Meksiko City (ANTARA) - Penggunaan pangkalan angkatan laut Teluk Guantanamo oleh Amerika Serikat di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal untuk menahan migran yang dideportasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kata Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla.

"Seruan pemerintah AS untuk mengubah pangkalan angkatan laut Guantanamo menjadi 'garis depan perang migrasi' membuktikan penggunaan wilayah yang diduduki secara ilegal, yang bukan milik mereka, untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan & memaksakan standar ganda mereka saat menangani masalah ini," kata Parrilla, Jumat (28/2).

Perang melawan migran yang dilancarkan oleh AS di dalam negeri tidak mengatasi penyebab fenomena tersebut, yang terkait dengan "eksploitasi imperialis selama berabad-abad, penjarahan rakyat kita, dan tindakan pencekikan ekonomi untuk menggulingkan pemerintah yang sah," kata Parrilla menambahkan.

Sebelumnya pada akhir Januari, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mendirikan fasilitas berkapasitas 30.000 orang di Teluk Guantanamo untuk menyediakan "ruang penahanan tambahan bagi para warga asing yang terlibat kejahatan berprioritas tinggi yang berada secara ilegal di Amerika Serikat."

Sumber: RIA Novosti

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan hingga Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar membekuk tiga orang warga negara asing (WNA).

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

MA perberat vonis eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan jadi 13 tahun

Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari 9 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara.

Selain bui, MA juga menghukum Karen untuk membayar denda sebesar Rp650 juta subsider 6 bulan kurungan. Denda tersebut lebih besar dari putusan pengadilan sebelumnya, yakni Rp500 juta subsider 3 bulan.

“Pidana penjara 13 tahun, denda Rp650 juta subsider enam bulan kurungan,” demikian petikan amar putusan tingkat kasasi Nomor 1076 K/PID.SUS/2025 yang dikutip dari laman resmi MA RI di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini:

Warga Tangerang gugat pemerintah dalam hak lindung terkait pagar laut

Warga masyarakat Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Anti Kedzoliman (Amak), menyampaikan gugatan kepada pemerintah atas kelalaian dan pengabaian dalam melindungi hak warga negara terkait kasus pagar laut.

"Sehubungan dengan perkembangan kasus pagar laut yang saat ini Bareskrim telah menetapkan Arsin cs sebagai tersangka, yang kami nilai sudah on the track," kata Kuasa Hukum 'Amak' Henri Kusuma di Tangerang, Jumat.

Sambil menanti perkembangan berikutnya dari penyelidik Bareskrim, maka saatnya pihaknya berupaya memenuhi pembelaan hak warga dengan menggugat pemerintah pusat, daerah hingga swasta melalui Citizen Lawsuit atau gugatan warga negara.

Baca selengkapnya di sini.

Kapolri: Bulan Ramadhan jadi momentum berlomba dalam kebaikan

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa bulan suci Ramadhan menjadi momentum bagi umat Muslim untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

"Saat mentari terbit di ufuk timur, niatkanlah setiap embusan napas untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Menebarkan kebaikan. Berbuat penuh manfaat untuk mendapatkan rida-Nya," ucapnya dalam video yang diterima di Jakarta, Jumat.

Momentum bulan Ramadhan ini, kata Sigit, juga menjadi momen untuk merekatkan persaudaraan dengan sesama.

Baca selengkapnya di sini.

Mahasiswi korban pelecehan oknum pegawai PN tempuh jalur hukum

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra (UNP) berinisial VM yang diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum pegawai honorer Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi menempuh jalur hukum.

"Meskipun terduga pelaku sudah minta maaf dan saya memaafkannya, tetapi jalur hukum tetap dilakukan dengan melaporkan oknum pegawai PN Sukabumi ke polisi sebagai konsekuensi atas perbuatannya," kata VM di Sukabumi, Kamis.

Menurut VM, dirinya magang di PN Sukabumi sejak 5 Februari 2025 dan mengalami pelecehan seksual pada 20 Februari di saat dirinya menjalani pengobatan ruang kesehatan PN Sukabumi akibat tidak sadarkan diri atau pingsan di depan ruang sidang.

Baca selengkapnya di sini.

Melanggar izin tinggal tiga WNA dibekuk tim Imigrasi Makassar

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar membekuk tiga orang warga negara asing (WNA), yakni dua WNA asal Jepang berinisial SO dan KK serta satu WNA asal Malaysia berinisial MS terkait pelanggaran administrasi keimigrasian, khususnya izin tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Ada dua warga Jepang, mereka seharusnya memenuhi kriteria tertentu agar mendapatkan izin tinggal dengan status investor," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan Friece Sumolang saat ekspose, di Makassar, Jumat.

