Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menggelar peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW sebagai momentum peningkatan iman agar para pegawai dan warga binaan terus berbenah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik.

"Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW kali ini mengambil tema peningkatan kualitas shalat sebagai reflesi perjalanan Isra Mi’raj," ungkap Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Sembiring, Rabu (12/2).

Harapnya, seluruh jajaran dan warga binaan tetap bersemangat menjalani hari-hari, untuk dapat melakukan hal-hal yang baik dan selalu menjaga kondisi kesehatan.

Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan sari tilawah yang dibawakan oleh warga binaan yang dilanjutkan dengan sambutan Kepala Rutan Tarutung Evan Yudha Putra Sembiring.

Acara inti dalam peringatan ini adalah tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz HM Nazar Luthfi Tambunan, Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Tapanuli Utara.

Dalam ceramahnya, Ustadz Nazar menerangkan tentang pengertian Isra Mi’raj, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan perjalanan Rasulullah SAW menuju ke Sidratul Muntaha.

"Rekan-rekan petugas dan warga binaan, untuk selalu mengingat perjuangan Rasulullah SAW untuk selalu menyerukan dan mendirikan Shalat. Karena hanya dengan Shalat kita semua bisa terhindar dan mencegah kita dari perbuatan munkar dan selalu dalam perlindungan Allah SWT," tutur Ustadz Nazar.

Peringatan Isra Mi’raj di Rutan Tarutung kemudian ditutup dengan doa bersama, dipimpin oleh Ustadz Nazar.

Jika ingin membangun pangan, energi, Indonesia harus urus sawitnya. Sangat mungkin dilaksanakan perluasan sawit. Ini tidak ada hubungannya dengan deforestasi,

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto membenahi tata kelola sawit dinilai perlu diikuti kepastian hukum dan konsistensi regulasi, hal itu sangat penting dalam upaya meningkatkan hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi delapan persen.

Oleh karena itu, Guru Besar IPB University Prof. DR Budi Mulyanto mengatakan, gagasan Prabowo mengenai swasembada energi dan perluasan area Perkebunan sawit perlu mendapat dukungan dari semua pihak, sebab sawit merupakan mesin ekonomi dan juga penyerap karbon yang baik.

“Jika ingin membangun pangan, energi, Indonesia harus urus sawitnya. Sangat mungkin dilaksanakan perluasan sawit. Ini tidak ada hubungannya dengan deforestasi,” ujar Budi di Jakarta, Rabu.

Alasan lain, tambahnya, masih banyak lahan marjinal yang tidak mendukung biodiversiti dan juga belum digarap dengan baik untuk memberikan nilai tambah ekonomi yang mana saat ini luasnya mencapai 31,8 juta hektare

Perluasan sawit, lanjutnya masih dimungkinkan karena banyak lahan marjinal yang belum digunakan maksimal dan sangat potensial, sangat mungkin dari sisi strategis dan regulasi.

Budi yang juga Kepala Pusat Studi Sawit IPB itu juga menyoroti area hutan Indonesia masih sangat luas dengan persentase 51,7 persen, namun lahan pertanian hanya 31 persen. Untuk pangan lebih kecil lagi yaitu hanya 0,088 persen.

"Hal itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang tergolong tinggi," katanya dalam diskusi Majalah Sawit Indonesia "100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Industri Sawit Dibawa Kemana?" .

Sementara itu, pakar hukum pertanahan Dr. Sadino mengatakan, upaya menambah luas lahan sawit sulit dilakukan karena terkendala Inpres Nomor 5 tahun 2019.

"Kalau mau disegerakan untuk penambahan luas sawit, Inpres 5/2019 harus ditinjau ulang atau dicabut. Kalau tidak ditinjau kembali tidak akan ada penambahan yang tadi. Ini menjadi catatan,” ujarnya.

Selain itu, ada juga PP Nomor 36 tahun 2024, soal perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk lahan yang menyebabkan tidak ada investasi yang layak dalam pertanahan di Indonesia.

