Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (23/2) menjadi sorotan di antaranya tawaran Kapolri untuk grup band Sukatani, dan usulan amnesti dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang disetorkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. Menkum: Usulan napi KKB diberi amnesti telah disampaikan ke Presiden

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait adanya usulan narapidana (napi) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberi amnesti.

Hal tersebut, kata dia, disampaiRakernas PTI, Budisatrio Djiwandono soroti masalah regenerasi petanikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kapolri ajak Band Sukatani jadi duta Polri

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajak Band Sukatani untuk menjadi duta Polri dalam rangka semangat perbaikan Korps Bhayangkara ke depan.

“Nanti kalau Band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau duta untuk Polri untuk terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” kata Kapolri Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

4. Pomal usut keributan di THM Tanjungpinang libatkan anggota TNI AL

Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) Komando Armada I Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengusut kasus keributan yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam di Jalan Baru Dompak, Tanjungpinang, yang melibatkan sejumlah anggota TNI AL.

Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Kolonel Laut (P) Yoni Nova Kusumawan dikonfirmasi ANTARA di Batam, Minggu, membenarkan peristiwa keributan yang mengakibatkan seorang anggota TNI AL meninggal dunia dan dua orang personel lainnya mengalami luka-luka.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polri gagalkan penyelundupan 74 kilogram ganja jaringan antarprovinsi

Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 74 kilogram ganja oleh jaringan antarprovinsi, Kabupaten Mandailing Natal-Jakarta.

Kasatgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Zulkarnaen Harahap dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa pengungkapan itu terjadi pada Minggu (16/2).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Kota Gaza, Palestina (ANTARA) - Pemimpin Hamas pada Minggu (23/2) mengatakan kelompok pejuang Palestina itu tidak akan mengadakan perundingan dengan rezim zionis biadab Israel sampai tahanan Palestina dibebaskan oleh Tel Aviv.

Sebelumnya, Israel dijadwalkan membebaskan 620 tahanan pada Sabtu (22/2) berdasarkan perjanjian tahap satu gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan sebagai imbalan enam sandera yang dibebaskan Hamas, tetapi pemerintah Israel menunda pembebasan tersebut dengan dalih apa yang disebutnya sebagai "penyerahan sandera yang memalukan."

"Tidak akan ada pembicaraan dengan musuh melalui mediator sebelum pembebasan tahanan yang disepakati sebagai ganti enam tawanan Israel," kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dalam sebuah pernyataan.

"Para mediator harus mewajibkan musuh untuk melaksanakan perjanjian tersebut," katanya.

Minggu dini hari, Hamas mengecam penundaan Israel dalam membebaskan tahanan Palestina sebagai "pelanggaran" terhadap gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan.

Kota Gaza, Palestina (ANTARA) - Pemimpin Hamas pada Minggu (23/2) mengatakan kelompok pejuang Palestina itu tidak akan mengadakan perundingan dengan Israel sampai tahanan Palestina dibebaskan oleh Tel Aviv.

Sebelumnya, Israel dijadwalkan membebaskan 620 tahanan pada Sabtu (22/2) berdasarkan perjanjian tahap satu gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan sebagai imbalan enam sandera yang dibebaskan Hamas, tetapi pemerintah Israel menunda pembebasan tersebut dengan dalih apa yang disebutnya sebagai "penyerahan sandera yang memalukan."

"Tidak akan ada pembicaraan dengan musuh (Israel) melalui mediator sebelum pembebasan tahanan yang disepakati sebagai ganti enam tawanan Israel," kata pemimpin Hamas Mahmoud Mardawi dalam sebuah pernyataan.

"Para mediator harus mewajibkan musuh untuk melaksanakan perjanjian tersebut," tambahnya.

Minggu dini hari, Hamas mengecam penundaan Israel dalam membebaskan tahanan Palestina sebagai "pelanggaran" terhadap gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan.

Gencatan senjata Gaza dan perjanjian pertukaran tahanan mulai berlaku bulan lalu.

Mahkamah Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu untuk pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Rezim Zionis Israel juga tengah menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya yang brutal di daerah kantong Palestina itu.

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Israel hingga Minggu (23/2) masih belum mau membebaskan warga Palestina yang ditahan meski kelompok perlawanan Hamas telah membebaskan enam warga Israel yang mereka sandera.

Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza yang mulai berlaku 19 Januari lalu, Israel seharusnya melepaskan 620 tahanan Palestina sebagai bagian dari pertukaran tawanan tahap ke-7.

