Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan hakim-hakim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, setelah pada pagi harinya melakukan pelantikan serentak kepala daerah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan hakim-hakim yang dikumpulkan bukan hanya Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA).

"Cukup banyak hakim, bukan hanya Hakim Agung yang hadir. Tapi hakim yang di MA," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengaku belum mengetahui arahan yang akan diberikan oleh Presiden dalam pertemuan tersebut.

Dia menyebut bahwa hakim-hakim yang dikumpulkan merupakan hakim-hakim yang hadir dalam acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 yang digelar di Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu (19/2).

"Saya kira dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga. Kita dengar nanti apa saja yang disampaikan. Saya kira semua hakim yang hadir di pertemuan MA, laporan tahunan MA," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan dirinya diminta hadir oleh Presiden untuk mengikuti pertemuan dengan hakim-hakim se-Indonesia.

"Diminta kumpul ... Pak Presiden pertemuan dengan para hakim-hakim se-Indonesia," ujar Otto.

Otto menyampaikan dirinya dan para hakim akan mendengar arahan langsung dari Presiden Prabowo. Namun, dia mengaku tidak mengetahui substansi dari arahan yang akan disampaikan.

"Belum tahu .... kita datang untuk mendengarkan arahan dari Pak Presiden," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang juga tiba di Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa dirinya hadir untuk mendampingi Presiden terkait laporan tahunan MA.

Supratman mengaku tidak mengetahui jumlah hakim yang dikumpulkan dalam pertemuan ini. Dia juga belum mengetahui arahan yang akan diberikan Presiden dalam pertemuan.

"Kemarin di MA, sekarang di Istana. (Terkait arahan dari Presiden) saya tidak tahu," ujar dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo kumpulkan hakim-hakim di Istana

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video beredar di X ini, ini, ini dan ini menarasikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani tidak hafal sila Pancasila karena tidak melafalkan sila keempat yang berbunyi: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan".

Berikut kompilasi narasi dari beberapa akun X:

“Insiden Penghapusan Sila ke 4 Pancasila di HUT Gerindra

Mungkin memang gak mau mimpin rakyat dengan bijaksana lagi?

Sungguh Sangat Memalukan

Detik-detik Rahmat Mirzani Gubernur Lampung Kader Partai Gerindra Tidak Hapal Pancasila di HUT ke-17 Partai Gerindra.”

Namun, benarkah Video Gubernur Lampung Rahmat Mirzani tidak hafal Pancasila tersebut?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, Partai Gerindra memberikan keterangan langsung terkait video tersebut melalui akun X resminya. Ia menyebutkan bahwa dalam video tersebut terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan setelah pembacaan sila ketiga langsung ke sila kelima.

Baik akun Gerindra maupun Rahmat Mirzani mengunggah kembali video pembacaan Pancasila di HUT Partai Gerindra ke-17 yang diambil dari kanal YouTube GarudaTV. Dalam video tersebut, Rahmat Mirzani menyebutkan kelima sila secara lengkap.

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Cendekiawan Indonesia yang juga pakar kebangsaan Prof Yudi Latief membekali para dosen Universitas Jember (Unej) pengampu mata kuliah wajib universitas dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam seminar di Aula Gedung Soedjarwo kampus setempat, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.

Wakil Rektor Bidang Akademik Unej Prof Slamin membuka kegiatan seminar bertema "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Perguruan Tinggi" sekaligus menyampaikan sambutannya bahwa seminar itu sangat penting demi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan akademik kampus setempat.

"Pancasila merupakan mata kuliah istimewa karena langsung diatur oleh undang-undang. Kuliah itu tidak hanya akan membahas Pancasila secara tekstual, namun juga akan mengetahui bagaimana Pancasila digali," katanya.

Sementara Yudi Latief dalam paparannya menyampaikan bahwa terdapat dua faktor utama yang harus dimanfaatkan untuk membangun rantai nilai pertumbuhan bangsa dalam pengaktualisasian Pancasila demi kemajuan Indonesia.

"Faktor pertama adalah faktor inherit, yakni kekayaan alam yang secara alami dimiliki oleh Indonesia. Faktor kedua adalah human capital, yang menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter," tuturnya.

Ia mengatakan Indonesia telah dikaruniai kekayaan yang luar biasa sejak lahir, mulai dari geografi, geologi, hayati, mineral yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan bangsa.

"Ditambah lagi Indonesia sekaligus menjadi pertemuan episentrum dunia yang merupakan lalu lintas perdagangan yang memiliki pengaruh signifikan bagi dunia," katanya.

Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menyarankan metode pembelajaran baru yang dapat diimplementasikan oleh para dosen melalui pendekatan visual.

