“Dengan adanya kantor ini merupakan harapan yang telah lama kami nantikan,”

Jayapura (ANTARA) - Senator DPD Republik Indonesia berharap penangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua dapat lebih komprehensif karena seperti diketahui provinsi tersebut memiliki sejarah pelanggaran HAM yang kompleks dan berkepanjangan sehingga perlu ditangani dengan teliti.

“Memang penangan HAM di Tanah Papua ini tidak mudah selain letak geografis namun juga kondisinya yang mengharuskan agar penangan lebih hati-hati,” kata Senator Republik Indonesia Paul Finsen Mayor di Jayapura, Jumat (21/2).

Menurut Paul, oleh sebab itu kehadiran kantor perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu dihadirkan pada enam provinsi se Tanah Papua.

“Dengan semakin banyaknya kantor perwakilan di berbagai provinsi di Papua maka pasti angka kasus yang berkaitan dengan HAM dapat diminimalisir,” ujarnya.

Dia menjelaskan kehadiran kantor perwakilan tersebut di mana penangan HAM di Tanah Papua pasti akan lebih mudah.

Dia menjelaskan Komnas HAM sendiri merupakan pilar penting yang perlu mendapat dukungan dalam perkembangannya oleh sebab itu peran tersebut sangat membantu dalam penyelesaian berbagai permasalahan terkait kasus HAM.

“Melalui peran tersebut maka kami di DPD RI sedang berupaya untuk membangun kolaborasi dengan pemerintah Pusat, termasuk dalam mendorong Komnas HAM RI untuk membuka kantor perwakilan,” katanya.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan pihaknya berharap kantor perwakilan Komnas dapat terwujud karena jangkauan kerja terlalu luas.

“Dengan adanya kantor ini merupakan harapan yang telah lama kami nantikan,” katanya.

Menurut Frits, dengan letak kondisi geografis Papua yang sangat luas pihaknya mengalami kendala dalam menjangkau semua daerah, terutama saat merespons setiap permasalahan HAM yang terjadi.

Sebelumnya, telah dilakukan kunjungan kerja dari Senator DPR RI ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua di Kota Jayapura, Papua pada Kamis (20/2).

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Kupang, NTT (ANTARA) - Rumah Detensi Imigrasi Nusa Tenggara Timur memindahkan delapan warganegara asing yang berasal dari Bangladesh ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Kabupaten Belu, untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

“Pemindahan delapan orang detenidos yang akan ditempatkan di ruang detensi Imigrasi Atambua bertujuan untuk mempermudah penyelidikan serta koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Atambua,” kata Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Kupang Melsy Fanggi dalam keterangannya, yang diterima di Kupang, Jumat.

Ia menyebutkan pemindahan delapan detenidos (warga asing yang ditahan karena melanggar hukum) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Plt. Kepala Rudenim Kupang Nomor: WIM.22.03.08–222 s.d. 229 tanggal 20 Februari 2025.

“Petugas keamanan Rudenim Kupang mengeluarkan para detenidos dari blok sel menuju lobi rudenim untuk dilakukan serah terima detenidos yang selanjutnya akan dikawal petugas pengawalan Imigrasi Atambua menuju Kabupaten Belu,” jelas Melsy.

Kupang, NTT (ANTARA) - Rumah Detensi Imigrasi (rudenim Kupang) Nusa Tenggara Timur memindahkan delapan WNA yang berasal dari Bangladesh ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Kabupaten Belu, untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

“Pemindahan delapan orang detenidos yang akan ditempatkan di ruang detensi Imigrasi Atambua bertujuan untuk mempermudah penyelidikan serta koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Atambua,” kata Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Kupang Melsy Fanggi dalam keterangannya, yang diterima di Kupang, Jumat.

Ia menyebutkan pemindahan delapan detenidos (warga asing yang ditahan karena melanggar hukum) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Plt. Kepala Rudenim Kupang Nomor: WIM.22.03.08–222 s.d. 229 tanggal 20 Februari 2025.

