Madiun (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun mengawasi sebanyak 745 warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah kerjanya pada awal tahun 2025.

"Dari jumlah total 745 WNA tersebut, mayoritas didominasi oleh santri, sisanya ada yang merupakan tenaga kerja asing di bidang perindustrian," ujar Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Aditya Yusuf di Madiun, Sabtu.

Sesuai data Sistem Informasi Geografis Pemetaan Orang Asing, terdapat beberapa alasan dari 745 WNA tersebut tinggal di Indonesia. Sebanyak 514 orang sebagai santri di Pondok Pesantren Temboro.

Kemudian, sebanyak 84 orang WNA tercatat karena alasan penyatuan keluarga, 57 orang karena alasan affidavit, lalu 18 orang karena sebagai tenaga kerja asing di bidang perindustrian, dan 52 orang karena alasan lain.

"Sesuai pendataan, paling banyak memang di Pondok Pesantren Temboro Magetan. Mereka sedang belajar," kata dia lebih lanjut.

Selama melakukan pendidikan, para santri tersebut harus memiliki visa belajar yang berlaku selama satu tahun sekali. Setelah habis, visa belajar tersebut dapat diperpanjang.

Kantor Imigrasi Madiun telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing hingga ke tingkat kecamatan.

Kantor Imigrasi Madiun melakukan deportasi terhadap empat WNA yang menyalahi izin tinggal pada tahun 2024.

Madiun (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun mengawasi sebanyak 745 warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah kerjanya pada awal tahun 2025.

"Dari jumlah total 745 WNA tersebut, mayoritas didominasi oleh santri, sisanya ada yang merupakan tenaga kerja asing di bidang perindustrian," ujar Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Aditya Yusuf dalam keterangannya di Madiun, Sabtu.

Sesuai data Sistem Informasi Geografis Pemetaan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, terdapat beberapa alasan dari 745 WNA tersebut tinggal di Indonesia. Sebanyak 514 orang di antaranya tercatat sebagai santri yang sedang belajar di beberapa pondok, di antaranya Pondok Pesantren Temboro, Desa Karas, Kecamaaan Karas, Kabupaten Magetan.

Kemudian, sebanyak 84 orang WNA tercatat karena alasan penyatuan keluarga, 57 orang karena alasan affidavit, lalu 18 orang karena sebagai tenaga kerja asing di bidang perindustrian, dan 52 orang karena alasan lainnya.

"Sesuai pendataan, paling banyak memang di Pondok Pesantren Temboro Magetan. Mereka sedang belajar," kata dia lebih lanjut.

Adapun, selama melakukan pendidikan, para santri tersebut harus memiliki visa belajar yang berlaku selama satu tahun sekali. Setelah habis, visa belajar tersebut dapat diperpanjang.

Terkait pengawasan orang asing, lanjutnya, Kantor Imigrasi Madiun telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) hingga ke tingkat kecamatan. Dengan keberadaan tim tersebut, hendaknya tim pora bisa melaporkan ke imigrasi jika ditemukan warga negara asing yang mencurigakan atau janggal.

Sesuai data, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun telah melakukan deportasi terhadap empat WNA yang menyalahi izin tinggal pada tahun 2024.

Empat WNA yang dideportasi yakni dua Warga Negara Malaysia, satu Warga Negara Korea Selatan, dan satu Warga Negara Ukraina.

Keempat WNA itu mengajukan izin tinggal untuk kunjungan keluarga hingga menemui teman maupun saudara di wilayah tersebut. Namun saat dicek, ternyata disalahgunakan untuk kepentingan bisnis.

Yang bersangkutan melanggar Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian dalam bentuk deportasi.

Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penolakan penerbitan sembilan paspor pada Januari 2025, karena terindikasi PMI non prosedural atau ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Sabtu menyampaikan pihaknya terus berupaya memperketat dalam penerbitan paspor, sebagai pencegahan perjalanan PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di luar negeri.

“Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada sembilan permohonan. Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural,” ujar Kharisma.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO,” kata dia.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

“Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor,” kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun mengawasi sebanyak 745 warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah kerjanya pada awal tahun 2025.

"Dari jumlah total 745 WNA tersebut, mayoritas didominasi oleh santri, sisanya ada yang merupakan tenaga kerja asing di bidang perindustrian," ujar Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Aditya Yusuf dalam keterangannya di Madiun, Sabtu.

Sesuai data Sistem Informasi Geografis Pemetaan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, terdapat beberapa alasan dari 745 WNA tersebut tinggal di Indonesia. Sebanyak 514 orang di antaranya tercatat sebagai santri yang sedang belajar di beberapa pondok, di antaranya Pondok Pesantren Temboro, Desa Karas, Kecamaaan Karas, Kabupaten Magetan.

Kemudian, sebanyak 84 orang WNA tercatat karena alasan penyatuan keluarga, 57 orang karena alasan affidavit, lalu 18 orang karena sebagai tenaga kerja asing di bidang perindustrian, dan 52 orang karena alasan lainnya.

"Sesuai pendataan, paling banyak memang di Pondok Pesantren Temboro Magetan. Mereka sedang belajar," kata dia lebih lanjut.

Adapun, selama melakukan pendidikan, para santri tersebut harus memiliki visa belajar yang berlaku selama satu tahun sekali. Setelah habis, visa belajar tersebut dapat diperpanjang.

Terkait pengawasan orang asing, lanjutnya, Kantor Imigrasi Madiun telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) hingga ke tingkat kecamatan. Dengan keberadaan tim tersebut, hendaknya tim pora bisa melaporkan ke imigrasi jika ditemukan warga negara asing yang mencurigakan atau janggal.

Sesuai data, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun telah melakukan deportasi terhadap empat WNA yang menyalahi izin tinggal pada tahun 2024.

Empat WNA yang dideportasi yakni dua Warga Negara Malaysia, satu Warga Negara Korea Selatan, dan satu Warga Negara Ukraina.

Keempat WNA itu mengajukan izin tinggal untuk kunjungan keluarga hingga menemui teman maupun saudara di wilayah tersebut. Namun saat dicek, ternyata disalahgunakan untuk kepentingan bisnis.

Yang bersangkutan melanggar Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian dalam bentuk deportasi.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Tanjung Balai (ANTARA) - Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung Balai Asahan (TBA) melaksanakan tes urine rutin bagi seluruh pegawainya, Sabtu.

Kegiatan tersebut merupakan upaya proaktif untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan aman, serta menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemasyarakatan sekaligus langkah preventif untuk memastikan tidak ada pegawai yang terlibat penggunaan narkotika.

Kegiatan tes urine juga diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kalangan pegawai, tetapi berdampak positif terhadap rehabilitasi narapidana yang ada di lapas.

Kepala Lapas Tanjung Balai Asahan, Irhamuddin mengatakan, keikutsertaan dirinya menjalani tes urine menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga disiplin dan integritas di lingkungan lapas, dan sebagai bentuk contoh teladan bagi anggota.

“Saya ikut dalam tes ini untuk memberikan contoh bahwa setiap pegawai, tanpa kecuali harus bersih dari narkoba dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Dinyatakan Irhamuddin, hasil tes urine yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh pegawai dinyatakan negatif dari penggunaan narkotika. Keberhasilan itu membuktikan efektivitas kebijakan internal serta dukungan semua pihak dalam menerapkan program pencegahan yang terstruktur dan berkala.

"Hasil tes urine menunjukkan seluruh pegawai bebas dari narkotika, diharapkan momentum menjadi titik tolak peningkatan kualitas manajemen dan pengawasan di lingkungan Lapas. Diharapkan program serupa terus dilaksanakan secara berkala, sehingga integritas lembaga tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan jaminan keamanan serta keadilan yang optimal," kata Irhamuddin.