Apa alasan Israel menunda pembebasan tahanan Palestina? Bagaimana perkembangan terakhir pertukaran itu? Berikut adalah rangkumannya.

Hamas salah menyerahkan jenazah sandera

Israel mengatakan Hamas telah menyerahkan satu jenazah yang salah setelah menerima empat jenazah warga Israel pada Kamis (20/2).

Institut Forensik Israel membenarkan bahwa tiga dari empat jenazah itu adalah Oded Lifshitz, Kfir Bibas, dan Ariel Bibas, tetapi jenazah lainnya bukan Shiri Bibas sesuai kesepakatan, melainkan jenazah wanita Palestina.

Hamas menyerahkan jenazah Shiri Bibas satu hari kemudian dan telah diidentifikasi kebenarannya oleh forensik Israel.

Shiri Bibas bersama dua anaknya, Kfir dan Ariel, disandera oleh Hamas setelah serangan 7 Oktober 2023. Mereka tewas dalam serangan Israel di Gaza

Israel tuntut pembebasan sandera secara "bermartabat"

Israel pada Minggu mengatakan akan menunda pembebasan tahanan hingga penyerahan sandera berikutnya dilakukan oleh Hamas tanpa upacara yang "merendahkan martabat" para sandera.

Hamas menuduh Israel sengaja membuat dalih seperti itu untuk menghindari kewajiban mereka menyerahkan tahanan sesuai kesepakatan.

"Penghinaan sesungguhnya adalah perlakuan terhadap tahanan Palestina dalam proses pembebasan mereka, yang kerap melibatkan penyiksaan, pemukulan, dan penghinaan yang disengaja hingga saat-saat terakhir," kata seorang pemimpin Hamas.

Kerabat Bibas tolak kehadiran pejabat Israel saat pemakaman

Kerabat Shiri Bibas menolak kehadiran pejabat pemerintah Israel dalam pemakaman jenazah dia dan dua anaknya, menurut media Israel pada Minggu.

Pada Jumat, kerabat Bibas menuduh pemimpin Israel Benjamin Netanyahu telah membiarkan para sandera dan gagal memulangkan mereka dalam keadaan hidup.

Forum Sandera dan Keluarga Hilang Israel menyatakan pada Sabtu bahwa kerabat Bibas belum menerima informasi resmi dari pemerintah tentang penyebab kematian Shiri Bibas dan kedua anaknya.

Partai oposisi Israel salahkan Netanyahu

Partai Demokrat Israel yang berseberangan dengan pemerintah Netanyahu pada Minggu menuduhnya telah melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza setelah menunda pembebasan tahanan Palestina.

“Netanyahu memerintahkan penundaan pembebasan tahanan, yang jelas-jelas melanggar perjanjian... seperti telah kami peringatkan,” kata Yair Golan, pemimpin partai oposisi itu di platform X.

Golan bersumpah tidak akan membiarkan Netanyahu terus menjabat "dengan mengorbankan saudara-saudara kita."

Sumber: Anadolu

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

Supratman yang mengaku hadir langsung dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo justru memberikan penegasan kepada para hakim untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam memutus perkara.

"Beliau (Presiden Prabowo) cuma menitipkan pesan kepada seluruh hakim, baik itu Hakim Agung, juga Hakim Banding, maupun tingkat pertama, beliau meminta supaya menegakkan keadilan, membela kaum lemah. Enggak ada yang lain, karena kan beda kamar," tuturnya.

Dia menyebut Presiden Prabowo menekankan kepada para hakim agar menjaga integritas dan independensi demi tegaknya hukum dan keadilan.

"Beliau (Presiden Prabowo) ingin agar institusi Mahkamah Agung sebagai satu cabang kekuasaan dalam trias politika kita, itu bisa mandiri dengan cara bagaimana mewujudkan keadilan yang memang merupakan harapan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumpulkan 150 lebih hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2) sore.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di hadapan para hakim, Presiden meminta mereka menjaga integritasnya dan menegakkan hukum dengan benar.

“Presiden minta back up untuk menegakkan hukum dengan benar,“ kata Yusril Ihza Mahendra yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri tidak hanya oleh Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya mengikuti Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 di Jakarta.

Selain Yusril, pertemuan itu dihadiri pula oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana

Istanbul (ANTARA) - Hamas pada Minggu mengecam Israel karena menunda pembebasan tahanan asal Palestina.

