Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini 44.000 narapidana yang mendapatkan amnesti akan berubah pola pikir (mindset) dari kriminal menjadi humanis dengan adanya pendidikan hak asasi yang akan diberikan Kementerian HAM.

"Itu kewajiban kami [memberikan pendidikan HAM]. Soal nanti berubah total dan lain-lain, belum tentu bisa, ya, syukur alhamdulillah [jika berubah]. Akan tetapi, saya yakin 99 persen berubah,” kata Pigai menjawab ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Kementerian HAM berencana memberikan pendidikan HAM kepada narapidana yang diberikan amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Pendidikan HAM tersebut bertujuan mengubah pola pikir narapidana sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.

Guna mendukung pendidikan HAM tersebut, Kementerian HAM telah meluncurkan buku saku HAM bertajuk Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pemberian Amnesti Presiden RI. Buku tersebut nantinya disalurkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas), tempat narapidana yang diberi amnesti menjalani hukuman penjara.

"Kami bikinkan 44.000 buku saku, dan kami akan mengumpulkan masing-masing di satu tempat, setiap lembaga pemasyarakatan. Siapa yang sudah lolos asesmen oleh Kementerian Hukum, nanti kami datangi ke lapas. Kalau ada 200 atau 500 orang, kami mengajar: tidak boleh mencuri ini, melanggar HAM ini, melanggar HAM itu," katanya.

Buku saku HAM untuk narapidana yang akan mendapat amnesti diluncurkan saat Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025. Buku tersebut terdiri atas empat bab, yaitu Apa Itu Hak Asasi Manusia?, Perbuatan Melanggar HAM, Hak dan Kewajiban Warga Binaan, serta Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Buku saku HAM, kata dia, disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip HAM yang universal, tidak terpisahkan, serta relevansinya dengan pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Melalui buku itu, dia berharap pembaca memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, baik dalam konteks global maupun implementasinya di Indonesia.

"Kami menargetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44.000 narapidana yang akan dapat amnesti, dan hari ini saya sudah luncurkan buku saku HAM," kata Pigai di Jakarta, Rabu (22/1).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan penitipan penahanan terhadap dua tersangka perkara dugaan korupsi dalam kerja sama operasional (KSO) pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan Lombok City Center (LCC) di dua lembaga pemasyarakatan berbeda.

"Untuk Lalu Azril Sopandi kami titipkan di Lapas Kelas II A Lombok Barat, dan untuk Isabel Tanihaha di Lapas Perempuan Kelas III Mataram," kata Ketua Tim Penyidik Kejati NTB Hasan Basri di Mataram, Jumat.

Penahanan tersebut, jelas dia, tindak lanjut hasil gelar perkara penyidikan yang menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Lalu Azril Sopandi merupakan eks Direktur Utama PT Patut Patuh Patju (Tripat). Sedangkan, Isabel Tanihaha adalah eks Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Dari hasil penyidikan terungkap bahwa perbuatan kedua direktur perusahaan yang melakukan KSO untuk pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektare untuk pembangunan gedung LCC tersebut, telah melanggar hukum dengan mengagunkan aset pemerintah ke bank.

"Peran dua tersangka ini masing-masing direktur yang melakukan KSO, wujud KSO itu pembangunan LCC. Salah satu poin krusial adalah melegalkan atau dapat dilakukan atau mengagunkan sertifikat HGB atas tanah eks penyertaan modal 8,4 hektare Pemkab Lombok Barat ke Bank Sinarmas. Yang diagunkan tidak semua, hanya satu sertifikat nomor 01," ujarnya.

Kejati NTB dalam penanganan kasus ini telah menyita objek perkara dugaan korupsi dalam KSO pemanfaatan aset Pemkab Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektare yang terdiri dari dua HGB, yang menjadi lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan LCC di pinggir jalan utama provinsi di wilayah Gerimak, Kabupaten Lombok Barat.

Jaksa melakukan penyitaan dengan memasang plang pemberitahuan penyitaan oleh Kejati NTB di depan gedung LCC.