Menurut dia, keduanya berdalih mendapatkan izin tinggal sebagai investor, namun saat dibuktikan apakah benar mereka menjalankan kegiatan investasi di Indonesia, dokumen dan persyaratannya tidak dapat ditunjukkan.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Bulan suci Ramadan telah tiba, bulan yang selalu dinanti oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bulan yang penuh rahmat ini selalu dinanti karena menjadi momen untuk meningkatkan ibadah, memperkuat keimanan, serta memperbanyak amal kebaikan.

Dalam menjalankan ibadah puasa salah satu amalan yang dianjurkan dalam puasa adalah makan sahur, yang sering dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah ini. Sahur memiliki banyak manfaat, baik secara fisik maupun spiritual. Namun, bagaimana jika seseorang melewatkan sahur? Apakah puasanya tetap sah?

Hukum puasa tanpa sahur

Banyak orang terpaksa berpuasa tanpa sahur karena berbagai alasan, seperti kesiangan, kesibukan, atau karena merasa cukup kuat menahan lapar hingga waktu berbuka.

Islam sendiri tidak mewajibkan sahur, tetapi sangat menganjurkannya karena mengandung keberkahan dan manfaat yang besar bagi tubuh. Meskipun tidak berpengaruh terhadap keabsahan puasa, Rasulullah menganggap penting makan sahur dan memerintahkannya.

Namun perintah makan sahur ini tidak sampai derajat wajib. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis:

"Makan sahurlah kalian, karena di dalamnya terdapat keberkahan." (HR. Bukhari & Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun sahur tidak menjadi syarat wajib, ia tetap dianjurkan sebagai bentuk persiapan fisik dan spiritual untuk menjalani puasa dengan lebih baik.

Dengan demikian melewatkan sahur tidak membatalkan puasa, tetapi seseorang akan kehilangan keutamaan dan berkah dari sunnah tersebut. Oleh karena itu, jika memungkinkan, sebaiknya tetap menjalankan sahur meskipun dengan makanan atau minuman sederhana. Namun, jika sahur terlewat, puasa tetap sah dan dapat dilanjutkan tanpa ragu.

Manfaat sahur dalam Islam

Sahur bukan sekadar makan sebelum subuh, tetapi juga memiliki banyak keutamaan. Selain memberikan energi untuk menjalani aktivitas harian, sahur juga menjadi waktu yang penuh berkah. Para ulama menyebutkan bahwa sahur dapat memperkuat tubuh, membantu menjaga kesehatan selama berpuasa, serta memberikan kesempatan untuk berdoa dan beristighfar di sepertiga malam terakhir.

Rasulullah menganjurkan waktu sahur dimulai dari pertengahan malam hingga menjelang fajar. Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, namun sebaiknya tidak terlalu mendekati waktu subuh agar tidak menimbulkan keraguan apakah waktunya masih tersisa atau telah berakhir. Rasulullah bersabda:

"Umatku akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur." (HR. Ahmad)

Wallahu a'lam.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Makassar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar membekuk tiga orang warga negara asing (WNA), yakni dua WNA asal Jepang berinisial SO dan KK serta satu WNA asal Malaysia berinisial MS terkait pelanggaran administrasi keimigrasian, khususnya izin tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Ada dua warga Jepang, mereka seharusnya memenuhi kriteria tertentu agar mendapatkan izin tinggal dengan status investor," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan Friece Sumolang saat ekspose, di Makassar, Jumat.

Menurut dia, keduanya berdalih mendapatkan izin tinggal sebagai investor, namun saat dibuktikan apakah benar mereka menjalankan kegiatan investasi di Indonesia, dokumen dan persyaratannya tidak dapat ditunjukkan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar Abdi Widodo Subagio pada kesempatan itu menambahkan tiga WNA ini ditangkap karena tidak memiliki dokumen resmi izin tinggal. Usai ditangkap maka rencana mereka segera dideportasi ke negara asalnya.

Abdi mengatakan kedua warga negara Jepang itu terbukti melanggar Pasal 123, huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal tersebut berkaitan keterangan tidak benar dalam memperoleh izin tinggal di Indonesia.

Keterangan yang tidak benar dimaksud adalah mengklaim memiliki saham sebanyak Rp10 miliar, namun faktanya tidak dapat dibuktikan termasuk tidak mengetahui keberadaan perusahaannya. Sedangkan perusahaan yang diklaim itu berada di Bali.

Selanjutnya, untuk WNA asal Malaysia dikenakan pelanggaran Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bersangkutan tidak memiliki dokumen resmi izin tinggal.

