Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia sedang mengkaji penempatan atase hukum di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul, Korea Selatan, seiring banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di negara tersebut, khususnya di Kota Seoul.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan atase hukum nantinya bertugas melakukan koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan WNI di bidang kewarganegaraan, serta pendampingan dalam proses hukum.

"Kehadiran pemerintah Indonesia di Seoul ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum," kata Supratman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, terkait kunjungan kerjanya ke Seoul, Korea Selatan, Rabu (5/2) .

Supratman menjelaskan saat ini Indonesia baru memiliki atase hukum di dua negara, yaitu Malaysia dan Arab Saudi.

Atase hukum, kata dia, akan memastikan perlindungan hukum bagi WNI khususnya tentang kewarganegaraan, memberikan pendampingan dalam proses hukum yang memerlukan penanganan khusus di setiap tingkatan pengadilan, serta melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh.

Adapun kedatangan delegasi Indonesia ke KBRI Seoul bertujuan membahas peningkatan pelayanan hukum kepada WNI yang saat ini berdomisili di Negeri Ginseng. Kehadiran delegasi Indonesia yang dipimpin Menkum Supratman di Korea Selatan, disambut oleh Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Seoul Zelda Wulan Kartika.

Zelda mengatakan KBRI Seoul senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah Korea Selatan untuk melindungi kepentingan WNI di sana, termasuk kepentingan di bidang hukum.

Selain itu, KBRI Seoul juga siap mendukung segala bentuk kerja sama yang akan dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan.

Ia berharap kedatangan delegasi Menkum RI akan meningkatkan kolaborasi, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik di kedua negara, khususnya bagi WNI yang ada di Korea Selatan.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menkum RI didampingi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama.

Turut hadir dari KBRI Seoul, yaitu atase pertahanan, koordinator fungsi politik dan organisasi internasional, dan jajaran staf KBRI Seoul.

Sementara, Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir mendukung langkah Menkum, Supratman Andi Agtas dalam peningkatan pelayanan hukum bagi WNI di Korsel.

Penempatan Atase Hukum di KBRI Seoul, terang Budi Argap Situngkir dapat mendekatkan WNI terhadap layanan hukum yang diterima.

“Kami mendukung penempatan Atase Hukum yang nantinya bertugas melakukan koordinasi kerja sama di bidang hukum, perlindungan WNI di bidang kewarganegaraan, serta pendampingan dalam proses hukum,” kata dia.

Yang menilai positif belum mencapai 50 persen. Artinya, belum mayoritas, sementara lebih dari seperempat masyarakat kita menilai penegakan hukumnya buruk

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap bahwa sebanyak 41,6 persen masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia berjalan positif dalam 100 hari masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Masyarakat kita ketika ditanya bagaimana evaluasinya terhadap penegakan hukum, ada 41,6 persen menilai sangat baik atau baik. Jadi ini kalau dirangkum menjadi penilaian positif," ucap Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei yang diikuti secara daring di Jakarta, Minggu.

Dia menjelaskan, total 41,6 persen masyarakat yang menilai positif itu terdiri atas 4,7 persen responden menyatakan penegakan hukum berjalan sangat baik dan 36,9 persen lainnya menyatakan baik.

Di sisi lain, terdapat 30,9 persen masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan sedang atau biasa-biasa saja, sementara 21,7 persen menilai buruk dan 3,4 persen menilai sangat buruk.

Menurut Djayadi, temuan itu menjadi catatan baik sekaligus mesti diperhatikan oleh Pemerintah. Hal ini mengingat meski jumlah yang menilai penegakan hukum telah berjalan baik, responden yang menilai buruk juga masih cukup banyak.

"Yang menilai positif belum mencapai 50 persen. Artinya, belum mayoritas, sementara lebih dari seperempat masyarakat kita menilai penegakan hukumnya buruk," ucap dia.