“Petugas keamanan Rudenim Kupang mengeluarkan para detenidos dari blok sel menuju lobi rudenim untuk dilakukan serah terima detenidos yang selanjutnya akan dikawal petugas pengawalan Imigrasi Atambua menuju Kabupaten Belu,” jelas Melsy.

Proses pemindahan tersebut dipimpin oleh Andri Yanto, Kepala Subseksi Izin Tinggal dan Keimigrasian, dengan didampingi oleh empat orang staf dari Kantor Imigrasi Atambua.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Rudenim Kupang Cun Sudiharto memastikan bahwa seluruh proses pemindahan delapan detenidos berjalan lancar dan aman.

“Proses pemindahan dilakukan dengan hati-hati serta memperhatikan aspek keamanan, baik bagi deteni maupun petugas yang terlibat. Pengawalan ketat dilakukan selama perjalanan untuk memastikan kelancaran dan menghindari potensi risiko,” jelasnya.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (20/2). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. KPK tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK.

Baca selengkapnya di sini.

2. KPK: Harun Masiku lolos dari OTT karena intervensi Hasto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan intervensi yang dilakukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebabkan Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasuah dan buron hingga saat ini.

Setyo menerangkan KPK pada 8 Januari 2020 tengah menggelar OTT terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, salah satu target OTT tersebut adalah Harun Masiku. Namun, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir No 12 A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

Baca selengkapnya di sini.

3. Polri geledah HK Tower terkait kasus korupsi pabrik gula PTPN XI

Kortastipidkor Polri menggeledah Gedung HK Tower di Cawang, Jakarta Timur, terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengembangan dan modernisasi Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI yang terintegrasi Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Tahun 2016.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Kortastipidkor Polri Brigjen Pol. Arief Adiharsa ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (20/2).

Baca selengkapnya di sini.

4. Kumpulkan hakim, Prabowo tekankan keadilan sumber daya alam hingga MBG

Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan para hakim se-Indonesia, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2), memberikan arahan seputar program makan bergizi gratis (MBG) hingga pentingnya keadilan dalam kepemilikan sumber daya alam di Indonesia.

"Beliau menjelaskan tentang bagaimana MBG itu sangat penting. Kemudian beliau ingin sumber daya alam itu bisa lebih berkeadilan dari sisi kepemilikan," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Baca selengkapnya di sini.

5. Soal permintaan maaf band Sukatani, Polri tegaskan tidak antikritik

Polri menegaskan bahwa institusi penegak hukum itu tidak antikritik menyusul adanya permintaan maaf dari band Sukatani terkait lirik lagu mereka berjudul Bayar Bayar Bayar yang membahas mengenai oknum polisi.

"Komitmen dan konsistensi, Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern, yaitu Polri tidak antikritik," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Mentok, Babel (ANTARA) - Kepolisian Resor Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum kepada para pelajar agar mampu menciptakan generasi muda yang lebih taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

"Kegiatan ini kami laksanakan rutin, baik yang dilakukan para personel di Polres Bangka Barat maupun Polsek jajaran guna meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda," kata kepala Seksi Humas Polres Bangka Barat Ipda Ardianis di Mentok, Kamis.

Ia mengatakan, sosialisasi dan edukasi penting dilakukan dan akan terus dijalankan agar warga, khususnya generasi muda, semakin paham dan patuh terhadap berbagai aturan yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun di tengah masyarakat.

"Hari ini melalui Seksi Hukum kita laksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di SMA Negeri 1 Mentok, kami berharap kegiatan ini mampu memberikan pemahaman dan wawasan hukum sehingga para semakin baik dan patuh aturan," katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan hukum yang digalakkan Polres Bangka Barat untuk menciptakan generasi muda yang lebih taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Kegiatan penyuluhan hukum sebagai pengetahuan dan pembekalan kepada para siswa agar mengetahui tentang hukum dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan ini, para siswa mendapatkan penjelasan mengenai berbagai aspek hukum, mulai dari hukum pidana, perdata, hingga peraturan yang berkaitan dengan kenakalan remaja dan konsekuensinya.

