Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendukung rencana penerbitan aturan hukum baru dalam penegakan dan pemberantasan judi dalam jaringan atau online oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita perlukan komitmen besar-besaran juga dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto. Katanya akan dikeluarkan atau menerbitkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah tentang penindakan judi online sebagai salah satu langkah strategis. Semoga menjadi landasan bagi kita untuk melakukan tindakan dan penegakan," kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Ibas saat membuka acara seminar bertajuk "Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Menurut Ibas, diperlukan tindakan tegas dan penertiban aturan dalam pemberantasan judi dan pinjaman online.

Ia juga menegaskan perang melawan judi daring atau online harus diwujudkan melalui langkah nyata serta sinergi antarlembaga terkait.

"Dengan hukuman yang lebih berat, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi DPR, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat," ucapnya.

Selain menegaskan penertiban dan penegakan hukum, Ibas juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat dalam memerangi praktik perjudian dan pinjaman online ilegal.

"Ayo, bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik! Ayo, menabung demi mengelola keuangan yang lebih sehat! Ayo, berinvestasi dalam sektor produktif yang menguntungkan!" katanya.

Sebagai solusi, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang telah disediakan pemerintah, seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu membangun usaha sendiri tanpa harus terjebak dalam pinjaman ilegal.

Ibas mengatakan bahwa skema kredit tersebut telah disiapkan bagi kelas usaha kecil dan mikro dengan berbagai opsi pinjaman yang dapat diakses masyarakat secara legal dan bertanggung jawab.

"Manfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat untuk wirausaha! Gapai kemandirian ekonomi demi kesejahteraan masa depan," tambahnya.

Ibas mengingatkan pula pentingnya kebijaksanaan dalam mengelola keuangan agar terhindar dari jebakan finansial yang merugikan pada masa depan.

"Kita harus bedakan antara mana yang jadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Kita butuh karena kita butuhkan, tetapi kalau kita ingin, kita bisa mempermudah supaya investasi kita tidak menjadi salah," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi telah menjadi prioritas kepemimpinan nasional dari masa ke masa. Mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga terus berlanjut pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Ibas pun menggarisbawahi bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal pada akhirnya memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia.

"Mari jadikan #SadarDigital sebagai gerakan nasional! Bersama, kita lawan judi online dan pinjaman online ilegal demi masa depan generasi muda Indonesia," ajak Ibas.

Ia lantas melanjutkan, "Bersama kita ciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif!"

Selain mahasiswa, seminar itu juga dihadiri berbagai lembaga pemerintah dan institusi, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Reserse Kriminal Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Tim kuasa hukum Kepala Desa Kohod Arsin menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Polri dengan menetapkan kliennya sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Klien kami sudah mendengarkan proses penetapan tersangka dan beliau sangat menghormati penetapan ini. Dia juga percaya bila Bareskrim telah melakukan hal-hal yang dianggap itu bagian dari proses hukum," kata Kuasa Hukum Kepala Desa (Kades) Kohod, Yunihar, saat dikonfirmasi di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan bahwa dengan adanya penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri, pihaknya akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku dan hal tersebut pun telah disampaikan kepada kliennya.

"Sejauh ini kami juga masih menunggu surat resmi perihal penetapan tersangka klien kami dan memang klien kami sudah mengetahui informasi itu," katanya.

Tim kuasa hukum Kades Kohod juga mengatakan bahwa untuk langkah ke depan mengenai rencana-rencana hukum dipastikan belum ada upaya lanjutan setelah penetapan tersangka kepada kliennya tersebut.

"Untuk rencana lanjutan, kita akan menunggu dahulu sampai surat (penetapan tersangka) diterima secara resmi. Kita nanti akan pelajari sebagai tanggapan atau upaya apa yang kami akan lakukan," katanya.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Selasa (18/2), menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

"Kita menetapkan Saudara A (Arsin) selaku Kades Kohod sebagai tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro.

Dalam hal ini, penyidik juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya, yaitu UK selaku Sekretaris Desa Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa.