"Mengingat mahasiswa saat ini merupakan generasi visual, berbagai peristiwa di dunia atau bahkan film-film dapat dijadikan bahan pembelajaran di kelas untuk memberikan gambaran yang lebih nyata bagi mereka," ujarnya.

Seminar tersebut diharapkan dapat semakin berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan mahasiswa melalui paparan para dosen di dalam kelas, sehingga dapat tercipta generasi penerus yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan hakim-hakim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, setelah pada pagi harinya melakukan pelantikan serentak kepala daerah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan hakim-hakim yang dikumpulkan bukan hanya Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA).

"Cukup banyak hakim, bukan hanya Hakim Agung yang hadir. Tapi hakim yang di MA," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengaku belum mengetahui arahan yang akan diberikan oleh Presiden dalam pertemuan tersebut.

Dia menyebut bahwa hakim-hakim yang dikumpulkan merupakan hakim-hakim yang hadir dalam acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 yang digelar di Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu (19/2).

"Saya kira dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga. Kita dengar nanti apa saja yang disampaikan. Saya kira semua hakim yang hadir di pertemuan MA, laporan tahunan MA," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan dirinya diminta hadir oleh Presiden untuk mengikuti pertemuan dengan hakim-hakim se-Indonesia.

"Diminta kumpul ... Pak Presiden pertemuan dengan para hakim-hakim se-Indonesia," ujar Otto.

Otto menyampaikan dirinya dan para hakim akan mendengar arahan langsung dari Presiden Prabowo. Namun, dia mengaku tidak mengetahui substansi dari arahan yang akan disampaikan.

"Belum tahu .... kita datang untuk mendengarkan arahan dari Pak Presiden," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang juga tiba di Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa dirinya hadir untuk mendampingi Presiden terkait laporan tahunan MA.

Supratman mengaku tidak mengetahui jumlah hakim yang dikumpulkan dalam pertemuan ini. Dia juga belum mengetahui arahan yang akan diberikan Presiden dalam pertemuan.

"Kemarin di MA, sekarang di Istana. (Terkait arahan dari Presiden) saya tidak tahu," ujar dia.

Medan (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara bersama PT Garuda Indonesia mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menyukseskan pelaksanaan ibadah haji 2025.

"Kami membahas berbagai persiapan pelaksanaan haji 2025 dan kerja sama lainnya dengan pihak Garuda Indonesia," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Teodorus Simarmata di Medan, Kamis.

Teodorus menegaskan koordinasi teknis dengan pihak Garuda Indonesia juga menjadi prioritas dalam memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar, khususnya terkait dengan keimigrasian.

Lebih lanjut, rapat ini menghasilkan beberapa masukan penting, antara lain pertemuan lanjutan untuk membuat perjanjian kerja sama agar tidak menyalahi proses keimigrasian di Arab Saudi dan Indonesia.

Pihak Garuda Indonesia juga akan memberikan informasi lanjutan mengenai teknis pelaksanaan haji setelah mendapatkan konfirmasi dari pusat tersebut.

Dengan adanya koordinasi yang baik antarimigrasi Sumatera Utara dan PT Garuda Indonesia, diharapkan pelaksanaan haji 2025 dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

"Secara prinsip, Imigrasi Sumatera Utara mendukung kebijakan untuk kelancaran pelaksanaan haji tahun 2025, tapi secara teknis permasalahan akan dikoordinasikan dengan pihak Garuda Indonesia," kata Teodorus.

Sementara itu, GM PT Garuda Indonesia Perwakilan Medan Gilang mengatakan bahwa diperkirakan akan ada sekitar 200 penerbangan haji dengan tujuan Jeddah dan Mekkah melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Menurut dia, Bandara Kualanamu yang merupakan bandara hub di Pulau Sumatra itu akan menjadi titik transit untuk pergantian crew dan pengisian bahan bakar.

"Selain itu, Garuda Indonesia merencanakan penerbangan carter dari Amerika dengan model Airbus itu akan dioperasikan untuk pelaksanaan haji tahun ini," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga dilakukan karena sekitar 30 persen pengeluaran dari APBN mengalami kebocoran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Yusril tersebut berkaitan dengan adanya efisiensi anggaran APBN Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

"Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," kata Yusril usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk melakukan penghematan anggaran di berbagai bidang bertujuan membangun Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Penghematan sebesar 30 persen APBN atau senilai 20 miliar dolar AS itu akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai pada tahun ini.

Investasi pada megaproyek itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam kurun lima tahun mendatang.

Menurut Yusril, penghematan yang mencakup biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan seminar yang akan berkurang memang akan sangat terasa pada 1-2 tahun pertama pemerintahan, namun akan berdampak positif pada masa depan.

"Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar," kata Yusril.

Adapun arahan Presiden terkait kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, hingga kegiatan bersifat seremonial.

Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan menghormati keputusan yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengaku dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai kabar terbaru tentang penahanan Hasto tersebut.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengintervensi proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Dia menyebut KPK sebagai lembaga negara penegak hukum yang independen dan memiliki kewenangan untuk menahan seseorang maupun mencegah seseorang bepergian ke luar negeri.

Yusril juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang yang ditahan oleh KPK, termasuk hak untuk melakukan pembelaan.

Dia menyatakan bahwa orang yang ditahan dapat menghubungi pengacara untuk melakukan upaya-upaya hukum guna memastikan penegakan hukum yang benar.

Yusril menambahkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menahan atau menyatakan seseorang sebagai tersangka, namun pengacara yang mewakili orang tersebut juga harus memiliki kesempatan yang sama untuk membela kepentingan hukum kliennya.

"Jadi di situlah keadilan itu akan terwujud. KPK boleh melakukan ini, tapi dia juga bisa menggunakan lawyer untuk juga membela kepentingan hukumnya. Jadi kalau saya melihatnya dari segi itu," ucap Yusril.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu hari ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut di atas.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

"Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan," kata Tessa.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Kita akan melihat 10—20 tahun ke depan Indonesia akan luar biasa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.

Hal itu dia katakan menanggapi isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait narasi "Indonesia Gelap" dan tren #kaburajadulu ke luar negeri.

"Jadi, kalau yang muda-muda sekarang ini mengatakan pergi ke luar negeri, pergi ke luar pun apa. Kita akan melihat 10—20 tahun ke depan Indonesia akan luar biasa," ujar Yusril di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menanggapi adanya sebagian masyarakat yang merasa pesimis terhadap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan mengajak untuk pergi ke luar negeri.

Menko menjelaskan bahwa dunia saat ini sedang berada dalam posisi yang akan mengalami perubahan sangat cepat.

Ia merujuk pada beberapa hasil analisis dari para pakar dunia yang memprediksi perkembangan negara-negara dalam 5—10 tahun ke depan. Bahkan, perubahan tersebut akan menggeser banyak hal secara signifikan.

Sebagai contoh, kata Yusril, Jepang diprediksi tidak akan lagi menjadi negara kuat di Asia. Posisinya akan digantikan oleh India dan Indonesia pada masa depan.

"Misalnya, Jepang itu tidak akan lagi menjadi negara kuat di Asia, akan digantikan oleh India dan Indonesia ke depannya. Jadi, posisi negara-negara maju sekarang juga akan mengalami kemunduran," ucapnya.

Menurut dia, Jepang saat ini mengalami stagnasi teknologi akibat penuaan populasi, regenerasi yang tidak berjalan, dan ekonomi yang cenderung konservatif.

"Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama peran Indonesia akan sangat besar di dunia," ucap Yusril.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami, karena isu yang beliau itu sangat sensitif

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memastikan bahwa terpidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga, tidak masuk dalam prioritas pemulangan narapidana dari luar negeri yang kini ditempuh melalui proses diplomasi antarnegara.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

"Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami, karena isu yang beliau itu sangat sensitif," ucapnya.

Reynhard Sinaga, seorang mahasiswa asal Indonesia, dengan visa pelajar divonis bersalah atas 159 dakwaan pemerkosaan terhadap 48 pria pada Januari 2020, dengan modus membius korban sebelum melakukan kekerasan seksual.

Awalnya, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Namun, setelah banding dari jaksa Inggris, hukuman tersebut diperberat menjadi minimal 40 tahun.

Selama persidangan, terungkap bahwa jumlah korban Reynhard diperkirakan mencapai 206 pria, dengan sekitar 60 korban belum teridentifikasi. Mayoritas korbannya adalah mahasiswa berusia 18 hingga 36 tahun.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah lebih memfokuskan upaya diplomasi hukum untuk menyelamatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati, khususnya di Arab Saudi.

Yusril mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi narapidana di luar negeri, terutama mereka yang menghadapi hukuman mati.

Salah satu agenda penting adalah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia di Jakarta pada 24-25 Februari 2025 untuk membahas pemulangan lebih dari 50 narapidana WNI di Malaysia.

Selain dengan Malaysia, kata Yusril, pemerintah Indonesia juga membuka pembicaraan dengan Prancis dan Arab Saudi terkait kerja sama hukum dan pemulangan narapidana.

Pemerintah Prancis bahkan menyambut positif langkah Indonesia memulangkan salah satu warganya, dan berharap kerja sama ini dapat diperkuat dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia pada Mei mendatang, kata Yusril menambahkan.