Sosialisasi ini juga disertai dengan sesi tanya jawab, para siswa aktif bertanya mengenai berbagai permasalahan hukum yang ditemui atau ingin dipahami lebih lanjut.

Pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi inisiatif Polres Bangka Barat dalam memberikan edukasi hukum kepada peserta didik.

Para guru berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan agar siswa lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Dengan adanya sosialisasi hukum ini, diharapkan para siswa dapat lebih memahami serta menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang lebih bertanggung jawab dan patuh aturan yang berlaku.

Kediri (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kediri, Jawa Timur, memberikan bantuan dengan membantu membuatkan sumur bor irigasi pertanian di Dusun Bedrek Selatan, Desa/Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Kediri Widhi Mosakajaya Arradiko mengemukakan pembangunan sumur bor ini merupakan wujud dukungan terhadap program ketahanan pangan pada sektor pertanian terutama di wilayah Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

"Selama ini di wilayah Grogol menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan irigasi saat musim kemarau. Sumur bor ini dapat membantu petani," katanya di Kediri, Kamis.

Ia menambahkan dengan adanya pembangunan sumur bor ini tentunya ada harapan khusus bahwa produktivitas pertanian bisa lebih meningkat lagi. Degan itu, turut serta membantu pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, sebab air untuk kebutuhan pertanian lebih mudah didapatkan.

"Dengan adanya sumur bor ini, petani dapat lebih optimal dalam mengelola lahan pertaniannya, meningkatkan produktivitas, serta mengurangi risiko gagal panen akibat keterbatasan air," kata dia.

Ia menambahkan kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk sinergi antara berbagai pihak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Pemilihan sumur bor untuk petani ini dipilih karena manfaat jangka panjangnya yang tetap bisa dimanfaatkan oleh petani.

"Kami berharap sumur bor ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi para petani di Dusun Bedrek Selatan dan sekitarnya," ujarnya.

Peresmian sumur bor irigasi pertanian ini dilakukan dengan penandatanganan prasasti, pengguntingan pita, yang dilanjutkan dengan membuka keran air.

Adanya sumur bor tersebut juga mendapatkan apresiasi dari para petani. Mereka turut gembira karena dengan adanya sumur itu berarti kebutuhan air untuk keperluan irigasi petani bisa lebih mudah didapatkan.

"Tentunya sumur bor ini sangat membantu bagi kami petani. Dengan itu, kebutuhan air untuk irigasi lebih mudah," kata Ketua Kelompok Petani Rukun Glundeng Raya Grogol Riyanto.

Pembangunan sumur bor tersebut dilakukan pada Desember 2024 dan selesai Februari 2025 dari dana Imigrasi Kediri. Kapasitas dari sumur tersebut mampu menjangkau pengairan pertanian warga hingga sekitar 7 hektare sawah pertanian dengan berbagai tanaman.

Beijing (ANTARA) - Mantan menteri luar negeri Hassan Wirajuda menyebut perwakilan Indonesia di luar negeri setidaknya dapat menyediakan hak hukum sebagai bentuk perlindungan minimal Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah ketika berada di luar negeri.

"Perwakilan RI yang berada di negara asing, harus memastikan jaminan hak-hak hukum WNI yang mengalami masalah tidak dikurangi, misalnya memberikan pendampingan penerjemah atau kalau disidang di pengadilan maka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menyewakan pengacara, itu hal yang lebih mudah dan bisa rutin dilakukan," kata Hassan Wirajuda kepada Antara di Beijing pada Rabu (19/2).

Kementerian Luar Negeri RI mencatat penyelesaian 60.122 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri atau setara dengan 89 persen dari 67.297 kasus yang ditangani pada 2024.

"Memang tergantung penerapan sistem hukum di negara tempat kejadian juga, bila penerapan hukumnya berjalan baik, misalnya Singapura maka akan mengurangi masalah WNI di sana tapi bisa juga pemerintah Indonesia membuat perjanjian dengan Malaysia misalnya untuk mengatasi masalah pekerja migran," tambah Hassan.