Ia mengatakan bahwa empat orang itu diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh kades dan sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai November 2024.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, kami akan kerjakan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan bakal membantu mengawasi pencekalan ke luar negeri terhadap tersangka kasus pemalsuan SHGB dan SHM tanah Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, yang berkaitan dengan polemik pagar laut jika ada permintaan dari Bareskrim Polri.

"Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, kami akan kerjakan," kata Agus usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengawasan pencekalan tidak hanya akan dilakukan terhadap Kepala Desa Kohod yang menjadi tersangka, tetapi juga terhadap orang-orang lainnya jika ada yang juga dicekal.

"Ya, kalau ada, pasti semuanya akan dicekal," kata mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Polri pun berkoordinasi dengan Imigrasi untuk mencekal Arsin ke luar negeri usai yang bersangkutan berstatus tersangka. Selain Arsin, Bareskrim juga akan mencekal tiga tersangka lainnya, yakni UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa.

"Kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (19/2).

Brigjen Pol. Djuhandhani menerangkan bahwa keempatnya diduga bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

para saksi bisa menjalani sidang tanpa tekanan

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan secara fisik kepada tujuh saksi kasus penembakan bos penyewaan mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (2/1).

"LPSK saat ini memberikan pelindungan secara fisik dalam persidangan," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Tujuh saksi tersebut antara lain Agam Muhammad Nasrudin, Rizky Agam Syahputra, Muhammad Isra, Syamsul Bachri alias Jenggot, Samsul Bahri alias Acung, Syamsul Bachri alias Agus, dan Ramli.

Pendampingan yang diberikan terhadap tujuh saksi ini sesuai dengan permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK.

"Kami memberikan pelindungan ini melalui layanan proaktif melalui penjangkauan dan memberikan edukasi kepada para saksi dan korban agar mengajukan permohonan ke LPSK," jelas Sri.

Selain itu, Sri menjelaskan, pendampingan kepada tujuh saksi ini bukan hanya perlindungan fisik ketika menjalani sidang saja, melainkan psikologi.

"Memberikan bantuan psikologis karena ada yang trauma dan kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban," ujar Sri.

Menurut Sri, LPSK juga memberikan edukasi kepada saksi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Adapun tujuh saksi ini merupakan orang yang benar-benar berada di tempat kejadian perkara (TKP).

"Memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran," jelas Sri.

Lebih lanjut, Sri menyebut pada sidang kedua yang berlangsung pada Selasa (18/2) tersebut pihaknya telah memberikan dukungan kepada saksi dan korban.

Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan perkara sehingga para saksi bisa menjalani sidang tanpa tekanan.

"Ini sangat penting dan dibutuhkan di dalam pemeriksaan perkara sehingga kita lihat tadi bagaimana perlindungan saksi korban bisa dilaksanakan dan para saksi dan korban sudah menjelaskan tanpa tekanan, tanpa intimidasi," ucap Sri.

Tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

Tiga terdakwa tersebut yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli, dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Kerugian ini tidak hanya berhenti pada meninggalnya korban tetapi juga berdampak pada pembiayaan pendidikan terhadap keluarga yang lain

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih melakukan penghitungan terhadap ganti rugi (restitusi) yang diajukan anak korban penembakan bos rental di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Restitusi sedang diproses dengan menghitung segala kerugian, komponen-komponen yang tentunya tadi mulai disampaikan," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut Sri, dalam kasus penembakan hingga korban tewas yang terdampak ini bukan hanya keluarga atau korban saja.

"Kerugian ini tidak hanya berhenti pada meninggalnya korban tetapi juga berdampak pada pembiayaan pendidikan terhadap keluarga yang lain," ujar Sri.

LPSK juga sudah berkomunikasi dengan Oditur Militer terkait restitusi yang diajukan oleh kedua anak korban yakni Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra serta saksi Ramli.

"Saya tadi juga sudah berkomunikasi dengan auditor ya, bahwa kita akan mengajukan restitusi dan Pak Auditor menyampaikan, dipersilahkan untuk menyampaikan penghitungan restitusi tersebut," jelas Sri.

Adapun LPSK memberikan perlindungan secara fisik kepada tujuh saksi kasus penembakan bos penyewaan mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1) lalu.

