Langkat (ANTARA) - Bagian Hukum Pemerintah Langkat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Badan Udaha Milik Desa (Bumdes) dan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kecamatan Gebang, Wampu dan Salapian.

Kepala Bagian Hukum Sekdakab Langkat Alimat Tarigan menyampaikan hal itu, di Desa Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Rabu.

Dalam sosialisasi itu dihadirkan berbagai narasumber diantaranya anggota DPRD Langkat Sedarita Ginting, Iptu Andreas Suwito dari Polres Langkat, Elieser A Barus dari Kejaksaan Negeri Langkat dan LBH.

Terlihat antusias warga mengikuti sosialisasi ini, sehingga diharapkan nantinya akan berdampak positip bagi peningkatan pengetahuan masyarakat di berbagai desa di tiga kecamatan itu.

Sementara salah seorang peserta Kades Ponco Worno Salapian Berma menyampaikan rasa terima kasihnya atas sosialisasi ini dilakukan sehingga memberikan pencerahan kepada warga.

"Kami sangat berharap kedepannya ada sosialisasi yang seperti ini dilakukan," harapnya.

Istanbul (ANTARA) - Kelompok Palestina Hamas mengatakan delegasinya telah menyelesaikan kunjungan ke ibu kota Mesir, Kairo dan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan penundaan pembebasan tahanan Palestina yang seharusnya dibebaskan pada Sabtu lalu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

Dalam sebuah pernyataan, Selasa (25/2), Hamas mengatakan delegasinya, yang dipimpin oleh pejabat senior Khalil al-Hayya, bertemu dengan pejabat Mesir untuk membahas penerapan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan serta persiapan untuk tahap negosiasi berikutnya.

Kelompok tersebut menekankan perlunya kepatuhan penuh dan tepat terhadap semua ketentuan dalam kesepakatan.

Hamas menambahkan bahwa solusi telah dicapai untuk memastikan pembebasan tahanan Palestina akan terjadi secara bersamaan dengan penyerahan jenazah warga Israel, sebagaimana yang telah disepakati dalam tahap pertama kesepakatan, bersama dengan tambahan tahanan perempuan dan anak-anak Palestina.

Sementara itu, seorang pejabat Israel mengonfirmasi pada Selasa malam waktu setempat bahwa kesepakatan untuk menyelesaikan keterlambatan dalam pembebasan tahanan Palestina telah dicapai bersama Hamas.

"Mediasi Mesir telah berhasil… Sebuah kesepakatan telah dicapai untuk menyelesaikan masalah penundaan pembebasan tahanan Palestina," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada Channel 13 Israel.

"Jika tidak ada perubahan mendadak, jenazah empat sandera Israel akan dikembalikan pada Rabu malam tanpa upacara resmi, dan tahanan Palestina akan dibebaskan secara bertahap dari penjara-penjara Israel," tambah pejabat tersebut.

Tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata di Gaza dimulai pada 19 Januari, mencakup tiga tahap yang masing-masing berlangsung selama 42 hari. Negosiasi untuk tahap berikutnya harus dilakukan sebelum tahap yang sedang berlangsung selesai.

Sebagai bagian dari tahap ini yang mencakup pembebasan 33 sandera Israel—baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal—faksi perlawanan Palestina telah membebaskan 25 sandera hidup dan empat yang telah meninggal dalam tujuh tahap terpisah.

Israel telah menunda pembebasan sekitar 620 tahanan Palestina, meskipun Hamas telah memenuhi komitmennya berdasarkan kesepakatan tersebut.

Pada Sabtu (22/2), Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu, setelah berdiskusi dengan beberapa menteri, memutuskan untuk tidak membebaskan tahanan Palestina, yang bertentangan dengan rekomendasi pejabat keamanan Israel.

Kantor Netanyahu mengklaim keputusan tersebut merupakan tanggapan terhadap pelanggaran yang dilakukan Hamas, dengan mengutip adanya upacara untuk enam tahanan yang dibebaskan pada Sabtu lalu. Hamas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai dalih untuk menghindari kewajiban Israel dalam perjanjian.

Sumber : Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

… saya melihat sejenak di beberapa tempat, cara menegurnya, menyapanya, dokter maupun perawat ini sangat baik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto menjajal layanan cek kesehatan gratis (CKG) di Puskesmas Menteng, Jakarta, Rabu, yang juga bertepatan dengan hari lahirnya pada 26 Februari.

Putranto, yang didampingi oleh Wakil KSP Muhammad Qodari dan Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar, mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit di Puskesmas Menteng.

