Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) guna menguatkan perlindungan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia.

"Dengan Kementerian HAM, saya berharap bisa bekerja sama, karena ini beririsan," kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai acara penandatanganan di Kantor KP2MI Jakarta, Rabu.

Karding mengatakan bahwa upaya tersebut berkaitan erat dengan upaya perlindungan hak asasi para pekerja migran Indonesia.

Kerja sama dengan Kementerian HAM dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap hak asasi pekerja migran, baik ketika masih di dalam negeri, maupun ketika telah berada di luar negeri.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto pada acara itu mengatakan ingin membantu Kementerian P2MI untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran bisa lebih maksimal.

Selain menyepakati MoU dengan Kementerian HAM, KP2MI juga menandatangani MoU dengan Kementerian BUMN yang dilakukan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, bersama Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani, dan Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Afda Rizal Armashita.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) guna menguatkan perlindungan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

"Dengan Kementerian HAM, saya berharap kita bisa bekerja sama, karena ini beririsan. Karena semua kerja-kerja pelindungan kami pasti terkait dengan hak asasi manusia," kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding usai acara penandatanganan di Kantor KP2MI Jakarta, Rabu (19/2).

Menteri Karding mengatakan bahwa upaya yang dilakukan Kementerian P2MI berkaitan erat dengan upaya perlindungan hak asasi para pekerja migran Indonesia.

Oleh karena itu, kerja sama dengan Kementerian HAM dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap hak asasi para PMI, baik ketika masih di dalam negeri, maupun ketika telah berada di luar negeri.

Adapun bentuk kerja sama yang disepakati antara kedua Kementerian adalah memaksimalkan perlindungan bagi para PMI.

"Jadi, terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, kami ingin membantu Kementerian P2MI untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia itu bisa lebih maksimal," kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto di acara tersebut.

Mugiyanto memastikan bahwa perlindungan HAM bagi para PMI tersebut tidak hanya dimaksimalkan ketika mereka masih di dalam negeri, tetapi juga ketika mereka telah bekerja di luar negeri.

"Jadi, itu akan kami pastikan dalam membantu Kementerian P2MI," katanya.

Berikutnya, Kementerian HAM juga akan bekerja sama dengan KP2MI dalam memberikan pemahaman kepada para PMI tentang hak-hak yang bisa mereka peroleh ketika bekerja di luar negeri.

"Jadi, yang kedua, yang juga menjadi tanggung jawab kami adalah memastikan seluruh warga negara Indonesia termasuk para pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan itu nanti memahami hak asasi manusianya," kata dia lebih lanjut.

Pemberian pemahaman tersebut, kata Mugiyanto, penting untuk memastikan bahwa ketika para PMI bekerja di luar negeri, mereka tahu cara untuk membela diri ketika menghadapi masalah.

Sementara itu, selain menyepakati MoU dengan Kementerian HAM, KP2MI juga menandatangani MoU dengan Kementerian BUMN yang dilakukan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, bersama Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani, dan Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Afda Rizal Armashita.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto merinci pemberian amnesti kepada 19.337 narapidana (napi) yang lolos tahapan verifikasi dan asesmen.

"Dari hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 warga binaan permasyarakatan yang lolos verifikasi," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Pertama, kata dia, pemberian amnesti kepada narapidana dan anak binaan pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkotika di bawah ambang batas tertentu sebanyak 2.591 orang.

Lalu, pengguna narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial (SEMA 4/2010) sebanyak 15.447 orang.

"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, pemberian amnesti kepada narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik sebanyak 5 orang.

"Dan terkait Pasal ITE 377 orang. Jumlah ini akan kami telaah kembali," ucapnya.

Ketiga, tambah dia, narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus, dengan kategori sakit berkepanjangan sebanyak 270 orang; orang dengan gejala kejiwaan 73 orang; lansia di atas tujuh puluh tahun 110 orang; disabilitas 2 orang; perempuan hamil 6 orang; perempuan yang merawat anak di lapas 37 orang; anak binaan 409 orang; dan narapidana makar 10 orang.

Dia lantas menjelaskan bahwa terdapat 183 narapidana menjalani subsider; 74 narapidana telah meninggal dunia; 5 narapidana telah bebas rehabilitasi, 1.988 narapidana telah bebas integrasi; 2.319 narapidana telah bebas.

