Karachi, Pakistan (ANTARA) - Dinas imigrasi Selandia Baru mulai mewajibkan warga Israel yang mengajukan visa ke negara tersebut untuk melaporkan secara rinci riwayat aktivitas militer mereka, demikian diwartakan media Israel pada Selasa.

Setidaknya sudah ada satu tentara Israel yang diketahui terlibat dalam agresi ke Jalur Gaza ditolak masuk imigrasi Selandia Baru berdasarkan riwayat yang dilaporkannya sendiri, menurut Times of Israel tanpa menyebut tanggal kejadian tersebut.

Imigrasi Selandia Baru meminta warga Israel dalam usia militer yang mengajukan visa wisata untuk melaporkan apakah mereka pernah berdinas di militer Israel dan apakah mereka merupakan anggota cadangan militer aktif.

Menurut undang-undang Israel, semua warga berusia 18 tahun wajib mengikuti dinas militer nasional.

Mereka yang mengajukan visa itu kemudian diminta melengkapi secara rinci kuesioner terkait dinas militer mereka, termasuk tanggal mulai berdinas, kemudian tempat, unit asal, dan kamp militer tempat mereka berdinas, serta pangkat dan nomor identitas ketentaraan mereka.

Mereka juga diminta menjelaskan keterkaitan dengan dinas intelijen, dinas penegakan hukum tertentu, ataupun kelompok dan organisasi apapun yang memanfaatkan kekerasan atau pelanggaran HAM demi memajukan kepentingannya.

Kuesioner tersebut juga menanyakan apakah mereka pernah terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, ataupun pelanggaran HAM.

Imigrasi Selandia Baru dilaporkan menolak memberi pengecualian bagi warga Israel yang tak bisa membeberkan riwayat dinas militer mereka karena alasan keamanan. Mereka pun tak bisa mengajukan visa karena tidak menyelesaikan kuesioner.

Menurut tentara Israel yang tak disebutkan namanya itu, visanya tetap ditolak Selandia Baru meski ia menulis tak terlibat dalam kejahatan perang di Jalur Gaza.

Selain Selandia Baru, Australia juga dilaporkan mulai menjalankan kebijakan sejenis. Akibatnya, sudah dua warga Israel ditolak masuk ke negara tersebut.

Ketika hendak dimintai keterangan, Dinas Imigrasi Selandia Baru, meski tak menampik laporan tersebut, menyatakan bahwa berdinas dalam perang di Jalur Gaza tak jadi alasan serta-merta untuk menolak warga Israel memasuki Selandia Baru.

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Otoritas imigrasi AS telah mendeportasi lebih dari 4.000 imigran gelap hanya dalam pekan pertama sejak penggerebekan dimulai, kata kepala perbatasan pemerintahan Presiden Donald Trump, Tom Homan, pada Rabu (29/1).

"Kami baru melakukannya selama satu pekan dan sudah ada lebih dari 4.000 (deportasi), yang sungguh menakjubkan," kata Homan kepada NewsNation dalam sebuah wawancara Rabu pagi waktu setempat.

Homan juga mengungkapkan rencana untuk menambah jumlah tim yang berpartisipasi dalam penggerebekan dan deportasi yang menargetkan sekitar 700.000 imigran gelap yang memiliki catatan kriminal.

Laporan media menunjukkan bahwa dengan dimulainya penggerebekan imigrasi di AS, lokasi konstruksi, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat lain yang biasanya sering dikunjungi oleh para imigran gelap dengan cepat menjadi kosong.

Pemerintahan Biden telah menyaksikan tiga tahun berturut-turut rekor arus migrasi tak berdokumen di perbatasan selatan AS, dan hingga saat ini, lebih dari delapan juta warga migran telah melintasi perbatasan selatan AS secara ilegal sejak Januari 2021, menurut data Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP).

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Situbondo (ANTARA) - Petugas keamanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaannya pasca-libur panjang pada momentum peringatan Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2025.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Rudi Kristiawan di Situbondo, Rabu, mengemukakan bahwa fokus penggeledahan secara mendadak di kamar hunian nomor 4 dilakukan secara menyeluruh.

"Penggeledahan kamar hunian warga binaan ini untuk memastikan tidak ada barang-barang terlarang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di dalam rumah tahanan negara," katanya.

