dan berdasarkan survei tersebut Indeks Integritas Nasional 2024 mengalami kenaikan menjadi 71,53 poin.

"Hasil daripada SPI untuk tahun 2024 ini, Indeks Integritas Nasional atau IIN berada di angka 71,53. Angka ini mengalami kenaikan 0,56 poin dari tahun sebelumnya (2023), di mana tahun sebelumnya adalah 70,97," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Baca selengkapnya di sini.

5. Menteri ATR batalkan status SHGB pagar laut di Tangerang

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material, karena itu batal demi hukum.

"Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti, maka itu ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material," jelas Nusron dalam konferensi pres di Tangerang, Rabu (22/1).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, menyebutkan bahwa urgensi memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM).

"Pertimbangan hak asasi manusia," kata Agus saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Namun demikian, Agus mengatakan bahwa wacana memulangkan Hambali dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, ke Indonesia itu masih didiskusikan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Agus, pemerintah masih terus mengkaji untuk memulangkan Hambali yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

"Belum ada keputusan, masih dibahas dengan Pak Menko nanti ya," kata Agus.

Pemerintah tengah mempelajari kasus Hambali sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

"Sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," kata Menko Yusril dalam konferensi pers sebelumnya.

Hambali sempat menjadi buron aparat penegak hukum Indonesia setelah peristiwa Bom Bali, tetapi tidak tertangkap.

Hambali kemudian diringkus dalam operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Thailand, selanjutnya ditahan di Guantanamo, Kuba.

"Sampai hari ini (Hambali) belum pernah diadili karena menghadapi sejumlah permasalahan, karena yang diperlakukan adalah hukum militer Amerika Serikat dan bukan hukum sipil," kata Yusril.

Apabila nantinya Hambali dipindahkan ke Indonesia, dia tidak bisa diadili untuk kasus Bom Bali karena telah melampaui batas waktu.

Yusril menjelaskan suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati kedaluwarsa setelah 18 tahun, sementara Bom Bali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, menyebutkan bahwa urgensi memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM).

"Pertimbangan hak asasi manusia," kata Agus saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Namun demikian, Agus mengatakan bahwa wacana memulangkan Hambali dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, ke Indonesia itu masih didiskusikan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Agus, pemerintah masih terus mengkaji untuk memulangkan Hambali yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 itu.

"Belum ada keputusan, masih dibahas dengan Pak Menko nanti ya," kata Agus.

Pemerintah tengah mempelajari kasus Hambali sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

"Sehingga nanti kita sampai pada satu kesimpulan akan seperti apa yang kita lakukan terhadap Hambali ini ke depannya. Jadi, jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan meminta dia kembali, itu belum sampai ke tingkat itu," kata Menko Yusril dalam konferensi pers sebelumnya.

Hambali sempat menjadi buron aparat penegak hukum Indonesia setelah peristiwa Bom Bali, tetapi tidak tertangkap.

Hambali kemudian diringkus dalam operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Thailand, selanjutnya ditahan di Guantanamo, Kuba.

"Sampai hari ini (Hambali) belum pernah diadili karena menghadapi sejumlah permasalahan, karena yang diperlakukan adalah hukum militer Amerika Serikat dan bukan hukum sipil," kata Yusril.

Apabila nantinya Hambali dipindahkan ke Indonesia, dia tidak bisa diadili untuk kasus Bom Bali karena telah melampaui batas waktu.

Yusril menjelaskan suatu kasus yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati kedaluwarsa setelah 18 tahun, sementara Bom Bali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendukung upaya penegakan hukum menjelang masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyusun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru bersama DPR RI.

Pernyataan Supratman tersebut berkaitan dengan survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum yang mencapai 72,1 persen.

"Tentu Kementerian Hukum akan terus mendukung upaya regulasi dalam rangka penegakan hukum itu, karena salah satunya kita lagi mempersiapkan bersama dengan DPR untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru," kata Supratman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Adapun Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024—2025.

KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 1 Januari 2026.

Supratman mengakui bahwa apresiasi kinerja penegakan hukum tidak berada di ranah kementeriannya, melainkan berada di ranah Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK hingga BPK selaku aparat penegak hukum.

Namun di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung terkait proses regulasi dan penataan regulasi.

Supratman pun turut memberi komentar terkait citra hukum di RI meningkat pesat dalam tiga bulan terakhir.

"Apapun hasil penilaian masyarakat itu gambaran dari sebuah tingkat kerja-kerja kementerian ya. Tentu di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo itu menunjukkan bahwa itu harapan bagi masyarakat di pemerintahan Bapak Presiden," kata Supratman.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosial sebanyak 83,7 persen.