Dasar pihak kejaksaan menyita aset yang masih dalam status agunan di Bank Sinarmas itu mengacu pada aturan bahwa aset pemerintah yang menjadi agunan di bank sudah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Perkara aset LCC ini sebelumnya pernah maju sampai ke meja persidangan berdasarkan hasil penyidikan Kejati NTB. Dalam perkara tersebut ada dua pejabat dari PT Tripat selaku BUMD Lombok Barat, yang terjerat pidana.

Keduanya adalah mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi yang kembali lagi menjadi tersangka dalam kasus dengan objek perkara yang sama dan mantan Manajer Keuangan PT Tripat Abdurrazak.

Berdasarkan vonis pidana yang dijatuhkan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama hingga menimbulkan kerugian negara.

Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menguraikan proses penyertaan modal dan ganti gedung yang dibangun pada tahun 2014.

Saat Azril Sopandi masih menduduki jabatan Direktur PT Tripat, perusda tersebut mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Lombok Barat berupa lahan strategis di Jalan Raya Mataram-Sikur, Desa Gerimak, Kecamatan Narmada seluas 8,4 hektare.

Lahan itu kemudian menjadi modal PT Tripat untuk membangun KSO dalam pengelolaan LCC bekerja sama dengan pihak swasta, yakni PT Bliss Pembangunan Sejahtera yang merupakan anak perusahaan dari Lippo Group.

Lahan seluas 4,8 hektare dari total 8,4 hektare, kemudian dijadikan agunan oleh PT Bliss Pembangunan Sejahtera ke PT Bank Sinarmas. Dari adanya agunan tersebut, PT Bliss pada tahun 2013 mendapat pinjaman dan menjadikannya sebagai modal pembangunan LCC.

Pelunasan kredit dari pinjaman modal dengan agunan aset milik Pemkab Lombok Barat dikabarkan tidak ada batas waktu pada PT Bank Sinarmas.

Dalam proses perjanjian KSO antara PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera muncul keterlibatan mantan Bupati Lombok Barat Zaini Arony, yang turut serta membubuhkan tanda tangan perjanjian.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM akan mendorong SUHAKAM untuk menginvestigasi peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI akan berkoordinasi dengan Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM) mengenai peristiwa penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di Tanjung Rhu, Selangor, Jumat (24/1).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan bahwa koordinasi dengan SUHAKAM akan dilakukan secara bilateral maupun melalui Forum Institusi HAM Nasional se-Asia Tenggara (SEANF). Dalam hal ini, Komnas HAM RI merupakan Ketua SEANF periode 2024–2025, sementara SUHAKAM menjadi anggota.

"Komnas HAM membuka kemungkinan untuk melakukan koordinasi dengan SUHAKAM, baik secara bilateral maupun melalui SEANF, sesuai yurisdiksi dan kewenangan masing-masing," kata Atnike di Jakarta, Jumat, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Komnas HAM, sambung Atnike, akan mendorong SUHAKAM untuk menginvestigasi peristiwa penembakan tersebut secara independen dan transparan, serta mendorong penegakan hukum yang berperspektif HAM.

Menurut dia, Komnas HAM dan SUHAKAM memiliki hubungan kerja sama yang baik selama ini. Kerja sama dilakukan dalam hal berbagi informasi dan praktik, baik mengenai kasus-kasus yang menjadi atensi maupun sedang ditangani oleh kedua lembaga.

Komnas HAM memberi atensi atas peristiwa yang merenggut nyawa satu orang warga negara Indonesia tersebut. Untuk itu, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Kuala Lumpur, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Lebih lanjut Komnas HAM mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi para korban. Komnas juga meminta Pemerintah untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM terhadap PMI secara keseluruhan.

Sebelumnya, APMM menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada hari Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Penembakan itu menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

Jenazah korban tewas telah dipulangkan dan tiba di Riau, kampung halamannya, Rabu (29/1). Sementara itu, empat korban lainnya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam rangka menjalani ekstradisi itu sesegera mungkin kami bisa selesaikan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia akan berdiplomasi dengan pemerintah Singapura mengenai gugatan Paulus Tannos di Pengadilan Singapura.

Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin merupakan buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang saat ini ditahan sementara atau provisional arrest di Changi Prison.

"KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri pasti akan melakukan diplomasi terkait hal itu," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.

Walaupun demikian, dia menyatakan bahwa pemerintah RI tidak bisa ikut campur dalam urusan Pengadilan Singapura.