Selain itu, ujarnya lagi, terdapat 20.589 warga binaan tidak lolos verifikasi. Adapun
sebelum tahap verifikasi dan asesmen dilakukan, awalnya pemberian amnesti direncanakan diberikan kepada 44.495 narapidana.

"Dari hasil verifikasi awal ini selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk selanjutnya dilakukan verifikasi secara seksama," kata dia.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung gelar razia insidentil kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (wbp) guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban.

Razia dipimpin Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR) Tarutung, James Bond Naibaho yang diikuti regu pengamanan dan staf KPR Rutan Tarutung.

Sebelum memulai penggeledahan, James memberikan arahan kepada seluruh petugas yang terlibat dalam razia. James menjelaskan, Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban serta memastikan komitmen zero Halinar (handphone, pungli, dan narkoba) di Rutan Tarutung.

"Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan Rutan Tarutung yang bersih dari handphone, pungli dan narkoba serta barang terlarang dan berbahaya lainnya," kata James, Rabu (19/2).

Hasil razia tidak ditemukan handphone dan narkoba, yang ditemukan barang-barang seperti sendok stainless, alat cukur, kalung rantai, kartu remi dan mancis yang selanjutnya di inventarisi dan dimusnahkan.

Rutan Tarutung terus berkomitmen terhadap pelaksanaan program pemasyarakatan yang lebih baik, transparan serta berkomitmen dalam membangun Rutan Tarutung yang Zero Halinar.

"Kalau kita berbicara motif, saat ini kita terus mengembangkan. Yang jelas, tentu saja ini terkait dengan ekonomi. Ini yang terus kami kembangkan,"

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Kejagung sebut masih usut kasus pagar laut Tangerang

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa masih mengusut kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"(Penyidik, red.) masih pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa Kejagung mendahulukan penyelidikan kasus ini oleh aparat penegak hukum (APH) ataupun kementerian/lembaga lain, salah satunya adalah Polri yang telah menangani kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Selengkapnya klik di sini.

Polri ungkap motif tersangka palsukan SHGB-SHM Desa Kohod

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan motif empat tersangka memalsukan SHGB dan SHM tanah Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, yang berkaitan dengan polemik pagar laut.

"Kalau kita berbicara motif, saat ini kita terus mengembangkan. Yang jelas, tentu saja ini terkait dengan ekonomi. Ini yang terus kami kembangkan," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Adapun pada Selasa ini, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, SP selaku penerima kuasa dan CE selaku penerima kuasa.

Selengkapnya klik di sini.

Nusron ungkap keterlibatan oknum hingga level kasi di pemagaran laut

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengungkap adanya keterlibatan oknum pejabat hingga ke level kepala seksi (kasi) di lingkup Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi dalam kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Salah satunya di level itu. Karena kepala seksi yang bagian pengukuhan, kenapa tidak mengontrol itu," kata Nusron di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

KY masih usut dugaan pelanggaran etik hakim vonis ringan Harvey Moeis

Komisi Yudisial (KY) masih mengusut dugaan pelanggaran etik terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menjatuhkan vonis 6 tahun dan 6 bulan kepada terdakwa Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan itu untuk merespons vonis Harvey Moeis yang diperberat di tingkat banding menjadi 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Selengkapnya klik di sini.

KPK-LKBN Antara perkuat diseminasi informasi pendidikan antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara menggelar pertemuan untuk membahas penguatan dan perluasan diseminasi informasi pendidikan antikorupsi, pencegahan korupsi, dan penindakan korupsi.

"Kami menyambut baik pemberitaan ANTARA yang selama ini membantu diseminasi pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Antara Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta, Senin

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Kalau kita berbicara motif, saat ini kita terus mengembangkan. Yang jelas, tentu saja ini terkait dengan ekonomi. Ini yang terus kami kembangkan,"

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Kejagung sebut masih usut kasus pagar laut Tangerang

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa masih mengusut kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"(Penyidik, red.) masih pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa Kejagung mendahulukan penyelidikan kasus ini oleh aparat penegak hukum (APH) ataupun kementerian/lembaga lain, salah satunya adalah Polri yang telah menangani kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Selengkapnya klik di sini.