Dalam PP, tambahnya, tanah tidak lagi insentif, tapi harus dibayar di awal, Rp75 juta per ha bila menggunakan lahan yang dikategorikan kawasan hutan. Kemudian ada biaya pelepasan kawasan hutan harus bayar Rp19 juta per ha. Dan jika terlambat memenuhi pelepasan kawasan hutan dendanya Rp82 juta per ha.

Sadino mengungkapkan PNBP tersebut juga berlaku juga untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia pun menilai PP tersebut sangat berpotensi merugikan investor

Sementara itu,Peneliti INDEF Tauhid Ahmad menyebut bahwa sawit menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan komoditas yang memberikan efek rambatan yang paling tinggi dibanding komoditas lain.

Dia merinci, dalam investasi sawit rata-rata surplus usahanya mencapai 66 persen baik di hulu maupun hilirnya.

Menurut dia, pekerjaan rumah Prabowo di awal-awal pemerintahannya dihadapkan pada kondisi produksi sawit dan ekspor yang turun maka perlu upaya menggenjot sisi produksi mengingat trend kebutuhan biodiesel semakin meningkat.

"Ke depan industri minyak sawit akan menjadi tumpuan hilirisasi meskipun diperlukan tambahan perluasan lahan," katanya.

Senada, Pengamat Industri Hilir Sawit Sahat Sinaga menegaskan bahwa Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah sawit dari yang harganya saat ini hanya 800-900 dolar AS menjadi 3.000 dolar AS.

"Kuncinya adalah hulunya diperbaiki dulu. Ditingkatkan produksi sawit dari 52,4 juta ton ke 70,5 juta ton tahun 2029. Lalu tuntaskan penyelesaian kebun petani masuk “hutan” secepat-nya, dan terbitkan sertifikasi lahan-lahan petani," katanya.

Ketua Pelaksana Diskusi Qayuum Amri menyebutkan, pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan sawit sebagai aset strategis negara sangat melegakan pelaku industri sawit.

Namun demikian, lanjutnya, industri sawit membutuhkan kepastian hukum dan jaminan keamanan di kebun.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

pembangunan Kampung Redam dimulai dengan pemetaan daerah konflik yang pernah terjadi dalam skala besar di seluruh Indonesia, seperti Ambon, Aceh, Lampung, Poso, serta daerah-daerah di Kalimantan dan Papua

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berencana membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) sebagai pusat pemasyarakatan nilai-nilai hak asasi di daerah-daerah yang pernah menjadi titik konflik sosial.

Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Rabu, mengatakan pembangunan Kampung Redam merupakan bentuk kehadiran Pemerintah untuk menciptakan perdamaian dan keadilan, terutama di daerah pascakonflik.

“Di Indonesia ada cukup banyak daerah atau kampung yang pernah terlibat konflik sosial dengan berbagai macam bentuknya, baik yang dianggap sudah selesai ataupun yang sewaktu-waktu masih saja terjadi baik dalam skala kecil maupun besar. Kami ingin hadir dalam suatu bentuk atau model Kampung Redam yang lebih kuat lagi sehingga tercipta perdamaian dan keadilan,” kata Pigai.

Dalam keterangan tertulisnya, Pigai menjelaskan pembangunan Kampung Redam dimulai dengan pemetaan daerah konflik yang pernah terjadi dalam skala besar di seluruh Indonesia, seperti Ambon, Aceh, Lampung, Poso, serta daerah-daerah di Kalimantan dan Papua.

“Dan ada juga yang sifatnya konflik sosial antargeng, misalnya dalam skala kampung, itu kita akan intervensi juga sehingga menjadi model kampung yang mengedepankan rekonsiliasi dan mendorong semangat perdamaian,” imbuh dia.

Kampung Redam akan dipimpin langsung oleh masyarakat setempat yang mewakili kelompok sosial terlibat konflik. Kampung itu akan dilengkapi dengan sistem informasi untuk memantau kondisi serta dibekali dengan aspek-aspek pemasyarakatan nilai-nilai HAM.

