“Semoga apa yang kita perbuat ini dapat menjadi kontribusi positif dalam mewujudkan Indonesia damai, Indonesia harmoni, dan Indonesia tanpa kekerasan,”

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berharap bahwa hasil dari Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa (JKM) BNPT 2024 dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam hal persatuan bangsa melalui peran media.

Dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, kompetisi yang telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan itu telah menentukan enam orang mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi untuk menjadi pemenang kompetisi.

Pada kategori artikel, juara pertama berhasil diraih Rohmat Aji Pamungkas, mahasiswa dari Universitas Sebelas Maret. Lalu, juara dua diraih oleh Jalaludin Al Farobi, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan posisi juara tiga ditempati Brenden Chua, mahasiswa dari Universitas Prasetiya Mulya.

Sedangkan pada kategori foto, juara satu berhasil dimenangkan Desi Sunyahni Permatasari, mahasiswi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kemudian, disusul juara dua yang dimenangkan oleh I Komang Bintang Kurnianta, mahasiswa dari Universitas Warmadewa Bali. Lalu, gelar juara tiga berhasil diraih Diah Nur Afifah, mahasiswi dari Universitas Bengkulu.

Kepada para pemenang, Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono yang mewakili Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono, menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang serta berharap hasil kompetisi dapat memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

“Semoga apa yang kita perbuat ini dapat menjadi kontribusi positif dalam mewujudkan Indonesia damai, Indonesia harmoni, dan Indonesia tanpa kekerasan,” ucapnya.

Selain itu, ia berharap bahwa melalui ajang tersebut, dapat dihasilkan konten-konten informatif, inspiratif, dan berbobot yang dapat menginspirasi masyarakat serta memperkuat kesadaran akan persatuan dan kebangsaan.

“Kompetisi ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pencegahan terhadap narasi-narasi bernuansa intoleran dan berpaham radikal yang akan menimbulkan tindakan yang menjurus ke arah tindak pidana terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana JKM BNPT 2024 Dedi Yudianto mengatakan bahwa ke depannya, akan kembali digelar kompetisi jurnalis serupa guna menyerukan nilai-nilai kebangsaan.

“Setelah kegiatan ini sukses, kami juga sedang merancang program yang lebih luas lagi terkait jurnalis kebangsaan untuk masuk ke seluruh kementerian agar narasi dan konten kebangsaan bisa kita gaungkan ke semua sektor untuk mendukung pemerintahan saat ini,” ucapnya.

Adapun Kompetisi JKM BNPT 2024 diprakarsai oleh BNPT yang bekerja sama dengan Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) dan Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), yang didukung oleh Kemenko Polkam RI dan Kemdiktisaintek RI.

Kompetisi tersebut resmi ditutup dengan puncak acara pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada para pemenang oleh BNPT pada Kamis (23/1).

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada Sabtu (25/1) mengumumkan delegasi senior, dipimpin oleh Ketua Dewan Syura, akan bertolak menuju Kairo, Mesir, untuk melakukan kunjungan resmi.

"Delegasi senior yang dipimpin oleh Mohammed Darwish akan bertemu pejabat Mesir dalam kunjungan tersebut," kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem.

Delegasi tersebut juga akan menerima tahanan yang diasingkan dan diperkirakan tiba sebagai bagian dari fase kedua proses pertukaran tawanan, tambah Qassem.

Sebanyak 200 tahanan Palestina akan dibebaskan pada Sabtu dalam fase kedua perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

Rekaman televisi menunjukkan 114 tahanan tiba di Kota Ramallah, Tepi Barat, dari Penjara Militer Ofer menggunakan tiga bus milik Komite Palang Merah Internasional (ICRC).

Sebanyak 16 tahanan lainnya, didampingi perwakilan Palang Merah, tiba di Rumah Sakit Eropa di Khan Younis, Gaza bagian selatan, disambut meriah oleh ribuan orang.

Kanal berita milik negara Mesir, Al Qahera News, melaporkan bahwa dua bus yang membawa 70 tahanan Palestina yang dibebaskan telah tiba di Mesir sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata.

Kantor Media Tahanan menyatakan pada Sabtu pagi bahwa tahanan yang dibebaskan meliputi 121 orang yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dan 79 tahanan dengan waktu hukuman yang lama.

Disebutkan pula bahwa 70 tahanan dengan hukuman seumur hidup akan dipindahkan ke luar wilayah Palestina.