Tujuh saksi tersebut antara lain Agam Muhammad Nasrudin, Rizky Agam Syahputra, Muhammad Isra, Syamsul Bachri alias Jenggot, Samsul Bahri alias Acung, Syamsul Bachri alias Agus, dan Ramli.

Tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

Tiga terdakwa tersebut yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli, dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Indonesia akan menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pemindahan terhadap narapidana tersebut, kemudian Indonesia berhak mencekal narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memulangkan tujuh narapidana warga negara asing (WNA) melalui tiga kali perjanjian praktis (practical agreement) dengan sejumlah negara sepanjang tahun 2024.

Dia merinci bahwa practical agreement tersebut dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara Australia, Filipina, dan Perancis.

"Dalam rangka pemulangan lima narapidana Australia, satu narapidana asal Filipina, dan satu narapidana asal Perancis," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menyebut bahwa upaya transfer narapidana itu dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

"Serta berdasarkan asas resiprokal di antara kedua negara. Selain itu, hal ini juga demi kepentingan Indonesia melindungi warga negara Indonesia yang menjadi tahanan di luar negeri," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa ketentuan mengenai transfer narapidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di mana narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian yang ketentuan pemindahannya diatur dengan undang-undang.

Dia juga mengatakan diperlukan adanya kesepakatan antarkedua negara untuk memindahkan narapidana ke negara lain yang dituangkan dalam practical agreement.

"Yang di dalamnya tercantum persyaratan di antaranya harus menghormati kedaulatan negara Indonesia, menghormati keputusan final pengadilan Indonesia, memberikan akses Indonesia memantau narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya," tuturnya.

Dia lantas melanjutkan, "Indonesia akan menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pemindahan terhadap narapidana tersebut, kemudian Indonesia berhak mencekal narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto merinci pemberian amnesti kepada 19.337 narapidana (napi) yang lolos tahapan verifikasi dan asesmen.

"Dari hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 warga binaan permasyarakatan yang lolos verifikasi," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Pertama, kata dia, pemberian amnesti kepada narapidana dan anak binaan pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah narkotika di bawah ambang batas tertentu sebanyak 2.591 orang.

Lalu, pengguna narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial (SEMA 4/2010) sebanyak 15.447 orang.

"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, pemberian amnesti kepada narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dan perbedaan pandangan politik sebanyak 5 orang.

"Dan terkait Pasal ITE 377 orang. Jumlah ini akan kami telaah kembali," ucapnya.

Ketiga, tambah dia, narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus, dengan kategori sakit berkepanjangan sebanyak 270 orang; orang dengan gejala kejiwaan 73 orang; lansia di atas tujuh puluh tahun 110 orang; disabilitas 2 orang; perempuan hamil 6 orang; perempuan yang merawat anak di lapas 37 orang; anak binaan 409 orang; dan narapidana makar 10 orang.

Dia lantas menjelaskan bahwa terdapat 183 narapidana menjalani subsider; 74 narapidana telah meninggal dunia; 5 narapidana telah bebas rehabilitasi, 1.988 narapidana telah bebas integrasi; 2.319 narapidana telah bebas.

Selain itu, ujarnya lagi, terdapat 20.589 warga binaan tidak lolos verifikasi. Adapun
sebelum tahap verifikasi dan asesmen dilakukan, awalnya pemberian amnesti direncanakan diberikan kepada 44.495 narapidana.

"Dari hasil verifikasi awal ini selanjutnya dikirimkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk selanjutnya dilakukan verifikasi secara seksama," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Malang Raya (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati menyatakan sinergisitas dengan pemangku kepentingan di daerah menjadi bagian dalam upaya optimalisasi menjalankan tugas pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat.

Mia, seusai peresmian Gedung Kejaksaan Negeri Kota Batu, Jawa Timur, Rabu, mengatakan kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan.

"Kami berterima kasih terhadap dukungan dan sinergisitas dari Pemerintah Kota Batu dalam upaya meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat," kata Mia.

Selain pelayanan, menurutnya sinergi antar lembaga juga menunjang efektifitas pada proses penegakan hukum, dengan mengedepankan prinsip berkeadilan.