Sementara Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Muslihul Hayat mengapresiasi pelaksanaan tes urine yang diikuti seluruh pegawai dan hasilnya negatif.

Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya meningkatkan rasa aman di lingkungan kerja, tetapi juga memperkuat upaya penanggulangan narkotika secara menyeluruh.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan melakukan pengawasan ketat agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan lapas,” kata Muslihul.

Dia menambahkan, Lapas TBA tetap menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjalankan program pencegahan narkotika dengan harapan dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan profesionalisme seluruh pegawai, sehingga lingkungan kerja tetap kondusif dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada warga binaan.

Gaza (ANTARA) - Kelompok sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam pada Sabtu ini mulai mempersiapkan untuk pertukaran tahanan keenam dengan Israel yang termasuk fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata pada 19 Januari.

Menurut seorang koresponden Anadolu, anggota brigade telah dikerahkan di Khan Younis di Gaza selatan sebagai persiapan untuk penyerahan sandera Israel kepada Komite Palang Merah Internasional.

Kelompok perjuangan Palestina tersebut mengibarkan spanduk yang menolak rencana pemindahan yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Pada Jumat, Al-Qassam mengumumkan nama tiga sandera Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu sesuai dengan kesepakatan yang sedang berlangsung, yakni Alexander (Sasha) Turbanov, Sagui Dekel-Chen, dan Yair Horn.

Kelompok perlawanan Palestina tersebut juga mempublikasikan nama 369 tahanan Palestina yang dijadwalkan akan dibebaskan sebagai imbalan atas sandera Israel.

Dalam lima pertukaran sebelumnya, Hamas membebaskan 16 warga Israel sebagai ganti atas pembebasan 766 warga Palestina dari penjara Israel, termasuk wanita dan anak-anak.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, sembari menghentikan perang genosida Israel, yang telah membunuh lebih dari 48.200 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan wilayah kantong tersebut dalam reruntuhan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mereka di wilayah kantong Palestina tersebut.

Sumber : Anadolu

Gaza (ANTARA) - Kelompok sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam pada Sabtu ini mulai mempersiapkan untuk pertukaran tahanan keenam dengan Israel yang termasuk fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata pada 19 Januari.

Menurut seorang koresponden Anadolu, anggota brigade telah dikerahkan di Khan Younis di Gaza selatan sebagai persiapan untuk penyerahan sandera Israel kepada Komite Palang Merah Internasional.

Kelompok perjuangan Palestina tersebut mengibarkan spanduk yang menolak rencana pemindahan yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Pada Jumat, Al-Qassam mengumumkan nama tiga sandera Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu sesuai dengan kesepakatan yang sedang berlangsung, yakni Alexander (Sasha) Turbanov, Sagui Dekel-Chen, dan Yair Horn.

Kelompok perlawanan Palestina tersebut juga mempublikasikan nama 369 tahanan Palestina yang dijadwalkan akan dibebaskan sebagai imbalan atas sandera Israel.

Dalam lima pertukaran sebelumnya, Hamas membebaskan 16 warga Israel sebagai ganti atas pembebasan 766 warga Palestina dari penjara Israel, termasuk wanita dan anak-anak.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, sembari menghentikan perang genosida Israel, yang telah membunuh lebih dari 48.200 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan wilayah kantong tersebut dalam reruntuhan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mereka di wilayah kantong Palestina tersebut.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku tak berkecil hati jika kinerjanya dinilai buruk.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), Yusril memperoleh penilaian sebesar 1,6 persen dan masuk dalam kelompok menteri dengan kinerja yang buruk.

"Saya tidak akan merasa tersanjung kalau kinerja dinilai baik, sebaliknya juga tidak akan kecil hati kalau kinerja dinilai buruk. Saya bekerja saja dengan hati nurani, pikiran, ilmu, dan pengalaman yang saya miliki," ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dirinya mengungkapkan tugas menjadi pemimpin tidak mudah lantaran seorang pemimpin berkewajiban untuk menyerap harapan seluruh rakyat.