Akan dibuatkan pula monumen rekonsiliasi dan perdamaian sebagai upaya menanamkan pesan agar peristiwa lama tidak terulang. Hal itu juga sebagai pengingat bagi masyarakat untuk mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan kehidupan sosial yang berkeadilan.

“Itu semangat yang ingin kami dorong. Pun jika semuanya siap, monumen ini bisa juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat,” kata Pigai.

Menteri HAM memastikan bahwa Kampung Redam akan terlibat dalam program pemulihan, baik terkait rehabilitasi, restitusi, maupun kompensasi.

“Dengan adanya Kampung Redam ini, kami ingin memastikan Indonesia memiliki integrasi sosial yang lebih kuat lagi, persaudaraannya terjaga, persatuannya sebagai bangsa juga makin kuat dan pada ujungnya kita sebagai bangsa juga akan semakin kuat,” demikian Pigai.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Ternate (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) mendukung pelaksanaan Pelatihan Paralegal Serentak yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum RI.

Budi Argap Situngkir menilai, pelatihan paralegal serentak di seluruh wilayah tersebut dapat memperluas akses pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat.

Hal itu mengemuka saat digelar Ngobrol Virtual yang difasilitasi oleh BPHN diikuti oleh seluruh jajaran Kanwil Kemenkum di seluruh Indonesia.

Acara dibuka oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa tujuan utama Pelatihan Paralegal Serentak adalah untuk membentuk individu dengan pengetahuan dan keterampilan hukum yang dapat berkontribusi di Pos Bantuan Hukum (Pos Bankum).

"Sebagai bagian dari upaya memperluas layanan bantuan hukum, diharapkan seluruh Kanwil Kemenkum dapat melaksanakan kegiatan ini secara serentak, sehingga Pos Bantuan Hukum dapat segera terealisasi di seluruh Indonesia," ujar dia.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti tantangan pelaksanaan program ini di tengah situasi efisiensi anggaran.

Ia menegaskan bahwa tantangan tersebut harus dihadapi dengan semangat dan komitmen tinggi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang adil dan merata.

Diskusi ini kemudian dipandu oleh Kepala Bidang Advokasi Hukum BPHN, Masan Nurpian, yang menyoroti pentingnya Pos Bankum sebagai salah satu syarat utama dalam program Paralegal Academy. Ia menegaskan bahwa setiap Pos Bankum harus memiliki paralegal yang kompeten untuk memberikan layanan hukum yang berkualitas.

"Oleh karena itu, penguatan kapasitas paralegal menjadi prioritas utama yang harus didukung dengan pelatihan dan pembekalan efektif," pungkasnya.

Turut hadir mengikuti yakni Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi, beserta jajarannya, Selasa (11/02).

Ternate (ANTARA) - Sinergi Kanwil Kemenkum Malut dan Kanwil Ditjen Imigrasi Malut di masa transisi menjadi langkah baik untuk terus membangun kolaborasi lintas intansi.

Hal itu dilakukan Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dalam menghadiri Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Manajerial serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025, Selasa (11/02).

Dalam amanatnya, Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku Utara Ian Fidihanto Markos, menegaskan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi memiliki makna mendalam.

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum bagi pejabat yang diberikan amanah untuk menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan integritas," ujar dia.

Ia juga mengingatkan bahwa tugas dan amanah ini harus dijalankan dengan integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi, serta menjunjung nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam bekerja. Selain itu, para pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan harmonis.

Turut hadir Kadiv Pelayanan Hukum Chusni Thamrin, Kabid Pemasyarakatan, dan perwakilan pejabat Kemekum, Kemenimipas, dan Kemenham.

Selain pelantikan, kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan perjanjian kinerja dan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

"Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita dapat menghadapi setiap tantangan serta membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik," tambahnya.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik di lingkungan Kanwil Ditjenim, dan berharap mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Ia menyatakan bahwa kegiatan ini tentunya ini menjadi langkah untuk terus menjalin kerja bersama dengan Kanwil Ditjen Imigrasi Malut.