'Sebenarnya hal seperti ini sudah pernah saya lakukan pada 2001-2002. Saat itu, beberapa narapidana dipindahkan dari Malaysia ke Provinsi Riau," ujar Yusril.

Meskipun langkah pemulangan ini baru memulangkan beberapa narapidana asing, seperti satu orang dari Filipina, lima orang dari Bali Nine, dan satu orang dari Prancis, Yusril optimistis pendekatan diplomasi hukum ini akan membuka peluang lebih luas untuk menyelamatkan nyawa para TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Melalui upaya ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri dan sekaligus memperkuat hubungan diplomatik serta kerja sama hukum dengan berbagai negara.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas, bernyanyi bersama lagu "darah juang".

"Saya sudah lama tidak bernyanyi. Semoga masih hafal," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta, Kamis.

Hal itu dilakukan setelah berorasi di atas mobil komando.

Mereka bernyanyi lagu khas untuk aksi para mahasiswa yaitu "darah juang". Dengan kepalan tangan membumbung tinggi dan suara keras mereka bersama-sama hanyut dalam lantunan lagu perjuangan bagi mahasiswa.

Tidak hanya bernyanyi bersama, Mensesneg bersama mahasiswa juga menyepakati untuk berdiskusi lebih lanjut terkait tuntutan mereka.

"Mari kita diskusikan apa yang menjadi tuntutan adik-adik," katanya.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas, pada Kamis petang.

Dalam kesempatan itu, Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengutus dirinya untuk berkomunikasi dengan para mahasiswa.

"Saya mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik," katanya.

Ia pun memastikan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia didengar oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo pun menghargai sikap kritis dari para mahasiswa dan mencoba menjawab apa yang menjadi tuntutan mereka.

"Kami sudah membaca apa yang adik-adik tuntut," kata dia kepada para pendemo.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Jangan, itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses di pengadilan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memilih tidak memberikan komentar terkait dengan kasus hukum yang melibatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Supratman, usai menghadiri agenda pertemuan para hakim dengan Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menilai tidak etis baginya untuk berbicara mengenai perkara yang masih dalam proses pengadilan.

"Jangan, itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses di pengadilan," ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan Supratman di tengah sorotan publik terhadap perkembangan kasus Hasto Kristianto yang kini terseret ke dalam rangkaian kasus Harun Masiku.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS dalam kurun waktu 16—23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Atas penetapan status tersangka tersebut, Hasto kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meski demikian, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada hari Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, sekaligus menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

Pewarta: Andi Firdaus/Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa reformasi agraria adalah kunci untuk mencapai kemajuan sebuah negara.

"Reformasi agraria adalah hal yang harus dilakukan apabila kita ingin menjadi negara industri besar. Ibaratnya, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan mantan apabila ingin mempunyai pacar baru. Selama reformasi agraria ini tidak selesai, maka kemiskinan akan sulit untuk lepas. Masa depan tidak akan selalu cerah, karena terhantui masalah tanah. Untuk masuk ke industri maju, kita butuh sumber daya alam yang memihak rakyat banyak, terutama tanah," kata Budiman Sudjatmiko di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya dalam acara bertajuk "Aksi Bersama Percepatan Reforma Agraria, Pembangunan Desa, dan Koperasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan".

Untuk itu, menurutnya, presiden harus memimpin langsung reformasi agraria.

Pihaknya juga meyakini permasalahan reformasi agraria akan terselesaikan apabila partai politik, tentara, polisi, organisasi masyarakat, LSM, dan semua lapisan masyarakat mendukungnya.

"Syaratnya kepolisian dan tentara harus mendukung. Partai politik harus mendukung. Kalau semua lapisan mendukung, maka urusan reformasi agraria ini bisa menggunakan dekrit. Karena, bila presiden mengeluarkan dekrit, tetapi banyak unsur masyarakat yang menolak, itu akan jadi bumerang. Akan banyak urusan tanah yang didistribusikan kepada rakyatnya bisa dicari-cari kesalahannya sebagai korupsi tanah," katanya.

Budiman Sudjatmiko menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menunjukkan keseriusannya untuk mengentaskan kemiskinan, dengan memasukkan reformasi agraria ke dalam Asta Cita.

Senada, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran Ida Nurlinda mengatakan bahwa presiden harus turun langsung menangani reformasi agraria.

"Karena masalah yang sering terjadi adalah masalah tanah adat. Kalau tanpa dukungan penuh pemerintah, tanah negara yang dikembalikan menjadi tanah adat bisa dipelintir jadi kasus korupsi," kata Ida Nurlinda.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025