Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (14/2) menjadi sorotan, mulai dari KPK jadwalkan pemeriksaan Hasto Kristiyanto pekan depan hingga Bareskrim Polri proses laporan PN Jakut terhadap Razman Nasution.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

KPK jadwalkan pemeriksaan Hasto Kristiyanto pekan depan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) pada pekan depan terkait dengan penyidikan dugaan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku.

"Kemungkinan besar pekan depan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Tessa mengatakan penyidik komisi antirasuah belum menyampaikan tanggal pasti mengenai kapan Hasto akan menjalani pemeriksaan. KPK juga belum menerangkan soal apakah Hasto akan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi.

Baca selengkapnya di sini

Ditjen Imigrasi jelaskan 5 keunggulan ajukan e-VoA Indonesia

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelaskan setidaknya ada lima keunggulan yang didapat pelancong jika mengajukan visa kunjungan saat kedatangan elektronik atau electronic visa on arrival (e-VoA) Indonesia.

Lima keunggulan itu, yakni e-VoA mudah diakses dan diproses dengan cepat, tampilan laman web yang ramah pengguna, pembayaran praktis dengan menggunakan kartu kredit, kemudahan saat pemeriksaan imigrasi, serta perpanjangan mudah dan fleksibel.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan keimigrasian, baik dari sisi kualitas maupun integritas, dalam rangka mendukung sektor pariwisata dan investasi di Indonesia,” ucap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

Polri masih tunggu hasil uji labfor terkait kasus pagar laut Tangerang

Bareskrim Polri menyatakan masih menunggu hasil uji laboratorium forensik (labfor) dalam penanganan kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

“Hanya tinggal pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu. Tentu saja ini secara saintifik akan dibuktikan oleh penyidik melalui uji labfor,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

Adapun tahapan pemeriksaan saksi, kata dia, sudah selesai dilakukan dengan memeriksa 44 saksi, salah satunya adalah Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin.

Baca selengkapnya di sini

Anggota DPR nilai putusan Harvey Moeis jadi 20 tahun sesuai harapan

Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka mengatakan bahwa putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat hukuman pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara sejalan dengan harapan masyarakat.

Martin menilai keputusan ini merupakan langkah tegas dalam menegakkan hukum, terutama dalam kasus korupsi berskala besar yang berdampak luas. Vonis yang lebih berat itu sekaligus menunjukkan bahwa hukum tetap berpihak pada keadilan.

"Ini sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun, sudah sepatutnya hukuman yang dijatuhkan memberikan efek jera dan menegaskan bahwa korupsi tidak bisa ditoleransi," kata Martin di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

Bareskrim Polri proses laporan PN Jakut terhadap Razman Nasution

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memproses laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) terhadap pengacara Razman Arif Nasution terkait kegaduhan di ruang sidang.

“Laporannya sudah kami, Dittipidum, terima. Kemarin langsung secara administrasi kita lengkapi proses penyelidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

Dengan dimulainya penyelidikan, penyidik akan memanggil para saksi di lokasi kejadian serta pihak pelapor. Djuhandhani menyebut bahwa pihak terlapor, PN Jakut, akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ( Kanwil Ditjenpas) Jambi mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan yang masuk dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

"Program ketahanan pangan yang dicanangkan presiden kita akselerasikan di lapas sesuai arahan pak Keminpas," kata Kakanwil Ditjenpas Hidayat di Jambi, Jumat.

Ia mengatakan sejumlah Lapas sudah dicanangkan program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia dengan memberdayakan pegawai dan warga binaan.

"Komoditas yang ditanam ada 1000 batang pisang, kacang tanah, sayuran dan ternak ikan dengan menggunakan sistem bioflok," katanya.

Hidayat mengatakan ada 14 Satuan Kerja (Satker) yang tersebar di Provinsi Jambi, semua lahan yang ada dimanfaatkan untuk bercocok tanam, jangan sampai ada lahan yang terbengkalai.

Tujuannya agar warga binaan bisa mengisi waktu dan mendapat penghasilan selama menjalani pembinaan.

Dalam kesempatan itu, Hidayat menyebutkan pihak Lapas juga memberi pembekalan atau kecakapan diri kepada warga binaan seperti membuat kerajinan tangan, Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM).