Rudi Kristiawan menjelaskan, penggeledahan ini merupakan langkah preventif yang rutin dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif.

"Kami terus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di Rutan Situbondo. Penggeledahan ini juga bertujuan untuk mencegah peredaran barang-barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, maupun alat komunikasi ilegal," ujarnya.

Dalam penggeledahan kamar hunian warga binaan itu, menurutnya, juga dilakukan secara humanis kepada para narapidana dan petugas memastikan penggeledahan berjalan sesuai prosedur tanpa mengganggu hak-hak warga binaan.

"Kami terus berupaya memberikan rasa aman kepada seluruh penghuni rutan, dan selain penggeledahan, kami juga rutin memberikan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran," kata Rudi Kristiawan.

Rutan Kelas IIB Situbondo berkomitmen untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban melalui berbagai langkah preventif dan sinergi dengan pihak-pihak terkait.

"Dengan kegiatan semacam ini dan rutin dilaksanakan, diharapkan dapat menjadi tempat yang aman, tertib, dan mendukung proses pembinaan warga binaan menuju kehidupan yang lebih baik," tutur Rudi.(*)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan penyerang Oxford United Ole Romeny akan disumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 8 Februari 2025.

Ia menuturkan proses naturalisasi Ole saat ini terus berjalan, yang diharapkan segera selesai, terutama proses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tapi jadwal yang bersangkutan akan diambil sumpahnya pada 8 Februari," ucap Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selain Ole, dia mengungkapkan akan terdapat pula dua orang pemain naturalisasi U-20, yakni Tim Geypens dan Dion Mark, yang akan diambil sumpah pada saat yang sama.

Menkum menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di piala dunia itu harga mati," tutur dia menekankan.

Sebelumnya, Bek Royal Antwerp Jairo Reidewald dan penyerang Oxford United Ole Romeny dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan segera berseragam tim nasional (timnas) Indonesia.

Erick mengatakan saat ini proses naturalisasi Reidewald dalam tahap penjajakan yang positif, sementara Ole dipastikan akan segera menjalani sumpah kewarganegaraan usai sebelumnya telah menyelesaikan tes kesehatan.

"Saya rasa pelatih Patrick Kluivert tidak bicara jumlah (pemain naturalisasi) kemarin, tapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, salah satu yang respons itu Jairo Riedewald, tetap kan (masih) proses," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin (13/1).

"Ole sudah cek kesehatan sudah ke kedutaan besar, tinggal menunggu sumpah WNI," imbuh mantan Presiden Inter Milan tersebut.

Erick menegaskan bahwa saat ini sejumlah pemain naturalisasi memang sedang dalam tahap proses, oleh sebab itu ia meminta kepada publik untuk tetap sabar menunggu semua proses yang sedang diselesaikan.

Terlebih berbagai pihak mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Presiden Prabowo Subianto mendukung setiap langkah yang tengah ditempuh oleh PSSI.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum sebut Ole Romeny akan disumpah jadi WNI pada awal Februari

Akan tetapi, yang kami proses sekarang itu tidak termasuk yang gerakan bersenjata.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengampunan (amnesti) untuk narapidana (napi) yang akan diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto ditujukan kepada kelompok terduga gerakan makar nonsenjata.

Pernyataan tersebut merespons adanya rencana pemberian amnesti terhadap napi terkait dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

"Kalau rencana, ya bisa saja, itu bisa saja. Akan tetapi, yang kami proses sekarang itu tidak termasuk yang gerakan bersenjata," ungkap Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Apabila nantinya terdapat usulan pemberian amnesti terhadap KKB, dia mengaku hal tersebut akan kembali lagi kepada Presiden lantaran amnesti merupakan prerogatif kepala negara.

Saat ini Kemenkum telah memiliki 44.000 nama napi yang akan diajukan untuk menerima amnesti dari Presiden. Namun, pihaknya masih terus memverifikasi nama-nama tersebut.

Setelah verifikasi selesai, pihaknya akan mengirimkan puluhan ribu nama itu kepada Presiden Prabowo.

Meski terdapat banyak nama, dia menekankan bahwa belum ada nama napi KKB dalam daftar 44.000 napi yang saat ini sedang diverifikasi untuk menerima amnesti.

