Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum," kata Prasetyo saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Prasetyo mengunjungi parlemen dalam rangka HUT Partai Gerindra yang digelar di gedung wakil rakyat tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut, Prasetyo pun membantah hal itu dan mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus bekerja.

"Belum, lagi kerja, lagi kerja," kata dia.

Terkait isu reshuffle, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memperingatkan akan mengganti jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah jika tidak bekerja dengan benar.

"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih, selepas menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

Presiden saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) Rabu malam, kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

Persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan sebanyak 300 terpidana mati yang belum dieksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung) antara lain karena terganjal hubungan diplomasi dengan negara lain.

Pasalnya, kata dia, eksekusi hukuman mati, terutama kepada warga negara asing (WNA), berkaitan dengan hubungan Indonesia terhadap banyak negara serta biasanya mempertimbangkan pula arahan dari presiden.

"Persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," ucap Yusril saat ditemui usai acara Peluncuran Buku IRIAN BARAT: Bayang-Bayang Intrik Global di Balik Misteri Pembunuhan Kennedy di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, dirinya terus berkoordinasi dengan Kejagung perihal eksekusi mati narapidana, terutama terhadap WNA. Adapun Kejagung merupakan pihak yang berwenang melakukan eksekusi mati terhadap narapidana.

Apalagi, sambung dia, belakangan terdapat beberapa kebijakan pemulangan terpidana mati WNA ke negara asalnya, seperti Mary Jane Veloso yang merupakan warga negara Filipina serta Serge Areski Atlaoui yang berasal dari Prancis.

Sebelum proses pemindahan terpidana mati WNA, Yusril mengaku telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang menyatakan bahwa pemerintah atas persetujuan dan arahan Presiden Prabowo Subianto akan memulangkan yang bersangkutan ke negaranya, sehingga tidak dilakukan eksekusi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati tersebut.

"Karena pada akhirnya mengenai pertimbangan narapidana dieksekusi mati atau tidak maupun dilakukan transfer of prisoner ke negara asalnya, semuanya merupakan arahan dari Pak Presiden sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Rabu (5/2), mengungkapkan terdapat 300 terpidana yang dijatuhi hukuman mati, yang kebanyakan merupakan WNA.

Ia mengungkapkan bahwa WNA terpidana mati tersebut mayoritas merupakan terpidana kasus narkoba yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Nigeria. Dalam menindak para terpidana, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Akan tetapi, menurut dia, hukuman tersebut sulit dilaksanakan karena dalam prosesnya harus mempertimbangkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.

"Kami pernah beberapa kali bicara, waktu itu menteri luar negerinya masih Ibu (Retno Marsudi, red.). Dia mengungkapkan kalau mereka masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini. Tolong jangan dahulu, anti kami akan diserangnya nanti," kata Burhannudin.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan nasib warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana di negara lain.

"Jadi, memang saya bilang, capek-capek kami sudah menuntut hukuman mati, tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga kemungkinan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, apabila disetujui pemulangannya ke Indonesia oleh pemerintah Inggris.

"Orang ini harus dimasukkan ke dalam lapas dengan maximumsecurity dan itu hanya ada di Nusakambangan, karena kalau diperlakukan seperti narapidana biasa akan menimbulkan masalah baru lagi," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah Inggris mengenai rencana pemulangan Reynhard ke Indonesia.

Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard, baik melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

Pasalnya, kata Yusril, terdapat pula warga negara (WN) Inggris yang saat ini sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengenai rencana pemulangan itu.

Adapun upaya pemulangan Reynhard, kata dia, salah satunya berasal dari permintaan keluarga Reynhard kepada pihaknya.

Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynhard, Menko menekankan bahwa Negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadap warganya yang dipidana di negara lain.

"Tidak bisa mentang-mentang kita tidak suka dengan orangnya, lalu tidak kami urus. Kami bertindak atas nama negara, bukan pribadi," tuturnya.

Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

Baru-baru ini, Reynhard diserang oleh narapidana lain di penjara Inggris, yang mengancam hidupnya. Adapun narapidana yang menyerang Reynhard itu kini sedang diadili oleh Pengadilan Manchester.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan belum ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet di internal Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum," kata Prasetyo saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Prasetyo mengunjungi parlemen dalam rangka HUT Partai Gerindra yang digelar di gedung wakil rakyat tersebut. Ketika ditanya lebih lanjut, Prasetyo pun membantah hal itu dan mengatakan bahwa pemerintah sedang fokus bekerja.

"Belum, lagi kerja, lagi kerja," kata dia.

Terkait isu reshuffle, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memperingatkan akan mengganti jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah jika tidak bekerja dengan benar.

"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih, selepas menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

Presiden saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) Rabu malam, kembali menekankan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia sedang mengkaji penempatan atase hukum di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, Korea Selatan, seiring banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara tersebut, khususnya di Kota Seoul.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan atase hukum nantinya bertugas melakukan koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan WNI di bidang kewarganegaraan, serta pendampingan dalam proses hukum.

"Kehadiran pemerintah Indonesia di Seoul ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum," kata Supratman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, terkait kunjungan kerjanya ke Seoul, Korea Selatan, Rabu (5/2) kemarin.

Supratman menjelaskan saat ini Indonesia baru memiliki atase hukum di dua negara, yaitu Malaysia dan Arab Saudi.

Atase hukum, kata dia, akan memastikan perlindungan hukum bagi WNI khususnya tentang kewarganegaraan, memberikan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus di setiap tingkatan pengadilan, serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh.

Adapun kedatangan delegasi Indonesia ke KBRI Seoul bertujuan membahas peningkatan pelayanan hukum kepada WNI yang saat ini berdomisili di Negeri Ginseng. Kehadiran delegasi Indonesia yang dipimpin Menkum Supratman di Korea Selatan, disambut oleh Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika.

Zelda mengatakan KBRI Seoul senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah Korea Selatan untuk melindungi kepentingan WNI di sana, termasuk kepentingan di bidang hukum.

Selain itu, KBRI Seoul juga siap mendukung segala bentuk kerja sama yang akan dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan.

Ia berharap kedatangan delegasi Menkum RI akan meningkatkan kolaborasi, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik di kedua negara, khususnya bagi WNI yang ada di Korea Selatan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menkum RI didampingi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama.

Turut hadir dari KBRI Seoul, yaitu atase pertahanan, koordinator fungsi politik dan organisasi internasional, dan jajaran staf KBRI Seoul.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Banyuwangi (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menjalin sinergitas dengan Pemkab Banyuwangi khususnya dalam upaya pembinaan warga binaan dan peningkatan kualitas kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi Mochamad Mukaffi mengemukakan sebelumnya telah silaturahmi dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan mengkoordinasikan mengenai program pembinaan warga binaannya.

"Sinergi dan kolaborasi ini semoga terus berlanjut guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kami di lembaga pemasyarakatan," katanya saat dihubungi di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

Mukaffi juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mensukseskan berbagai program pembinaan yang dijalankan di Lapas.

Ia menceritakan, saat pertemuan dengan Bupati Banyuwangi menyampaikan kondisi terkini hunian dan keamanan di Lapas Banyuwangi.

Selain itu, Mukaffi menyampaikan berbagai program pembinaan yang telah ada dan akan dilaksanakan, termasuk program ketahanan pangan yang diharapkan dapat mendorong kemandirian warga binaan.

"Kami mohon dukungan dari Pemkab Banyuwangi dalam melaksanakan berbagai program pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik dan menegaskan komitmen Pemkab Banyuwangi untuk terus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas, khususnya program pembinaan.

"Kami sangat mengapresiasi berbagai program pembinaan yang telah dilakukan di Lapas Banyuwangi. Ini merupakan langkah positif untuk mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang memadai," ujarnya.

"Kami siap mendukung dan melanjutkan sinergi baik ini, karena bagaimanapun warga binaan yang ada di Lapas Banyuwangi merupakan warga kami," kata Ipuk menambahkan.

Meulaboh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Aceh Barat melaksanakan eksekusi cambuk terhadap lima orang terpidana judi online, berlangsung di Lapangan Teuku Umar Meulaboh, ibu kota kabupaten setempat.