Pemimpin, sambung dia, juga harus menunjukkan kepada rakyat langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi keadaan sekarang untuk menuju hari depan yang lebih baik.

Untuk itu, Yusril melanjutkan, ada kalanya pemimpin memutuskan sesuatu yang tidak populer di mata rakyat dengan membuat kebijakan yang melawan opini dan bahkan bisa dituduh melawan kehendak rakyat.

Pemimpin seperti itu, menurut dia, tidak selalu dianggap sebagai orang gila, sebab, orang tersebut dijadikan pemimpin karena dianggap beda dengan rakyat kebanyakan.

Di sisi lain, Menko menilai sosok pemimpin merupakan manusia yang mampu melihat persoalan yang tidak terlihat di mata orang lain, apalagi di mata orang awam, dengan memutuskan sesuatu yang dampaknya baru terasa di masa depan.

"Awalnya mungkin dia disalahkan, tetapi jauh di belakang hari, ternyata apa yang dia putuskan itu benar. Tidak semua orang mampu memahami keputusan itu tepat, benar, atau tidak," kata dia.

Bahkan, sambung dia, kebanyakan manusia baru menyadari bahwa keputusan itu benar dan tepat ketika waktunya telah berlalu begitu lama.

Yusril mencontohkan, salah satunya keputusan Presiden Prabowo Subianto memotong dan menghemat anggaran saat ini agar Pemerintah bisa berinvestasi secara besar-besaran melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang menuai kritik dari beberapa pihak.

Keputusan itu, kata dia, bisa dianggap tidak populer, namun Prabowo punya keberanian besar mengambil keputusan itu demi masa depan perekonomian nasional yang lebih baik, khususnya dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dia menilai dampak keputusan Presiden tersebut baru akan dirasakan dan dinikmati beberapa tahun ke depan.

"Saya menganggap Presiden Prabowo benar-benar seorang pemimpin yang mampu melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain," ujar Yusril.

Adapun pada momen 100 hari Kabinet Merah Putih di bulan Januari 2025 lalu, sejumlah lembaga merilis hasil survei mereka terhadap kinerja para menteri Prabowo. Beberapa menteri mendapat predikat terbaik, sebagian mendapat predikat terburuk sehingga disebut layak diganti.

Meski sempat mendapat penilaian buruk, Lembaga Indikator Politik Indonesia menempatkan Yusril dalam daftar menteri yang dinilai baik oleh publik. Sementara survei Litbang Kompas mencatat bahwa 72,1 persen responden puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum secara keseluruhan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani Mustafa menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan reformasi untuk pengembangan pariwisata dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan.

"Pemerintah bisa dibilang sedang restrukturisasi atau reformasi terkait dengan semua sektor, termasuk di dalamnya pariwisata. Kami juga sebenarnya sedang berjuang," katanya dalam acara Musyawarah Nasional XVIII Perhimpunan Hotel dan Restoran di Jakarta, pekan ini.

Pemerintah berupaya memperbaiki regulasi dan pengelolaan pariwisata serta mengatasi persoalan-persoalan terkait kepariwisataan agar sektor pariwisata bisa memberikan kontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Pariwisata menjalankan program unggulan yang di antaranya mencakup Gerakan Wisata Bersih (GWB), digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan, pengembangan wisata bahari dan wisata kesehatan, serta peningkatan desa wisata.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi B. Sukamdani berharap pemerintah lebih memperhatikan sektor pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi.

Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Universitas Tadulako (Untad) Palu meningkatkan kerja sama dalam upaya mengoptimalkan layanan hukum di daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy di Palu, Sabtu, menekankan pentingnya peran akademisi dalam mendukung penguatan sistem hukum di Sulawesi Tengah.

"Kolaborasi dengan universitas sangat strategis dalam mempercepat diseminasi hukum serta mendorong partisipasi aktif civitas akademi dalam berbagai program layanan hukum,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya terus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik, salah satunya dengan Universitas Tadulako dalam upaya mengoptimalkan layanan hukum di daerah.