"Kejaksaan memiliki tugas utama untuk memberikan solusi terbaik agar tidak ada hambatan," ujarnya.

Dia menyebut bahwa salah satu bentuk nyata sinergisitas antara lembaga pimpinannya dengan Pemerintah Kota Batu, yakni dalam hal pendanaan rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri Kota Batu.

Anggaran rehabilitasi berasal dari hibah pemerintah daerah setempat dengan jumlah mencapai Rp10,57 miliar. Selain itu juga ada pembangunan layanan terpadu, ruang konsultasi hukum, musala, hingga ruang aktivitas ibu-ibu Ardiyasa.

"Saya berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelayanan hukum di Kota Batu serta menjadikan institusi kejaksaan sebagai wilayah bebas korupsi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu Didik Adyotomo optimistis kolaborasi dengan Pemerintah Kota Batu meningkatkan kinerja pelayanan hukum bagi masyarakat.

"Dengan kehadiran kantor yang lebih representatif, kami berharap dapat semakin meningkatkan semangat kerja dan pelayanan bagi masyarakat Kota Batu," ucap dia.

Dia menuturkan salah satu bentuk keseriusan pihaknya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, terlihat dari adanya 2.746 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah mengantongi sertifikat halal.

Ribuan UMKM itu sebelumnya mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kota Batu supaya mendapatkan legalitas pemasaran yang sesuai regulasi pemerintah.

"Sertifikasi halal dengan pendampingan dari kejaksaan negeri sebagai upaya mendorong perekonomian daerah," ujarnya.

Istanbul (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas pada Selasa malam (18/2) menegaskan bahwa mereka menolak segala upaya pelucutan senjata atau pengusiran dari Jalur Gaza.

Hamas menekankan bahwa setiap pengaturan masa depan untuk wilayah tersebut harus diputuskan melalui konsensus nasional Palestina.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut tujuan Israel untuk mengusir kelompok itu dari Gaza sebagai “perang psikologis yang konyol.”

“Penghapusan (kelompok) perlawanan dari Gaza atau pelucutan senjatanya adalah hal yang tidak dapat diterima,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya pada Selasa, lembaga penyiaran publik Israel KAN melaporkan bahwa kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk memulai pembicaraan pekan depan terkait fase kedua kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Namun, hal itu bergantung pada pengusiran Hamas dari Gaza dan demiliterisasi wilayah tersebut.

Di pihak lain, Qassem mengungkapkan bahwa pada Sabtu mendatang, rakyat Palestina akan menyaksikan “pencapaian besar” dengan pembebasan tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan hukuman jangka panjang di penjara Israel.

Hamas juga mengumumkan pada Selasa bahwa mereka akan menyerahkan jenazah empat sandera Israel pada Kamis (20/2) dan membebaskan enam tawanan yang masih hidup pada Sabtu (22/2) sebagai bagian dari pertukaran dengan tahanan Palestina yang ditahan Israel.

Israel memperkirakan bahwa masih ada 73 sandera Israel yang berada di Gaza, sementara ribuan tahanan Palestina masih berada di penjara-penjara Israel.

Sejumlah laporan dari kelompok hak asasi manusia Palestina dan Israel telah mendokumentasikan kasus penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis terhadap para tahanan Palestina, yang menyebabkan banyak kematian.

Qassem menegaskan kesiapan Hamas untuk melanjutkan fase kedua dan ketiga dari kesepakatan tersebut.

“Kami siap secara politik dan di lapangan untuk menerapkan semua ketentuan dalam kesepakatan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Hamas bersedia melaksanakan fase kedua dalam satu tahap, “selama itu mengarah pada gencatan senjata permanen dan penarikan penuh Israel dari Gaza.”

Selain itu, Hamas juga setuju untuk meningkatkan jumlah sandera yang dibebaskan “sebagai tanggapan atas permintaan dari mediator dan untuk menunjukkan komitmen kami dalam menjalankan kesepakatan secara penuh.”

Sejauh ini, total 1.135 tahanan Palestina telah dibebaskan dari penjara Israel. Israel dijadwalkan membebaskan 502 tahanan tambahan dalam pekan ini.