Di bawah fase pertama gencatan senjata Gaza, Israel kini akan menarik pasukannya dari Koridor Netzarim, yang memisahkan Gaza utara dan selatan, sehingga memungkinkan warga Palestina yang mengungsi untuk kembali ke wilayah utara.

Fase pertama perjanjian yang berlangsung selama enam pekan itu mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.000 orang sejak 7 Oktober 2023.

Pada hari pertama perjanjian, Israel membebaskan 90 tahanan Palestina sebagai imbalan atas tiga warga Israel yang dibebaskan oleh Hamas.

Kesepakatan tiga fase ini mencakup pertukaran tahanan dan upaya menjaga ketenangan, dengan tujuan mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Serangan Israel telah meninggalkan lebih dari 11.000 orang hilang, kehancuran besar-besaran, dan krisis kemanusiaan yang menewaskan sejumlah besar orang tua, wanita, dan anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu untuk pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan otoritas pertahanan, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum sepekan, mulai 19 hingga 25 Januari 2025, yang menjadi sorotan, di antaranya mantan pejabat Polri Brigjen Polisi Purn. Yusri Yunus wafat hingga pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten akan didenda Rp18 juta per kilometer.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

Eks Dirregident Korlantas Brigjen Purn Yusri Yunus tutup usia

Mantan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas (Dirregident Korlantas) Polri Brigjen Polisi Purn. Yusri Yunus tutup usia pada Minggu (19/1) malam.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko ketika dihubungi awak media di Jakarta, Minggu.

"Turut berduka cita atas wafatnya Brigjen Polisi (Purn) Yusri Yunus," ucapnya.

Baca selengkapnya di sini.

Hakim MK pertanyakan dasar hukum pemungutan suara Pilkada Banjarbaru

Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kota Banjarbaru 2024, karena di dalam surat suara terdapat foto dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, tetapi satu pasangan calon di antaranya telah didiskualifikasi.

Pemilih yang mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi maka dikategorikan sebagai suara tidak sah. Akan tetapi, pemungutan suara tidak dilaksanakan dengan metode kotak kosong seperti diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

"Kalau surat suara dinyatakan tidak sah, itu sudah ada aturannya. Bagaimana kemudian dasar hukum yang bisa digunakan dan itu memiliki dasar legitimasi yang kuat, kalau kemudian pasangan calon itu tidak Pasal 54C dasarnya, seolah-olah normal, tapi kemudian itu dinyatakan sebagai suara tidak sah?" tanya Enny dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Kota Banjarbaru di MK, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Menteri Imipas sebut urgensi pulangkan Hambali dari pertimbangan HAM

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, menyebutkan bahwa urgensi memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM).

"Pertimbangan hak asasi manusia," kata Agus saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Namun demikian, Agus mengatakan bahwa wacana memulangkan Hambali dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, ke Indonesia itu masih didiskusikan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Baca selengkapnya di sini.

Kepala BNN tegaskan pengguna narkoba yang melapor tidak boleh dihukum

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom menegaskan, pengguna narkoba yang melaporkan dirinya maupun keluarganya tidak boleh dihukum.

Hal tersebut, kata dia, berpijak pada Pasal 54 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

"Jadi kewajiban negara adalah memberikan rehabilitasi ketika mereka melapor," ucap Marthinus saat ditemui usai acara Ibadah dan Perayaan Natal 2024 BNN di Jakarta, Selasa (21/1) malam.

Baca selengkapnya di sini.

Menteri KP sebut pemilik pagar laut didenda Rp18 juta per kilometer

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten akan dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp18 juta per kilometer.

Meski belum merinci soal total denda terhadap pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang tersebut, Trenggono menjelaskan sanksi denda pasti akan diberlakukan.

"Belum tahu persis (totalnya), itu bergantung pada luasan. Kalau (pagar di perairan Tangerang) itu kan 30 kilometer ya, per kilometer Rp18 juta," kata Trenggono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Lapas Kelas IIA Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Kota Jambi (BNN) membuat langkah nyata melalui razia gabungan dengan sasaran kamar hunian atau blok khusus narapidana narkoba, Sabtu malam (25/1).

Razia tersebut juga turut dihadiri oleh petugas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi sebagai langkah memberantas peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, kata Kepala Lapas Kelas IIA Jambi Yunus Maraden Simangunsong, di Jambi Minggu.

