Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menegaskan bahwa Pemerintah akan fokus untuk memulangkan narapidana (napi) warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Dalam rapat pembahasan pemindahan narapidana WNI di luar negeri untuk kembali ke Indonesia di Jakarta, Rabu, Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengungkapkan jumlah napi WNI di luar negeri yang sudah dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup cukup signifikan.

"Maka dari itu jangan hanya kita yang melakukan transfer, tetapi kita juga berusaha untuk meminta dilakukan pemindahan narapidana," ujar Nyoman, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Namun demikian, ia menuturkan diperlukan penyusunan dasar hukum dan berbagai kriteria yang jelas untuk melakukan transfer tahanan.

Untuk itu, dirinya mengajak untuk bersama-sama merumuskan bagaimana langkah-langkah pemulangan WNI terpidana ke Indonesia.

Nyoman menjelaskan pemindahan narapidana WNI yang menjadi prioritas, yakni yang memiliki hukuman seumur hidup. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa setiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Dicky Yunus menyampaikan hal senada bahwa pentingnya penyusunan kriteria yang jelas untuk WNI yang akan dilakukan pemulangan serta perlunya menyusun dasar hukum transfer tahanan dari luar negeri.

Adapun rapat dihadiri secara langsung oleh Deputi Imipas Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram serta Deputi HAM Kemenko Kumham Imupas Ibnu Chuldun.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memulangkan tujuh narapidana warga negara asing (WNA) melalui tiga kali perjanjian praktis (practical agreement) dengan sejumlah negara sepanjang tahun 2024.

Dia memerinci bahwa perjanjian praktis tersebut dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara Australia, Filipina, dan Prancis.

"Dalam rangka pemulangan lima narapidana Australia, satu narapidana asal Filipina, dan satu narapidana asal Prancis," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia menyebut bahwa upaya transfer narapidana itu dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) Banten, Ali Syeh Banna, menghadiri panen raya di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Rangkasbitung, Lebak, Rabu.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pembinaan Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Kalapas Rangkasbitung Muhamad Khapi, serta jajaran pejabat struktural Lapas Rangkasbitung, Banten.

Dalam panen raya ini, berbagai hasil pertanian yang dikelola oleh warga binaan dipanen, antara lain, kacang tanah sebanyak 30 kilogram, kangkung sebanyak 15 kilogram, dan singkong sebanyak 30 kilogram serta tomat sebanyak 5 kilogram.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana arahan Presiden RI, serta bagian dari 13 Program Prioritas Menteri Hukum dan HAM di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu, program ini juga sejalan dengan 21 Arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, khususnya dalam hal peningkatan pembinaan kemandirian dan pemberdayaan warga binaan.

Kakanwil Ditjenpas Banten, Ali Syeh Banna, mengapresiasi keberhasilan program pembinaan kemandirian ini.

“Panen raya ini merupakan bukti nyata bahwa program pembinaan di Lapas Rangkasbitung berjalan dengan baik. Sarana Asimilasi dan Edukasi seperti ini sangat penting untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan agar mereka memiliki bekal ketika kembali ke masyarakat. Ini juga menjadi bentuk nyata implementasi arahan Presiden dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional,” kata Ali dalam keterangan resminya.

Selain itu, Kalapas Rangkasbitung, Muhamad Khapi, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengembangkan program pertanian ini.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi pertanian di SAE, baik dari segi jumlah maupun jenis tanaman yang dibudidayakan. Program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan, Kakanwil Ditjenpas Banten juga ikut serta dalam proses panen bersama warga binaan dan pejabat terkait. Ia berharap program ini dapat terus berkembang dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian dan masyarakat sekitar.

Dengan hasil panen yang memuaskan, Lapas Rangkasbitung berencana memperluas area pertanian dan meningkatkan pelatihan bagi warga binaan agar mereka semakin siap untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang bermanfaat

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, yakni Ronny Talapessy meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu keputusan gugatan praperadilan untuk memutuskan sah atau tidak status tersangka kliennya.

Ia pun mengatakan pihaknya akan menghadiri pemeriksaan Hasto pada Kamis (20/2).

"Kita akan hadir dan kita akan sampaikan kepada penyidik seyogianya memang penyidik harusnya menunggu keputusan praperadilan untuk sah atau tidaknya status dari Mas Hasto Kristiyanto," kata Ronny saat ditemui awak media di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu sore.