"Kami sepakat bahwa untuk saat ini bagi gerakan bersenjata itu tidak dilakukan pengajuan amnesti kepada Presiden," kata Menkum.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan (amnesti) bagi narapidana terkait dengan KKB di Papua sebagai upaya baru dalam menciptakan perdamaian di Tanah Papua.

"Kami menilai langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada tahanan politik asal Papua merupakan pendekatan baru dalam upaya menciptakan perdamaian di Tanah Papua," kata Indrajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Legislator asal Papua Selatan ini juga menilai langkah tersebut bisa menjadi pintu pembuka untuk mengakhiri konflik bersenjata secara permanen di Bumi Cendrawasih.

Indrajaya mengingatkan langkah mewujudkan perdamaian abadi di Tanah Papua tidak boleh berhenti pada sekadar pemberian amnesti saja. Dalam waktu dekat, pemberian amnesti harus diikuti dengan jalan dialog kemanusiaan pemerintah dengan pemangku kepentingan di Papua.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan penyerang Oxford United Ole Romeny akan disumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada 8 Februari 2025.

Ia menuturkan proses naturalisasi Ole saat ini terus berjalan, yang diharapkan segera selesai, terutama proses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tapi jadwal yang bersangkutan akan diambil sumpahnya pada 8 Februari," ucap Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selain Ole, dia mengungkapkan akan terdapat pula dua orang pemain naturalisasi U-20, yakni Tim Geypens dan Dion Mark, yang akan diambil sumpah pada saat yang sama.

Menkum menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di piala dunia itu harga mati," tutur dia menekankan.

Sebelumnya, Bek Royal Antwerp Jairo Reidewald dan penyerang Oxford United Ole Romeny dikonfirmasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan segera berseragam tim nasional (timnas) Indonesia.

Erick mengatakan saat ini proses naturalisasi Reidewald dalam tahap penjajakan yang positif, sementara Ole dipastikan akan segera menjalani sumpah kewarganegaraan usai sebelumnya telah menyelesaikan tes kesehatan.

"Saya rasa pelatih Patrick Kluivert tidak bicara jumlah (pemain naturalisasi) kemarin, tapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, salah satu yang respons itu Jairo Riedewald, tetap kan (masih) proses," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Gedung Kemenpora, Jakarta, Senin (13/1).

"Ole sudah cek kesehatan sudah ke kedutaan besar, tinggal menunggu sumpah WNI," imbuh mantan Presiden Inter Milan tersebut.

Erick menegaskan bahwa saat ini sejumlah pemain naturalisasi memang sedang dalam tahap proses, oleh sebab itu ia meminta kepada publik untuk tetap sabar menunggu semua proses yang sedang diselesaikan.

Terlebih berbagai pihak mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Presiden Prabowo Subianto mendukung setiap langkah yang tengah ditempuh oleh PSSI.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Kepolisian Resor Muaro Jambi, Provinsi Jambi hingga saat ini masih mengejar seorang tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kabur dari sel.

Kasubbid Penmas Polda Jambi Kompol Amin Nasution di Jambi, Selasa, mengatakan sampai dengan saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap tahanan itu.

Polres Muaro Jambi juga telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan tahanan curanmor yang kabur tersebut.

Selain melakukan pencarian terhadap tahanan, Propam Polres Muaro Jambi juga memeriksa personel yang berjaga di sel saat kejadian seorang tahanan kabur.

"Propam Polres Muaro Jambi sedang melakukan pemeriksaan internal," kata Amin.

Apabila ditemukan kelalaian, katanya, maka personel yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Tahanan Polres Muaro Jambi yang kabur itu merupakan tahanan titipan Polsek Sekernan. Tahanan itu terlibat kasus curanmor dengan menggunakan senjata api.

Tahanan tersebut bernama Zul, warga Sekernan, Muaro Jambi, berusia 26 tahun.

Berdasarkan olah TKP, tahanan kabur dengan cara memanjat dek dan menjebol plafon. Kejadian ini pada Minggu (26/1).

Kasi Humas Polres Muaro Jambi Iptu Saaluddin menegaskan saat ini Polres Muaro Jambi masih melakukan pengejaran terhadap tahanan yang kabur itu.