Dalam razia itu, petugas gabungan melakukan penyisiran menyeluruh di setiap kamar hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang seperti narkoba, alat komunikasi ilegal atau senjata tajam.

Dengan penuh kewaspadaan, puluhan petugas memeriksa setiap sudut ruangan, termasuk tempat tidur, ventilasi, hingga area-area tersembunyi yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan barang terlarang.

Yunus juga mengatakan, kegiatan ini merupakan akselerasi Menteri Imigrasi dan Lapas (Imipas) dan perintah Dirjenpas serta arahan Kakanwil Ditjenpas Jambi merupakan bagian dari komitmen besar untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari peredaran narkoba.

"Kami tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi siapa pun untuk menyalahgunakan lapas sebagai tempat peredaran narkoba, razia ini adalah bentuk sinergi nyata antar instansi untuk mewujudkan lapas bersih dan aman," katanya.

Sementara itu Kepala BNN Kota Jambi, Katino menyampaikan bahwa kegiatan ini menunjukkan kekuatan kolaborasi dalam menghadapi ancaman narkoba yang semakin kompleks.

"Narkoba adalah musuh bersama, kerja sama seperti ini adalah langkah penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di dalam dan luar lapas," katanya.

Sementara itu Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Hidayat, menyatakan apresiasi nya terhadap pelaksanaan razia gabungan ini dan ditegaskan bahwa razia seperti ini akan terus digelar secara berkala untuk memastikan integritas sistem pemasyarakatan.

"Kami berharap Masyarakat turut mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi jika menemukan hal-hal mencurigakan, langkah bersama ini menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersih dari ancaman narkoba,” katanya.

Dalam kegiatan itu tidak ditemukan narkoba oleh petugas gabungan hanya menemukan benda benda yang seharusnya tidak berada di dalam kamar seperti, korek api, sendok, alat cukur, gunting, total ada sebelas item ditemukan dan seluruh benda temuan itu langsung disita petugas lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Ankara (ANTARA) - Tahap kedua yang terdiri atas 200 tahanan Palestina dijadwalkan akan dibebaskan pada Sabtu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Media Tahanan menyebutkan bahwa tahanan yang akan dibebaskan meliputi 121 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 79 orang dengan hukuman jangka panjang.

Pernyataan itu menambahkan bahwa 70 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup akan dideportasi ke luar wilayah Palestina.

Menurut pernyataan itu, tahap kedua tahanan itu akan mencakup 137 anggota kelompok perlawanan Palestina Hamas, 26 anggota kelompok Fatah, 29 dari kelompok Jihad Islam, tiga dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), dan satu dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), serta empat lainnya tanpa afiliasi kelompok tertentu.

Daftar tahanan yang akan dibebaskan termasuk Mohammed al-Tous, tahanan Palestina terlama di penjara Israel.

Al-Tous, yang berasal dari kota Bethlehem di Tepi Barat, ditangkap pada tahun 1985 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan melakukan serangan terhadap target-target Israel.

Pada Sabtu pagi (25/1), Hamas telah membebaskan sebanyak empat tentara perempuan Israel, setelah itu 200 tahanan Palestina dijadwalkan untuk dibebaskan.

“Hari ini kami memaksa penjajah kriminal untuk membuka penjara-penjaranya demi membebaskan para tahanan kami. Ini adalah janji kami kepada mereka untuk kebebasan, dan kepada rakyat kami untuk melanjutkan jalan menuju kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri,” demikian pernyataan Hamas.

Dalam tahap pertama gencatan senjata Gaza, Israel akan menarik diri dari Koridor Netzarim, area yang memisahkan Gaza utara dan selatan, sehingga memungkinkan pengungsi Palestina untuk kembali ke wilayah mereka di Gaza utara.

Tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata selama enam pekan itu mulai berlaku pada 19 Januari, dan menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan hampir 47.300 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.400 orang sejak 7 Oktober 2023.

Pada hari pertama gencatan senjata, Israel membebaskan 90 tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan tiga tahanan Israel oleh Hamas.