"Kita sudah koordinasi dengan perbankan, guna kerja sama membuat tabungan warga binaan sehingga penghasilan dari karya mereka bisa ditabung. Setelah bebas mereka sudah punya tabungan dan kemampuan untuk menghidupi keluarganya," kata Hidayat.

Pihaknya juga berencana untuk menggandeng banyak pihak, baik untuk pasar karya dihasilkan warga binaan, termasuk untuk pembekalan atau pelatihan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa seluruh pimpinan partai politik (parpol) di tanah air diundang pada puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu (15/2).

"Semua partai (kami undang) untuk acaranya yang besok," kata ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Sejauh ini, kata dia, hampir semua ketua umum partai politik di tanah air mengkonfirmasi untuk hadir pada puncak HUT Gerindra esok hari.

Di antara yang mengkonfirmasi hadir besok, lanjut dia, merupakan pimpinan partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berhalangan hadir dalam acara silaturahmi KIM di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat hari ini.

Adapun puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra, ujarnya lagi, akan dilangsungkan di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat.

"Sebagian konfirmasinya akan hadir di besok, di SICC, besok pagi," ujarnya.

Meski demikian, dia belum dapat memastikan apakah mantan Presiden RI Joko Widodo akan turut hadir dalam gelaran acara esok hari. "Belum, belum dapat konfirmasi," ucapnya.

Dia juga memberikan sinyal bahwa Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berhalangan hadir pada puncak perayaan HUT-17 Partai Gerindra sebab sedang tidak berada di tanah air.

Diketahui, Megawati dan keluarga melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, pada 11 Februari 2025.

"Sepertinya belum (terkonfirmasi) karena informasinya kan beliau (Megawati) masih ada di luar negeri," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa puncak perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra pada tanggal 15 Februari 2025 akan didahului dengan kegiatan rapat pemimpinan nasional (rapimnas).

"Rencananya kegiatan di tingkat nasional akan diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2025, yang akan didahului dengan kegiatan rapat pemimpinan nasional," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Ia menyebut rapimnas yang diselenggarakan itu akan dihadiri oleh pengurus Gerindra di setiap tingkatan, baik Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajak masyarakat untuk tidak melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan yang pernah terjadi di masa lalu lewat buku kumpulan cerpen "Mata Harumi".

"Situasi-situasi kekerasan yang terjadi, baik dalam peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, maupun situasi-situasi terkini yang sebetulnya walaupun dilakukan beberapa tahun yang lalu masih memiliki relevansi terhadap kehidupan kita pada saat ini. Bagi Komnas Perempuan, kehadiran buku cerpen 'Mata Harumi' punya andil dalam memperbanyak ruang-ruang memorialisasi," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani di Jakarta, Jumat.

Kumpulan cerpen ini mengangkat pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang sebagai gambaran dari realitas sosial, termasuk realitas keseharian perempuan yang masih berada dalam lingkar diskriminasi, kekerasan, hingga bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya.

Andy Yentriyani berharap "Mata Harumi" tidak hanya dipandang sebagai karya sastra semata, tetapi juga sebagai media dalam memahami realitas sosial terutama pengalaman dan posisi perempuan dengan segala tantangannya.

"Kami meyakini bahwa ruang budaya melalui media sastra, cetak, drama, cerpen, memberikan ruang untuk menjumpai lebih banyak orang sehingga memiliki kesempatan untuk bukan saja membaca, tapi juga menyimak, menarik pembelajaran, dan mengasah kepekaan sehingga mau melakukan sebuah tindakan yang dapat turut menghapus kekerasan terhadap perempuan," katanya.

"Mata Harumi" merupakan karya penulis Putu Oka Sukanta.

Putu merupakan survivor tragedi 1965/1966 yang pernah mengalami masa-masa kelam karena kebijakan politik pemerintah saat itu.

Meski demikian, Putu Oka Sukanta terus berkarya sebagai seniman dan menghasilkan karya-karya sastra luar biasa hingga meraih Lifetime Achievement Award dari Ubud Writers and Readers Festival tahun 2022.