Ronny yang juga Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum mengaku pihaknya juga akan menyampaikan kepada penyidik KPK bahwa saat ini tim hukum telah mendaftarkan berkas praperadilan kembali di PN Jakarta Selatan.

Adapun tim hukum Hasto kembali mengajukan 2 praperadilan terkait status tersangka oleh KPK. Kedua berkas praperadilan itu terkait dugaan suap terhadap perkara Harun Masiku dan perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice.

“Kita akan hadir dan kita akan sampaikan kepada penyidik seyogyanya memang penyidik harusnya menunggu keputusan praperadilan untuk sah atau tidaknya status dari Mas Hasto Kristiyanto,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan akan memenuhi panggilan dari KPK sebagaimana nilai yang ditanamkan partai berlambang banteng moncong putih itu untuk taat pada hukum.

"Besok saya akan hadir memenuhi panggilan dari KPK karena adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara meskipun kalau kita lihat misalnya dari sidang praperadilan dari saksi ahli, baik yang disampaikan termohon dari KPK kemudian juga dari kami sebagai pemohon itu begitu banyak kejanggalan karena saya bukan pejabat negara," tambah Hasto.

Hasto pun mengulas soal sidang praperadilan dirinya yang sempat digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Di mana, saksi ahli, baik yang disampaikan termohon dari KPK kemudian dari pihaknya sebagai pemohon mengungkapkan begitu banyak kejanggalan.

“Karena saya bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara dan fakta-fakta persidangan yang disampaikan terkait dengan suatu perkara yang sudah inkrah,” tuturnya.

Politisi asal Yogyakarta ini pun mengungkapkan soal keterangan saksi di bawah sumpah yang menyatakan adanya intimidasi yang dilakukan penyidik KPK.

Di mana, penyidik KPK mengintimidasi saksi untuk sekadar menyebutkan dirinya terlibat dalam kasus Harun Masiku.

“Karena itu lah meskipun latar belakangnya seperti itu, saya tetap akan hadir dengan didampingi oleh para penasehat hukum kami,” pungkas Hasto.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyosialisasikan layanan hukum yang ada di lingkungan Kemenkum dan transformasi organisasi yang sedang berjalan dalam pameran Kampung Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 18-19 Februari 2025.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum Ronald Lumbuun pameran Kampung Hukum dimaksimalkan untuk memberikan info kepada masyarakat luas mengenai layanan publik yang ada di Kemenkum, sekaligus memberitahukan kepada masyarakat bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah bertransformasi.

“Salah satu alasan perlu dilakukannya transformasi Kemenkumham adalah demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ronald saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam transformasi, ia menjelaskan Kemenkumham telah terbagi menjadi satu kementerian koordinator (kemenko), yakni Kemenko Hukum dan HAM, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dia menuturkan keikutsertaan Kemenkum dalam Kampung Hukum MA bukan hanya bentuk kehadiran simbolis, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam sosialisasi regulasi, peningkatan akses hukum, koordinasi antarlembaga, serta transparansi kebijakan hukum.

Melalui acara tersebut, Ronald berharap Kemenkum dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendukung reformasi hukum yang lebih progresif.

Lebih lanjut ia menambahkan, Kemenkum di bawah komando Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

“Tahun 2025, Menkum telah mencanangkan seluruh pelayanan publik di lingkungan Kemenkum berbasis digital, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan dimana pun berada,” tuturnya.

Setelah vakum selama tiga tahun, pameran Kampung Hukum kembali digelar tahun ini. Pameran Kampung Hukum merupakan wujud kolaborasi antara berbagai pihak, sebagai bagian dari semangat transparansi dan akuntabilitas dari segenap entitas yang bergerak di bidang hukum serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perkembangan hukum dan peradilan.

Di pameran Kampung Hukum kali ini, Kemenkum juga menghadirkan mobil penyuluhan keliling (penyuling) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan salah satu unit kerja Kemenkum.

Pameran Kampung Hukum itu diharapkan dapat menjadi forum yang inklusif dan edukatif bagi para pengunjung yang berasal dari semua lapisan masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) imbas pungutan liar (pungli) yang dilakukan terhadap warga negara asing (WNA) asal China.

"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor dan 40 orang petugas counter.