"Dia (MS) tidak memiliki dokumen keimigrasian yang valid selama berada di Indonesia. Dia sudah tinggal di Indonesia sejak 2019," ungkap mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok ini.

Menurut dia, ketiga WNA yang telah ditangkap tim Imigrasi tersebut maka dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan segera dideportasi ke negara asalnya serta dilanjutkan dengan penangkalan.

aca juga: BP2MI fasilitasi pemulangan nelayan asal Selayar dari Australia

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut kecaman sejumlah negara dan lembaga internasional soal pemulangan 40 orang etnis Uighur dari Thailand hanya mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.

"China dengan tegas menentang apa yang disebut 'masalah terkait Xinjiang' hanya demi mencampuri urusan dalam negeri China dan mengganggu kerja sama penegakan hukum yang biasa dilakukan antara China dan negara-negara terkait dengan dalih hak asasi manusia," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers pada Jumat (28/2).

Pada Kamis (27/2), sebanyak 40 orang etnis Uighur di Thailand dipulangkan ke China. Mereka sudah berada di pusat penahanan di Bangkok, Thailand sejak 2014 karena melintasi perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di negara Gajah Putih itu.

Otoritas Thailand mengatakan pemerintah China menulis surat yang menyatakan berjanji akan menjaga dan menjamin akomodasi dan keselamatan ke-40 orang etnis Uighur tersebut.

"Pemulangan dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand serta hukum internasional dan praktik umum. China menjunjung tinggi supremasi hukum dan memiliki hukum dan peraturan yang berkembang dengan baik serta mekanisme kerja dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di peradilan," tambah Lin Jian.

Warga China dari semua kelompok etnis termasuk Uyghur di Xinjiang, ungkap Lin Jian, sepenuhnya menikmati hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam tindakan pemulangan tersebut.

Rubio memperingatkan kelompok yang dideportasi itu berisiko mengalami pelanggaran HAM yang serius karena mereka tidak memiliki hak menjalani proses hukum dan warga Uighur dapat menghadapi penganiayaan, kerja paksa dan penyiksaan.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan bahwa Inggris "sangat tidak setuju" dengan keputusan Thailand serta mendesak Thailand untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya dalam menangani pencari suaka Uighur.

Uni Eropa turut mengecam, menyatakan bahwa mereka "sangat menyesalkan" keputusan Thailand, menyebutnya sebagai "pelanggaran" hukum internasional.

Uni Eropa juga mendesak China untuk menghormati hak asasi manusia kelompok etnis Uighur tersebut dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum nasional dan internasional.

Sementara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk mengatakan pemulangan paksa orang-orang Uighur tersebut menyebabkan mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau kerugian lain.

Volker mendesak pemerintah Thailand untuk menghentikan deportasi lebih lanjut dan memastikan perlindungan bagi warga Uighur yang tersisa dalam tahanan.

"Beberapa negara dan organisasi internasional, dengan mengabaikan fakta sebenarnya, telah membuat tuduhan yang tidak berdasar terhadap kerja sama penegakan hukum yang normal antara China dan Thailand dalam memerangi penyelundupan dan kegiatan ilegal dan kriminal lintas batas lainnya, bahkan membuat narasi palsu terkait Xinjiang dan mempolitisasi masalah ini," tegas Lin Jian.

Migrasi ilegal dan penyelundupan diakui oleh semua pihak sebagai kejahatan, kata Lin Jian, dan menambahkan hal itu mengganggu tatanan lintas batas secara serius.

"China akan terus memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional dengan negara-negara terkait untuk bersama-sama mengatasi penyelundupan dan kejahatan lintas batas lainnya," kata Lin Jian.

"China juga menjamin arus warga negara China maupun warga negara asing secara aman dan tertib sesuai dengan hukum, serta melindungi hak dan kepentingan yang sah dari para wisatawan," ungkap Lin Jian.

Ia pun kembali menegaskan ada negara-negara tertentu dan politisi secara individu telah mengarang dan menyebarkan kebohongan untuk mengacaukan Xinjiang.

"Mengenai pernyataan politisi AS, izinkan saya menunjukkan bahwa tuduhan tersebut, termasuk apa yang disebut genosida, adalah kebohongan besar abad ini," kata Lin Jian.

"Xinjiang menikmati pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, keharmonisan di antara semua kelompok etnis dan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang di sana," jelas Lin Jian lagi.

Jubir Kemlu itu menyebut China dengan tegas menentang campur tangan dalam urusan domestik China dengan dalih HAM dan mengganggu kerja sama penegakan hukum normal antarnegara karena masalah terkait Xinjiang.