Polisi meminta warga untuk waspada dan segera melapor ke kepolisian jika melihat tahanan tersebut di sekitar lingkungan tempat tinggal warga.

Sebagai negara tetangga, bersahabat, dan punya kepentingan masing-masing di kedua belah pihak, saya yakin dan percaya prosesnya, kita berdoa bersama ya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas meyakini proses pengajuan ekstradisi Indonesia terhadap buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin berjalan lancar meski Tannos memiliki paspor Republik Guinea-Bissau.

Adapun terdapat kabar bahwa Guinea-Bissau juga mengajukan ekstradisi Tannos kepada Singapura, namun Supratman optimistis permohonan Indonesia yang akan dipenuhi oleh pemerintah Singapura, terutama karena Tannos melakukan tindak pidana di Indonesia dan masih berstatus warga negara Indonesia (WNI).

"Pemerintah Singapura sudah sangat kooperatif dengan permintaan yang dilakukan oleh teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sehingga yang bersangkutan sekarang sudah ditahan," kata Supratman saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian saat ditanya mengenai percepatan proses ekstradisi agar tidak didahului oleh pemerintah Guinea-Bissau, dirinya mengaku hal tersebut merupakan langkah teknis dari proses pengajuan ekstradisi, yang merupakan kewenangan Kementerian Luar Negeri RI.

Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, kata dia, hanya mengurus administrasi proses pengajuan ekstradisi Tannos dan status kewarganegaraannya.

Dalam melengkapi dokumen administrasi pengajuan ekstradisi Tannos, ia menyebutkan pihaknya memiliki waktu 45 hari atau paling lambat diserahkan ke pemerintah Singapura pada 3 Maret 2025.

Sejauh ini, Menkum menuturkan Indonesia sudah pernah melakukan proses ekstradisi terhadap empat orang yang tersangkut kasus di dalam negeri.

Berdasarkan pengalaman tersebut, penyelesaian proses ekstradisi menghabiskan waktu yang beragam, yakni 2 tahun hingga 8 tahun.

Dirinya menjelaskan pengajuan ekstradisi Indonesia ke Singapura baru dilakukan pertama kali, namun ia yakin Negara Merlion bisa menyetujui permohonan Indonesia.

"Sebagai negara tetangga, bersahabat, dan punya kepentingan masing-masing di kedua belah pihak, saya yakin dan percaya prosesnya, kita berdoa bersama ya," ucapnya.

Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus proyek KTP elektronik. Tannos telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Selanjutnya, Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga anti-korupsi Singapura. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.

Lalu pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan proses ekstradisi Tannos.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin masih berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Pasalnya, kata dia, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga Tannos tidak serta-merta mendapatkan kewarganegaraan lain sekali pun memiliki paspor di negara lain.

"Yang bersangkutan memang memiliki paspor negara sahabat. Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," ungkap Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menkum mengatakan bahwa Tannos sudah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, prosesnya belum selesai karena sampai saat ini Tannos belum melengkapi dokumen.

Supratman menyebutkan sampai tahun 2018 paspor Tannos masih berstatus WNI dan masih atas nama Thian Po Tjhin.

Hingga hari ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat ekstradisi Tannos.

Ia menuturkan bahwa batas waktu pemerintah Indonesia mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen ke otoritas Singapura selama 45 hari, yang akan berakhir pada tanggal 3 Maret 2025.

Kendati demikian, dia meyakini pemerintah Indonesia dapat memenuhi persyaratan dokumen dalam waktu yang lebih cepat.

Diungkapkan pula bahwa kasus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Singapura.

Kedua negara telah melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tahun 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada tahun 2023.

"Saya yakin dan percaya sebagai negara tetangga yang sangat bersahabat. Dengan menghargai perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani dan diratifikasi bersama, akan memudahkan penanganan kasus ini," tuturnya.

Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus proyek KTP-el. Tannos telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Selanjutnya, Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.

Pada tanggal 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan ekstradisi Tannos.

Kasus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Singapura.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin masih berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Pasalnya, kata dia, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga Tannos tidak serta-merta mendapatkan kewarganegaraan lain sekali pun memiliki paspor di negara lain.

"Yang bersangkutan memang memiliki paspor negara sahabat. Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," ungkap Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menkum mengatakan bahwa Tannos sudah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, prosesnya belum selesai karena sampai saat ini Tannos belum melengkapi dokumen.

