Beijing (ANTARA) - Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) Wang Yi mengatakan bahwa sangat penting untuk mengingat misi awal tata kelola HAM, yang berpusat pada manusia.

Dia menegaskan, China dengan tegas menolak berbagai tindakan yang mencampuri urusan internal negara lain dengan HAM sebagai dalih dan mengabaikan kedaulatan nasional, keamanan, dan keselamatan nyawa masyarakat.

"Keadilan dan kejujuran harus ditegakkan, dan hak atas penghidupan dan pembangunan harus diprioritaskan sebagai HAM yang mendasar," kata Wang, seraya menambahkan bahwa standar ganda atau bahkan beragam standar dalam isu-isu HAM harus dengan tegas ditolak.

"Kita harus mendorong interaksi dan pembelajaran bersama. Kita juga harus dengan tegas menolak tindakan atau retorika apa pun yang berusaha memaksakan model dan preferensi satu pihak kepada pihak lain, atau memolitisasi, mengeksploitasi, dan mempersenjatai HAM," imbuh Wang.

Wang mengatakan bahwa China bersedia bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mewujudkan dunia modern yang ditandai dengan pembangunan damai, kerja sama yang saling menguntungkan, dan kemakmuran bersama.

China berkomitmen pada masa depan dan kesejahteraan umat manusia dan semua bangsa. China akan mendorong kerja sama internasional dan pertukaran peradaban serta menjadi pembangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, sambil secara lebih aktif terlibat dalam kerja sama HAM internasional untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi HAM di seluruh dunia, imbuh Wang.

Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025

Untuk bahan makanan, saya wanti-wanti betul paling lambat tahun depan ini harus dikelola oleh pengusaha lokal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa bahan makanan di kantin rumah tahanan negara (rutan) harus dikelola oleh pengusaha lokal di daerah rutan tersebut.

"Untuk bahan makanan, saya wanti-wanti betul paling lambat tahun depan ini harus dikelola oleh pengusaha lokal," kata Agus saat ditemui usai kegiatannya di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa.

Diingatkan pula bahwa jangan sampai bahan makanan kantin dikelola oleh pengusaha yang berada di luar daerah rutan tersebut berdiri.

Misalnya, Jakarta menguasai bahan makanan yang ada di Sumatera Utara atau di Jambi atau di Kalimantan, sementara di tempat juga ada pengusaha lokal yang mampu menyediakan bahan makanan untuk warga binaan dan tahanan yang ada di pemasyarakatan.

Di sisi lain, Agus juga menekankan agar tidak terjadi perbedaan harga di dalam kantin. Selain itu, kantin dikelola oleh koperasi demi kesejahteraan pegawai pemasyarakatan.

"Kami berharap harga yang ditetapkan oleh kantin tersebut harus betul-betul turun, tidak boleh lebih mahal dari kantin yang lalu, tetapi kenyataannya masih," sambung Agus.

Dalam kunjungannya ke Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, dalam rangka mengecek perkembangan program kementerian, Menteri Imipas Agus Andrianto didampingi Wakil Menteri Imipas Silmy Karim.

Menteri Imipas beserta jajaran tampak duduk lesehan di hadapan ratusan tahanan yang hadir guna mendengarkan pendapat mereka tentang layanan di rutan. Setelah itu, Agus menyempatkan makan siang bersama dengan tahanan.

Dalam sesi bincang-bincang itu, Agus menyoroti soal tata kelola kantin. Dia lantas meminta kepada jajarannya agar harga makanan yang dijual di kantin rutan turun dari harga sebelumnya.

"Saya minta harganya harus lebih murah daripada sebelumnya," kata dia.

Agus pun meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi untuk mengecek pelayanan kantin, khususnya pada rutan.

Ia ingin memastikan pelayanan kantin di rutan berkualitas baik sekaligus harganya terjangkau.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto berbincang-bincang hingga makan siang bersama ratusan tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa siang, dalam rangka mengecek perkembangan program kementerian.

Pada kesempatan itu, Menteri Imipas beserta jajaran tampak duduk berlesehan di hadapan ratusan tahanan yang hadir, sekaligus mendengarkan pendapat mereka tentang layanan di rutan. Kegiatan lantas dilanjutkan dengan makan siang bersama.

“Agendanya sebenarnya pengin melakukan pengecekan apakah program-program yang saya canangkan bersama Pak Wamen (Wakil Menteri Imipas Silmy Karim) dalam Kementerian Imipas ini sudah berjalan apa tidak,” kata Agus ditemui usai kegiatan tersebut.

Menteri Agus mendengarkan langsung pendapat, pertanyaan, maupun masukan setidaknya dari empat orang tahanan. Mereka bercerita perihal pelayanan, masa hukuman, remisi, amnesti, hingga pengelolaan kantin.