Den Haag/Istanbul (ANTARA) - Sejumlah pakar hukum internasional menyatakan bahwa rencana mantan Presiden AS, Donald Trump, untuk “mengambil alih” Gaza dan secara paksa mengusir warga Palestina adalah melanggar hukum internasional.

Para ahli yang diwawancarai Anadolu menegaskan bahwa usulan Trump untuk mengusir warga Palestina dan menempatkan Gaza di bawah kendali AS merupakan kelanjutan dari kebijakan sistematis pemindahan paksa yang telah berlangsung sejak 1948.

Tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan perang menurut Konvensi Jenewa dan Statuta Roma.

John Quigley, profesor hukum di Universitas Negeri Ohio, AS, mengatakan bahwa sebagian besar penduduk Gaza adalah keturunan warga Palestina yang diusir dari rumah mereka pada tahun 1948 dan mereka berhak untuk kembali.

"Penduduk Gaza berada dalam posisi hukum yang cukup unik. Mayoritas dari mereka adalah keluarga dari orang-orang yang diusir dari daerah asal mereka di Palestina pada tahun 1948. Ini mencakup sebagian besar populasi Jalur Gaza," katanya

"Mereka memiliki hak untuk kembali ke tanah asal mereka di Palestina, yang sejak 1948 telah diambil alih oleh Israel," papar Quigley.

Menurutnya, rencana Trump jelas melanggar hukum.

"Jelas bahwa tindakan AS untuk secara sepihak masuk dan mengambil alih Gaza tanpa persetujuan rakyat Palestina adalah tindakan ilegal. Gaza adalah wilayah mereka, dan mereka memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh masuk. Tidak ada satu pun negara di Eropa yang dapat menerima bagian dari wilayahnya diambil alih oleh pihak luar tanpa persetujuan. Namun, itulah yang disarankan oleh Trump," ujarnya.

Quigley juga mencatat bahwa retorika serupa telah digunakan oleh para menteri Israel sebelumnya.

"Adalah hal yang sangat aneh jika setelah terjadi genosida terhadap suatu populasi, solusi yang ditawarkan justru mengusir seluruh penduduknya. Trump mungkin tidak akan mengakui bahwa genosida telah terjadi, tetapi itu adalah fakta yang ada. Dalam kasus genosida, ada kewajiban untuk memberikan reparasi guna memperbaiki situasi yang terjadi. Mengusir warga dari wilayah mereka jelas bukan cara yang benar, melainkan pelanggaran lebih lanjut terhadap hak mereka," tegasnya.

Pemindahan paksa adalah kejahatan perang

Susan M. Akram, profesor hukum klinis di Universitas Boston, AS, mengatakan bahwa rencana Trump melanggar berbagai ketentuan hukum internasional.

"Pemindahan paksa sendiri merupakan kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pasal 45 dan 49 Konvensi Jenewa Keempat secara tegas melarang pemindahan paksa individu maupun kelompok, serta deportasi dari wilayah pendudukan," paparnya

"Selain itu, Pasal 147 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan bahwa deportasi atau pemindahan paksa individu yang dilindungi (termasuk warga sipil dan orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran) adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat ini tidak hanya termasuk dalam kategori kejahatan perang, tetapi juga merupakan elemen dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida," jelas Akram.

Akram menekankan bahwa Statuta Roma secara jelas mendefinisikan pemindahan paksa warga sipil sebagai kejahatan perang.

"Pasal 8 Statuta Roma secara eksplisit merinci unsur-unsur kejahatan perang dalam pemindahan paksa warga sipil, sementara Pasal 7 mencakup deportasi atau pemindahan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan," lanjutnya.

Ia juga menyoroti tanggung jawab hukum AS di bawah hukum internasional.