Menkum menegaskan bahwa pemerintah RI, terutama Kemenkum, akan memastikan proses pelengkapan dokumen pengajuan ekstradisi Paulus Tannos akan selesai sebelum 3 Maret 2025.

"Seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam rangka menjalani ekstradisi itu sesegera mungkin kami bisa selesaikan," ujarnya.

Namun, saat ditanya jurnalis mengenai dokumen yang masih belum dilengkapi, dia mengatakan bahwa pertanyaan tersebut bersifat teknis.

Akan tetapi, dia menyatakan bahwa pelengkapan dokumen ekstradisi tersebut akan sesegera mungkin dilengkapi oleh Kemenkum.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Yang penting melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan siap membantu penanganan insiden penembakan terhadap sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia yang mengakibatkan seorang meninggal dunia.

Menteri HAM Natalius Pigai menuturkan bahwa pihaknya akan menggunakan jaringan instrumen HAM internasional yang dimiliki apabila dibutuhkan. Kementerian HAM pun mengecam aksi penembakan tersebut dan mendesak pertanggungjawaban hukum dari pemerintah Malaysia.

"Tentu kalau Kementerian Luar Negeri mengalami kesulitan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengalami kesulitan, kami memiliki instrumen," kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Pigai mengatakan bahwa pihaknya memiliki instrumen kerja sama HAM internasional, seperti dengan Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM), jaringan kementerian yang membidangi urusan HAM, serta Komisi HAM Antarnegara ASEAN (AICHR). Dengan kewenangan yang diberikan, Kementerian HAM dapat memaksimalkan instrumen tersebut.

"Tetapi ‘kan kita juga harus beri kesempatan kementerian yang lain bekerja secara maksimal. Kami juga tidak tinggal diam, ikut mendorong. Yang penting melindungi korban warga negara Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Kami menyiapkan segalanya," ucapnya.

Menurut Menteri HAM, penanganan kasus ini merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah. Kementerian HAM berkomitmen membantu jika kementerian/lembaga lain memiliki kesulitan, termasuk dalam hal pemberian bantuan hukum.

Di sisi lain, Menteri HAM telah memerintahkan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan untuk memonitor perkembangan kasus tersebut.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Manan menegaskan bahwa penembakan APMM terhadap sejumlah PMI merupakan tindakan yang berlebihan.

"Kami juga menegaskan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejadian itu. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, kemudian dianggap itu sesuatu yang sudah sesuai dengan prosedur, kejadian seperti itu seolah-olah membenarkan, membiarkan, bahwa orang bisa diperlakukan oleh petugas dalam bentuk harus dimatikan," kata dia.

Maka dari itu, Kementerian HAM mendorong SUHAKAM, sebagai pihak independen, untuk ikut memantau kasus tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM internasional. Komisi Nasional HAM RI juga didorong untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM.

Sebelumnya, APMM menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada hari Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Penembakan itu menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah berkoordinasi mengenai penahanan buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin di Changi Prison, Singapura.

“Tentu dengan yang lain pasti sudah,” kata Menkum Supratman Andi Agtas di Kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa tugas Kemenkum dalam kasus tersebut adalah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Singapura dalam proses ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia.

“Kalau terkait dengan pelaksanaannya di sana nanti minta ke KPK, kepolisian, dan lain-lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/1), melaporkan Paulus Tannos ditahan di Changi Prison, Singapura.

Jika perlu, HMI kirim 1.000 kader ke luar negeri setiap tahun untuk mencapai gelar master dan doktor berbagai bidang ilmu. HMI harus berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk membangun masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2024-2026 untuk menciptakan kader progresif dan bersaing di bidang sains dan teknologi.

"Jika perlu, HMI kirim 1.000 kader ke luar negeri setiap tahun untuk mencapai gelar master dan doktor berbagai bidang ilmu. HMI harus berinvestasi pada sumber daya manusia (SDM) yang tangguh untuk membangun masa depan bangsa," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan dengan PB HMI di Jakarta (30/1), Yusril yang aktif di HMI pada era 1970-an tersebut meminta supaya HMI bisa memperkuat kerja sama dalam membangun jaringan dengan mahasiswa Islam di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, untuk bersaing di dunia internasional.