Polri ungkap motif tersangka palsukan SHGB-SHM Desa Kohod

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengungkapkan motif empat tersangka memalsukan SHGB dan SHM tanah Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, yang berkaitan dengan polemik pagar laut.

"Kalau kita berbicara motif, saat ini kita terus mengembangkan. Yang jelas, tentu saja ini terkait dengan ekonomi. Ini yang terus kami kembangkan," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Adapun pada Selasa ini, penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, SP selaku penerima kuasa dan CE selaku penerima kuasa.

Selengkapnya klik di sini.

Nusron ungkap keterlibatan oknum hingga level kasi di pemagaran laut

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengungkap adanya keterlibatan oknum pejabat hingga ke level kepala seksi (kasi) di lingkup Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi dalam kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Salah satunya di level itu. Karena kepala seksi yang bagian pengukuhan, kenapa tidak mengontrol itu," kata Nusron di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

KY masih usut dugaan pelanggaran etik hakim vonis ringan Harvey Moeis

Komisi Yudisial (KY) masih mengusut dugaan pelanggaran etik terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menjatuhkan vonis 6 tahun dan 6 bulan kepada terdakwa Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan itu untuk merespons vonis Harvey Moeis yang diperberat di tingkat banding menjadi 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Selengkapnya klik di sini.

KPK-LKBN Antara perkuat diseminasi informasi pendidikan antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara menggelar pertemuan untuk membahas penguatan dan perluasan diseminasi informasi pendidikan antikorupsi, pencegahan korupsi, dan penindakan korupsi.

"Kami menyambut baik pemberitaan ANTARA yang selama ini membantu diseminasi pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Antara Heritage Center, Pasar Baru, Jakarta, Senin

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI menghormati keputusan hukum revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang membatalkan pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.

"Kementerian (Diktisaintek) menghormati arah kebijakan yang diberikan, yakni bukan bertindak langsung, tetapi yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan sumber daya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek Togar M. Simatupang saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Terkait keputusan yang menyebutkan perguruan tinggi bakal mendapatkan bantuan dari hasil usaha tambang, Togar menilai hal tersebut membantu perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pengembangan yang berdampak atau dibutuhkan oleh industri pertambangan.

"Hal ini akan membantu perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pengembangan yang berdampak atau dibutuhkan oleh industri pertambangan," ujar Togar M. Simatupang.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sepakat memberi Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pihak ketiga, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta, alih-alih dikelola sendiri oleh kampus.

"Pemerintah dan DPR sepakat bahwa kami tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi," kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas (17/2).

Dalam hal ini, perguruan tinggi hanya akan menjadi penerima manfaat dari pertambangan. Supratman mengatakan nantinya pihak ketiga akan membantu kampus yang membutuhkan.

"Terutama untuk penyediaan dana riset, termasuk yang menyangkut pemberian beasiswa kepada mahasiswanya," ucapnya.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Institut Leimena dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) bersinergi untuk mendorong pengarusutamaan pendidikan HAM guna membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi.

Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pendidikan HAM penting ada dalam kurikulum sekolah. Dia menegaskan pembangunan moral dan etika harus selaras dengan nilai-nilai HAM yang universal.

“Menjadi guru, minimal harus mengetahui apa itu HAM, bagaimana penerapannya. Di situ bagiannya (Institut Leimena) dan kami (Kemenham) akan memberikan pendidikan tersebut dengan certificate by attendance (sertifikat partisipasi),” kata Pigai, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Adapun, Pigai menerima audiensi Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, di Kantor Kemenham, Jakarta, Selasa. Dalam audiensi tersebut, keduanya membahas urgensi pengarusutamaan HAM, salah satunya melalui program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB).

Matius mengatakan dimensi HAM menjadi poin penting dalam program LKLB yang diinisiasi Institut Leimena sejak tahun 2021. Program tersebut mengutamakan kerja sama antarkelompok yang berbeda agama dan latar belakang dalam rangka peneguhan HAM.

Menurut Matius, LKLB telah diikuti oleh sekitar 9.200 guru lintas agama dari 37 provinsi di Indonesia. Ia meyakini program LKLB berpotensi mendukung program prioritas Kemenham dalam pengarusutamaan pendidikan HAM, khususnya di kalangan pendidik.