Kesepakatan gencatan senjata tiga tahap tersebut mencakup pertukaran tahanan dan ketenangan yang berkelanjutan, dengan tujuan mencapai gencatan senjata permanen serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Serangan Israel telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, kehancuran besar-besaran, serta krisis kemanusiaan yang telah merenggut banyak nyawa, terutama lansia dan anak-anak, dalam salah satu bencana kemanusiaan global terburuk yang pernah terjadi.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November tahun lalu terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Ini merupakan bentuk keseriusan jajaran pemasyarakatan, khususnya Rutan Poso dalam pemberantasan dan peredaran narkoba

Palu (ANTARA) - Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Poso, Sulawesi Tengah, menggagalkan upaya penyeludupan narkoba jenis sabu-sabu yang diselundupkan melalui titipan makanan dan barang ke dalam rutan, Sabtu.

"Petugas yang merupakan Penjaga Pintu Utama (P2U) yang berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkoba," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Rutan Poso M. Yusuf dalam keterangannya diterima di Palu, Sabtu.

Ia menjelaskan upaya penyelundupan tersebut berhasil digagalkan ketika petugas P2U menemukan sebuah benda mencurigakan di dalam termos nasi yang dititipkan untuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada sekitar pukul 09.30 WITA.

Ia mengatakan dalam termos tersebut telah diselundupkan narkoba jenis sabu satu paket. Lanjut dia, berselang 30 menit dari kejadian tersebut, petugas P2U Rutan Poso kembali menemukan benda yang mencurigakan di dalam sebuah botol deodoran yang dititipkan untuk WBP.

"Petugas P2U kembali menemukan satu paket narkoba jenis sabu dalam botol deodoran itu," katanya.

Pihaknya kemudian melaporkan kejadian ini kepada Satuan Narkoba Polres Poso. Pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan menggunakan alat tes dan menyatakan bahwa barang tersebut narkoba jenis sabu.

Pihak kepolisian dan petugas Rutan Poso langsung melakukan pemeriksaan kepada kedua warga binaan tersebut.

Oleh karena itu, Yusuf menekankan kepada petugas Rutan Poso untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP agar Rutan Poso selalu dalam keadaan kondusif.

"Kami akan terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemeriksaan ketat untuk mencegah penyeludupan narkoba ke dalam Rutan," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulteng Bagus Kurniawan menyampaikan apresiasi atas upaya penggagalan tersebut.

"Ini merupakan bentuk keseriusan jajaran pemasyarakatan, khususnya Rutan Poso dalam pemberantasan dan peredaran narkoba," ujarnya.

Ia juga menerangkan bahwa pihaknya akan terus mendukung pemberantasan dan proses penegakan hukum peredaran gelap narkotika di seluruh Lapas/Rutan.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Tahanan narkoba Polresta Serang Kota berinisial FA (23) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten setelah sempat tidak sadarkan diri di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta.

Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Yudha Satria, di Serang, Sabtu, mengatakan, FA di kabarkan meninggal dunia pada Jumat (24/1) sekitar pukul 02.30 WIB. FA merupakan tahanan kasus penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba.

"Almarhum merupakan tahanan dengan perkara peredaran obat-obatan keras," katanya.

Dirinya juga membenarkan bahwa FA sempat tidak sadarkan diri sehari sebelum dilarikan ke RSUD. Kemudian FA juga sempat dibawa ke IGD RS Bhayangkara.

Namun, lanjut dia, karena diharuskan melakukan CT Scan, kemudian dirujuk ke IGD RSUD Banten yang peralatan medisnya lebih lengkap.

Sesampainya di RSUD, dokter memberitahu bahwa FA harus segera dilakukan tindakan operasi. Setelah disetujui oleh pihak keluarga, operasi pun sempat dilakukan.

Yudha juga menuturkan, turut berduka atas meninggalnya FA. Kini, jenazah nya sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

"Dari hasil pengecekan FA memiliki riwayat penyakit stroke ringan," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Otto Hasibuan berharap anggota Asosiasi Pengacara Inggris-Indonesia atau British-Indonesian Lawyers Association (BILA) dapat berkontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Dalam acara peluncuran BILA di Jakarta, Jumat (24/1), dia mengungkapkan kontribusi BILA di bidang hukum dapat dilakukan terutama di bidang hukum komersial, perlindungan data pribadi, dan penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada praktik hukum, yang saat ini sedang marak dan menjadi isu terbaru.