Tren kondisi penegakan hukum nasional pada Januari 2025 mengalami peningkatan 3,2 persen dibandingkan periode Januari 2024. Pada bulan yang sama tahun lalu, total responden yang menyatakan penegakan hukum baik adalah 38,4 persen.

Djayadi mengatakan bahwa data tersebut menunjukkan penegakan hukum nasional mengalami perbaikan, walau tidak signifikan.

"Lumayan, tapi tidak signifikan karena kalau signifikan itu peningkatannya harus di atas 5,8 persen, ini meningkatnya 3,2 persen saja," tuturnya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegakan hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat, yakni pada angka 77 persen. Menyusul setelahnya, antara lain, pengadilan (73 persen), KPK (72 persen), dan Polri (71 persen).

Survei nasional LSI dilakukan pada 20–28 Januari 2025 terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak (multistage random sampling). Margin kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun, populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai secara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Ankara (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Jumat (7/2) menerbitkan daftar nama 183 tahanan Palestina yang dijadwalkan dibebaskan pada Sabtu sebagai pertukaran dengan tiga warga Israel yang ditahan di Jalur Gaza.

Daftar tersebut mencakup 18 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dan 54 lainnya dengan hukuman jangka panjang di penjara Israel. Selain itu, tujuh tahanan akan dideportasi ke luar Palestina, menurut informasi yang dipublikasikan oleh Kantor Informasi Tahanan Hamas.

Berdasarkan afiliasi politik, daftar itu menunjukkan bahwa 38 tahanan berasal dari Hamas, 30 dari Fatah, satu dari Jihad Islam, dan tiga lainnya tidak memiliki afiliasi politik.

Selain itu, daftar tersebut juga mencakup 111 warga Palestina yang ditangkap oleh tentara Israel di Gaza setelah 7 Oktober 2023, di tengah perang genosida yang dilancarkan Israel.

Pada Jumat pagi, sayap bersenjata Hamas mengumumkan tiga nama warga Israel yang akan dibebaskan sebagai bagian dari tahap kelima pertukaran tahanan dengan Israel di bawah kesepakatan gencatan senjata.

Kelompok hak asasi manusia Palestina memperkirakan bahwa Israel saat ini menahan lebih dari 10.000 warga Palestina, termasuk 600 orang yang menjalani hukuman seumur hidup.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.

Pada tahap pertama, perjanjian tersebut menetapkan pembebasan bertahap 33 warga Israel dari Gaza, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dengan imbalan pembebasan 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina dan Arab.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pemimpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan otoritas pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya di Jalur Gaza.

Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hamas publikasikan nama 183 tahanan Palestina yang akan dibebaskan

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum sepekan, dari 3-9 Februari 2025, yang menjadi sorotan di antaranya Kejagung ungkap peran Dirut PT Kebun Tebu Mas di kasus gula hingga KPK geledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP).

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Kejagung ungkap peran Dirut PT Kebun Tebu Mas di kasus gula

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan peran tersangka ASB selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas (KTM) di kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2016, tersangka ASB selaku Direktur Utama PT KTM mengajukan impor gula kristal mentah sebanyak 110.000 ton.

Lalu, atas permohonan tersebut, Menteri Perdagangan periode 2015–2016, tersangka Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong, menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih kepada PT KTM pada tanggal 14 Juni 2016.

Baca selengkapnya di sini.

2. TNI AL bongkar pagar laut sepanjang 22,5 km

Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) berhasil membongkar pagar laut sepanjang 22,5 km dengan rincian 18,2 km di Tanjung Pasir dan 4,3 km di Kronjo, Tangerang, Banten, Rabu (5/2).

Berdasarkan siaran pers resmi TNI AL yang diterima ANTARA Kamis, dijelaskan pembongkaran tersebut merupakan hasil kerja TNI AL dan beberapa kementerian dan lembaga terkait sejak 18 Januari 2025 lalu.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan dalam pembongkaran yang dilakukan Rabu, pihaknya mengerahkan 219 personel yang terdiri dari personel Pasmar 1, Lantamal III, dan Koarmada I yang didukung dengan alutsista seperti satu Kapal Patroli Keamanan Laut (Patkamla), 10 perahu karet (PK), satu RBB (Ranger Boat), serta satu RHIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).