"Sedangkan untuk Kakanim (Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta) saat itu baru saja telah kami serah terima jabatan tanggal 21 Januari," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini pegawai yang dinonaktifkan masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Untuk selanjutnya mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Di awal, dia menjelaskan bahwa pada mulanya kasus pungli terhadap WNA asal China terungkap setelah Kedutaan Besar China mengirimkan nota diplomatik pada 21 Januari 2025, yang berisi adanya dugaan pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sejak Februari 2024 hingga Januari 2025.

Berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan WNA China sebagaimana nota diplomatik tersebut, didapati 39 petugas imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap WNA China.

Dalam nota diplomatik tersebut disebutkan pula bahwa selama periode tersebut telah terjadi 44 kasus pungli terhadap 60 warga negara China, dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp32.750.000.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan pengembalian kepada masing-masing," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya melakukan investigasi dan penindakan tegas terhadap oknum pegawai keimigrasian di Bandara Soetta yang melakukan pungli tersebut.

Dia menambahkan pihaknya juga melakukan upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, salah satunya dengan optimalisasi penggunaan auto gate di Bandara Soekarno-Hatta yang kini berjumlah 98 auto gate.

"Dan mengurangi jumlah petugas counter manual, dari 50 counter menjadi 15 counter, baik di terminal kedatangan maupun keberangkatan," tutur dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Rabu, menerima audiensi dari penyanyi dan smusisi seperti, Agnes Monica, Arman Maulana, dan Bunga Citra Lestari untuk membahas sistem royalti.

Supratman menyampaikan apresiasi atas inisiatif para musisi menyuarakan aspirasi mereka dalam pertemuan yang digelar untuk mendengarkan masukan dari para penyanyi dan pencipta lagu soal sistem royalti, terutama terkait rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya berterima kasih kepada Agnes dan para musisi lainnya atas masukan yang diberikan. Masukan ini akan kami jadikan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta," ujar Supratman dalam konferensi pers usai audiensi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, tidak hanya dari musisi, tetapi juga akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Menkum menjelaskan setiap saat pihaknya menerima berbagai masukan dan setelah menerima draf rancangan undang-undang (RUU) dari parlemen, Kementerian Hukum akan menindaklanjuti dengan kajian lebih lanjut.

Agnez Mo turut berbagi pengalaman sebagai pencipta lagu yang berkarir di dalam dan luar negeri, serta sebagai bagian dari Broadcast Music, Inc. (BMI), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat.

Agnez Mo bercerita pada mulanya percakapan dirinya dengan Menkum untuk belajar lebih tentang UU Hak Cipta, namun terdapat beberapa kasus yang membuat kalangan musisi bingung sehingga dia juga mendiskusikannya bersama Menkum.

kami sebagai penyanyi ingin ada solusi agar industri musik bisa berjalan dengan fair dan baik untuk semua

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Rabu, menerima audiensi dari sejumlah musisi Indonesia, seperti Agnes Monica (Agnez Mo), Arman Maulana, Ariel Noah, dan Bunga Citra Lestari untuk membahas sistem royalti.

Supratman menyampaikan apresiasi atas inisiatif para musisi menyuarakan aspirasi mereka dalam pertemuan yang digelar untuk mendengarkan masukan dari para penyanyi dan pencipta lagu soal sistem royalti, terutama terkait rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya berterima kasih kepada Agnes dan para musisi lainnya atas masukan yang diberikan. Masukan ini akan kami jadikan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta," ujar Supratman dalam konferensi pers usai audiensi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, tidak hanya dari musisi, tetapi juga akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Menkum menjelaskan setiap saat pihaknya menerima berbagai masukan dan setelah menerima draf rancangan undang-undang (RUU) dari parlemen, Kementerian Hukum akan menindaklanjuti dengan kajian lebih lanjut.

Dalam audiensi itu, penyanyi dan pencipta lagu Agnez Mo menyampaikan pandangannya mengenai hak royalti. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi yang berlaku.

Agnez Mo turut berbagi pengalaman sebagai pencipta lagu yang berkarir di dalam dan luar negeri, serta sebagai bagian dari Broadcast Music, Inc. (BMI), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat.

Agnez Mo bercerita pada mulanya percakapan dirinya dengan Menkum untuk belajar lebih tentang UU Hak Cipta, namun terdapat beberapa kasus yang membuat kalangan musisi bingung sehingga dia juga mendiskusikannya bersama Menkum.

