Jakarta (ANTARA) - Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) melangsungkan silaturahim dalam rangka memperingati momentum satu tahun Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat.

Silaturahim berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa yang berada di kediaman Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Silaturahim kan, silaturahim KIM ini kan satu tahun setelah pilpres," kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia menyebut sebagian besar para ketua umum partai politik anggota KIM hadir dalam silaturahim tersebut.

"Sebagian bisa hadir, insyaallah bisa hadir," ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengonfirmasi bahwa salah satu pimpinan partai politik anggota KIM yang hadir ialah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahim yang hari ini," ujarnya.

Ketika ditanya perihal tindak lanjut silaturahim partainya dengan PDIP yang belum kunjung terlaksana, menyusul dilangsungkannya silaturahim KIM hari ini, dia pun menegaskan bahwa PDIP bukan partai politik anggota KIM.

"(PDIP) belum bagian dari KIM, belum, belum," kata dia.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB.

Prabowo dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2).

Selain anggota partai Koalisi Indonesia Maju, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun turut berdatangan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, untuk menghadiri acara silaturahim.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Efisiensi anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas kinerja, tetapi justru menjadi tantangan agar lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan penguatan kepada seluruh pegawai agar tetap bekerja secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2), ia menegaskan bahwa profesionalisme dan dedikasi dalam bekerja harus tetap dijaga guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

"Efisiensi anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas kinerja, tetapi justru menjadi tantangan agar lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain memberikan arahan terkait peningkatan kinerja, Yusril juga menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kini telah mengalami restrukturisasi.

Saat ini, kementerian tersebut terbagi menjadi satu kementerian koordinator dan tiga kementerian teknis, yaitu Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dia menuturkan perubahan struktur bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Dengan pembagian yang lebih spesifik, dirinya berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Dalam kesempatan tersebut, Menko juga menyoroti pentingnya upaya Indonesia bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).

Ia menilai keanggotaan Indonesia di OECD akan memberikan manfaat besar dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Pasalnya, kata Yusril, OECD dapat menjadi mitra strategis dalam menyediakan sumber daya, informasi, serta praktik terbaik yang dapat membantu Indonesia mencapai target ekonomi dan pembangunan nasional.

Adapun kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh para kepala kantor wilayah, baik Kemenkum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Direktorat Jenderal Imigrasi NTB, pejabat struktural, serta jajaran pegawai terkait.

Melalui kunjungan, diharapkan jajaran pegawai semakin termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik demi kemajuan institusi dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Semua partai (kami undang) untuk acaranya yang besok

Jakarta (ANTARA) - Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa seluruh pimpinan partai politik (parpol) di tanah air diundang pada puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu (15/2).

"Semua partai (kami undang) untuk acaranya yang besok," kata ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Sejauh ini, kata dia, hampir semua ketua umum partai politik di tanah air mengkonfirmasi untuk hadir pada puncak HUT Gerindra esok hari.

Di antara yang mengkonfirmasi hadir besok, lanjut dia, merupakan pimpinan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berhalangan hadir dalam acara silaturahmi KIM di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat hari ini.

Adapun puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, ujarnya lagi, akan dilangsungkan di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat.

"Sebagian konfirmasinya akan hadir di besok, di SICC, besok pagi," ujarnya.

Meski demikian, dia belum dapat memastikan apakah mantan Presiden RI Joko Widodo akan turut hadir dalam gelaran acara esok hari. "Belum, belum dapat konfirmasi," ucapnya.

Dia juga memberikan sinyal bahwa Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berhalangan hadir pada puncak perayaan HUT-17 Partai Gerindra sebab sedang tidak berada di tanah air.

Diketahui, Megawati dan keluarga melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, pada 11 Februari 2025.

"Sepertinya belum (terkonfirmasi) karena informasinya kan beliau (Megawati) masih ada di luar negeri," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra pada tanggal 15 Februari 2025 akan didahului dengan kegiatan rapat pemimpinan nasional (rapimnas).