Baca selengkapnya di sini.

3. Pigai: Tak ada pengekangan kebebasan sipil pada 100 hari pemerintahan

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa tidak ada pengekangan kebebasan sipil yang dilakukan pejabat negara pada 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Seratus hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan sehingga lalu lintas kebebasan berekspresi berjalan dengan baik.

Baca selengkapnya di sini.

4. Delapan tewas di Tol Ciawi, tujuh pria satu wanita

Petugas kepolisian dan pihak RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga Rabu pagi, masih mengidentifikasi delapan korban tewas dan 11 korban luka-luka dalam kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 Tol Jagorawi ke arah Jakarta.

Informasi menyebutkan dari delapan korban tewas terdiri atas tujuh pria dan satu orang berjenis kelamin wanita.

Dari tujuh pria yang tewas, dua diantaranya dalam kondisi hangus terbakar.

Baca selengkapnya di sini.

5. KPK geledah rumah Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS " kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Ankara (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Jumat (7/2) menerbitkan daftar nama 183 tahanan Palestina yang dijadwalkan dibebaskan pada Sabtu sebagai pertukaran dengan tiga warga Israel yang ditahan di Jalur Gaza.

Daftar tersebut mencakup 18 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dan 54 lainnya dengan hukuman jangka panjang di penjara Israel. Selain itu, tujuh tahanan akan dideportasi ke luar Palestina, menurut informasi yang dipublikasikan oleh Kantor Informasi Tahanan Hamas.

Berdasarkan afiliasi politik, daftar itu menunjukkan bahwa 38 tahanan berasal dari Hamas, 30 dari Fatah, satu dari Jihad Islam, dan tiga lainnya tidak memiliki afiliasi politik.

Selain itu, daftar tersebut juga mencakup 111 warga Palestina yang ditangkap oleh tentara Israel di Gaza setelah 7 Oktober 2023, di tengah perang genosida yang dilancarkan Israel.

Pada Jumat pagi, sayap bersenjata Hamas mengumumkan tiga nama warga Israel yang akan dibebaskan sebagai bagian dari tahap kelima pertukaran tahanan dengan Israel di bawah kesepakatan gencatan senjata.

Kelompok hak asasi manusia Palestina memperkirakan bahwa Israel saat ini menahan lebih dari 10.000 warga Palestina, termasuk 600 orang yang menjalani hukuman seumur hidup.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.

Pada tahap pertama, perjanjian tersebut menetapkan pembebasan bertahap 33 warga Israel dari Gaza, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dengan imbalan pembebasan 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina dan Arab.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Pemimpin Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan otoritas pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya di Jalur Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum sekaligus Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Andi Syafrani mendorong reformasi hukum yang lebih komprehensif dan transparan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan masyarakat.

Andi Syafrani menyatakan hal itu di Jakarta, Sabtu, dalam diskusi yang digelar Institut Hukum IPRI (Independen Pembela Rakyat Indonesia) bertajuk bertajuk "Telaah Kritis: Impunitas dan Kontroversi Undang-Undang Kejaksaan"..

Pembicara menyoroti pasal yang dianggap kontroversial dan dapat memicu impunitas penegakan hukum.

Para pembicara juga membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan memengaruhi sistem peradilan di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi.

Undang-Undang Kejaksaan itu memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Kejaksaan Agung, sehingga dapat memicu impunitas dan penyalahgunaan wewenang, kata Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Negeri Jakarta Alfitrah.

Kita perlu melakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan transparan

Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum sekaligus Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Andi Syafrani mendorong agar dilakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan transparan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan kepada masyarakat Indonesia.