Namun, hal terutama, menurut Hassan adalah kebijakan perlindungan warga harus diberikan tempat yang penting dalam diplomasi. Hal itu sudah dilakukan dengan memasukkan perlindungan warga negara ke dalam Undang-undang Hubungan Luar Negeri tahun 1999.

"Memang pada awalnya tantangan Kementerian Luar Negeri adalah bagaimana mengubah sikap mental, atau corporate culture kedutaan yang bisa responsif, dapat melindungi WNI di luar negeri yang mengalami kesulitan dengan pelayanan yang cepat, mudah, ramah dan murah," ungkap Hassan.

Hal tersebut tidak mudah karena sesungguhnya masalah perlindungan WNI, jelas Hassan, adalah limbah dari masalah di hulu yang tidak terselesaikan dengan baik.

"Sekarang sudah banyak kemajuan, daya respon yang cepat dari perwakilan, dari diplomat kita dan juga di pemerintah pusat, tapi pola masalah WNI yang mengalami kesulitan juga berubah. Kalau dulu ada di level pekerja migran atau pekerja rumah tangga yang tidak tahu hak dan kewajiban, sekarang didukung dengan kecanggihan teknologi," jelas Hassan.

Hassan mengungkapkan saat ini masalah penanganan WNI meluas ke penipuan dan perjudian daring misalnya di wilayah negara Kamboja dan Myanmar. Kementerian Luar Negeri pernah berhasil memulangkan WNI yang dipekerjakan di sana dengan satu pesawat sewaan, tapi ternyata dari Indonesia sudah siap tiga pesawat sewaan yang membawa WNI untuk bekerja di kawasan perjudian daring tersebut, bahkan termasuk orang-orang yang dipulangkan Kemlu sebelumnya.

Selain itu ada juga pekerja di kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas dan berada di luar yurisdiksi negara apapun sehingga sulit terdeteksi padahal mereka masih di bawah umur dan tidak mengerti kontrak kerja dari majikannya.

"Ini jadi tantangan juga karena sesungguhnya solusi utama adalah ke dalam negeri, meski saya katakan tidak mudah. Seperti Myanmar, pemerintahnya dalam krisis, operasional judi daring ada di tengah hutan, siapa yang bisa jangkau? Tapi ini sebagai bentuk tekanan terus kepada pemerintahnya karena kalau merasa berdaulat terhadap wilayah itu jangan sampai ada bentuk-bentuk pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan," tegas Hassan.

Dari 67.297 kasus yang ditangani perwakilan RI di luar negeri, sebanyak 55.984 kasus umum yang didominasi kasus penyalahgunaan visa, izin tinggal, maupun dokumen perjalanan lain (57,6 persen), kasus ketenagakerjaan (23.3 persen), dan kasus WNI meninggal dunia (7,5 persen).

Sementara, 4.138 kasus lainnya yang diselesaikan sepanjang tahun 2024 tergolong kasus khusus, yang didominasi oleh kasus kedaruratan seperti bencana alam, konflik bersenjata, penyanderaan, dan kecelakaan transportasi (79,6 persen), serta kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 15,1 persen.

Jumlah kasus pada 2024 itu meningkat signifikan sebesar 26 persen dibanding 2023.

Pada 2024 juga diketahui 137 WNI berhasil lolos dari hukuman mati di luar negeri selama 2024. Meski demikian, masih ada 157 WNI yang masih diperjuangkan untuk bebas dari hukuman mati saat ini. Selain itu tercatat 75 WNI mendapat pengurangan hukuman dan 62 lainnya dapat langsung menghirup udara bebas.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2025

ANTARA - Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan, Maqdir Ismail, menyebut pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan Hasto Kristiyanto kepada KPK, Kamis (20/2). Menurut Maqdir, masih berjalannya proses praperadilan yang diajukan oleh kliennya merupakan salah satu alasan pengajuan penangguhan. (Irfansyah Naufal Nasution/Anggah/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meyakinkan hakim-hakim bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengacu dan berpedoman kepada konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, Presiden mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia, dan sejumlah menteri bidang hukum seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