"Rencananya kegiatan di tingkat nasional akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2025, yang akan didahului dengan kegiatan rapat pemimpinan nasional," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Ia menyebut rapimnas yang diselenggarakan itu akan dihadiri oleh pengurus Gerindra di setiap tingkatan, baik Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN.

Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD. Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Menurut dia, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

DPR pun sebelumnya sudah menyetujui bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan kepala daerah pun akan dilaksanakan di Jakarta lantaran keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN.

Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD. Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Menurut dia, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

DPR pun sebelumnya sudah menyetujui bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan kepala daerah pun akan dilaksanakan di Jakarta lantaran keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN.

Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD. Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Menurut dia, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

DPR pun sebelumnya sudah menyetujui bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan kepala daerah pun akan dilaksanakan di Jakarta lantaran keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN.

Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD. Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Menurut dia, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

DPR pun sebelumnya sudah menyetujui bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan kepala daerah pun akan dilaksanakan di Jakarta lantaran keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kami optimistis bahwa beragam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia akan tetap berjalan sesuai amanat UU di tengah kebijakan yang baru

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen untuk tetap menjalankan upaya penanggulangan terorisme sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di tengah efisiensi anggaran.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR di Jakarta, Kamis (13/2), Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengaku pihaknya mendukung kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kami optimistis bahwa beragam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia akan tetap berjalan sesuai amanat UU di tengah kebijakan yang baru," ujar Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, BNPT akan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018.

Selain menyatakan dukungan terhadap efisiensi, Eddy juga menyatakan kesiapan BNPT untuk turut berperan dalam mewujudkan Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI melalui upaya kolaboratif.

Ia menjelaskan hal tersebut terutama pada poin ke-2 Astacita dalam program kerja ke-8, yakni memperkuat sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme.

RDP ditutup dengan pernyataan persetujuan usulan rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 yang disampaikan Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya.

"Kami menyetujui efisiensi anggaran BNPT sebesar Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp428,56 miliar," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga (k/l) diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Untuk belanja k/l, Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

Sementara untuk rincian pemangkasan anggaran TKD, Menkeu menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) melangsungkan silaturahim dalam rangka memperingati momentum satu tahun Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat.

Silaturahim berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa yang berada di kediaman Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Silaturahim kan, silaturahim KIM ini kan satu tahun setelah pilpres," kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia menyebut sebagian besar para ketua umum partai politik anggota KIM hadir dalam silaturahim tersebut.

"Sebagian bisa hadir, insyaallah bisa hadir," ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengonfirmasi bahwa salah satu pimpinan partai politik anggota KIM yang hadir ialah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahim yang hari ini," ujarnya.

Ketika ditanya perihal tindak lanjut silaturahim partainya dengan PDIP yang belum kunjung terlaksana, menyusul dilangsungkannya silaturahim KIM hari ini, dia pun menegaskan bahwa PDIP bukan partai politik anggota KIM.

"(PDIP) belum bagian dari KIM, belum, belum," kata dia.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB.

Prabowo dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2).

Selain anggota partai Koalisi Indonesia Maju, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun turut berdatangan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, untuk menghadiri acara silaturahim.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) melangsungkan silaturahim dalam rangka memperingati momentum satu tahun Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat.

Silaturahim berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa yang berada di kediaman Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Silaturahim kan, silaturahim KIM ini kan satu tahun setelah pilpres," kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia menyebut sebagian besar para ketua umum partai politik anggota KIM hadir dalam silaturahim tersebut.

"Sebagian bisa hadir, insyaallah bisa hadir," ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengonfirmasi bahwa salah satu pimpinan partai politik anggota KIM yang hadir ialah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahim yang hari ini," ujarnya.

Ketika ditanya perihal tindak lanjut silaturahim partainya dengan PDIP yang belum kunjung terlaksana, menyusul dilangsungkannya silaturahim KIM hari ini, dia pun menegaskan bahwa PDIP bukan partai politik anggota KIM.

"(PDIP) belum bagian dari KIM, belum, belum," kata dia.

Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB.

Prabowo dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2).

Selain anggota partai Koalisi Indonesia Maju, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun turut berdatangan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, untuk menghadiri acara silaturahim.