Ia pun mengungkapkan kerinduannya terhadap berbagai gerakan pemuda, khususnya HMI yang progresif, karena itu dalam pertemuan dengan PB HMI itu didiskusikan penguatan jaringan mahasiswa Islam di Asia Tenggara dan pokok-pokok gerakan HMI saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum (Ketum) PB HMI Bagas Kurniawan meminta masukan dari Menko Yusril sebagai kader senior HMI untuk memperkuat peran HMI dan memunculkan kader-kader terbaik ke depan yang dapat berkontribusi untuk negara.

Didampingi Sekjen Muhammad Jusrianto, Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Pembangunan Ibnu Tokan, Kabid Hukum Pertahanan dan Keamanan Rifyan Ridwan Saleh, serta Kabid Hubungan Internasional Muhammad Arsy Jailolo, Bagas berpendapat saat ini semakin sedikit kader-kader HMI yang menjadi tokoh atau mendapatkan posisi di pemerintahan.

"Dari pengamatan saya dalam 10-15 tahun terakhir, jumlahnya terus berkurang. Kami berharap ke depannya, kader-kader HMI akan kembali tampil dan menjadi pemimpin nasional," ujar Bagas.

PB HMI, lanjut Bagas, sedang fokus pada upaya membangun SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045 melalui berbagai kegiatan.

Beberapa upaya yang sering dilakukan HMI, kata dia, yakni penelitian, pendidikan, sertifikasi, hingga advokasi.

Untuk agenda terdekat, HMI akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan hingga Malam Puncak Perayaan Dies Natalis Ke-78 HMI pada 5 Februari 2025.

Isu tentang pengembangan SDM juga disampaikan Sekjen PB HMI Muhammad Jusrianto yang menyebut pentingnya membangun dan mempersiapkan SDM profesional dan siap bersaing di era disruptif.

"Anak muda tak boleh tertinggal, apalagi para pemuda Muslim. Olehnya kita harus membangun sistem pengembangan SDM yang kuat dan berdaya saing, manajemen kaderisasi sebagai salah satu cara untuk mencapai Indonesia Emas," tutur Jusrianto menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Ini sebagai titik pijak awal. Nanti, kerja sama dan komitmen antar-instansi agar supaya dalam implementasi kebijakan dan programnya itu menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mencanangkan pembangunan zona integritas sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan budaya kerja antikorupsi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pencanangan zona integritas merupakan titik pijak Kementerian HAM melaksanakan tugas pemerintahan secara bersih dan berwibawa. Tidak hanya dalam konteks internal, tetapi juga hubungan kerja dengan instansi lain.

"Ini sebagai titik pijak awal. Nanti, kerja sama dan komitmen antar-instansi agar supaya dalam implementasi kebijakan dan programnya itu menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Dengan pencanangan zona integritas ini, Kementerian HAM berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk dari pelaksanaan komitmen itu, yakni pengisian jabatan di lingkungan Kementerian HAM tanpa nepotisme dan tidak terpengaruh latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut Pigai, integritas antikorupsi harus dibuktikan melalui perbuatan yang menghindari praktik rasuah, tetapi penilaian juga menjadi patokan penting. Oleh karena itu, dia mengajak jajaran agar saling mengingatkan dan meminta publik serta kementerian/lembaga terkait untuk ikut mengawasi Kementerian HAM.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Purwadi Arianto mengatakan pencanangan zona integritas oleh Kementerian HAM merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan budaya kerja yang profesional dan pelayanan publik yang lebih baik.

"Hal ini tentunya diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang lebih prima dan ke depan akan membangun dan mengembangkan secara terus-menerus dan konsisten kepada unit-unit kerja yang nantinya dikembangkan di berbagai daerah," ujar dia pada kesempatan yang sama.

Dia pun menjelaskan, predikat WBK dan WBBM melalui pengembangan zona integritas diberikan kepada unit kerja yang berkomitmen tinggi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

Untuk mencapai predikat itu, setiap unit kerja perlu melakukan perbaikan internal secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk menyangkut aspek tata kelola, budaya kerja, manajemen sumber daya manusia efisiensi proses bisnis, serta pengawasan dan transparansi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas pada Kementerian HAM disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, Wakil Menteri PAN RB Purwadi Arianto, dan perwakilan KPK.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA meminta Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur memberikan bantuan pendampingan hukum serta biaya perawatan terhadap dua warga Aceh yang ditembak oleh aparat Malaysia beberapa waktu lalu.