“Kebetulan hari ini hari bahagia saya sehingga saya coba mengikuti prosedurnya bahwa dibutuhkan waktu secara konsisten 45 menit karena screening-nya (pemeriksaan) rinci dan menanya-nya detail,” kata Putranto saat ditemui di Puskesmas Menteng, Jakarta, Rabu.

Kepala Staf Kepresidenan menilai dokter yang mengecek kesehatannya betul-betul menggali kondisi tubuhnya. Putranto mengawali pemeriksaan dengan sesi konsultasi, kemudian pemeriksaan fisik umum di antaranya cek tekanan darah, cek darah, dan pemeriksaan kesehatan mulut dan gigi.

“Tadi, misalnya ditanya semua keluhan dan sebagainya. Kalau enggak ada ya bilang enggak ada. Terus bagaimana masalah situasi suasana hati, ini sangat penting. Ini memberikan jaminan bahwa semakin kita bahagia itu semakin sehat,” kata Putranto.

Selepas menjalani serangkaian pemeriksaan, Putranto yang pada hari ini menjadi pasien cek kesehatan gratis lanjut menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat dalam tubuh.

Di Puskesmas Menteng hari ini, KSP A. M. Putranto merupakan pasien ke-14 yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Dia menerima informasi Puskesmas Menteng melayani rata-rata sebanyak 14–15 pasien per hari untuk cek kesehatan gratis.

Di luar cek kesehatan gratis, Puskesmas Menteng rata-rata melayani 300–400 pasien per harinya dengan berbagai macam keluhan.

Dalam kesempatan yang sama, Putranto pun memuji pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Menteng. Putranto berharap layanan baik yang dia terima hari ini juga diterima oleh masyarakat lainnya yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng dan puskesmas-puskesmas lainnya.

“Harapan saya, pelayanan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk seluruh perawat, dokter, maupun petugas di Puskesmas ini berjalan dengan nyaman, dan yang terpenting menerima kita dengan baik,” kata Kepala Staf Kepresidenan.

Putranto pada sela-sela pemeriksaannya juga sempat mengamati pelayanan cek kesehatan gratis yang diberikan oleh Puskesmas kepada pasien lain. Dia menilai seluruh dokter, perawat, dan petugas Puskesmas memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

“Saya perhatikan walaupun bukan saya pasiennya, tetapi saya melihat sejenak di beberapa tempat, cara menegurnya, menyapanya, dokter maupun perawat ini sangat baik. Jadi, membuat kita duduk nyaman dengan mereka. Nah, ini penting. Jadi, unsur pelayanan itu menjadi utama, karena kita melayani masyarakat,” kata A. M. Putranto.

Cek kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia tepat saat mereka berulang tahun. Layanan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam periode 30 hari setelah tanggal ulang tahun.

Beberapa persyaratan yang perlu dibawa saat datang ke puskesmas untuk mendapatkan layanan cek kesehatan gratis mencakup KTP, atau kartu identitas anak (KIA), atau kartu keluarga (KK). Masyarakat yang ingin menikmati layanan itu dapat datang langsung ke puskesmas terdekat sesuai alamat KTP-nya, atau mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, atau menghubungi nomor WhatsApp 081110500567 yang nantinya akan diarahkan lebih lanjut oleh operator.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

… saya melihat sejenak di beberapa tempat, cara menegurnya, menyapanya, dokter maupun perawat ini sangat baik

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto menjajal layanan cek kesehatan gratis (CKG) di Puskesmas Menteng, Jakarta, Rabu, yang juga bertepatan dengan hari lahirnya pada 26 Februari.

Putranto, yang didampingi oleh Wakil KSP Muhammad Qodari dan Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar, mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit di Puskesmas Menteng.

“Kebetulan hari ini hari bahagia saya sehingga saya coba mengikuti prosedurnya bahwa dibutuhkan waktu secara konsisten 45 menit karena screening-nya (pemeriksaan) rinci dan menanya-nya detail,” kata Putranto saat ditemui di Puskesmas Menteng, Jakarta, Rabu.

Kepala Staf Kepresidenan menilai dokter yang mengecek kesehatannya betul-betul menggali kondisi tubuhnya. Putranto mengawali pemeriksaan dengan sesi konsultasi, kemudian pemeriksaan fisik umum di antaranya cek tekanan darah, cek darah, dan pemeriksaan kesehatan mulut dan gigi.

“Tadi, misalnya ditanya semua keluhan dan sebagainya. Kalau enggak ada ya bilang enggak ada. Terus bagaimana masalah situasi suasana hati, ini sangat penting. Ini memberikan jaminan bahwa semakin kita bahagia itu semakin sehat,” kata Putranto.