Dalam kasus ini seharusnya juga dapat dilapis dengan pasal penganiayaan berat yang direncanakan. Jika unsur Pasal 355 KUHP terpenuhi, denda ancaman 12 tahun penjara...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong aparat penegak hukum agar menerapkan Pasal 355 KUHP dalam kasus penganiayaan terhadap pelajar berinisial RA (16) yang diduga dilakukan oleh empat remaja di Rejang Lebong, Bengkulu.

"Dalam kasus ini seharusnya juga dapat dilapis dengan pasal penganiayaan berat yang direncanakan. Jika unsur Pasal 355 KUHP terpenuhi, denda ancaman 12 tahun penjara, sehingga tidak dapat didiversi karena ancaman hukumannya di atas 7 tahun," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Empat terduga pelaku yang berusia anak saat ini dikenakan dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan jika korban mengalami luka berat, pelaku terancam pidana paling lama lima tahun dan atau denda maksimal Rp100 juta.

Menurut Nahar, penegak hukum harus mendalami kronologi penganiayaan kasus ini sebagai pertimbangan untuk menerapkan Pasal 355 KUHP.

"Sesuai dampak perbuatan yang diterima korban, lumpuh, dan sakit yang kemungkinan dapat mengalami keterbatasan fisik secara permanen, maka perlu dipertimbangkan juga melapis dengan Pasal 355 KUHP dengan mendalami apakah para pelaku sebelum menganiaya, pulang dulu mengambil senjata, lalu kompak mengejar dan menghadang korban?" kata Nahar.

Sebelumnya RA (16) menjadi korban penganiayaan di Rejang Lebong, Bengkulu, pada 21 September 2024. Akibat kekerasan yang dialaminya, kondisi RA saat ini mengalami kelumpuhan dan tidak bersekolah.

Para terduga pelaku ada empat orang yang masih berusia anak.

Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan jika korban mengalami luka berat, pelaku terancam pidana paling lama lima tahun dan atau denda maksimal Rp100 juta.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, para pelaku anak tidak ditahan dan wajib lapor.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Kupang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua telah mendeportasi seorang Warga Negara Timor Leste melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin di Kabupaten Malaka, NTT karena melanggar aturan keimigrasian di wilayah tersebut.

“Yang bersangkutan melanggar UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian,” kata Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Atambua Reza Riansyah Abdullah dari Atambua, Jumat.

Reza mengatakan bahwa WN Timor Leste itu diketahui memasuki wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dengan melalui jalur tidak resmi di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka pada 23 Desember 2024.

Ketika diperiksa, dia mengaku datang ke Indonesia yakni ke Kabupaten Malaka untuk menghindari permasalahan utang piutang dengan sebuah bank di Distrik Covalima, Timor Leste.

Kemudian, pada 10 Februari 2025, yang bersangkutan diamankan oleh Polsek Kobalima setelah adanya informasi dari Kepolisian Timor Leste. Selanjutnya, ia diserahkan kepada petugas Imigrasi di PLBN Motamasin dan dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua untuk diperiksa lebih lanjut.

Setelah melalui proses pemeriksaan secara menyeluruh, terbukti bahwa WN Timor Leste itu melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Oleh karena itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua mengeluarkan keputusan untuk mendeportasi dan menempatkannya dalam daftar penangkalan masuk ke wilayah Indonesia selama enam bulan.

Pihaknya kemudian memberikan edukasi dan pengarahan untuk tidak melakukan hal yang sama lagi, sehingga tidak melanggar hukum di wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Indra Maulana Dimyati, mengapresiasi kinerja petugas Inteldakim yang telah bekerja dengan sigap dan profesional sejak tahap penangkapan hingga proses deportasi.

“Saya sangat mengapresiasi dedikasi dan ketelitian tim dalam menangani kasus ini dengan baik dan sesuai prosedur. Kerja sama yang solid antara petugas Imigrasi di lapangan dan koordinasi yang efektif dengan pihak terkait menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum keimigrasian,” ujar Indra.