Kelompok perlawanan Palestina itu menilai penundaan oleh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pertukaran tawanan.

Israel semula akan membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu (22/2) untuk ditukar dengan enam sandera yang dibebaskan Hamas.

Namun, Israel menunda pembebasan itu karena proses penyerahan sandera oleh Hamas dinilai "memalukan".

"Klaim Israel itu salah dan lemah serta bermaksud untuk menghindari kewajiban sesuai kesepakatan," kata pemimpin Hamas, Ezzat Al Rishq, dalam sebuah pernyataan.

"Upacara penyerahan tidak menghina tawanan, tetapi menunjukkan perlakuan manusiawi terhadap mereka," kata dia.

Israel mengatakan akan menunda pembebasan hingga penyerahan sandera berikutnya dilakukan tanpa upacara "yang merendahkan".

"Penghinaan sesungguhnya adalah perlakuan terhadap tahanan Palestina dalam proses pembebasan mereka, yang kerap melibatkan penyiksaan, pemukulan, dan penghinaan yang disengaja hingga saat-saat terakhir," kata Rishq.

"Para tahanan Palestina dibebaskan dengan tangan diborgol dan mata tertutup, keluarga mereka diancam agar tidak merayakan kepulangan mereka,” kata dia.

Rishq menuduh pemimpin Israel Benjamin Netanyahu sengaja menyabotase kesepakatan Gaza.

Netanyahu disebutnya terang-terangan melanggar perjanjian dan Israel kurang bertanggung jawab memenuhi komitmennya.

Rishq mendesak para mediator dan komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghormati kesepakatan dan membebaskan para tahanan tanpa menunda-nunda.

Kesepakatan gencatan senjata yang mulai diberlakukan bulan lalu itu telah menghentikan perang genosida yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza.

Perang tersebut telah menewaskan lebih dari 48.300 warga Gaza, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan menghancurkan wilayah kantong Palestina itu.

Mahkamah Pidana Internasional pada November mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, karena melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.

Sumber: Anadolu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum di Jakarta, Minggu.

Supratman yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan residen Prabowo justru memberikan penegasan kepada para hakim untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam memutus perkara.

"Beliau cuma menitipkan pesan kepada seluruh hakim, baik itu Hakim Agung, juga Hakim Banding, maupun tingkat pertama, beliau meminta supaya menegakkan keadilan, membela kaum lemah," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

Supratman yang mengaku hadir langsung dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo justru memberikan penegasan kepada para hakim untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam memutus perkara.

"Beliau (Presiden Prabowo) cuma menitipkan pesan kepada seluruh hakim, baik itu Hakim Agung, juga Hakim Banding, maupun tingkat pertama, beliau meminta supaya menegakkan keadilan, membela kaum lemah. Enggak ada yang lain, karena kan beda kamar," tuturnya.

Dia menyebut Presiden Prabowo menekankan kepada para hakim agar menjaga integritas dan independensi demi tegaknya hukum dan keadilan.

"Beliau (Presiden Prabowo) ingin agar institusi Mahkamah Agung sebagai satu cabang kekuasaan dalam trias politika kita, itu bisa mandiri dengan cara bagaimana mewujudkan keadilan yang memang merupakan harapan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumpulkan 150 lebih hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2) sore.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di hadapan para hakim, Presiden meminta mereka menjaga integritasnya dan menegakkan hukum dengan benar.

“Presiden minta back up untuk menegakkan hukum dengan benar,“ kata Yusril Ihza Mahendra yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri tidak hanya oleh Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya mengikuti Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 di Jakarta.

Selain Yusril, pertemuan itu dihadiri pula oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

aca juga: Presiden kepada hakim: Keadilan bukan hanya hak tapi juga tuntutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

Supratman yang mengaku hadir langsung dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo justru memberikan penegasan kepada para hakim untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam memutus perkara.

"Beliau (Presiden Prabowo) cuma menitipkan pesan kepada seluruh hakim, baik itu Hakim Agung, juga Hakim Banding, maupun tingkat pertama, beliau meminta supaya menegakkan keadilan, membela kaum lemah. Enggak ada yang lain, karena kan beda kamar," tuturnya.

Dia menyebut Presiden Prabowo menekankan kepada para hakim agar menjaga integritas dan independensi demi tegaknya hukum dan keadilan.