Ada pun terpidana yang menjalani pidana cambuk tersebut diantaranya Marwan (27) warga Desa Tumpok Ladang, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan qubat ta'zir cambuk sebanyak delapan kali cambuk dari total jumlah hukuman sebanyak 10 kali cambuk.

Hukuman terhadap Marwan dikurangi dua kali berdasarkan ketentuan pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa untuk penahanan paling lama 39 hari maka dikurangi kali cambuk.

Terpidana kedua yang dicambuk yaitu Rian Amanda (23), warga Desa Meureubo, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan pidana cambuk sebanyak enam kali.

Terpidana Rian Amanda selama ini telah menjalani penahanan selama 98 hari, sehingga pidana cambuk kepada terpidana dikurang empat hari.

Terpidana ketiga yang dicambuk yaitu Zulkifli (27) warga Desa/Gampong Pasi Teungoh, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat yang menjalani pidana cambuk sebanyak delapan kali.

Uqubat cambuk terhadap Zulkifli dikurangi selama dua kali karena yang bersangkutan telah menjalani penahanan selama 39 hari.

Terpidana Munawir (30) warga asal Desa Gintong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie, Aceh menjalani pidana sebanyak enam kali cambuk dari total pidana sebanyak 10 kali cambuk.

Ia mendapatkan pengurangan pidana cambuk karena sudah menjalani pidana penjara selama 98 hari, sehingga jumlah pidana cambuk terhadap dirinya dikurang sebanyak empat kali.

Kemudian terpidana Maidin (37 tahun) warga Desa Tumpok Ladang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat menjalani pidana cambuk sebanyak delapan kali pidana cambuk dari total hukuman cambuk yang dijatuhkan majelis hakim sebanyak 10 kali.

Ia mendapatkan pengurangan pidana cambuk sebanyak dia kali karena sudah menjalani kurungan penjara selama 39 hari.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Darma Mustika didampingi Kasi Intelijen Ahmad Luthfi kepada wartawan mengatakan pelaksanaan eksekusi pidana cambuk tersebut sesuai putusan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Aceh Barat yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kelima terpidana dicambuk sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, karena terbukti melakukan tindak pidana jarimah maisir atau perjudian.

Kasi Pidum Darma Mustika mengatakan selama ini eksekusi pidana cambuk yang telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat, didominasi perkara judi daring atau judi online.

Usai menjalani pidana cambuk, kelima terdakwa dinyatakan bebas dan diserahkan kepada masing-masing pihak keluarga.

Banyuwangi (ANTARA) - Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi berkomitmen mewujudkan bersih dari narkoba dan barang terlarang lainnya, dengan rutin melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaannya.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi Mochamad Mukaffi di Banyuwangi, Kamis, menyatakan penggeledahan kamar hunian itu guna memastikan lapas bersih dari narkoba, handphone dan obat terlarang lainnya.

Mukaffi menjelaskan penggeledahan kamar hunian dilakukan sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan Lapas yang aman, tertib dan bebas dari handphone serta narkoba.

Selain untuk memastikan bebas dari barang terlarang, lanjut dia, penggeledahan juga dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan setempat.

Banyuwangi (ANTARA) - Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi komitmen mewujudkan bersih dari narkoba dan terlarang lainnya dengan rutin melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaannya.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi Mochamad Mukaffi menyatakan bahwa penggeledahan kamar hunian itu guna memastikan sekaligus menegaskan komitmennya bagaimana di Lapas bersih dari narkoba, handphone dan obat terlarang lainnya.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga Lapas Banyuwangi sebagai tempat yang kondusif untuk pembinaan warga binaan," kata dia saat dihubungi di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.

Mukaffi menjelaskan bahwa penggeledahan kamar hunian dilakukan sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan Lapas yang aman, tertib dan bebas dari handphone serta narkoba.

Selain untuk memastikan bebas dari barang terlarang, lanjut dia, penggeledahan juga dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan setempat.

"Sehingga langkah pencegahan dapat diambil secara lebih dini dan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan petugas melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban," kata Mukaffi.

Dia menyampaikan, dalam penggeledahan itu petugas tidak menemukan adanya handphone maupun narkoba, baik di dalam kamar hunian warga binaan maupun sekitar area blok hunian.