Ia menyebutkan beberapa poin penting dalam kerja sama tersebut, yakni pengembangan layanan hukum, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Renaldy mengatakan Kemenkum Sulteng dan Untad bekerja sama dalam sosialisasi dan pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat umum.

"Program ini bertujuan untuk melindungi hasil inovasi, penelitian, serta karya seni dan budaya dari civitas akademika Untad agar memiliki nilai ekonomi dan legalitas yang lebih kuat," katanya.

Selain itu, Kemenkum Sulteng akan memperkenalkan berbagai layanan AHU, seperti pendaftaran badan hukum, legalisasi dokumen, serta pelayanan lainnya yang berkaitan dengan aspek hukum perdata.

Mahasiswa hukum Untad juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung melalui program magang dan penelitian di bidang hukum.

Ia melanjutkan Kanwil Kemenkum Sulteng dan Untad juga akan menyelenggarakan seminar, workshop, serta program pelatihan terkait hukum yang dapat memperkaya pemahaman mahasiswa dan dosen dalam praktik hukum di lapangan.

Menurut dia, program ini juga mencakup penguatan kapasitas akademisi dalam melakukan kajian hukum yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan regulasi di daerah.

Kolaborasi ini, katanya, juga diharapkan dapat membantu dalam melakukan kajian terhadap peraturan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan selaras dengan kebijakan nasional.

Rektor Universitas Tadulako Prof. Amar menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan kesiapan Untad dalam mendukung program layanan hukum yang digagas oleh Kemenkum Sulteng.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya menguntungkan civitas akademika, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” ungkapnya.

Ia mengatakan dengan adanya sinergisitas ini, diharapkan pelayanan hukum di Sulawesi Tengah semakin mudah diakses dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Sebagai langkah awal, kedua pihak selanjutnya akan melakukan perjanjian kerja sama (PKS) sebagai landasan implementasi program-program yang telah dibahas.

Manado (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menghadirkan Mal Pelayanan Hukum untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hukum.

"Mal Pelayanan Hukum yang terletak di Jalan Boulevard Sario Tumpaan, Manado, diresmikan Kepala Kejati Sulut Andi Muhammad Taufik," kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulut Januarius Lega Bolitobi, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat.

Ia mengatakan tujuan utama dari pembukaan fasilitas ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum yang dibutuhkan.

Di Mal Pelayanan Hukum Kejati Sulut, masyarakat dapat berkonsultasi mengenai masalah hukum yang mereka hadapi.

Fasilitas ini menyediakan solusi serta nasihat hukum yang diperlukan oleh setiap individu.

Dengan adanya Mal Pelayanan Hukum Kejati Sulut, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami hak-hak mereka dan mendapatkan dukungan hukum yang sesuai.

Badung, Bali (ANTARA) - Perbekel atau kepala desa se-Kabupaten Badung, Bali mengikuti kegiatan Penerangan Hukum Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Badung.

“Kami mengapresiasi Kepala Kejari Badung bersama jajaran karena sudah memberikan pendampingan dan pembekalan terkait hukum kepada para kepala desa melalui program ini,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan pemerintah pusat memiliki visi dan misi dengan empat hal penting yang ingin dicapai yaitu kemandirian pangan, kedua kemandirian energi, ketiga hilirisasi dan keempat adalah penegakan hukum.

Menurut dia, pemerintah memberikan penekanan lebih terhadap penegakan hukum termasuk kepada para kepala desa seluruh Indonesia melakui pendampingan dan pembinaan hukum salah satunya melalui program penerangan hukum Jaga Desa di Badung itu.

“Program ini memiliki arti yang sangat penting khususnya pada aparat desa yang apabila kami cermati dari tahun ke tahun cenderung terjadi peningkatan kasus, kalau ini didiamkan akan bermasalah juga,” kata dia.