Supratman menyebutkan sampai tahun 2018 paspor Tannos masih berstatus WNI dan masih atas nama Thian Po Tjhin.

Hingga hari ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat ekstradisi Tannos.

Ia menuturkan bahwa batas waktu pemerintah Indonesia mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen ke otoritas Singapura selama 45 hari, yang akan berakhir pada tanggal 3 Maret 2025.

Kendati demikian, dia meyakini pemerintah Indonesia dapat memenuhi persyaratan dokumen dalam waktu yang lebih cepat.

Diungkapkan pula bahwa kasus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Singapura.

Kedua negara telah melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tahun 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada tahun 2023.

"Saya yakin dan percaya sebagai negara tetangga yang sangat bersahabat. Dengan menghargai perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani dan diratifikasi bersama, akan memudahkan penanganan kasus ini," tuturnya.

Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus proyek KTP-el. Tannos telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Selanjutnya Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.

Pada tanggal 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan ekstradisi Tannos.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Seorang warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatera Utara, yang beragama Konghucu menerima remisi khusus di hari perayaan Imlek tahun 2025.

“Satu warga binaan yang menerima remisi mendapatkan pengurangan masa hukuman selama satu bulan,” kata Kepala Rutan Kelas I Medan Alanta Imanuel Ketaren di Medan, Rabu (29/1).

Penyerahan remisi ini dilakukan di Aula Sahardjo Rutan Kelas I Medan, dan dihadiri sejumlah pejabat struktural, termasuk Kasie Yantah, Kasubsi BHPT serta warga binaan lainnya .

Pihaknya menyampaikan pemberian remisi ini merupakan bentuk komitmen Rutan Kelas I Medan untuk memastikan hak-hak warga binaan tetap diperhatikan dan dihormati.

“Remisi diberikan kepada warga binaan penganut agama Konghucu yang telah memenuhi syarat, yakni telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak menjalani perkara lain, berkelakuan baik, dan aktif mengikuti program pembinaan,” jelas Alanta.

Dia menambahkan, pemberian remisi ini adalah bentuk apresiasi atas kepatuhan mereka dalam menjalani masa pidana.

“Pemberian remisi ini juga menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap semangat reformasi dan pembinaan yang terus dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi warga binaan Rutan Kelas I Medan,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebutkan 34 narapidana yang beragama Konghucu di Indonesia menerima remisi khusus (RK) Imlek 2576 Kongzili yang diperingati pada hari Rabu, 29 Januari 2025.

"Tahun ini, sebanyak 34 narapidana dari sejumlah wilayah di Indonesia seluruhnya menerima RK I atau pengurangan sebagian masa pidana," kata Agus dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai daerah dengan penerima remisi khusus Imlek terbanyak (12 narapidana), berikutnya Kalimantan Barat (tujuh narapidana), dan Jawa Tengah (tiga narapidana).

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per 17 Januari 2025, terdapat total 272.106 tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 52 orang beragama Konghucu.

Agus menjelaskan bahwa pemberian remisi Imlek kali ini menghemat anggaran negara yang dialokasikan untuk kebutuhan makan narapidana sejumlah Rp18.615.000,00.

Remisi khusus tersebut didasarkan pada beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Menurut Agus, remisi merupakan bentuk penghargaan atas upaya narapidana dalam memperbaiki diri melalui program pembinaan.

Ia menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia mengedepankan aspek pembinaan agar warga binaan dapat menyadari kesalahan dan siap kembali ke tengah masyarakat.

Di samping itu, pemberian remisi merupakan wujud pelaksanaan program akselerasi Menteri Imipas dalam mengatasi kondisi kelebihan penghuni (overcrowded) dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan).

Menteri Imipas mendorong penerima remisi untuk terus meningkatkan produktivitas dan memperbaiki diri. Dia juga mengapresiasi petugas pemasyarakatan dan pihak terkait atas kontribusi dalam mendukung pembinaan narapidana.

"Saya berharap pembinaan yang telah saudara-saudara sekalian terima dapat membangun kapasitas saudara menjadi sumber daya manusia yang potensial sehingga kembalinya saudara ke tengah masyarakat dapat memberikan nilai manfaat," demikian Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025