"Ke depan penggeledahan akan dilakukan dengan memilih kamar hunian secara acak, harapannya ini dapat meminimalisir peluang penyelundupan barang terlarang serta meningkatkan kesadaran warga binaan untuk mematuhi aturan," ujar Mukaffi.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (5/2) menjadi sorotan, mulai dari KPK sita 11 mobil usai geledah rumah Ketua PP Japto Soerjosoemarno hingga MK tak dapat terima gugatan Vicky Prasetyo soal Pilkada Pemalang.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. KPK sita 11 mobil usai geledah rumah Ketua PP Japto Soerjosoemarno

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 11 mobil usai menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut diketahui berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Baca selengkapnya di sini

2. Jaksa Agung ungkap kendala penerapan hukuman mati di RI

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkapkan kendala penerapan hukuman mati di Republik Indonesia.

Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa sejatinya terdapat 300 terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Kebanyakan terpidana tersebut merupakan warga negara asing (WNA).

Ia mengungkapkan bahwa WNA terpidana mati kebanyakan adalah terpidana kasus narkoba yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Nigeria. Dalam menindak para terpidana, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Baca selengkapnya di sini

3. Menko Budi Gunawan ungkap sebanyak 351 "jalur tikus" penyelundupan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan telah mengidentifikasi sebanyak 351 pelabuhan "tikus" yang menjadi jalur penyelundupan bagi berbagai jenis barang ekspor maupun impor.

"Jalur tikus penyelundupan terungkap dari hasil evaluasi 100 hari pertama kerja Kabinet Merah Putih oleh Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan," katanya dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu.

Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan melibatkan aparat hukum dari berbagai kementerian di bawah komando Menko Polkam, selama 100 hari pertama kerja pemerintahan Kabinet Merah Putih, telah melakukan sebanyak 6.187 penindakan.

Baca selengkapnya di sini

4. MK ucapkan putusan "dismissal" 152 perkara sengketa pilkada hari ini

Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) untuk 152 dari 310 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHPU Kada) atau sengketa Pilkada 2024 pada Rabu ini.

Sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo itu digelar sejak pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta. Ketua MK didampingi oleh delapan hakim konstitusi, antara lain, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Sidang hari ini merupakan kelanjutan dari putusan dismissal Selasa (4/2). Kemarin, MK telah menentukan nasib 158 perkara sengketa Pilkada, yakni sebanyak 20 perkara dinyatakan lanjut dan 138 perkara lainnya kandas.

Baca selengkapnya di sini

5. MK tak dapat terima gugatan Vicky Prasetyo soal Pilkada Pemalang

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi yang mempersoalkan hasil Pilkada Pemalang 2024.

"Menyatakan perkara 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dismissal di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta, Rabu.

Suhartoyo menjelaskan bahwa pengajuan permohonan Vicky dan Suwendi melewati tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Koba, Babel (ANTARA) - Kepolisian Resor Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan pemeriksaan rutin terhadap kesehatan tahanan, sebagai bentuk komitmen dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

"Pemeriksaan rutin terhadap para tahanan ini dilakukan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Si Dokkes) Polres Bangka Tengah," kata Kasi Humas Polres Bangka Tengah Iptu Erwin Syahri di Koba, Rabu.

Pemeriksaan ini mencakup pengecekan tekanan darah, kondisi fisik, serta pemberian obat bagi tahanan yang memerlukan penanganan medis.

Erwin mengatakan, pengecekan kesehatan rutin ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, meskipun para tahanan sedang menjalani proses hukum.

"Setiap individu, termasuk para tahanan, tetap memiliki hak atas kesehatan yang layak. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk memastikan mereka dalam kondisi baik selama menjalani masa penahanan," ujarnya.

Polres Bangka Tengah, kata dia, tetap mengedepankan sikap humanis dalam setiap aspek tugas, termasuk dalam perawatan tahanan.

Selain sebagai bentuk kepedulian, pemeriksaan kesehatan ini juga bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit di dalam ruang tahanan serta memastikan tidak ada kondisi kesehatan yang membahayakan bagi tahanan maupun petugas jaga.

Jika ditemukan tahanan dengan kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan lebih lanjut, Polres Bangka Tengah akan segera berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat.