"Kita perlu melakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan transparan, sehingga dapat memastikan keadilan dan kesetaraan di Indonesia," kata Andi Syafrani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Dalam diskusi yang digelar Institut Hukum IPRI itu, para pembicara juga menyoroti beberapa pasal yang dianggap kontroversial dan dapat memicu impunitas dalam penegakan hukum. Diskusi itu bertajuk "Telaah Kritis: Impunitas dan Kontroversi Undang-Undang Kejaksaan".

Para pembicara juga membahas bagaimana undang-undang Kejaksaan memengaruhi sistem peradilan di Indonesia dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

"Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini (No 11/2021) telah memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Kejaksaan Agung, sehingga dapat memicu impunitas dan penyalahgunaan wewenang," kata ahli hukum pidana dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Alfitrah.

Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan hukum yang kompleks ini.

Dengan adanya diskusi ini, diharapkan muncul rekomendasi dan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya impunitas.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

KPK seolah-olah melakukan framing/pembingkaian bahwa perintah itu merupakan bagian dari rangkaian suap yang dilakukan untuk meloloskan Harun Masiku, padahal justru sesungguhnya klien kami sebagai petugas partai sedang memperjuangkan hak dan kewenanga

Jakarta (ANTARA) - Penasehat hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menduga adanya pelanggaran hukum oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan tersangka kliennya.

"Dugaan itu sesuai pada fakta persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (7/2), yang menghadirkan dua saksi, yakni mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina dan staf Hasto, Kusnadi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Todung menjelaskan dalam pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut, terdapat tekanan agar para saksi menyebut nama Hasto. Bahkan, lanjut dia, Agustiani mengatakan sempat dijanjikan sejumlah uang sebelum pemeriksaan berjalan agar nama Hasto disebut terlibat dalam perkara ini.

“Dengan demikian, jawaban KPK dan fakta persidangan kemarin semakin terang benderang terungkap sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan KPK dalam menetapkan status tersangka Hasto,” kata Todung.

Dirinya juga berpendapat adanya tindakan "daur ulang" bukti lama yang sudah tidak relevan dan membangun cerita berdasarkan imajinasi bukan berdasarkan bukti dalam kasus itu.

Ia pun mencontohkan tindakan "daur ulang" yang dilakukan oleh pihak KPK, yakni meneruskan cerita dengan menguraikan seolah-olah Hasto mempersilakan dan menyanggupi untuk menalangi dana operasional ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan rangkaian cerita lainnya.

Cerita dan konstruksi perkara versi KPK tersebut, diungkapkan ia, telah diuji di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan hasilnya telah dituangkan pada putusan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saeful Bahri.

“Menjadi pertanyaan, apa maksud KPK kembali menguraikan cerita lama yang sudah tidak terbukti di pengadilan dalam proses praperadilan ini? Bukti yang digunakan pun adalah bukti-bukti lama di bulan Januari 2020,” ucap dia.

Terkait dugaan membangun cerita berdasarkan imajinasi dan bukan berdasarkan bukti, lanjut Todung, tuduhan dibangun seolah-olah sopir Saeful Bahri dan advokat Donny Tri Istiqomah melapor kepada Hasto terkait kesepakatan dengan tersangka Harun Masiku tentang dana operasional ke KPU dan hal tersebut dipersilakan oleh Hasto.

Selain itu, ia menambahkan bahwa KPK menyebutkan Hasto memerintahkan Saeful dan Donny di Kantor DPP PDIP untuk mengawal surat DPP PDIP yang keluar berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Menurut dia, perintah tersebut bukan perbuatan melawan hukum, melainkan tugas Hasto sebagai Sekjen untuk memastikan surat DPP PDIP yang dibuat berdasarkan Putusan MA agar ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, sambung dia, KPK seolah-olah melakukan framing/pembingkaian bahwa perintah itu merupakan bagian dari rangkaian suap yang dilakukan untuk meloloskan Harun Masiku.