"Terlibat dalam tindakan genosida adalah kejahatan yang terpisah dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara berdasarkan Konvensi Genosida. Kasus yang diajukan oleh Nikaragua terhadap Jerman di Mahkamah Internasional (ICJ) berkaitan dengan isu ini. Negara lain juga dapat dituntut, dan individu yang bertanggung jawab atas perintah tindakan genosida dapat dimasukkan dalam kasus di ICC," tegasnya.

"Selain itu, hasutan untuk melakukan genosida, termasuk seruan pemindahan penduduk, juga dapat diproses secara hukum, baik di ICC maupun di pengadilan domestik," tambahnya.

Kebijakan Sistematis Sejak 1948

Nijmeh Ali, dosen di Universitas Otago, Selandia Baru, mengatakan bahwa kebijakan pemindahan paksa ini bisa berujung pada konsekuensi hukum serius bagi pejabat Israel maupun AS.

"Pejabat AS yang memberikan bantuan militer atau perlindungan diplomatik dapat diperiksa berdasarkan Pasal 25(3)(c) karena membantu dan bersekongkol dalam kejahatan ini," tutur Ali.

"Selain itu, berdasarkan yurisdiksi universal, negara-negara seperti Belgia, Spanyol, dan Afrika Selatan memungkinkan penuntutan atas kejahatan perang di mana pun kejahatan itu terjadi. Ini berarti bahwa pejabat Israel dan AS bisa menghadapi surat perintah penangkapan di pengadilan asing," ujarnya.

Ali juga menyoroti bahwa pejabat Israel secara terbuka mendukung rencana Trump karena sejalan dengan pernyataan mereka sebelumnya mengenai pemindahan massal warga Palestina dari Gaza.

"Pejabat Israel tidak menyembunyikan dukungan mereka terhadap rencana Trump untuk melakukan pemindahan massal warga Palestina di Gaza. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang telah dibuat oleh menteri dan politisi Israel, terutama di awal perang. Mereka secara terbuka, tanpa batasan etika maupun hukum, mengungkapkan niat untuk mengosongkan Gaza dan menggantinya dengan permukiman Yahudi," jelasnya.

Pernyataan yang menyebutkan "pembersihan etnis" dan penghapusan permanen warga Palestina menunjukkan bahwa tindakan ini bukan sesuatu yang terjadi secara spontan, melainkan bagian dari kebijakan yang lebih luas, ungkap Ali.

"Bagian dari proyek yang lebih besar ini mungkin dikemas dengan istilah 'kemakmuran' dan 'persoalan kemanusiaan', seperti yang disampaikan oleh Trump. Bagi warga Palestina, pemindahan paksa telah menjadi kebijakan yang terus berlangsung sejak 1948, yang membuat sebagian besar dari mereka menjadi pengungsi," tambahnya.

"Dalam konteks ini, pembunuhan massal, penghancuran, dan penciptaan kondisi yang tidak layak huni di Gaza dapat ditafsirkan sebagai bukti adanya niat genosida, sebagaimana didefinisikan dalam hukum internasional," ucap Ali.

Gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, setelah 15 bulan perang genosida Israel yang telah menewaskan hampir 48.200 warga Palestina dan menghancurkan wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo saat ini tengah berproses pada tahap finalisasi para calon penerima amnesti oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

"Amnesti sudah ditangani teknisnya oleh Supratman di Kementerian Hukum. Jadi semua koordinasi sudah kami lakukan, nama-namanya sudah dikumpulkan oleh beliau dan sedang dibahas untuk diajukan finalnya kepada Presiden," kata Yusril ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Kementerian Hukum mengurus teknis terkait pemberian amnesti tersebut.

Ketika ditanya kapan pemberian amnesti ditargetkan terealisasi, Yusril enggan meresponsnya. Ia hanya menjawab bahwa amnesti merupakan kebijakan yang dikantongi presiden dan bisa dilakukan kapan saja, baik di awal maupun di akhir masa jabatannya.