Dengan adanya kegiatan ini, Polres Bangka Tengah berharap agar para tahanan dapat tetap menjaga kesehatan mereka selama menjalani proses hukum yang berlaku.

"Polri akan terus berupaya menjalankan tugasnya dengan profesional, humanis, dan tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

Mentok, Bangka Barat (ANTARA) - Tim kuasa hukum pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bangka Barat Markus-Yus Derahman (MAKnYUS), Ronny Talapessy, mengajak masyarakat bijaksana menanggapi informasi yang berkembang dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini dikatakan Ronny menanggapi keputusan MK yang dikeluarkan pada Selasa (4/2) yang menyatakan untuk melanjutkan persidangan pembuktian atau lanjutan terkait sengketa perselisihan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat 2024.

Tidak lama setelah keputusan tersebut ruang publik dipenuhi pengiringan opini seolah gugatan Paslon Bersanding Agik diterima Hakim MK.

Menurut Ronny, hal ini merupakan bagian dari proses pendidikan politik dan hukum bagi masyarakat Bangka Barat.

"Proses hukum yang tengah berlangsung di MK adalah bagian integral dari penegakan keadilan yang harus kita jalani dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan rasa hormat terhadap supremasi hukum. Hukum bukanlah tempat untuk mencari kemenangan berdasarkan desakan opini, tetapi wadah menemukan kebenaran sesungguhnya, yang hanya dapat tercapai melalui pemeriksaan objektif dan berdasar pada fakta yang ada," katanya.

Ia mengingatkan bahaya penggiringan opini yang belum diputuskan oleh MK, sementara proses hukum masih berjalan dan belum final.

"Saya mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak terjerat dalam arus informasi menyesatkan. Setiap tahapan dalam proses ini harus kita jalani dengan kepala dingin dan jiwa matang, menghargai setiap langkah hukum yang ada, hukum harus dihadirkan sebagai landasan bagi keadilan, bukan alat untuk memperburuk situasi dengan klaim-klaim yang belum tentu benar," kata pengacara yang pernah mendampingi Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Josua tersebut.

Ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap proses hukum.

"Mari kita menjaga martabat dan integritas proses demokrasi, dengan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi mengganggu kedamaian dan stabilitas masyarakat. Keputusan final yang akan diambil MK nantinya akan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang kokoh, bukan pada kepentingan atau opini sesaat," katanya.

Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muslim Ansori mengatakan persidangan merupakan bagian dari prosedur konstitusional dan bukan keputusan konstitusional sebab proses hukum masih berjalan.

"Bahasanya bukan menerima, tapi melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya sesuai aturan yang ada. Semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti dan argumen masing-masing," katanya.

Ia mengatakan hingga ada putusan final dari MK, maka keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat yang sudah ditetapkan sebelumnya tetap sah dan berlaku.

Menurut dia, tidak ada alasan untuk menyebarkan informasi keliru yang justru memperkeruh situasi.

"MK masih akan menggelar persidangan dari tanggal 7 hingga 17 Februari 2025 untuk mendengarkan seluruh keterangan dan melakukan pemeriksaan bukti sebelum memutuskan perkara. Oleh karena itu, masyarakat kami imbau tidak mudah percaya dengan narasi yang sengaja dikembangkan untuk menggiring opini publik," katanya.

Ia meminta seluruh elemen masyarakat Bangka Barat tidak terpancing propaganda menyesatkan yang sengaja dibangun.

"Demokrasi sejati dibangun atas dasar penghormatan terhadap hukum dan keadilan, bukan dengan cara mengadu domba atau menyesatkan opini publik. MK adalah lembaga independen, dan keputusannya akan didasarkan pada fakta serta hukum yang berlaku," kata Muslim.

Sementara itu, secara terpisah Ketua KPU Bangka Barat Darjiono menegaskan dilanjutkannya sengketa Pilkada Kabupaten Bangka Barat ke sidang pembuktian merupakan hal lumrah karena selisih perolehan suara yang disengketakan di bawah ambang batas dua persen.

"Itu wajar karena selisih perolehan suara di bawah ambang batas dua persen, rata-rata yang dismissal kemarin itu di atas dua persen," katanya.