“Padahal justru sesungguhnya klien kami sebagai petugas partai sedang memperjuangkan hak dan kewenangan Partai yang dijamin oleh Putusan MA dan bahkan ditegaskan oleh Fatwa MA,” ungkap Todung menegaskan.

Dikatakan Todung, sejumlah persoalan hukum tersebut bisa merusak tatanan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Dia menegaskan bahwa dukungan dari semua pihak untuk upaya pemberantasan korupsi tidak boleh dirusak dan dinodai dengan berbagai praktik terlarang dan tidak beretika dalam penegakan hukum.

"Terutama jangan sampai penegakan hukum dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis,” tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Semarang (ANTARA) - Terpidana kasus tindak pidana korupsi Agus Hartono dipindah dari Lapas Semarang ke lapas dengan keamanan sangat maksimal di Pulau Nusakambangan, Cilacap, atas dugaan pelanggaran kerap meninggalkan tempatnya menjalani hukuman di luar ketentuan yang berlaku.

"Terhadap pelanggaran yang dilakukan Agus di era sebelum saya, sudah diambil tindakan dengan dipindah ke Nusakambangan," kata Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso di Semarang, Sabtu.

Mardi yang menjabat per 18 Januari 2025 menggantikan Usman Madjid, tidak menjelaskan secara detil waktu pemindahan terpidana kasus korupsi yang juga terjerat dalam perkara mafia tanah di Kota Salatiga tersebut.

Sementara terhadap petugas lapas yang terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan Agus, juga sudah dijatuhi sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agus menjalani hukuman dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang di sejumlah bank pemerintah dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah, serta pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Kota Salatiga.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan politik Pieter Zulkifli berharap penegakan hukum terhadap kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten harus berbasis fakta dan data, bukan sekadar asumsi atau tekanan politik semata.

Pasalnya, sambung dia, legalitas sertifikat tanah di wilayah perairan seharusnya ditangani dengan pendekatan regulasi yang jelas karena kasus tersebut bukan hanya persoalan administrasi pertanahan.

"Ketika lembaga penegak hukum bertindak atas dasar asumsi tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin terkikis," kata Pieter dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Mantan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut menuturkan dalam perjalanan kasus itu, beredar surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta data penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Kohod, Tangerang.

Surat tersebut, kata dia, diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat yang ramai diperbincangkan setelah kasus pagar laut mencuat.

Pieter mengingatkan agar Kejagung tidak tergesa-gesa berasumsi adanya tindak korupsi dalam kasus itu tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam.

Jika dugaan tersebut tidak berdasar, menurut dia, konsekuensinya bukan hanya hanya mencederai kredibilitas institusi hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak luas.

Dia mengungkapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Pokok Agraria Tahun 1960, hak atas tanah tidak hanya terbatas pada daratan, tetapi juga mencakup wilayah perairan atau perbatasan pesisir.

Proses pengajuan hak itu, sambung dia, bahkan harus melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Selain itu dalam Pasal 1 angka (7) PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah, disebutkan bahwa perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut merupakan legalitas yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk menjalankan usahanya di wilayah perairan pesisir dan laut.

Dengan demikian, kata Pieter, secara yuridis tanah di bawah air memang dapat disertifikatkan, sehingga, proses hukum dalam kasus pagar laut harus mengikuti kerangka regulasi tersebut, bukan didasarkan pada asumsi semata.

Untuk itu, dirinya berharap agar Kejaksaan bekerja secara profesional dan transparan, tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Kejaksaan, lanjut dia, harus membuktikan pelanggaran hukum dengan bukti dan fakta, bukan dugaan yang dikhawatirkan merugikan banyak pihak.

Di sisi lain, dia berpendapat agar pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap iklim investasi di Indonesia atas penanganan kasus tersebut. Menurutnya, program Investasi Nasional bisa terganggu jika para pejabat yang bertanggung jawab tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap regulasi yang berlaku.