"Amnesti kan bisa diberikan kepada siapa saja berdasarkan pertimbangan presiden. karena ini bukan lagi persoalan hukum, tapi persoalan kebijakan yang diambil oleh presiden untuk memutuskan sesuatu, yang katakanlah misalnya sudah divonis, inkrah oleh pengadilan, presiden kan bisa saja memberikan amnesti," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal pembentukan Badan Legislasi Nasional yang bertugas menggodok rancangan undang-undang di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang menjadi amanat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Sebenarnya telah diamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legilasi Nasional, seperti halnya DPR punya Badan Legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat undang-undang itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah," kata Yusril saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Aturan tersebut, lanjut dia, juga mengamanatkan agar sebelum Badan Legislasi Nasional terbentuk maka tugasnya dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM, namun saat ini Kementerian Hukum dan HAM telah dipecah menjadi tiga nomenklatur.

"Dan pembentukan Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan," ucapnya.

Untuk itu, dia menyebut pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah guna merealisasikan usulan pembentukan Badan Legislasi Nasional, termasuk melaporkannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Dan telah juga menyampaikan kepada bapak presiden, dan telah melakukan rapat koordinasi dengan tiga menteri di bawah koordinasi kementerian koordinator ini, mengusulkan untuk pembentukan Badan Legislasi Nasional," tuturnya.

Terkait pembentukan Badan Legislasi Nasional, dia menyebut hal itu bisa diejawantahkan dengan membentuk sebuah badan baru ataupun mentransformasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

"Diusulkan apakah itu akan di bawah Kementerian Hukum, menteri hukum merangkap sebagai Kepala Badan Legislasi Nasional seperti Bappenas, BPN atau akankah ditarik ke Kemenko," ujarnya.

Yusril pun menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Yang penting kita punya satu badan legislasi internal pemerintah, yang menggodok setiap peraturan perundang-undangan, draf, secara koordinatif, mengoordinasikan seluruhnya sehingga betul-betul ada kesamaan persepsi, sebelum RUU itu diajukan ke DPR," katanya.

Dia menggarisbawahi bahwa fungsi Badan Legislasi Nasional nantinya akan mirip seperti Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Sama juga seperti DPR, Baleg akan meminta pandangan fraksi-fraksi sebelum bulat menjadi usul inisiatif DPR," lanjut dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Yusril singgung soal pembentukan Badan Legislasi Nasional

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (11/2). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Zarof Ricar akui beri uang Rp75 juta kepada mantan Ketua PN Surabaya

Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar mengaku memberikan uang senilai Rp75 juta kepada eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Dadi Rachmadi saat masih menjabat sebagai Ketua PN pada awal 2024.

Uang tersebut, kata dia, diberikan setelah dirinya mendengar cerita Dadi yang mengaku tidak memiliki uang untuk menyewa rumah.

Baca selengkapnya di sini.

2. Kuasa hukum Kades Kohod akui tidak tahu keberadaan kliennya

Kuasa hukum Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, Yunihar mengaku bahwa pihaknya hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan kliennya yang kini berstatus sebagai saksi dalam kasus pemalsuan girik pada SHGB/SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Untuk saat ini memang kami belum ada dan tidak tahu keberadaan beliau karena fokus kami adalah pendampingan warga," ucap Yunihar.

Baca selengkapnya di sini.

3. Komjak RI sebut revisi UU Kejaksaan tak jadikan jaksa kebal hukum

Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menyebut revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan tidak akan menjadikan jaksa kebal hukum.

"Revisi Undang-undang (UU) Kejaksaan dipastikan tidak akan membuat jaksa kebal hukum, abuse of power, apalagi mengambil peran penyidik di kepolisian," kata Ketua Komjak RI Pujiyono Suwadi.

Baca selengkapnya di sini.

4. Menko Yusril: Reynhard-Hambali bukan prioritas pemulangan pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa rencana pemulangan narapidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga, dan tersangka terorisme yang ditahan di Guantanamo, Hambali, bukan menjadi prioritas utama pemerintah untuk dipulangkan saat ini.