"Karena saya warga negara Indonesia, saya taat hukum Indonesia. Sayangnya, ada kasus yang membuat kami kebingungan, jadi saya pikir ini kesempatan yang baik untuk sama-sama duduk dan mendengar agar kami semua lebih sadar hukum," ujar Agnez Mo pada kesempatan sama.

Sementara itu, Arman Maulana mengungkapkan bahwa keresahan terkait sistem royalti menjadi alasan utama pertemuan tersebut.

Para penyanyi, kata Arman, merasa perlu memberikan masukan kepada pemerintah terhadap keresahan yang terjadi saat ini.

"Kami berkumpul karena belum ada serikat penyanyi yang menaungi kami sehingga beberapa penyanyi membentuk Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan menyusun manifesto," jelas vokalis grup band Gigi itu.

Senada, Ariel Noah menegaskan bahwa VISI hadir untuk mewakili suara para penyanyi yang menginginkan penyelesaian segera atas polemik yang berkembang.

"Kami ingin negara hadir untuk menengahi dan menyelesaikan persoalan ini agar ada kejelasan bagi semua pihak," tutur Ariel.

Penyanyi Bunga Citra Lestari pun menambahkan bahwa tujuan utama para musisi adalah menciptakan ekosistem musik yang adil bagi semua pihak.

"Yang pasti, kami sebagai penyanyi ingin ada solusi agar industri musik bisa berjalan dengan fair dan baik untuk semua," ucap BCL, sapaan akrabnya.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat dialog antara pemerintah dan para musisi demi menciptakan kebijakan hak cipta yang lebih jelas dan adil bagi industri musik Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih melakukan penghitungan terhadap ganti rugi (restitusi) yang diajukan anak korban penembakan bos rental di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Restitusi sedang diproses dengan menghitung segala kerugian, komponen-komponen yang tentunya tadi mulai disampaikan," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut Sri, dalam kasus penembakan hingga korban tewas yang terdampak ini bukan hanya keluarga atau korban saja.

"Kerugian ini tidak hanya berhenti pada meninggalnya korban tetapi juga berdampak pada pembiayaan pendidikan terhadap keluarga yang lain," ujar Sri.

LPSK juga sudah berkomunikasi dengan Oditur Militer terkait restitusi yang diajukan oleh kedua anak korban yakni Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra serta saksi Ramli.

"Saya tadi juga sudah berkomunikasi dengan auditor ya, bahwa kita akan mengajukan restitusi dan Pak Auditor menyampaikan, dipersilahkan untuk menyampaikan penghitungan restitusi tersebut," jelas Sri.

Adapun LPSK memberikan perlindungan secara fisik kepada tujuh saksi kasus penembakan bos penyewaan mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1) lalu.

Tujuh saksi tersebut antara lain Agam Muhammad Nasrudin, Rizky Agam Syahputra, Muhammad Isra, Syamsul Bachri alias Jenggot, Samsul Bahri alias Acung, Syamsul Bachri alias Agus, dan Ramli.

Tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

Tiga terdakwa tersebut yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli, dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap 5.564 warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran terkait keimigrasian sepanjang 2024.

"Hasil dari pengawasan orang asing, terdapat 5.564 pelanggaran yang dilakukan penegakan hukum keimigrasian," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari 130 WNA yang dikenakan penegakan hukum pidana keimigrasian, dan 5.434 WNA dikenakan penegakan hukum administrasi keimigrasian (tindakan administratif keimigrasian/TAK).

Adapun empat besar TAK yang dilakukan pihaknya, yakni berupa tindakan deportasi dan usulan penangkalan 2.564; keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat 1.437; deportasi 1.406; tindakan keimigrasian lainnya 91.

Dia menyebut penegakan hukum keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 124,13 persen jika dibandingkan tahun 2023.

"Jumlah pelanggaran keimigrasian yang dikenakan penegakan hukum pidana keimigrasian tahun 2023 sebanyak 58 WNA, pada tahun 2024 sebanyak 130 WNA," paparnya.

Dia juga menyebut jumlah pelanggaran yang dikenakan penegakan hukum administrasi keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 62,16 persen, dari 3.351 WNA pada tahun 2023, menjadi 5.434 WNA pada tahun 2024.

Dia menyebut pihaknya juga telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap WNA di Indonesia sebanyak 12.489 kegiatan sepanjang tahun 2024.