"Beliau (Presiden Prabowo) ingin agar institusi Mahkamah Agung sebagai satu cabang kekuasaan dalam trias politika kita, itu bisa mandiri dengan cara bagaimana mewujudkan keadilan yang memang merupakan harapan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumpulkan 150 lebih hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2) sore.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di hadapan para hakim, Presiden meminta mereka menjaga integritasnya dan menegakkan hukum dengan benar.

“Presiden minta back up untuk menegakkan hukum dengan benar,“ kata Yusril Ihza Mahendra yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri tidak hanya oleh Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya mengikuti Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 di Jakarta.

Selain Yusril, pertemuan itu dihadiri pula oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

aca juga: Presiden kepada hakim: Keadilan bukan hanya hak tapi juga tuntutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

Supratman yang mengaku hadir langsung dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo justru memberikan penegasan kepada para hakim untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam memutus perkara.

"Beliau (Presiden Prabowo) cuma menitipkan pesan kepada seluruh hakim, baik itu Hakim Agung, juga Hakim Banding, maupun tingkat pertama, beliau meminta supaya menegakkan keadilan, membela kaum lemah. Enggak ada yang lain, karena kan beda kamar," tuturnya.

Dia menyebut Presiden Prabowo menekankan kepada para hakim agar menjaga integritas dan independensi demi tegaknya hukum dan keadilan.

"Beliau (Presiden Prabowo) ingin agar institusi Mahkamah Agung sebagai satu cabang kekuasaan dalam trias politika kita, itu bisa mandiri dengan cara bagaimana mewujudkan keadilan yang memang merupakan harapan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumpulkan 150 lebih hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2) sore.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di hadapan para hakim, Presiden meminta mereka menjaga integritasnya dan menegakkan hukum dengan benar.

“Presiden minta back up untuk menegakkan hukum dengan benar,“ kata Yusril Ihza Mahendra yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri tidak hanya oleh Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya mengikuti Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 di Jakarta.

Selain Yusril, pertemuan itu dihadiri pula oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

aca juga: Presiden kepada hakim: Keadilan bukan hanya hak tapi juga tuntutan

Tujuh orang yang bersenjata di lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan, dan akan mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan NKRI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait adanya usulan narapidana (napi) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberi amnesti.

Hal tersebut, kata dia, disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, Minggu.

Adapun narapidana anggota KKB yang diusulkan untuk diberikan amnesti merupakan tujuh narapidana yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Makassar, sebagaimana usulan yang disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR RI saat rapat bersama Menkum RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (17/2).

Dia mengatakan bahwa tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti itu tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal.

Di mana, pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Untuk itu, dia menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB yang diusulkan tersebut pada akhirnya berada di tangan presiden.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pula pemberian amnesti kepada narapidana yang merupakan anggota KKB.

Dia mengaku sempat berkunjung ke salah satu lapas di Makassar dan menemukan tujuh orang tahanan anggota KKB yang telah menyatakan diri akan kembali kepada NKRI.

"Tujuh orang yang bersenjata di lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan, dan akan mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan NKRI," kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua itu.

Dia lantas berkata, "Kami berharap pak menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan pak, apalagi mereka sudah siap kembali."

Sementara itu, Rabu (19/2), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 orang narapidana yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

Supratman yang mengaku hadir langsung dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo justru memberikan penegasan kepada para hakim untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam memutus perkara.

"Beliau (Presiden Prabowo) cuma menitipkan pesan kepada seluruh hakim, baik itu Hakim Agung, juga Hakim Banding, maupun tingkat pertama, beliau meminta supaya menegakkan keadilan, membela kaum lemah. Enggak ada yang lain, karena kan beda kamar," tuturnya.

Dia menyebut Presiden Prabowo menekankan kepada para hakim agar menjaga integritas dan independensi demi tegaknya hukum dan keadilan.

"Beliau (Presiden Prabowo) ingin agar institusi Mahkamah Agung sebagai satu cabang kekuasaan dalam trias politika kita, itu bisa mandiri dengan cara bagaimana mewujudkan keadilan yang memang merupakan harapan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumpulkan 150 lebih hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2) sore.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di hadapan para hakim, Presiden meminta mereka menjaga integritasnya dan menegakkan hukum dengan benar.

“Presiden minta back up untuk menegakkan hukum dengan benar,“ kata Yusril Ihza Mahendra yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri tidak hanya oleh Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya mengikuti Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 di Jakarta.

Selain Yusril, pertemuan itu dihadiri pula oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

aca juga: Presiden kepada hakim: Keadilan bukan hanya hak tapi juga tuntutan

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025