“Saya mendorong dan berharap para anggota BILA dapat berkontribusi pada perkembangan hukum dan regulasi kebijakan di Indonesia dengan pengetahuan serta pengalaman sebagai pengacara yang mampu menjalankan hukum Inggris," kata Otto seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

enurut dia, pengetahuan dan pengalaman para anggota BILA bisa memperkaya dan memperluas perspektif terhadap hukum pada berbagai sektor.

Otto menilai peluncuran BILA merupakan awal yang bagus bagi para anggotanya untuk bertumbuh.

Dia mengatakan BILA dapat menjadi wadah kolaborasi antar-asosiasi pengacara di Indonesia untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran bersama.

British-Indonesian Lawyers Association (BILA) merupakan organisasi nirlaba yang didirikan oleh para praktisi hukum yang berkualifikasi di Indonesia dan Inggris.

Adapun BILA didirikan sebagai cara memperkuat hubungan kerja sama di bidang hukum antara Indonesia dan Inggris.

Organisasi itu memiliki misi untuk menghubungkan advokat Indonesia dan pengacara Inggris, mendorong kolaborasi, serta berbagi pengetahuan dan kemajuan praktik hukum melalui penelitian, diskusi publik, dan acara profesional.

BILA percaya kekuatan kemitraan lintas batas dapat menciptakan dampak yang berarti di bidang hukum. Dengan membangun jembatan antara kedua sistem hukum, Organisasi mempromosikan inovasi, menegakkan standar profesional, dan berkontribusi pada pengembangan hukum di kedua negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Kota Meksiko (ANTARA) - Dua pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengangkut gelombang pertama imigran ilegal yang dideportasi telah tiba di pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara Guatemala, demikian menurut pernyataan Institusi Imigrasi Guatemala.

"80 warga Guatemala telah kembali terdiri dari 31 wanita dan 48 pria serta satu anak tanpa pendamping," sebut badan imigrasi tersebut.

Menurut imigrasi, para imigran tersebut telah didaftarkan dan diterima pemerintah serta mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, pakaian, alat kebersihan, dan dalam beberapa kasus dukungan psiko-sosial serta akses melakukan panggilan telepon.

Media setempat melaporkan bahwa pesawat kedua yang membawa 80 imigran mendarat di bandara Guatemala setelah penerbangan militer pertama.

Menurut media tersebut, sebelum para imigran dapat kembali ke rumah masing-masing, mereka dipindahkan dari pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara menuju pusat bantuan imigrasi di ibukota.

Sementara itu, NBC yang mengutip sejumlah sumber sebelumnya melaporkan ada tiga penerbangan imigran ilegal yang dijadwalkan meninggalkan AS pada Jumat, namun pesawat tujuan Meksiko tidak dapat lepas landas karena dilarang mendarat karena alasan yang tidak jelas.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengatakan pemerintahan barunya akan segera mulai menindak tegas imigrasi ilegal begitu ia menjabat sebagai presiden AS.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Jumat bahwa AS menangkap 538 imigran ilegal, termasuk seorang tersangka teroris, dan mendeportasi ratusan "penjahat imigran ilegal" dalam operasi anti-imigrasi besar-besaran.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Kota Meksiko (ANTARA) - Dua pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengangkut gelombang pertama imigran ilegal yang dideportasi telah tiba di pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara Guatemala, demikian menurut pernyataan Institusi Imigrasi Guatemala.

"80 warga Guatemala telah kembali terdiri dari 31 wanita dan 48 pria serta satu anak tanpa pendamping," sebut badan imigrasi tersebut.

Menurut imigrasi, para imigran tersebut telah didaftarkan dan diterima pemerintah serta mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, pakaian, alat kebersihan, dan dalam beberapa kasus dukungan psiko-sosial serta akses melakukan panggilan telepon.

Media setempat melaporkan bahwa pesawat kedua yang membawa 80 imigran mendarat di bandara Guatemala setelah penerbangan militer pertama.

Menurut media tersebut, sebelum para imigran dapat kembali ke rumah masing-masing, mereka dipindahkan dari pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara menuju pusat bantuan imigrasi di ibukota.