"Soal Hambali dan soal Reynhard, saya sudah menegaskan bahwa kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera merepatriasi yang bersangkutan ke sini," kata Yusril.

Baca selengkapnya di sini.

5. PN Jakut laporkan Razman Nasution ke Bareskrim Polri

Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) melaporkan pengacara Razman Nasution ke Bareskrim Polri terkait kegaduhan dalam ruang sidang yang terjadi pada Kamis (6/2).

“Atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin yang menuai pro dan kontra. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut,” kata Humas PN Jakut Maryono.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Mukomuko (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menambah alokasi program bantuan pendampingan hukum untuk warga miskin yang terjerat berbagai perkara pidana dan perdata dari tiga perkara menjadi empat perkara.

"Program bantuan pendampingan hukum untuk warga miskin masih ada tahun ini sebanyak empat perkara, bertambah dari tahun sebelumnya tiga kasus," kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko M Arpi di Mukomuko, Selasa.

Dia mengatakan pemerintah daerah ini menjalin kerja sama (MoU) dengan lembaga bantuan hukum (LBH) untuk melaksanakan program bantuan pendampingan hukum bagi warga miskin yang terjerat kasus pidana dan perdata.

Ia menambahkan pihaknya saat ini sudah menerima proposal usulan kerja sama dari LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu, selanjutnya pemda dan LBH ini akan menandatangani MoU (memorandum of understanding).

"Tahun kemarin, kami bekerja sama dengan LBH Bhakti Alumni Universitas Bengkulu karena lembaga itu sudah punya rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)," ujarnya.

Meskipun alokasi program bantuan pendampingan hukum untuk warga miskin tahun 2024 untuk sebanyak tiga perkara, kata Arpi, tetapi yang terealisasi hanya dua perkara, sedangkan satu perkara lainnya tidak bisa digunakan.

Dia mengatakan tahun 2024 ada lembaga bantuan hukum lain yang mengajukan usulan kerja sama dengan pemerintah daerah ini, tetapi lembaga itu belum ada rekomendasi Kemenkumham RI.

Kemudian juga, kata Arpi, ada usulan pendampingan perkara warga miskin dari lembaga yang sudah ada rekomendasi dari Kemenkumham, tetapi tidak ada waktu lagi karena sudah di akhir tahun 2024.

Dia memastikan hampir sebagian perkara termasuk yang menjadi korban perkara narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa memanfaatkan program ini, kecuali perkara tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, katanya, warga miskin yang mendapat bantuan pendampingan hukum harus ada surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal pembentukan Badan Legislasi Nasional yang bertugas menggodok rancangan undang-undang di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang menjadi amanat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Sebenarnya telah diamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legilasi Nasional, seperti halnya DPR punya Badan Legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat undang-undang itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah," kata Yusril saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Aturan tersebut, lanjut dia, juga mengamanatkan agar sebelum Badan Legislasi Nasional terbentuk maka tugasnya dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM, namun saat ini Kementerian Hukum dan HAM telah dipecah menjadi tiga nomenklatur.

"Dan pembentukan Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan," ucapnya.

Untuk itu, dia menyebut pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah guna merealisasikan usulan pembentukan Badan Legislasi Nasional, termasuk melaporkannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Dan telah juga menyampaikan kepada bapak presiden, dan telah melakukan rapat koordinasi dengan tiga menteri di bawah koordinasi kementerian koordinator ini, mengusulkan untuk pembentukan Badan Legislasi Nasional," tuturnya.

Terkait pembentukan Badan Legislasi Nasional, dia menyebut hal itu bisa diejawantahkan dengan membentuk sebuah badan baru ataupun mentransformasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

"Diusulkan apakah itu akan di bawah Kementerian Hukum, menteri hukum merangkap sebagai Kepala Badan Legislasi Nasional seperti Bappenas, BPN atau akankah ditarik ke Kemenko," ujarnya.