“Presiden menyadari betul bahwa yudikatif itu sebuah lembaga independen yang pemerintah tidak bisa intervensi apapun. Tetapi, kita menyelenggarakan negara, kata Pak Presiden, berangkat dari sumber hukum tertinggi yaitu konstitusi, yang dipatuhi oleh semua, oleh yudikatif, eksekutif, maupun legislatif,” kata Menko Yusril menyampaikan beberapa poin pertemuan Presiden Prabowo dan sejumlah hakim di Istana hari ini.

Oleh karena itu, di hadapan para hakim, Presiden meminta mereka menjaga integritasnya dan menegakkan hukum dengan benar.

“Presiden minta back up untuk menegakkan hukum dengan benar,“ sambung Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pertemuannya dengan para hakim, Presiden kemudian memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memastikan kekayaan alam milik negara dikelola dengan tepat. Kebijakan itu salah satunya ditujukan kepada para eksportir yang per 1 Maret 2025 diwajibkan menyimpan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di bank-bank dalam negeri.

Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo minggu ini.

“Jadi, Pak Prabowo mengatakan ini keputusan yang benar, dan saya yakin saya mengambil langkah ini untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia, karena kalau 3 bulan (DHE) disimpan di sini (dalam negeri), pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan," kata Menko Yusril.

Walaupun demikian, Yusril tidak mengetahui persis angkanya keuntungan itu, tetapi jumlahnya cukup signifikan.

Oleh karena itu, Presiden pun berharap para hakim juga ikut mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang tentunya mengacu kepada konstitusi UUD 45.

“Pak Presiden mengatakan saya mohon para hakim back up langkah saya,” kata Menko Yusril menceritakan isi pidato Presiden di hadapan para hakim hari ini di Istana.

Ambon (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Maluku meningkatkan pengawasan narkoba dan judi daring sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ambon.

"Saya menegaskan kepada seluruh petugas pemasyarakatan agar meningkatkan pengawasan terhadap narkoba dan judi daring," kata Kakanwil Ditjenpas Maluku Ricky Dwi Biantoro di Ambon, Kamis.

Dalam implementasinya ia mengatakan upaya lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam melakukan pengawasan terhadap judi daring dan narkoba merupakan suatu langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

Untuk melakukan pengawasan lapas pihaknya menggunakan berbagai metode, seperti pengawasan terhadap masuknya ponsel pada setiap kunjungan bagi warga binaan.

Selain itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Polri dan BNN, untuk mendapatkan informasi dan bantuan dalam melakukan pengawasan.

Tak hanya itu penggunaan teknologi pengawasan, seperti CCTV, juga membantu Lapas dalam memantau kegiatan warga binaan dan mencegah kegiatan yang tidak diinginkan.

"Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi warga binaan tentang bahaya judi daring dan narkoba juga dapat membantu mencegah kegiatan tersebut," katanya.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan efektif, Lapas dapat mencegah kegiatan yang tidak diinginkan dan menjaga keselamatan dan kesehatan warga binaan.

"Jika ada pegawai yang terlibat dalam narkoba dan judi daring saya tidak akan segan-segan untuk menindak oknum tersebut," katanya.

Disamping itu dalam ia juga menyampaikan 13 Program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dirinya meminta jajaran lapas untuk dapat Memahami dan Melaksanakan Program akselerasi Tersebut.

"Selain itu saya tegaskan agar selalu meningkatkan kewaspadaan keamanan dan ketertiban pada Lapas dengan melakukan Deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) serta mengikuti aturan sesuai dengan SOP yang ditetapkan," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kepada mahasiswa peserta unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas, Jakarta, untuk bersama-sama memperbaiki kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat.

"Mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama-sama," kata Mensesneg Prasetyo di hadapan para mahasiswa itu, Kamis.