Sementara itu, NBC yang mengutip sejumlah sumber sebelumnya melaporkan ada tiga penerbangan imigran ilegal yang dijadwalkan meninggalkan AS pada Jumat, namun pesawat tujuan Meksiko tidak dapat lepas landas karena dilarang mendarat karena alasan yang tidak jelas.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengatakan pemerintahan barunya akan segera mulai menindak tegas imigrasi ilegal begitu ia menjabat sebagai presiden AS.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Jumat bahwa AS menangkap 538 imigran ilegal, termasuk seorang tersangka teroris, dan mendeportasi ratusan "penjahat imigran ilegal" dalam operasi anti-imigrasi besar-besaran.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Kota Gorontalo (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan menjalin kerja sama dengan sejumlah instansi di Kota Gorontalo, Jumat.

Instansi yang terlibat dalam kerja sama itu, antara lain Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, RSUD Prof. Dr. Aloe Saboe, Sanggar Kegiatan Belajar Kota Gorontalo, LBH Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel, Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Pro Justitia, serta Yayasan Dharma bakti Ummu Syahidah.

Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo Suparno mengapresiasi langkah Lapas Gorontalo dalam menjalin kerja sama yang luas.

"Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung percepatan transisi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ucap dia.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Gorontalo Sulistyo Wibowo mengatakan bahwa Lapas Gorontalo siap mendukung segala bentuk kegiatan dan inovasi yang akan dilakukan oleh para mitra kerja.

"Kerja sama yang terjalin diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembinaan warga binaan," ucap dia.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, Lapas Gorontalo optimistis dapat mencetak warga binaan yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat.

"Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara Lapas Gorontalo dengan berbagai pihak terkait," ujarnya.

Sehingga, kata dia, tujuan pemasyarakatan untuk mengembalikan warga binaan menjadi manusia yang lebih baik dapat tercapai.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan penandatanganan 30 dokumen kerja sama bersama mitra kerja dari berbagai unsur pemerintah maupun BUMN. 30 kerja sama ini terdiri atas 25 Nota Kesepahaman (NK) yang diteken oleh Menteri Hukum dan 5 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diteken oleh perwakilan pimti madya di lingkungan Kemenkum.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Jumat (24/1), mengatakan Kemenkum perlu menguatkan landasan hukum kerja sama pascatransformasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian. Penandatanganan dokumen kerja sama ini memberikan kepastian hukum untuk sinergi yang lebih kuat antarbadan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Penandatanganan di masa-masa awal restrukturisasi kelembagaan kementerian ini sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sebuah sinergitas di antara seluruh lembaga dan kementerian negara, yang ujung-ujungnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik, yang output-nya bisa dirasakan oleh masyarakat,” ucap Supratman pada acara penandatanganan kerja sama, Jumat (24/01/2025), di gedung Kemenkum Jakarta.

Ia menjelaskan NK dan PKS merupakan instrumen penting untuk memastikan kelancaran koordinasi antara Kementerian Hukum dengan mitra kerjanya. Dokumen kerja sama ini juga memberikan pedoman yang jelas sehingga setiap pihak dapat memberikan kontribusi yang nyata.

“NK dan PKS menjadi instrumen penting dalam memastikan kesinambungan program, penyesuaian regulasi, serta kelancaran koordinasi antar Kementerian, Lembaga, dan mitra kerja,” katanya.

“Melalui dokumen kerja sama, kita menetapkan pedoman yang jelas dan terukur, sehingga setiap pihak dapat berkontribusi dengan optimal dalam mencapai tujuan bersama,” tambah Supratman.

Selaras dengan gagasan Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo berpesan bahwa kerja sama yang kokoh harus dilandasi oleh pemahaman yang sama, tujuan yang jelas, dan komitmen yang kuat. Supratman menyebut 30 dokumen kerja sama yang telah ditandatangani Kemenkum adalah perwujudan dari arahan Presiden tersebut, juga menjadi dasar hukum kolaborasi yang berkesinambungan.

“Nota Kesepahaman ini adalah manifestasi dari prinsip Presiden Prabowo tersebut, sekaligus menjadi dasar hukum untuk membangun kolaborasi yang berkesinambungan di tingkat nasional maupun internasional,” ucap Supratman.

Supratman berharap penyesuaian dokumen kerja sama pasca pembentukan kabinet merah putih ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan bangsa Indonesia di tengah transformasi pemerintahan yang sedang berlangsung.

Adapun mitra Kemenkum yang melakukan penandatanganan kerja sama meliputi Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Keuangan.

Kemudian Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pusat Statistik, BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kerja sama juga dilakukan dengan Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri.
Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa seluruh jajarannya akan menyukseskan Kerjasama tersebut di wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.