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan sementara perang yang telah menewaskan hampir 48.300 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala otorita pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait serangan militernya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/2), menyebut 19.337 warga binaan pemasyarakatan (WBP) memenuhi kriteria amnesti. Ia pun memastikan pemberian amnesti tidak berlaku bagi narapidana korupsi, bandar narkoba, terorisme, hingga narapidana dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati.
(Suci Nurhaliza/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

Pemberian amnesti juga mendorong terciptanya reintegrasi sosial, karena narapidana dapat kembali dengan cepat di tengah masyarakat sehingga mempunyai semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyinggung soal manfaat efisiensi anggaran negara terkait dengan rencana pemberian amnesti kepada narapidana (napi) di Indonesia.

"Negara dapat melakukan efisiensi anggaran, mengingat biaya operasional di lembaga pemasyarakatan sangat besar dalam memenuhi kebutuhan warga binaan pemasyarakatan," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, negara dapat menghemat anggaran sebab kebutuhan bahan makanan, kesehatan, hingga pengamanan narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) terbilang besar.

Dia juga menyebut rencana pemberian amnesti untuk mengatasi kelebihan penghuni di lapas Indonesia yang saat ini mencapai 87 persen.

"Amnesti juga membantu mengurangi populasi warga binaan pemasyarakatan, sehingga program mengatasi permasalahan over capacity dan over crowding dapat terwujud," ucapnya.

Pemberian amnesti, lanjut dia, mendorong pula terciptanya reintegrasi sosial, karena narapidana dapat kembali dengan cepat di tengah masyarakat sehingga mempunyai semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi.

"Selain itu, menjadikan motivasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk berperilaku baik sehingga dapat memperkuat program pembinaan dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan," tuturnya.

Dia pun mengatakan narapidana yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan diikutkan dalam program latihan Komponen Cadangan (Komcad).

Di awal rapat, dia mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 orang narapidana yang lolos verifikasi.

Adapun sebelum tahap verifikasi dan asesmen dilakukan, dia menyebut awalnya pemberian amnesti direncanakan kepada 44.495 orang narapidana.

Meski demikian, dia mengatakan jumlah narapidana yang lolos verifikasi pemberian amnesti masih dapat berubah sebab akan ada remisi khusus keagamaan.

"Jumlah warga binaan permasyarakatan yang lolos verifikasi diprediksi juga akan mengalami perubahan jumlah data mengingat dalam waktu dekat akan ada pemberian remisi khusus keagamaan pada hari besar keagamaan dan program integrasi," kata Agus.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan jumlah warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang lolos verifikasi pemberian amnesti masih dapat berubah sebab akan ada remisi khusus keagamaan.

"Jumlah warga binaan permasyarakatan yang lolos verifikasi diprediksi juga akan mengalami perubahan jumlah data mengingat dalam waktu dekat akan ada pemberian remisi khusus keagamaan pada hari besar keagamaan dan program integrasi," kata Agus pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Untuk itu, Agus mengatakan Kementerian Imipas akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum guna menentukan jumlah pasti narapidana yang akan diberikan amnesti.

Di awal rapat, dia mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 orang narapidana yang lolos verifikasi.

Sebelum tahap verifikasi dan asesmen dilakukan, Agus menyebut awalnya pemberian amnesti direncanakan kepada 44.495 orang narapidana.

Amnesti diberikan kepada narapidana yang masuk sejumlah kriteria, yakni narapidana pengguna narkotika dan narapidana terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kemudian, narapidana berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit berkepanjangan, HIV/AIDS, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), lansia di atas 70 tahun, disabilitas intelektual, keterbelakangan mental, perempuan hamil, dan perempuan yang mempunyai anak kandung di bawah usia tiga tahun.

Agus juga menegaskan bahwa ketentuan pemberian amnesti tidak ditujukan kepada narapidana tindak pidana korupsi, perlindungan anak, pemerkosaan, teroris, dan narkotika kategori bandar.

Lalu, anak binaan yang melakukan tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian dengan kekerasan.

"Kemudian narapidana makar, yaitu narapidana kasus makar dalam perkaranya tidak menggunakan senjata api," katanya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025