Ke-40 orang etnis Uighur itu disebut sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, yang terdiri dari sekitar 350 orang, yang diamankan di Thailand pada 2014, setelah melintas perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.

Lima tahanan Uighur juga dilaporkan meninggal dalam penahanan di Thailand dalam 11 tahun terakhir, dua di antaranya adalah bayi yang baru lahir dan anak berusia 3 tahun karena kondisi penahanan yang tidak memadai.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan bahwa pengungkapan berbagai kasus korupsi serta penegakan supremasi hukum akan berdampak positif terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Jika ini diterapkan secara konsisten, perekonomian Indonesia bisa membaik," katanya dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat,

Pernyataan tersebut disampaikan BHS terkait langkah para penegak hukum yang didukung penuh pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi besar di PT Pertamina pada periode 2018 hingga 2023 dengan kerugian negara bernilai fantastis.

"Pemerintah saat ini berani mengungkap korupsi dalam jumlah besar. Jangan sampai kasus seperti ini terulang di pemerintahan sekarang, karena anggaran seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar legislator dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo ini.

Dalam kesempatan tersebut, selain menyatakan bahwa penegakan hukum memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dalam negeri, ia juga menyoroti pentingnya sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam mendorong perekonomian nasional.

Ia menjelaskan bahwa sektor industri menyumbang sekitar 22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sementara sektor pariwisata berkontribusi sekitar enam persen terhadap pendapatan negara.

Menurutnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja, yang mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, senada dengan BHS, ahli kebijakan publik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Basa Alim Tualeka, menilai bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan pengembangan investasi dalam negeri.

Menurutnya, setelah pelantikan Presiden Prabowo, Menteri Sekretaris Negara telah menegaskan adanya kebocoran anggaran negara.

"Bagaimana mengatasi masalah ini? Jawabannya adalah dengan memperkuat penegakan hukum," ujarnya.

Ia berharap pemerintahan saat ini dapat secara konsisten menerapkan kebijakan antikorupsi demi memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

ANTARA - Lebih dari 600 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel pada Kamis (27/2). Hamas menggambarkan pembebasan ini sebagai yang terbesar sejauh ini berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. (XINHUA/Ludmila Yusufin Diah Nastiti/Sandy Arizona/Rijalul Vikry)

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia Supratman Andi Agtas menyebutkan bulan suci ramadhan merupakan kesempatan bagi seluruh umat muslim berkontemplasi atau merenung dan berpikir dengan sepenuh perhatian dan melakukan refleksi diri.

"Setelah 11 bulan kita melakukan aktivitas, Allah SWT memberikan kita kesempatan sebulan penuh untuk mendekatkan diri kita kepada sang pencipta", ujar Supratman di Graha Pengayoman Jakarta pada Kamis (27/02/2025).

Supratman menyampaikan, hal yang paling penting bukan hanya sekedar soal berpuasa, tetapi ini merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT.

"Saat ini lagi trend yang namanya intermitten fasting, itu membuktikan bahwa puasa dalam apapun bentuknya akan membuat tubuh kita menjadi sehat, tapi bagi kita umat Islam, (puasa) tidak hanya sekedar menyehatkan tubuh kita, tapi ini adalah bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT," tuturnya.

Lebih lanjut Supratman mengatakan, bahwa puasa juga memiliki pesan-pesan religius, seperti untuk melawan hawa nafsu kita sebagai manusia.

"Sebagai manusia kita diciptakan dari dua sisi mata uang yang berbeda dalam diri kita, tapi yang paling berat adalah nafsu kita sebagai manusia. Mudah-mudahan kita melakukan instrospeksi apa yang pernah dan sedang kita lakukan," ujar Supratman.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh pegawai Kemenkum untuk menunaikan kewajiban membayar zakat, karena hal itu merupakan perintah dari Allah SWT dan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan.

"Bagi kita yang punya kemampuan, jangan lupa menunaikan kewajiban kita untuk zakat fitrah, zakat harta, dan lain-lain sebagainya, ini adalah sebuah proses dalam perjalanan hidup kita," lanjutnya.

Menkum juga mengatakan, ketika manusia berada di atas, jangan melupakan orang yang berada di bawahnya, karena rezeki yang kita miliki terdapat hak orang lain di dalamnya.

"Yang penting kita ingat, bahwa saat kita sedang berada di atas, Allah memberi rezeki yang lebih dibandingkan dengan yang lain, jangan lupa bahwa dalam rezeki yang kita miliki ada hak orang di dalamnya," kata Supratman.