Mensesneg mengajak kepada para mahasiswa untuk menunjuk perwakilannya bertemu dan berdiskusi mencari solusi serta berikan masukan kepada pemerintah mana saja poin yang kurang tepat.

"Tunjuk perwakilan-perwakilan saudara, kita berdialog, kita berdiskusi, yang konstruktif, berikan masukan," katanya melanjutkan.

Ia mengingatkan kepada para mahasiswa bahwa mereka semua satu bangsa, satu negara dan pasti mendambakan pendidikan yang baik serta berkualitas.

Menurut dia, pemerintah pun menginginkan hal yang sama.

Saat ini, kata Mensesneg, ia bersama pejabat lainnya juga berupaya memperjuangkan nasib warga negara, nanti di kemudian hari para mahasiswa yang menjadi penerus perjuangan mereka.

"Kalian nanti akan meneruskan apa yang sedang kami perjuangkan. Sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, kita harus terus kritis," katanya.

Mensesneg Prasetyo menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh para mahasiswa merupakan hak semua warga negara yang dilindungi undang-undang.

Tetapi sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, Mensesneg berpesan supaya waspada dan jeli serta menjaga fasilitas umum dengan tidak merusak.

"Setelah ini, kita kembali mempersiapkan diri belajar mencari ilmu. Tapi harus kritis. Tidak boleh hanya belajar saja. Tidak cukup itu. Berkegiatan boleh tapi jangan merusak, kita bersihkan bersama-sama karena ini semua adalah fasilitas masyarakat. Fasilitas umum," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia memastikan bahwa terpidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga, tidak masuk dalam prioritas pemulangan narapidana dari luar negeri yang kini ditempuh melalui proses diplomasi antarnegara.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

"Reynhard Sinaga itu tidak menjadi prioritas bagi kami, karena isu yang beliau itu sangat sensitif," ucapnya.

Reynhard Sinaga, seorang mahasiswa asal Indonesia, dengan visa pelajar divonis bersalah atas 159 dakwaan pemerkosaan terhadap 48 pria pada Januari 2020, dengan modus membius korban sebelum melakukan kekerasan seksual.

Awalnya, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Namun, setelah banding dari jaksa Inggris, hukuman tersebut diperberat menjadi minimal 40 tahun.

Selama persidangan, terungkap bahwa jumlah korban Reynhard diperkirakan mencapai 206 pria, dengan sekitar 60 korban belum teridentifikasi. Mayoritas korbannya adalah mahasiswa berusia 18 hingga 36 tahun.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah lebih memfokuskan upaya diplomasi hukum untuk menyelamatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati, khususnya di Arab Saudi.

Yusril mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi narapidana di luar negeri, terutama mereka yang menghadapi hukuman mati.

Salah satu agenda penting adalah pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia di Jakarta pada 24-25 Februari 2025 untuk membahas pemulangan lebih dari 50 narapidana WNI di Malaysia.

Selain dengan Malaysia, kata Yusril, pemerintah Indonesia juga membuka pembicaraan dengan Prancis dan Arab Saudi terkait kerja sama hukum dan pemulangan narapidana.

Pemerintah Prancis bahkan menyambut positif langkah Indonesia memulangkan salah satu warganya, dan berharap kerja sama ini dapat diperkuat dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia pada Mei mendatang, kata Yusril menambahkan.

'Sebenarnya hal seperti ini sudah pernah saya lakukan pada 2001-2002. Saat itu, beberapa narapidana dipindahkan dari Malaysia ke Provinsi Riau," ujar Yusril.

Meskipun langkah pemulangan ini baru memulangkan beberapa narapidana asing, seperti satu orang dari Filipina, lima orang dari Bali Nine, dan satu orang dari Prancis, Yusril optimistis pendekatan diplomasi hukum ini akan membuka peluang lebih luas untuk menyelamatkan nyawa para TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Melalui upaya ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri dan sekaligus memperkuat hubungan diplomatik serta kerja sama hukum dengan berbagai negara.