"Pengawasan di bawah kendali pusat sebanyak 1.630 kegiatan, sedangkan pengawasan di bawah kendali satuan kerja terdapat 10.859 kegiatan," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa di Provinsi Bali sendiri, Kemen Imipas bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM baru sama mencabut perizinan perusahaan dari 267 penanaman modal asing (PMA) yang ada di Bali.

Hal itu, lanjut dia, dilakukan dalam rangka mendorong kepatuhan investasi serta mencegah dampak negatif PMA terhadap ekonomi dan masyarakat lokal.

"Atas upaya pencabutan tersebut Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM melakukan operasi Bumi Putera dalam rangka mengevaluasi status keimigrasian para WNI tersebut," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan secara fisik kepada tujuh saksi kasus penembakan bos penyewaan mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis (2/1).

"LPSK saat ini memberikan pelindungan secara fisik dalam persidangan," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Tujuh saksi tersebut antara lain Agam Muhammad Nasrudin, Rizky Agam Syahputra, Muhammad Isra, Syamsul Bachri alias Jenggot, Samsul Bahri alias Acung, Syamsul Bachri alias Agus, dan Ramli.

Pendampingan yang diberikan terhadap tujuh saksi ini sesuai dengan permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK.

"Kami memberikan pelindungan ini melalui layanan proaktif melalui penjangkauan dan memberikan edukasi kepada para saksi dan korban agar mengajukan permohonan ke LPSK," jelas Sri.

Selain itu, Sri menjelaskan, pendampingan kepada tujuh saksi ini bukan hanya perlindungan fisik ketika menjalani sidang saja, melainkan psikologi.

"Memberikan bantuan psikologis karena ada yang trauma dan kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban," ujar Sri.

Menurut Sri, LPSK juga memberikan edukasi kepada saksi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Adapun tujuh saksi ini merupakan orang yang benar-benar berada di tempat kejadian perkara (TKP).

"Memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran," jelas Sri.

Lebih lanjut, Sri menyebut pada sidang kedua yang berlangsung pada Selasa (18/2) tersebut pihaknya telah memberikan dukungan kepada saksi dan korban.

Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan perkara sehingga para saksi bisa menjalani sidang tanpa tekanan.

"Ini sangat penting dan dibutuhkan di dalam pemeriksaan perkara sehingga kita lihat tadi bagaimana perlindungan saksi korban bisa dilaksanakan dan para saksi dan korban sudah menjelaskan tanpa tekanan, tanpa intimidasi," ucap Sri.

Tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

Tiga terdakwa tersebut yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli, dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kondisi perjalanan ke luar negeri masih normal saat merespons adanya tren #KaburAjaDulu, di mana warganet mengajak WNI untuk menetap di luar negeri akibat situasi politik hingga ekonomi di Indonesia yang tak menentu.

"Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja," kata Agus usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat harus bersyukur karena tinggal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang luar biasa dan memiliki semuanya.

"Di sana kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukur lah jadi warga Indonesia," ujar Agus.

Sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu populer di media sosial. Banyak masyarakat yang sudah bekerja di luar negeri menyarankan warganet untuk mengikuti jejak mereka bekerja di luar negeri.

Tren tersebut meluas karena banyak pihak yang menyebutkan keuntungan bekerja di luar negeri, yaitu mendapatkan upah yang tinggi dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Berbagai tokoh pemerintahan dan legislatif turut merespons mengenai tren tersebut. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang menilai tren itu harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kondisi perjalanan ke luar negeri masih normal saat merespons adanya tren #KaburAjaDulu, di mana warganet mengajak WNI untuk menetap di luar negeri akibat situasi politik hingga ekonomi di Indonesia yang tak menentu.

"Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja," kata Agus usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat harus bersyukur karena tinggal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang luar biasa dan memiliki semuanya.

"Di sana kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukur lah jadi warga Indonesia," ujar Agus.

Sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu populer di media sosial. Banyak masyarakat yang sudah bekerja di luar negeri menyarankan warganet untuk mengikuti jejak mereka bekerja di luar negeri.

Tren tersebut meluas karena banyak pihak yang menyebutkan keuntungan bekerja di luar negeri, yaitu mendapatkan upah yang tinggi dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Berbagai tokoh pemerintahan dan legislatif turut merespons mengenai tren tersebut. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang menilai tren itu harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025