"Mata Harumi" merupakan karya ke-30 yang dihasilkan Putu Oka Sukanta.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Anita Wahid meminta otoritas penyelidikan Malaysia untuk melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian penembakan WNI di Malaysia yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

“Kami menghormati kedaulatan Malaysia, namun kami juga meminta otoritas Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas kejadian tersebut,” kata Anita dalam keterangan tertulis AICHR Indonesia yang diterima di Jakarta, Jumat.

Anita menyampaikan hal tersebut dalam Sidang ke-40 Komisi HAM ASEAN di Langkawi, Malaysia, yang diselenggarakan pada 11-14 Februari 2025.

Dia juga menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam atas kejadian penembakan WNI di Malaysia tersebut.

Anita menambahkan bahwa Indonesia juga meminta kepada otoritas Malaysia untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Menurut Anita, AICHR atas inisiasi Indonesia mengadakan acara ASEAN Dialogue on Human Rights and Policing yang pertama pada tahun lalu yang dihadiri oleh para aparat penegak hukum dari ASEAN.

Salah satu rekomendasi dari kegiatan tersebut adalah pentingnya pengarusutamaan HAM dalam praktik penegakan hukum.

Anita berpendapat bahwa tindakan berlebihan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak sesuai dengan semangat yang dihasilkan dari dialog tersebut.

Sebelumnya pada 24 Januari, lima WNI menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, yang mengakibatkan dua WNI meninggal dunia.

Penyelidikan atas kejadian tersebut masih terus dilakukan Polisi Diraja Malaysia (PDRM), termasuk memeriksa enam aparat APMM yang diduga terlibat kejadian penembakan tersebut dengan mengenakan pelanggaran Akta Senjata Api 1960.

Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada KBRI Kuala Lumpur, menurut pernyataan dari Perdana Menteri Malaysia.

Sedangkan di dalam negeri, kementerian/lembaga terkait juga sedang melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya WNI yang melakukan tindakan penyelundupan manusia.

Diketahui bahwa dalam kapal yang membawa WNI tersebut tidak semuanya merupakan penumpang WNI, tetapi ada juga yang secara aktif melakukan penyelundupan manusia ke Malaysia.

AICHR merupakan singkatan dari ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN, dan merupakan lembaga hak asasi manusia regional di Asia Tenggara.

AICHR dibentuk pada 2009 dan merupakan bagian dari ASEAN, organisasi berbasis aturan dan proses pembangunan Komunitas ASEAN, serta memiliki tujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayahnya.

Anita Wahid terpilih sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR periode 2025-2027, berdasarkan seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI.

Sebelumnya, posisi tersebut dipegang oleh Yuyun Wahyuningrum, yang telah berkontribusi dalam berbagai pencapaian kepentingan Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di ASEAN selama periode 2019-2024.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Rutan Tarutung dengan 4 Instansi sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan.

"Rutan Tarutung melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 4 Instansi sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan," terang Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Sembiring, Jumat (14/2).

Keempat instansi yang digandeng masing-masing adalah UPT Puskesmas Hutabaginda tentang tatalaksana layanan konseling dan tes HIV sukarela, dan tes HIV atas inisiatif pemberi layanan kesehatan dan konseling serta tatalaksana tuberkulosis dengan strategi directly observed treatment shortcourse.

Instansi kedua yakni Dinas Pemuda dan Olahraga Taput tentang pelaksanaan olahraga senam, dan instansi ketiga adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera Cabang Tarutung tentang pelaksanaan pos bantuan hukum pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung.

Sementara, instansi keempat adalah Yayasan Nathania Theological Seminary tentang program pembinaan kerohanian agama kristen bagi tahanan dan narapidana pada Rutan Tarutung.

Disebutkan, kerjasama tersebut juga senada dengan harapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno mengharapkan kinerja pemasyarakatan yang harus semakin baik dan transparan dan memastikan bahwa program akselerasi kementerian dan Asta Cita Presiden dapat berjalan dengan maksimal di wilayah Sumatera Utara.

"Perjanjian kerjasama ini dapat semakin meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada seluruh warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung," tukas Evan.

aset terdakwa bisa segera dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai ketetapan

Jakarta (ANTARA) - Korban investasi bodong EDCCash meminta Kejaksaan tidak mengajukan upaya hukum kembali setelah Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan banding para terdakwa, karena mereka ingin uangnya segera kembali.