Lebih lanjut usai mendengarkan cerita dari para tahanan, Agus menyoroti soal tata kelola kantin.

Dia meminta kepada jajarannya agar harga makanan yang dijual di kantin rutan mesti turun.

“Saya minta harganya harus lebih murah daripada yang ada sebelumnya,” kata dia.

Agus pun meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi untuk mengecek pelayanan kantin, khususnya pada rutan.

Ia ingin memastikan pelayanan kantin di rutan berkualitas baik sekaligus dapat dijangkau dengan harga murah.

Sebelum mengakhiri sesi bincang-bincang itu, Agus juga menyampaikan motivasi kepada ratusan tahanan.

Dia mengajak tahanan untuk mempelajari hikmah dari perjalanan selama menjalani pembinaan di Rutan Cipinang.

“Ambillah hikmah dari setiap perjalanan hidup kita, supaya kita menjalaninya dengan ikhlas dan muda-mudahan kita mendapat berkah dari hikmah yang kita jalani,” tutur Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bandung (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Kebonwaru Bandung, Jawa Barat mengatakan telah menerima satu orang tahanan yaitu mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna yang sebelumnya ditahan di Rutan KPK, Jakarta Timur.

Kepala Rutan Kebonwaru, Pance Daniel mengatakan pemindahan terdakwa Ema dilakukan dalam rangka menghadiri persidangan di PN Bandung atas korupsi pengadaan CCTV Bandung Smart City.

"Selanjutnya tahanan tersebut akan dilakukan penahanan sementara di Rutan Kelas I Bandung hingga proses persidangan selesai," kata Pance di Bandung, Selasa.

Pance mengatakan Ema ditahan di rutan yang sama dengan empat terdakwa lainnya yang merupakan mantan anggota DPRD Kota Bandung yakni Riantono, Achmad Nugraha, Yudi Cahyadi, hingga Ferry Cahyadi.

Dia mengatakan penahanan dilakukan berdasarkan prosedur aturan yang telah ditetapkan, salah satunya pengecekan administrasi secara menyeluruh.

Gaza (ANTARA) - Hamas pada Senin (24/2) memastikan bahwa pembebasan lebih dari 600 tahanan Palestina yang telah disepakati oleh Israel merupakan prasyarat untuk pembicaraan lebih lanjut yang bertujuan mengonsolidasikan gencatan senjata di Gaza.

Bassem Naim, seorang pejabat senior Hamas, dalam sebuah pernyataan pers mengatakan pembicaraan apa pun dengan Israel di masa mendatang hanya akan berlanjut jika Israel memenuhi syarat utama untuk membebaskan para tahanan.

"Negosiasi tidak langsung dengan Israel hanya akan terjadi jika syarat mendasar dipenuhi, yaitu pembebasan lebih dari 600 tahanan Palestina seperti yang telah disepakati," kata Naim.

Naim menegaskan para mediator, yakni Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, harus memastikan Israel mematuhi ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut, yang mencakup pembebasan tahanan Palestina.

Pernyataan ini disampaikan dua hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan lebih dari 600 tahanan Palestina, yang merupakan gelombang ketujuh dari pertukaran tahanan-sandera antara Israel dan Hamas.

Menurut kantor Netanyahu, penundaan tersebut merupakan respons atas apa yang disebutnya sebagai provokasi oleh Hamas, termasuk upacara pembebasan sandera yang memalukan, yang tidak menghormati para sandera, dan penggunaan sandera secara sinis untuk tujuan propaganda.

Kantor Netanyahu menekankan pembebasan para tahanan Palestina akan bergantung pada jaminan dari para mediator bahwa Hamas tidak akan melakukan tindakan "provokasi" serupa di masa mendatang.

Gencatan senjata, yang terjadi setelah 15 bulan konflik sengit di Gaza, disepakati oleh Hamas dan Israel pada 15 Januari dan mulai berlaku pada 19 Januari.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen pemerintah Indonesia pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari peran aktif memajukan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) secara global.

Dia menyampaikan hal itu pada Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/02), menurut keterangan pers di situs resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa.

"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yaitu menciptakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Sugiono.

Disebutkan, di tengah dinamika dunia saat ini yang diwarnai kesenjangan pembangunan, diskriminasi, dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina, Menlu RI menyampaikan pandangan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," kata Sugiono.

Dia juga menjelaskan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah rakyat, dan layanan cek kesehatan gratis.

"Indonesia menegaskan pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya demi kesejahteraan rakyatnya," kata Sugiono.

Dia menegaskan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandat melindungi HAM dan bukan menjadi alat politik dalam hubungan antarnegara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen tulus dan kemitraan setara. Tak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," kata dia.

Terkait isu Palestina, Sugiono menegaskan bahwa berdiri tegak untuk keadilan artinya menentang ketidakadilan global.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina," kata dia.