"Kita meminta KBRI dan Kemenlu untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, beri pendampingan hukum dan juga membiayai perawatan mereka di rumah sakit hingga sembuh," kata Safrizal, di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Safrizal sebagai respon terhadap kasus tertembaknya lima pekerja migran Indonesia dan dua diantaranya warga Aceh oleh aparat kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.

Selain itu, Safrizal juga meminta Kemenlu mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force).

Baca: Pemkab Aceh Timur koordinasikan terkait penembakan warga di Malaysia

"Dalam hal ini, kita minta KBRI Kuala Lumpur untuk terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum," ujar Safrizal.

Seperti diketahui, kejadian penembakan lima pekerja migran Indonesia itu terjadi pada Jumat (24/01/2025) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

Satu pekerja diantaranya asal Riau tewas dalam insiden tersebut. Kemudian, empat korban lainnya yakni dua asal Riau dan dua orang dari Aceh mengalami luka-luka.

KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran untuk menemui empat WNI korban yang tengah dirawat di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia.

Baca: Nelayan Aceh selamatkan tiga warga Malaysia yang hanyut ke Aceh

Aceh Barat (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat kini menelusuri penerbitan izin pengangkutan (hauling) batu bara sebuah perusahaan tambang di daerah itu yang diduga kuat tanpa adanya kajian hukum.

“Temuan kami, penerbitan izin hauling batu bara yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini tanpa adanya telaah atau kajian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat,” kata Ketua Komisi I DPRK Aceh Barat Ramli SE di Aceh Barat, Kamis.

Seperti diketahui, hauling batu bara adalah kegiatan mengangkut batu bara dari lokasi penambangan ke tempat lain, seperti pelabuhan, fasilitas pemrosesan, atau stok area.

Kegiatan ini dilakukan menggunakan alat angkut berat seperti truk besar seperti yang selama ini kerap beraktivitas di jalan raya di Kabupaten Aceh Barat.

Ramli mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara (UU Minerba) yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, penerbitan izin hauling batu bara di Kabupaten Aceh Barat yang telah diterbitkan pada tahun 2024 lalu harus mendapatkan izin dari kementerian terkait.

Di antaranya seperti izin atau rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Namun fakta yang ditemukan di lapangan, justru penerbitan hauling tersebut tidak memiliki izin kementerian terkait seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

“Sehingga izin hauling batu bara yang diterbitkan pada tahun 2024 lalu, kami duga bodong karena prosesnya cacat hukum karena tidak melalui mekanisme yang berlaku,” kata Ramli.

Oleh karena itu, DPRK Aceh Barat juga segera melakukan pemanggilan terhadap mantan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat, serta dinas teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Pemanggilan para pihak tersebut sebagai upaya DPRK Aceh Barat dalam menyelesaikan persoalan penerbitan izin hauling batu bara yang saat ini diduga tidak melalui mekanisme yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam UU Minerba.

Ramli menyebutkan, dampak yang ditimbulkan dari penerbitan hauling batu bara pada tahun 2024 lalu juga telah menyebabkan berbagai persoalan di masyarakat, termasuk kasus terbaru yaitu meninggalnya seorang warga di Desa Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat akibat tertabrak truk pengangkut material batu bara saat melintasi jalan raya yang padat pemukiman warga.

Singkawang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Kalimantan Barat, Teguh Wibowo memberikan penguatan terkait keamanan dan tugas serta fungsi pemasyarakatan dengan meninjau Lapas Kelas IIB Singkawang, Kamis.

"Sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan dukungan dan motivasi bagi petugas dan warga binaan," kata Teguh dalam kunjungan di Lapas Singkawang, Kamis.

Pada kesempatan tersebut dia juga memberikan semangat dan mempererat hubungan antara warga binaan, keluarga, serta petugas lapas.

"Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang optimal dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan bagi seluruh pihak yang terlibat," ujarnya.

Menurutnya, kunjungan ini menjadi salah satu upaya dirinya untuk memperkuat fungsi pemasyarakatan di Kalimantan Barat, khususnya di Lapas Kelas IIB Singkawang.