"Kami berharap Kejaksaan tidak lagi mengajukan upaya hukum. Kami sudah merasa putusan di pengadilan tinggi telah adil," kata seorang korban yang merupakan Ketua Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama, Mulyana di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sudah memenuhi rasa keadilan bagi para korban investasi bodong EDCCash.

Menurut dia, yang terpenting bagi para korban yaitu uang mereka bisa kembali meskipun tidak penuh, asalkan semua proses hukum yang sudah berjalan bisa secepatnya inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Mulyana mengatakan dirinya bersama 500 korban lainnya sudah cukup lelah karena mengurusi kasus yang mengakibatkan kerugian hingga lebih dari Rp600 miliar.

"Kalau kami para korban ingin cepat selesai. Dan aset terdakwa bisa segera dijual kemudian hasilnya dibagi sesuai ketetapan," katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum para korban yang tergabung pada Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama Mylanie Lubis mengatakan bahwa semua korban investasi bodong sudah mendapatkan rasa keadilan.

Selain itu, kata Mylanie, para korban juga telah berdamai dengan semua terdakwa karena mereka telah mengakui kesalahannya dan ingin mengembalikan kerugian dengan menjual seluruh asetnya.

"Semoga Jaksa menyudahi sampai di sini supaya tidak ada upaya hukum kasasi. Karena kami sudah puas dengan putusan dari pengadilan tinggi. Segera selesaikan supaya kerugian bisa dikembalikan," katanya.

Pada 2021 lalu, Bareskrim Polri menangkap enam tersangka terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang menggunakan aplikasi kripto EDCCash yang masuk daftar investasi ilegal atau bodong.

"Sampai saat ini ada enam tersangka yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Bareskrim Polri," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Enam tersangka yang telah diamankan termasuk CEO dari platform aset kripto E-Dinar Coin (EDC) Cash berinisial AY.

Penyidik Bareskrim Polri sebelumnya telah menerima laporan polisi terkait kasus EDCCash dengan Laporan Polisi Nomor LP 135/IV/2021/Bareskrim tertanggal 22 Maret 2021.

Selain mengamankan para tersangka dan melakukan penahanan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah tersangka AY dengan menyita 14 unit kendaraan roda empat, uang tunai baik berupa rupiah maupun mata uang asing, serta barang mewah lainnya.

"Kemudian penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan rumah tersangka H di Sukabumi, mengamankan empat kendaraan roda empat," kata Ramadhan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berkolaborasi dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kolaborasi itu terjalin ketika Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Imipas Agus Andrianto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

“Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran kepolisian karena personel kami sangat terbatas,” kata Menteri Imipas Agus.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan data, terdapat 313 narapidana yang dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusakambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.

Oleh karena itu, menurutnya, kolaborasi antara Polri dan Kementerian Imipas harus dilakukan untuk semakin menyukseskan kinerja yang berorientasi pada misi Astacita pemerintah, utamanya terkait pemberantasan peredaran narkoba di dalam lingkungan lapas.

Lebih lanjut, Agus yang merupakan Wakil Kapolri periode 2023–2024 itu mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh lapas agar kooperatif dengan aparat penegak hukum yang menyelidiki tindak pidana, terutama narkoba.

Selain itu, dirinya juga telah memerintahkan jajaran untuk tidak apatis dan harus membangun hubungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Atas gagasan kolaborasi tersebut, Kapolri menyambut baik dan menyatakan bahwa Polri siap membantu pemberantasan narkoba di dalam lapas. Pemimpin Korps Bhayangkara itu tak memungkiri bahwa Indonesia sedang mengalami darurat narkoba.

“Terkait dengan razia lapas, kami siap memberikan dukungan 1X24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi tiga bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusakambangan dan semoga grafik penyebarannya menurun,” ujarnya.

Brussel (ANTARA) - Puluhan ribu orang turun ke jalanan di pusat kota Brussel di Belgia pada Kamis (13/2) untuk memprotes rencana reformasi pemerintah, saat serikat pekerja memperingatkan soal adanya aksi mogok lanjutan kecuali para pembuat kebijakan mempertimbangkan kembali proposal mereka.