Selepas menjalani serangkaian pemeriksaan, Putranto yang pada hari ini menjadi pasien cek kesehatan gratis lanjut menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat dalam tubuh.

Di Puskesmas Menteng hari ini, KSP A. M. Putranto merupakan pasien ke-14 yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Dia menerima informasi Puskesmas Menteng melayani rata-rata sebanyak 14–15 pasien per hari untuk cek kesehatan gratis.

Di luar cek kesehatan gratis, Puskesmas Menteng rata-rata melayani 300–400 pasien per harinya dengan berbagai macam keluhan.

Dalam kesempatan yang sama, Putranto pun memuji pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Menteng. Putranto berharap layanan baik yang dia terima hari ini juga diterima oleh masyarakat lainnya yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di Puskesmas Menteng dan puskesmas-puskesmas lainnya.

“Harapan saya, pelayanan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk seluruh perawat, dokter, maupun petugas di Puskesmas ini berjalan dengan nyaman, dan yang terpenting menerima kita dengan baik,” kata Kepala Staf Kepresidenan.

Putranto pada sela-sela pemeriksaannya juga sempat mengamati pelayanan cek kesehatan gratis yang diberikan oleh Puskesmas kepada pasien lain. Dia menilai seluruh dokter, perawat, dan petugas Puskesmas memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

“Saya perhatikan walaupun bukan saya pasiennya, tetapi saya melihat sejenak di beberapa tempat, cara menegurnya, menyapanya, dokter maupun perawat ini sangat baik. Jadi, membuat kita duduk nyaman dengan mereka. Nah, ini penting. Jadi, unsur pelayanan itu menjadi utama, karena kita melayani masyarakat,” kata A. M. Putranto.

Cek kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia tepat saat mereka berulang tahun. Layanan itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam periode 30 hari setelah tanggal ulang tahun.

Beberapa persyaratan yang perlu dibawa saat datang ke puskesmas untuk mendapatkan layanan cek kesehatan gratis mencakup KTP, atau kartu identitas anak (KIA), atau kartu keluarga (KK). Masyarakat yang ingin menikmati layanan itu dapat datang langsung ke puskesmas terdekat sesuai alamat KTP-nya, atau mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, atau menghubungi nomor WhatsApp 081110500567 yang nantinya akan diarahkan lebih lanjut oleh operator.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi semakin cepat dan mudah dengan layanan e-harmonisasi yang diluncurkan pada Selasa (25/2).

"Dengan jumlah 55 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota, Indonesia tentu membutuhkan harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangannya untuk mewujudkan kepastian hukum," ujar Supratman dalam peluncuran, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Aplikasi e-harmonisasi dapat memudahkan kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk mengajukan, meninjau, serta melakukan penyelarasan terhadap rancangan peraturan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan atas rancangan regulasi.

Layanan e-Harmonisasi dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui https://djpp.kemenkum.go.id.

Peluncuran e-harmonisasi dibarengi dengan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi panduan sekaligus memberi jalan keluar saat instansi pemerintah menemui kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peluncuran buku tanya jawab merupakan hasil kerja sama kedua kalinya antara pemerintah Indonesia dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) yang sama-sama memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai penyusunan peraturan perundang-undangan menjadi semakin cepat dan mudah dengan layanan e-Harmonisasi yang diluncurkan pada Selasa (25/2).

Menurutnya, kehadiran layanan baru tersebut sangat penting karena pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam tata pemerintahan suatu negara.

"Dengan jumlah 55 kementerian/lembaga (k/l), 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota, Indonesia tentu membutuhkan harmonisasi dalam pembentukan perundang-undangannya untuk mewujudkan kepastian hukum," ujar Supratman dalam peluncuran, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, kata dia, aplikasi e-Harmonisasi dapat memudahkan k/l dan pemerintah daerah untuk mengajukan, meninjau, serta melakukan penyelarasan terhadap rancangan peraturan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, aplikasi e-Harmonisasi juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberi masukan atau tanggapan atas rancangan regulasi.

Adapun layanan e-Harmonisasi dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) https://djpp.kemenkum.go.id. Begitu pula dengan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan yang juga diluncurkan bersamaan e-Harmonisasi.

Supratman menyebutkan buku tanya jawab seputar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi panduan sekaligus memberi jalan keluar saat instansi pemerintah menemui kendala dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peluncuran buku tanya jawab merupakan hasil kerja sama kedua kalinya antara pemerintah Indonesia dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) yang sama-sama memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Ini merupakan komitmen bahwa Indonesia sangat terbuka dan Kemenkum berperan sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk membangun kepastian hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menkum mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang bercita-cita untuk dapat menjadi anggota dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (The Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).