"Kami juga berharap dengan adanya penguatan ini, kualitas pelayanan kepada warga binaan dapat terus ditingkatkan," ujarnya.

Kegiatan ini juga, katanya, menjadi momentum penting untuk menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan agar tetap menjaga komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan penuh tanggung jawab.

Sementara Kalapas Kelas IIB Singkawang, Priyo Tri Laksnono mengatakan penguatan pengamanan yang dilakukan pihaknya antara lain, penambahan petugas sewaktu melakukan penggeledahan di blok warga binaan.

"Kami juga selalu melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada hari Kamis (30/1) yang menjadi sorotan, mulai dari pemerintah berupaya mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos dari Singapura hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ubah paradigma hukum pidana Indonesia.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca untuk informasi pagi ini.

1. MK bacakan putusan “dismissal” sengketa pilkada pada 4-5 Februari

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 pada tanggal 4–5 Februari 2025.

"Sidang selanjutnya masih menunggu pemberitahuan dari MK berkaitan dengan kelanjutan dari pada perkara ini, apakah perkara akan lanjut pada tahap pembuktian atau nanti akan diputus dengan putusan dismissal yang akan diucapkan nanti pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025," kata Ketua MK Suhartoyo di MK, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

2. Kemenkum sebut penegakan hukum KI fokus pada layanan pengaduan

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebutkan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) berfokus pada layanan pengaduan pelanggaran KI.

Sub Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum Suharto Jaya Prawira mengatakan penegakan Hukum merupakan bentuk pelindungan hukum yang diberikan untuk menjaga hak KI yang sudah dicatat atau didaftarkan ke DJKI, baik hak paten, merek, maupun hak cipta.

"Penegakan hukum menjamin terjaganya pelindungan KI yang telah melalui proses pencatatan atau pun pendaftaran agar proses komersialisasi yang merupakan hak dasar dapat berjalan secara terpadu," kata Suharto dalam acara Webinar Edukasi Kekayaan Intelektual di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

3. KPK: Pemerintah fokus pada proses ekstradisi Paulus Tannos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan saat ini tim kerja pemerintah masih fokus dalam upaya mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura.

Pihak KPK juga belum mengirimkan tim untuk menemui langsung Paulus Tannos karena masih fokus dalam proses ekstradisi tersebut.

"Apakah sudah ada kunjungan ke sana setelah proses penangkapan? Sampai saat ini belum ada. Karena dari pihak Indonesia, termasuk KPK, saat ini masih berusaha untuk memenuhi persyaratan yang diajukan dalam proses ekstradisi tersebut, sehingga fokusnya itu saja," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

4. Wamenkum sebut KUHP baru ubah paradigma hukum pidana RI

Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bertujuan mengubah paradigma hukum pidana Indonesia dari sarana balas dendam menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Ia mengatakan paradigma masyarakat Indonesia terhadap hukum pidana saat ini belum berubah karena masih berfokus pada pemberian hukuman seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana.

"Bukan saja saudara-saudara sekalian, saya pribadi pun kalau lihat ada pelaku kejahatan ditangkap, pasti yang ada di dalam benak itu dia bisa dihukum seberat-beratnya, apalagi kalau kita korban. Itu paradigma yang kuno, paradigma zaman Hammurabi," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut dalam acara Webinar Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

5. Bea Cukai Batam selamatkan keuangan negara Rp87 miliar terkait narkoba

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau, menggagalkan penyeludupan dan peredaran gelap narkoba seberat 10,95 kg, yang bila dikonversi dapat menyelamatkan keuangan negara untuk keperluan rehabilitasi pecandu dan kesehatan senilai Rp87 miliar.

“Dari total barang bukti yang berhasil kami amankan bersama tim gabungan, bahwa barang bukti tersebut narkoba golongan satu jenis metamfetamin sebanyak 10,95 kg, tentunya kalau dikonversi bisa menyelamatkan generasi muda 55 ribu dan turut menghemat atau menyelamatkan dari keuangan negara apabila perlu biaya rehabilitasi untuk kesehatan sekitar Rp87 miliar,” kata Kepala KPU Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah di Batam, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025