Untuk itu, kata Sugiono, Indonesia menyerukan semua pihak, khususnya mereka yang mengaku menjunjung tinggi HAM, untuk menghentikan perang genosida Israel di Palestina.

"Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," kata dia.

Sugiono juga menyatakan komitmen Indonesia untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan solusi yang nyata.

Pada forum yang sama, Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk menekankan perlunya "politik kebijaksanaan" yang berakar pada fakta, hukum, dan empati.

Dia menyerukan tindakan nyata untuk mencegah konflik dan memperjuangkan keadilan, terutama di Ukraina, Palestina, Sudan, dan Myanmar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut HAM sebagai "oksigen kemanusiaan" yang terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan penyalahgunaan teknologi.

Terkait Palestina, dia menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan solusi dua-negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil.

Pertemuan HLS digelar pada pekan pertama dalam sesi pertama sidang tahunan Dewan HAM PBB. HLS kali ini dihadiri lebih dari 128 pejabat tinggi setingkat deputi perdana menteri, menlu, dan lainnya.

Saat ini, Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya.

Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di dewan tersebut, termasuk mengenai Palestina, Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menlu tegaskan komitmen RI pada keadilan sosial, kesejahteraan

Jakarta (ANTARA) - Isu-isu terkait hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat bertemu Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk.

Keduanya bertemu di sela-sela Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2) waktu setempat.

“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Sugiono kepada Turk, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa.

Sugiono juga menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan 3 juta rumah bersubsidi.

“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata dia.

Sementara itu, Turk menyampaikan pandangannya tentang dampak dinamika saat ini terhadap agenda HAM global.

Dia mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.

Turk juga mengungkapkan harapannya agar Indonesia bisa terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Dia juga meminta negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk berperan lebih besar dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan menawarkan kesiapan untuk membantu mengatasi situasi HAM di sana.

Turk juga menyampaikan dukungan penuh terhadap peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan persoalan Rohingya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen pemerintah Indonesia pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari peran aktif memajukan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) secara global.

Dia menyampaikan hal itu pada Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/02), menurut keterangan pers di situs resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa.

"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yaitu menciptakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Sugiono.

Disebutkan, di tengah dinamika dunia saat ini yang diwarnai kesenjangan pembangunan, diskriminasi, dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina, Menlu RI menyampaikan pandangan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," kata Sugiono.

Dia juga menjelaskan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah rakyat, dan layanan cek kesehatan gratis.

"Indonesia menegaskan pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya demi kesejahteraan rakyatnya," kata Sugiono.

Dia menegaskan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandat melindungi HAM dan bukan menjadi alat politik dalam hubungan antarnegara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen tulus dan kemitraan setara. Tak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," kata dia.

Terkait isu Palestina, Sugiono menegaskan bahwa berdiri tegak untuk keadilan artinya menentang ketidakadilan global.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina," kata dia.

Untuk itu, kata Sugiono, Indonesia menyerukan semua pihak, khususnya mereka yang mengaku menjunjung tinggi HAM, untuk menghentikan perang genosida Israel di Palestina.

"Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," kata dia.

Sugiono juga menyatakan komitmen Indonesia untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan solusi yang nyata.

Pada forum yang sama, Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk menekankan perlunya "politik kebijaksanaan" yang berakar pada fakta, hukum, dan empati.

Dia menyerukan tindakan nyata untuk mencegah konflik dan memperjuangkan keadilan, terutama di Ukraina, Palestina, Sudan, dan Myanmar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut HAM sebagai "oksigen kemanusiaan" yang terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan penyalahgunaan teknologi.

Terkait Palestina, dia menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan solusi dua-negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil.

Pertemuan HLS digelar pada pekan pertama dalam sesi pertama sidang tahunan Dewan HAM PBB. HLS kali ini dihadiri lebih dari 128 pejabat tinggi setingkat deputi perdana menteri, menlu, dan lainnya.

Saat ini, Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya.

Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di dewan tersebut, termasuk mengenai Palestina, Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Pewarta: Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (24/2) menjadi sorotan, mulai dari Kejagung tetapkan 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah hingga KPK sebut dokumen ekstradisi Tannos sudah dikirim ke Singapura.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Kejagung tetapkan tujuh tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

“Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti dokumen yang telah disita secara sah, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan tujuh orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin malam.

Baca selengkapnya di sini

2. Majelis hakim tolak keberatan Zarof Ricar pada kasus suap/gratifikasi

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Hakim Ketua Rosihan Juhriah Rangkuti menyatakan keberatan Zarof, yang diungkapkan melalui tim penasihat hukumnya, tidak berdasarkan hukum.

"Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," ujar Hakim Ketua dalam sidang pembacaan putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

3. Prabowo teken Keppres Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara

Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara.

Dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Senin, Presiden juga menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Baca selengkapnya di sini

4. Polri tahan empat tersangka kasus pagar laut Tangerang

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menahan empat tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) wilayah pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.