Menurut perkiraan polisi, sekitar 60.000 pengunjuk rasa berpartisipasi dalam aksi protes tersebut, melambaikan spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menentang serangkaian rencana yang diuraikan dalam perjanjian pemerintah federal Arizona yang baru dibentuk.

Reformasi yang diusulkan, yang mencakup perubahan pada dana pensiun, persyaratan yang lebih ketat untuk pensiun dini, dan pemangkasan layanan publik, memicu kemarahan yang meluas di seluruh Belgia.

Para pengunjuk rasa menyatakan kekhawatiran bahwa rencana itu dapat berdampak secara tidak proporsional terhadap pekerja berpenghasilan rendah, serta menambah beban pada infrastruktur layanan publik negara yang sudah kewalahan.

Aksi demonstrasi itu membuat sebagian wilayah di ibu kota Belgia tersebut lumpuh, menghentikan aktivitas lalu lintas di rute-rute utama dan mengganggu transportasi umum.

Bandar Udara Brussel membatalkan 430 penerbangan seiring operasi darat ditangguhkan, sementara layanan metro, bus, dan trem sangat terdampak oleh aksi tersebut.

Serikat pekerja utama di Belgia, termasuk FGTB, CSC, dan CGSLB, mengorganisir aksi protes tersebut, dengan alasan bahwa reformasi pemerintah akan mengganggu keamanan kerja dan mengurangi kualitas layanan negara.

Aksi protes tersebut sebagian besar berlangsung damai.

Para pemimpin serikat pekerja telah memperingatkan soal adanya aksi mogok umum nasional pada 31 Maret jika pemerintah tidak memberikan tanggapan.

Pewarta: Xinhua
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berkolaborasi dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba yang terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Kolaborasi itu terjalin ketika Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Imipas Agus Andrianto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

“Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran kepolisian karena personel kami sangat terbatas,” kata Menteri Imipas Agus.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan data, terdapat 313 narapidana yang dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusakambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.

Oleh karena itu, menurutnya, kolaborasi antara Polri dan Kementerian Imipas harus dilakukan untuk semakin menyukseskan kinerja yang berorientasi pada misi Astacita pemerintah, utamanya terkait pemberantasan peredaran narkoba di dalam lingkungan lapas.

Lebih lanjut, Agus yang merupakan Wakil Kapolri periode 2023–2024 itu mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh lapas agar kooperatif dengan aparat penegak hukum yang menyelidiki tindak pidana, terutama narkoba.

Selain itu, dirinya juga telah memerintahkan jajaran untuk tidak apatis dan harus membangun hubungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Atas gagasan kolaborasi tersebut, Kapolri menyambut baik dan menyatakan bahwa Polri siap membantu pemberantasan narkoba di dalam lapas. Pemimpin Korps Bhayangkara itu tak memungkiri bahwa Indonesia sedang mengalami darurat narkoba.

“Terkait dengan razia lapas, kami siap memberikan dukungan 1X24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi tiga bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusakambangan dan semoga grafik penyebarannya menurun,” ujarnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelaskan setidaknya ada lima keunggulan yang didapat pelancong jika mengajukan visa kunjungan saat kedatangan elektronik atau electronic visa on arrival (e-VoA) Indonesia.

Lima keunggulan itu, yakni e-VoA mudah diakses dan diproses dengan cepat, tampilan laman web yang ramah pengguna, pembayaran praktis dengan menggunakan kartu kredit, kemudahan saat pemeriksaan imigrasi, serta perpanjangan mudah dan fleksibel.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan keimigrasian, baik dari sisi kualitas maupun integritas, dalam rangka mendukung sektor pariwisata dan investasi di Indonesia,” ucap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Tato Juliadin Hidayawan mengatakan keunggulan pertama e-VoA adalah kemudahan akses. Wisatawan asing dapat mengajukan e-VoA, baik sebelum berangkat ke Indonesia maupun setelah tiba di Indonesia, secara daring.

Dengan proses daring, wisatawan dapat menghemat waktu dan tenaga. Apabila seluruh dokumen persyaratan sudah diunggah dengan benar dan lengkap, proses permohonan e-VoA hanya membutuhkan waktu 10 menit hingga visa terbit.