"Transparansi dan profesionalisme dalam penyelidikan merupakan kunci utama untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa merugikan kepentingan nasional," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (31/1) membenarkan bahwa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mengirimkan surat kepada Kepala Desa Kohod yang berisi permintaan bantuan agar bisa memberikan buku Letter C Desa Kohod terkait kepemilikan atas hak di area pemasangan pagar laut.

Di dalam surat tersebut, tertulis bahwa permintaan bantuan itu dalam rangka penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan kepemilikan hak atas tanah berupa SHGB dan SHM di wilayah perairan laut Tangerang, Banten, tahun 2023-2024.

“Ya, surat yang beredar itu surat dari kami. Saya sudah konfirmasi ke teman-teman di Pidsus,” katanya.

Ia mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan, Kejagung hanya mengumpulkan data dan keterangan.

Meskipun tengah melakukan penyelidikan, Harli menegaskan bahwa Kejaksaan tetap mendahulukan kementerian/lembaga dalam hal pemeriksaan pendahuluan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menghukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) buntut dari penyelenggaraan laga uji coba internasional yang mempertemukan Persiraja Banda Aceh menghadapi klub Malaysia Penang FC pada 6 November 2024.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion H. Darmatula, Banda Aceh tersebut melanggar pasal 11 peraturan AFC mengenai laga internasional.

"Tergugat baru mengajukan permohonan otorisasi pertandingan internasional kepada AFC pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024," tulis AFC dikutip, Sabtu.

Dalam pasal 11 ayat 10 peraturan AFC, setiap tim wajib meminta izin kepada asosiasi anggota AFC untuk melaksanakan pertandingan internasional.

Setelah memperoleh izin tim peserta atau asosiasi anggota AFC wajib menyerahkan surat izin tersebut kepada asosiasi yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertandingan.

Lalu sebagai tuan rumah pihak asosiasi menyerahkan permintaan izin akhir yang berisi surat izin dari semua pihak yang terlibat kepada AFC selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal pertandingan yang diusulkan.

Dalam kasus ini, PSSI selaku penyelenggara baru mengajukan surat pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024 atau 12 hari sebelum pertandingan.

Atas pelanggaran ini AFC mendenda PSSI sebesar 1.250 USD atau sekitar 20 juta Rupiah.

PSSI setidaknya harus membayar denda tersebut dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal keputusan pelanggaran dikomunikasikan sesuai dengan pasal 11 ayat 3 kode etik dan disiplin AFC.

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menghukum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) buntut dari penyelenggaraan laga uji coba internasional yang mempertemukan Persiraja Banda Aceh menghadapi klub Malaysia Penang FC pada 6 November 2024.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion H. Darmatula, Banda Aceh tersebut melanggar pasal 11 peraturan AFC mengenai laga internasional.

"Tergugat baru mengajukan permohonan otorisasi pertandingan internasional kepada AFC pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024," tulis AFC dikutip, Sabtu.

Dalam pasal 11 ayat 10 peraturan AFC, setiap tim wajib meminta izin kepada asosiasi anggota AFC untuk melaksanakan pertandingan internasional.

Setelah memperoleh izin tim peserta atau asosiasi anggota AFC wajib menyerahkan surat izin tersebut kepada asosiasi yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertandingan.

Lalu sebagai tuan rumah pihak asosiasi menyerahkan permintaan izin akhir yang berisi surat izin dari semua pihak yang terlibat kepada AFC selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal pertandingan yang diusulkan.

Dalam kasus ini, PSSI selaku penyelenggara baru mengajukan surat pada tanggal 26 dan 29 Oktober 2024 atau 12 hari sebelum pertandingan.

Atas pelanggaran ini AFC mendenda PSSI sebesar 1.250 USD atau sekitar 20 juta Rupiah.

PSSI setidaknya harus membayar denda tersebut dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal keputusan pelanggaran dikomunikasikan sesuai dengan pasal 11 ayat 3 kode etik dan disiplin AFC.

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2025