Yusril pun menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Yang penting kita punya satu badan legislasi internal pemerintah, yang menggodok setiap peraturan perundang-undangan, draf, secara koordinatif, mengoordinasikan seluruhnya sehingga betul-betul ada kesamaan persepsi, sebelum RUU itu diajukan ke DPR," katanya.

Dia menggarisbawahi bahwa fungsi Badan Legislasi Nasional nantinya akan mirip seperti Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Sama juga seperti DPR, Baleg akan meminta pandangan fraksi-fraksi sebelum bulat menjadi usul inisiatif DPR," lanjut dia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto menerima audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel, Senin (10/02).

Kedatangan APDESI Kepulauan Bangka Belitung tersebut dalam rangka audiensi berkaitan dengan upaya membangun kerja sama dan sinergi peningkatan kesadaran dan pembangunan budaya hukum di desa.

Ketua DPD APDESI Kepulauan Bangka Belitung, Munzilin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kanwil Kemenkum Babel menerima kedatangan APDESI Kepulauan Bangka Belitung. Beliau menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan upaya APDESI Bangka Belitung untuk berkonsultasi dan berkoordinasi berkaitan dengan upaya pembangunan hukum di desa serta upaya mengatasi permasalahan yang ada di desa.

"Kami memohon fasilitasi Kanwil Kemenkum Babel agar kami dapat membangun budaya hukum ditengah masyarakat," tutup Munzilin.

Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya sangat senang dapat bersinergi dengan APDESI. Terutama terkait dengan pelatihan paralegal, penyusunan dan pembentukan peraturan desa, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa. Ia juga mengapresiasi peran serta para kades /lurah yang telah menjadi juru damai di desa/kelurahannya. Saat ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sedang membuka kesempatan kepada para kades/lurah untuk ikut Paralegal Justice Award (PJA) 2025.

Paralegal Justice Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan BPHN kepada kades/lurah yang telah berperan aktif sebagai juru damai di wilayahnya masing-masing. Pada PJA 2025 ini ada 3 kategori penghargaan yakni Non Litigation Peacemaker (NLP) yakni Kades/Lurah yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya. Kemudian penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) , diberikan kepada Desa/Kelurahan Binaan dan/atau Sadar Hukum yang mendorong dan mendukung program prioritas Pemerintah.

Kategori terakhir yakni Paralegal Justice Award (PJA) yakni Anugerah bagi Kades/Lurah yang mendapatkan anugerah Non Litigation Peacemaker dan telah dilakukan penilaian terhadap aktualisasi Paralegal Academy. Kades/Lurah yang lolos dari seleksi daerah nantinya akan memperoleh pendidikan hukum dan keparalegalan melalui Paralegal Academy.

Menurutnya, Kades/Lurah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengukir prestasi yang membanggakan dalam ajang PJA Tingkat nasional . Pada tahun 2023, sebanyak 3 Kades/Lurah lolos ke tingkat nasional dengan prestasi 2 Orang Kades memperoleh penghargaan NLP dan 1 Lurah memperoleh penghargaan PJA.

Prestasi tersebut meningkat pada tahun 2024. sebanyak 12 Kades/Lurah dari Babel lolos ke tingkat nasional . sebanyak 12 Kades/Lurah memperoleh penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP) . kemudian 2 Kades memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) , selanjutnya 2 Kades memperoleh penghargaan Paralegal Justice Award (PJA) dan 1 Kades memperoleh Penghargaan Top Favorit Publik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulianto) didampingi Kakanwil Ditjen Imigrasi Babel (Qriz Pratama), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh), Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Babel (Ismail, M. Iqbal dan Siti Latifah), Fungsional Penyuluh Hukum Kanwil Babel (Ferry Yulianto, Dwi Septarini, Muhamat Ariyanto, Rizki Amalia, Sofian dan Fajar Husein), serta Kepala Desa perwakilan APDESI Kepulauan Bangka Belitung.