Empat tersangka itu adalah Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa.

“Kepada empat tersangka itu kami putuskan mulai malam ini kami lakukan penahanan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK sebut dokumen ekstradisi Tannos sudah dikirim ke Singapura

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan seluruh dokumen ekstradisi untuk ekstradisi buronan kasus korupsi KTP-elektronik Paulus Tannos sudah dikirim ke Singapura.

"Seluruh dokumen untuk permintaan ekstradisi, antara lain surat permintaan dari menteri hukum, sertifikat legalisasi, identitas, resume, peraturan perundang-undangan edisi bahasa Inggris, surat dari jaksa agung, dan affidavit (surat pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah). Minggu lalu sudah dibawa ke Pemerintah Singapura," kata Setyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Mukomuko (ANTARA) - Praktisi hukum Muslim Chaniago mendukung rencana Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menerapkan retreat pejabat birokrasi dan kepala desa yang baru dilantik karena bisa membantu mereka memahami hukum serta tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Kantor Hukum MCH & Partners Kabupaten Mukomuko, Muslim Chaniago, mengatakan bahwa retreat—yang berarti pembekalan atau masa pengasingan sementara—merupakan langkah yang baik sebelum pejabat mulai menjalankan tugasnya.

"Sangat bagus jika seseorang menjalani pembekalan terlebih dahulu sebelum mulai bertugas, baik sebagai camat, kepala desa, maupun jabatan lainnya. Dengan begitu, mereka memahami tugas dan wewenangnya sebelum mulai bekerja," katanya di Mukomuko, Senin.

Muslim menekankan program ini harus dilaksanakan secara efektif agar benar-benar bermanfaat bagi pejabat dalam menangani persoalan masyarakat.

"Jika diterapkan dengan baik, retreat dapat membantu pejabat memahami tanggung jawabnya dalam melayani rakyat," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa sebaiknya pejabat yang diangkat sudah memiliki pemahaman dasar mengenai hukum serta tugas dan fungsinya sebelum mengikuti program ini.

"Program ini bagus, tetapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa pejabat yang diangkat profesional dan sudah memahami tugas serta fungsinya. Jangan sampai mengangkat pejabat yang tidak mengenal tugasnya," katanya.

Menurut dia,, jika pejabat yang diangkat tidak memahami tugas dan fungsi jabatannya sejak awal, maka program retreat kemungkinan tidak akan efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Muslim menegaskan bahwa pejabat baru harus memiliki kompetensi, integritas, kredibilitas, serta sikap antikorupsi sebelum mengikuti retreat.

"Yang paling penting adalah mengangkat pejabat yang kompeten di bidangnya, memahami tugas dan wewenangnya, serta memiliki integritas sebelum mengikuti retreat," katanya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa gubernur maupun bupati harus memastikan bahwa pejabat yang diangkat memiliki kredibilitas dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Pejabat baru juga harus pro terhadap demokrasi, karena tujuan akhirnya adalah menjalankan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel," kata dia.

ANTARA - Untuk mengimplementasikan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta mendukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Lapas Kelas III Suliki, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat menggelar penanaman padi untuk ketahanan pangan. Penanaman padi dilakukan di lahan seluas 3.600 meter persegi dan dibina langsung oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. (Melani Friati/Fahrul Marwansyah/Rinto A Navis)

Gunungkidul (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan pelatihan bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestariningsih di Gunungkidul, Senin, mengatakan bahwa pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis (hard skill) seperti memasak dan menjahit, tetapi juga soft skill yang bertujuan untuk membangun ketahanan mental dan kesiapan sosial.

"Program ini bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat mendukung kemandirian ekonomi mereka setelah bebas. Sehingga, warga binaan dapat berintegrasi kembali dengan keluarga, anak, dan masyarakat setelah menjalani masa hukuman," kata Amurwani.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Harapannya, program ini tidak hanya bermanfaat bagi warga binaan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas.

"Pemberdayaan perempuan adalah kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berdaya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ceno Herususetiokarto mengapresiasi terselenggaranya pelatihan yang diikuti oleh 50 warga binaan selama dua hari ini.

Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya membekali warga binaan dengan keterampilan wirausaha, tetapi juga memberikan pendampingan moral yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan setelah bebas.

Program ini telah berjalan sejak 2022 dan telah dilaksanakan di berbagai provinsi. Diharapkan ke depan, semakin banyak warga binaan yang mendapatkan manfaat dari pelatihan ini sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan berdaya secara ekonomi.

“Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap warga binaan mendapatkan keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk mandiri dan mengurangi risiko residivisme. Semangat inovasi dalam mengembangkan produk juga perlu terus dipupuk agar mereka siap menghadapi dunia usaha setelah bebas,” kata Ceno.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025