Di sisi lain, Matius mengaku optimistis melihat masa depan HAM di Indonesia dengan adanya Kemenham di bawah kepemimpinan Natalius Pigai.

“Dengan adanya pembentukan Kemenham ini kami juga banyak melihat bagaimana titik temu antara program literasi keagamaan lintas budaya yang tengah dilakukan oleh Institut Leimena dan harapan yang ingin dicapai oleh Kemenham,” kata Matius.

Institut Leimena, tambah dia, akan menindaklanjuti sejumlah arahan dari Menteri HAM untuk penjajakan kerja sama ke depan dalam rangka mewujudkan prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan penguatan (P5) HAM.

Sebelumnya, Institut Leimena telah bekerja sama dengan Kemenham dalam pelaksanaan webinar internasional dalam rangka Hari HAM Sedunia Ke-76 pada 6 Desember 2024, dengan tema Memperkuat Harmoni dalam Keberagaman melalui Pendidikan HAM dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya.

“Ke depannya, kami berharap penjajakan kerja sama selanjutnya terutama masalah certificate by attendance untuk sekitar 9.000 guru yang telah dibina, mengikuti program LKLB,” ujar Matius.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Kuasa Hukum Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) atau Bandung Zoo, Idrus Mony menegaskan bahwa kliennya merupakan korban kriminalisasi atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar terhadap Bisma dan Sri sebagai pengelola kebun binatang.

“Sengketa kepemilikan lahan ini masih dalam proses perdata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, tanah yang telah dikuasai lebih dari 20 hingga 30 tahun dengan itikad baik dapat diakui sebagai hak milik. Ini menjadi dasar bagi Kebun Binatang Bandung untuk mengklaim hak atas lahan tersebut,” kata Idrus dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa.

Idrus mengatakan status kepemilikan lahan Bandung Zoo saat ini masih dalam proses sengketa perdata dan belum memiliki putusan hukum tetap (inkrah).

Dia menilai penegakan hukum dalam kasus ini penuh kejanggalan karena berkaitan dengan konservasi hewan dan fasilitas edukasi bagi masyarakat Bandung, sehingga seharusnya tidak terburu-buru diseret ke ranah pidana sebelum ada kepastian hukum mengenai kepemilikan lahan.

“Kami menyoroti prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), yang menurutnya menyalahi aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),” kata dia.

Lebih lanjut, Idrus meminta agar Jaksa Agung turun tangan untuk mengawasi jalannya perkara ini, agar tidak ada penyimpangan yang dapat mencoreng penegakan hukum di Indonesia.

“Kami berharap, bukan saja dari Kejaksaan Agung tetapi dimonitor juga oleh lembaga hukum supaya peristiwa ini tidak terjadi di kemudian hari yang kemudian menjadi paradigma negatif dan menciptakan preseden yang buruk terhadap penegakan hukum di negara NKRI ini,” katanya.

Sementara itu, Aktivis Majelis Masyarakat Sunda (MMS), Dindin merasa prihatin dengan kasus Kebun Binatang yang bersengketa cukup lama.

“Saking cukup lamanya, kami baru mendengar ada korban dari kasus ini yaitu Ketua Pengurus dan Ketua Pembina Yayasan Margasatwa Tamansari ditahan oleh pihak yang berwajib,” kata dia.

Dia mengatakan tanah Kebun Binatang Bandung ini telah ada sejak tahun 1933 yang di mana pada saat itu kepemilikannya adalah orang Belanda, Hoogland pecinta satwa dan juga orang pribumi dan salah satunya adalah R.Ema Bratakoesoema.

Dirinya menerangkan bahwa dari perjalanan Hoogland dan Raden Ema dahulu, maka pengurusan dan pengelolaan Kebun Binatang Bandung selanjutnya beralih kepada pengurus Yayasan Margasatwa Tamansari.

“Yayasan Margasatwa Tamansari ini dikelola oleh orang-orang terhormat dari kalangan kesundaan. Jadi, tolonglah selesaikan persoalan ini dengan baik, kesampingkan hal-hal yang menyangkut pribadi,” katanya.

Ambon (ANTARA) - Polda Maluku bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku berkomitmen memperkuat pengawasan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan dengan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Doni Alfisyahrin dan Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku Ricky Dwi Biantoro, di Mapolda Maluku, di Ambon, Selasa.