Oleh karena itu, sambung dia, dibutuhkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Ia juga menyampaikan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam memberikan layanan hukum.

Akuntabilitas, kata Supratman, menjadi poin yang harus diperhatikan apabila ingin menciptakan kepastian hukum di Indonesia yang berdampak dalam peningkatan investasi. Salah satu upaya peningkatan akuntabilitas, yakni dengan menghadirkan pelayanan digital di bidang hukum.

Dia berpendapat Indonesia dapat lebih terbuka dan akuntabel dalam segala bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta iklim investasi yang dibutuhkan oleh negara-negara yang akan berinvestasi di Indonesia.

“Akuntabilitas hanya dapat diperoleh jika seluruh layanan kita lakukan dalam bentuk digital sehingga kepastian hukumnya jauh lebih mudah. Transformasi digital menjadi sangat penting,” kata Menkum menambahkan.

Pada kegiatan peluncuran, Ditjen PP Kemenkum juga melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan satu lembaga dan lima universitas di bidang pengembangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lembaga tersebut meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lima universitas dimaksud, yakni Universitas Khairun Maluku Utara, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, Universitas Galuh Ciamis, Universitas Yarsi, dan Universitas Jember.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Padang (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI akan memprioritaskan penanganan sejumlah kasus dalam menyikapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

"Tentunya Komnas HAM akan melakukan penanganan prioritas terutama kasus-kasus yang berdampak pada hak hidup, dan kasus-kasus yang menjadi atensi publik," kata Komisioner Komnas HAM RI Anis Hidayah di Padang, Rabu.

Anis mencontohkan salah satu kasus yang akan menjadi prioritas lembaga HAM itu ialah kasus pagar laut yang terjadi di Tangerang, Provinsi Banten.

Ia tidak menampik pemangkasan anggaran pada Komnas HAM yang tergolong besar akan mempengaruhi atau berdampak langsung kepada mandat-mandat yang berkaitan dengan Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang tentang Pengadilan HAM.

"Jadi, kasus-kasus yang masuk ke Komnas HAM, kami tidak bisa langsung melakukan pemantauan ke lapangan sebagaimana yang dilakukan sebelum efisiensi," ujar dia.

Meskipun demikian, Komnas HAM memastikan akan tetap berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas penegakan, perlindungan dan pemajuan HAM di tanah air.

Salah satu cara yang akan dilakukan Komnas HAM ialah penerapan mekanisme hybrid. Artinya, lembaga itu akan memaksimalkan kemajuan teknologi seperti pertemuan Zoom untuk menangani atau menindaklanjuti beberapa kasus yang tidak terlalu besar.

"Jadi, untuk kasus tertentu ya kami akan daring untuk memanggil pihak terkait," ujarnya.

Pada kesempatan itu, komisioner kelahiran 7 November 1976 tersebut mengatakan Komnas HAM juga tidak dibenarkan mendapat dukungan dana di luar anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk mendukung penegakan, perlindungan dan pemajuan HAM.

"Sesuai mandatnya kami tidak dibenarkan menggunakan anggaran di luar APBN. Ini ditujukan untuk menjaga independensi Komnas HAM," kata dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Rabu

Japto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu pagi pukul 09.26 WIB dengan didampingi oleh empat orang penasihat hukumnya.

Setibanya di Gedung Merah Putih KPK Japto tidak banyak berkomentar soal pemeriksaannya dan langsung masuk ke Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan bahwa penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Japto Soerjosoemarno sebagai saksi penyidikan perkara dugaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rita Widyasari (RW).

"Kalau tidak salah memang terjadwalnya begitu. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir atau tidak," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang rupiah dan mata uang asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Padang (ANTARA) - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Anis Hidayah mengatakan kasus Band Sukatani lewat lagu berjudul "Bayar Bayar Bayar" harus menjadi pelajaran bagi semua institusi agar tidak alergi terhadap kritik yang disuarakan masyarakat.

"Dari awal Komnas HAM sudah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi itu merupakan fundamental rights. Jadi, ini hak konstitusi setiap warga negara untuk dilindungi, dihormati dan dipenuhi," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Padang, Sumatera Barat, Rabu.

Menurut Anis, apabila ada kelompok atau individu yang menciptakan sebuah karya dalam bentuk apapun termasuk lagu dan sebagainya, maka seharusnya itu menjadi bagian dari hak fundamental yang harus dihormati bersama.

"Apakah karya itu sifatnya kritik kepada pemerintah, kebijakan atau institusi negara maka itu harus dihormati karena bagian dari hak asasi manusia," ujar peraih Yap Thian Hien Award 2014 tersebut.