Keunggulan kedua, kata dia, tampilan web evisa.imigrasi.go.id dirancang dengan tampilan yang ramah pengguna demi memudahkan pemohon. Untuk mengajukan visa, pemohon hanya perlu mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan membayar secara daring.

Tato berpesan, untuk memperlancar proses permohonan e-VoA, pastikan bahwa pemohon sudah menyimpan dokumen persyaratan yang telah dipindai (scan), seperti halaman biodata paspor, pas foto atau swafoto dengan rasio 3×4, serta tiket pulang dan pergi.

Keunggulan ketiga, permohonan e-VoA dirancang dengan sistem pembayaran yang mudah, yakni secara daring menggunakan kartu kredit. Dengan begitu, wisatawan tidak perlu menukar uang tunai atau mencari mesin tarik tunai di bandara.

“Ditjen Imigrasi merupakan instansi pemerintah pertama di Indonesia yang menerapkan metode pembayaran layanan publik secara online menggunakan kartu kredit. Cara pembayaran di website e-VoA sangat mudah, mirip dengan belanja online,” ucap Tato.

Keunggulan keempat e-VoA, yaitu mudahnya pemeriksaan imigrasi di bandara. Wisatawan asing yang telah memiliki e-VoA dapat langsung melewati pemeriksaan imigrasi dengan autogate, tanpa perlu mengantre di konter pemeriksaan paspor manual.

Selain mempermudah wisatawan, penerapan e-VoA yang terintegrasi dengan autogate juga mengurangi antrean di bandara. Sistem digital ini sekaligus mengurangi interaksi langsung antara petugas imigrasi dan penumpang sehingga menekan potensi penyalahgunaan wewenang.

Keunggulan kelima yang tidak kalah penting, e-Voa mudah dan fleksibel untuk diperpanjang bagi wisatawan asing yang ingin memperpanjang masa tinggalnya di Indonesia. e-VoA dapat diperpanjang secara daring, tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

“Perpanjangan e-VoA dapat dilakukan sebanyak satu kali dan diberikan masa tinggal selama 30 hari,” jelas Tato.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menekankan perlunya upaya kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan yang kini dilakukan pemerintah untuk dicapai dengan kepastian hukum sumber agraria bagi kelompok rentan seperti petani dan masyarakat hukum adat.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers menjelang Asia Land Forum 2025 yang dipantau daring di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa dalam forum agraria yang rencananya dihadiri 500 perwakilan dari 15 negara yang terdiri dari organisasi sipil, lembaga internasional dan perwakilan pemerintah itu akan memiliki "Indonesia Day".

Dalam pelaksanaan "Indonesia Day" sebagai rangkaian dari forum yang diadakan pada 17-21 Februari tersebut, kata dia, akan diangkat tema mendorong aksi bersama pelaksanaan reforma agraria, pembangunan desa dan koperasi rakyat untuk mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.

"Di dalam 'Indonesia Day' ini kita akan melakukan penandatanganan joint statement antara gerakan masyarakat sipil bersama kementerian/lembaga yang akan hadir," ujarnya.

Kementerian yang diundang termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi, dan BP Taskin.

"Joint statement ini penting sebagai fondasi atau ikatan kita bersama pemerintah untuk memastikan adanya road map pembangunan ke depan sehingga upaya-upaya mencapai kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan bisa dicapai dengan cara memastikan kepastian hukum bagi masyarakat seperti petani, nelayan, masyarakat adat terkait sumber-sumber agraria," katanya.

Menurut dia, menyamakan visi antara masyarakat, organisasi sipil dan pemerintah penting karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan reforma agraria sebagai jalan mewujudkan swasembada pangan.

Pemerintah juga menjadikan reforma agraria sebagai jalan mewujudkan pemulihan alam, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pembangunan perdesaan dan penguatan badan usaha koperasi.

"Pencapaian tersebut perlu partisipasi rakyat yang kuat dan bermakna sehingga momentum Asia Land Forum ini menjadi kesempatan untuk melahirkan komitmen bersama antara pemerintah dan gerakan reforma agraria," tutur Dewi.

Asia Land Forum 2025 diselenggarakan oleh KPA, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sajogyo Institute, dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) sebagai anggota dari Koalisi Pertanahan Nasional di Indonesia, bersama dengan aliansi strategis termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025