"Tegakkan aturan, tetapi jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Sosialisasi kepada masyarakat harus diutamakan agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dengan baik," kata Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan.

Ia menegaskan bahwa sinergisitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemantauan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Maluku, khususnya dalam hal izin tinggal dan aktivitas ekonomi yang berpotensi melanggar aturan keimigrasian.

“Kami akan meningkatkan patroli dan razia bersama untuk memastikan tidak ada pelanggaran keimigrasian, termasuk dugaan perdagangan manusia dan penyalahgunaan izin tinggal,” ujarnya.

Kapolda Maluku juga menyatakan pihaknya terus mendukung Kanwil Imigrasi dan menyarankan agar dapat berkoordinasi dengan Direktorat Polairud Polda Maluku guna memperkuat sistem pengawasan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Doni Alfisyahrin menyampaikan bahwa dalam tiga pekan pertama bertugas di Maluku, pihaknya telah mengidentifikasi permasalahan terkait keberadaan anak buah kapal (ABK) asing dengan identitas ilegal.

Selain itu, pihaknya berencana membangun pos imigrasi di beberapa daerah strategis untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian karenat Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan jalur perairan yang luas dan rawan penyelundupan.

“Kami juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar turut serta dalam melaporkan keberadaan WNA yang mencurigakan di lingkungan mereka,” katanya.

Menurut dia, sinergisitas antara Polda Maluku, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap wilayah perbatasan, penegakan aturan keimigrasian, serta pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

"Dengan koordinasi yang baik antar instansi, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku," ucapnya.

Ambon (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku bersama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banda Naira berkolaborasi dalam rangka mencegah peredaran narkoba di dalam lapas itu.

“Dalam pelaksanaannya kami melakukan pemeriksaan urine terhadap pegawai dan warga binaan yang dipilih secara acak setiap sebulan sekali serta melakukan penggeledahan atau razia rutin setiap pekan,” kata Kepala BNNP Maluku Brigjen Pol Deni Dharmapala dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Selasa.

Hal itu dikatakannya dalam pencanangan Lapas Banda Naira bersih dari narkoba (Bersinar)

"Pencanangan Lapas Bersinar ini menjadi salah satu bukti keseriusan Lapas Banda Naira sebagai wujud komitmen dalam memberantas penyalahgunaan narkoba," ucapnya.

Menurutnya, komitmen yang dibangun tidak hanya sekedar retorika, tapi harus diwujudkan dalam aksi nyata dengan memperkuat kerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif.

"Lakukan kerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dengan BNN, Polri, dan Pemerintah daerah setempat dalam melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan yang lebih intensif lagi," ucapnya.

"Mari rapatkan barisan, kibarkan bendera perang untuk tidak memberikan ruang kepada narkoba. Jangan mati karena narkoba," ajaknya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lapas Bandanaira Nober Hasanda meminta dukungan penuh dari seluruh jajarannya untuk menguatkan komitmen dalam mendukung Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI melalui 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang dipertegas dengan perintah harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi.

"Mari berkomitmen mendukung penuh terhadap program ini dan menyatakan perang terhadap narkoba," tegasnya.

Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil Koordinasi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku, Ricky Dwi Biantoro, dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku, Brigjen Pol. Deni Dharmapala.

Jakarta (ANTARA) - Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk mencekal Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, ke luar negeri usai yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan SHGB dan SHM terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Selain Arsin, Bareskrim juga akan mencekal tiga tersangka lainnya, yakni UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa.

“Kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, keempat orang tersebut juga belum ditahan karena baru ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa ini.

“Baru saja penetapan tersangka. Tentu saja, kami segera melengkapi mindik (administrasi penyidikan). Kemudian, setelah melengkapi mindik, kami akan memanggil para tersangka. Itu, ‘kan, by process, ya,” ucapnya.

Adapun keempat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.

“Di mana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohod,” ucap Djuhandhani.

Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri melaksanakan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akte otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terkait penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam prosesnya, penyidik telah menyita 263 warkat yang telah dikirim ke labfor untuk diperiksa keabsahannya.

Selain itu, dari penggeledahan di beberapa tempat pada Senin (10/2), disita pula sejumlah barang bukti yang antara lain berupa satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod serta peralatan-peralatan lainnya yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan dokumen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025