Seharusnya, kata dia, pihak yang dikritisi dalam hal ini kepolisian tidak mesti reaktif apalagi represif. Justru kritikan itu harus dijawab polisi dengan cara menunjukkan kinerja yang baik sehingga mengembalikan kepercayaan publik serta muruah institusi.

"Jadi, karena ini fundamental rights maka kewajiban negara itu ada tiga yakni menghormati, melindungi dan memenuhi," jelas dia.

Anis juga menyayangkan kasus yang bersinggungan dengan kebebasan berekspresi masih saja terus terjadi. Sebelum kasus Band Sukatani muncul ke publik, hal serupa juga menimpa seniman Yos Suprapto yang batal menampilkan karyanya di Galeri Nasional Indonesia pada Desember 2024.

Anis yang juga aktif pada isu-isu migran dan buruh tersebut meminta agar pemerintah, pejabat atau pemangku kepentingan agar tidak antikritik, serta tidak memaknai kritik sebagai suatu ketidakcintaan warga kepada Indonesia.

"Justru mereka yang mengkritik itu menunjukkan kecintaan kepada negeri ini," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Bengkulu (Unib) Mas Agus Firmansyah menyebutkan, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang resmi mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi dari pencalonan Bupati Bengkulu Selatan memberikan kepastian hukum terkait aturan pencalonan kepala daerah.

"Keputusan ini menutup celah interpretasi mengenai status pelaksana tugas (Plt) dalam hitungan periode jabatan. Dengan adanya putusan ini, tidak ada lagi perbedaan tafsir yang bisa dimanfaatkan untuk memperpanjang masa jabatan seorang kepala daerah," ujar dia di Kota Bengkulu, Rabu.

Sebab, MK secara resmi mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi dari pencalonan Bupati Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada pada 2024.

Menurut putusan tersebut, masa jabatan sebagai Plt kepala daerah tetap dihitung sebagai satu periode penuh, untuk itu, Gusnan yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Bupati sebelum akhirnya menjadi bupati definitif, dianggap telah menjalani dua periode jabatan dan tidak dapat mencalonkan diri kembali.

Lanjut Agus, dengan adanya keputusan MK tersebut menjadi koreksi terhadap sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan yang sebelumnya tetap meloloskan pencalonan Gusnan Mulyadi menjadi calon bupati.

"KPU Bengkulu Selatan berpendapat bahwa jabatan Plt tidak termasuk dalam hitungan periode, sehingga memberikan peluang bagi Gusnan untuk maju kembali. Namun, MK mengoreksi pandangan tersebut dan menegaskan bahwa Plt tetap dihitung sebagai satu periode," katanya.

Dengan adanya putusan tersebut, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan harus melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam waktu dua bulan ke depan.

Ia menerangkan, pelaksanaan PSU tersebut bukan hanya tantangan teknis bagi penyelenggara pemilihan umum (pemilu) seperti KPU ataupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tetapi juga dapat mengubah peta politik di Kabupaten Bengkulu Selatan.

"PSU akan menjadi ajang pertarungan baru bagi kandidat lain. Partai pengusung Gusnan harus segera menentukan strategi, apakah tetap mengusung calon wakil bupati yang sebelumnya berpasangan dengan Gusnan atau mencari figur baru yang lebih kompetitif," jelas Agus.

Hal tersebut dilakukan sebab, para pemilih akan mempertimbangkan kembali pilihannya, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tokoh-tokoh baru yang muncul dan menarik simpati masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Oleh karena itu, Agus memprediksi pada pelaksanaan PSU tersebut akan menjadi momentum penting bagi semua pihak yang berkepentingan dalam Pilkada 2024.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Rabu

Japto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu pagi pukul 09.26 WIB dengan didampingi oleh empat orang penasihat hukumnya.

Setibanya di Gedung Merah Putih KPK Japto tidak banyak berkomentar soal pemeriksaannya dan langsung masuk ke Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya KPK juga menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang rupiah dan mata uang asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua Umum PP Japto Soerjosoemarno penuhi panggilan KPK

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Rabu

Japto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu pagi pukul 09.26 WIB dengan didampingi oleh empat orang penasihat hukumnya.

Setibanya di Gedung Merah Putih KPK Japto tidak banyak berkomentar soal pemeriksaannya dan langsung masuk ke Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan bahwa penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Japto Soerjosoemarno sebagai saksi penyidikan perkara dugaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Rita Widyasari (RW).

"Kalau tidak salah memang terjadwalnya begitu. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir atau tidak," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang rupiah dan mata uang asing senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.