Dalam kegiatan ini, Kemenkum juga menyerahkan santunan kepada anak yatim dari tiga yayasan, yaitu dari Yayasan Rumah Yatim Arrohman, Yayasan Mizan Amanah dan Yayasan Sentuhan Qolbu.

Hadir secara virtual Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulianto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kaswo), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (N.A.Triandini Oscar), Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Muhammad Bang Bang), Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (Adi Riyanto) beserta Jajaran Kanwil Kemenkum Babel.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung mengumpulkan seluruh warga binaan pemasyarakatan di lapangan Rutan untuk menyambut bulan suci Ramadan 1446 hijriah dan pemberian arahan kepada WBP mengenai pelaksanaan kegiatan pada bulan ramadhan yang dirangkaikan dengan pengarahan terkait pemberian amnesti dan efisiensi anggaran.

Pengarahan disampaikan langsung oleh Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan dan Kasubsi Pengelolaan, Mian HR Simarmata.

"Bulan ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan maka dari itu mari kita sucikan diri, hati dan pikiran kita serta tak lupa menjelang bulan suci ramadhan ini kami segenap jajaran petugas Rutan Tarutung mengucapkan mohon maaf lahir bathin apabila terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Jumat (28/2).

Karutan mengingatkan dan mengajak warga binaan untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif serta mengajak memperbaiki diri melupakan masa lalu mereka yang kelam dan kembali lahir menjadi manusia yang fitrah.

Hal senada dengan Kepala Rutan, Kepala Pengamanan James Bond Naibaho mengajak semua warga binaan untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif serta menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin karena momen puasa merupakan waktu yang tepat untuk memohon pengampunan kepada Sang Maha Pencipta.

"Semoga dalam menjalani ibadah puasa nanti kita senantiasa diberi kesehatan serta keselamatan dan kekuatan dalam menjalankannya. Saya harapkan seluruh warga binaan yang beragama Islam seluruhnya menjalani ibadah puasa, kecuali yang berhalangan sakit," sebutnya.

Lebih lanjut Kasubsi Pelayanan Tahanan Jonias B Pakpahan menyampaikan mekanisme terkait pelaksanaan puasa ramadhan di Rutan Tarutung.

"Setiap warga binaan akan mendapatkan makan sahur dan makan berbuka ditambah dengan extra fooding serta setiap malamnya melaksanakan shalat Isya, T
Tarawih dan tadarus Al-Qur’an secara berjadwal," tukasnya.

Tanjungpandan, Belitung (ANTARA) - Kapolres Belitung, Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, AKBP Deddy Dwitiya Putra membagikan makanan kepada para tahanan di rumah tahanan Mapolres Belitung, guna menciptakan lingkungan yang lebih humanis dan penuh kepedulian.

"Hari ini kami berbagi makanan kepada para tahanan untuk menciptakan lingkungan yang lebih humanis dan penuh kepedulian," katanya di Tanjungpandan, Jumat.

Menurut Kapolres Belitung, selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi serta dukungan moral kepada para tahanan yang saat ini tengah mendekam di rutan Mapolres Belitung.

AKBP Deddy Dwitiya Putra mengajak para tahanan agar tetap semangat dalam menjalani proses hukum dan tidak kehilangan harapan.

"Kami memberikan motivasi serta dukungan moral kepada para tahanan agar tetap semangat dalam menjalani proses hukum dan tidak kehilangan harapan," ujarnya.

Di samping itu, Kapolres Belitung juga mengingatkan para tahanan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

"Kami ingin memberikan semangat kepada mereka yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Jangan pernah kehilangan harapan, manfaatkan waktu ini untuk introspeksi dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Belitung AKBP Deddy Dwitiya Putra didampingi Pejabat Utama (PJU) Polres Belitung membagikan makanan dan minuman kepada para tahanan.

Hal ini dilakukan agar mereka tetap mendapatkan perhatian dan merasa dihargai sebagai sesama manusia.

Para tahanan menyambut baik kegiatan ini dan mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian serta kepedulian dari Kapolres Belitung dan jajarannya.

"Melalui kegiatan 'Jumat Berkah' ini kami berharap dapat memberikan semangat baru bagi para tahanan serta menciptakan lingkungan yang lebih humanis dan penuh kepedulian di dalam rutan Mapolres Belitung," ujar AKBP Deddy Dwitiya Putra.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap II periode tahun 2025-2029.

Dalam kegiatan Rapat Pimpinan Tahunan BNPT Tahun Anggaran 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan kedua program tersebut melalui RAN PE tahap 2 periode tahun 2025-2029 selaras dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sini lah rencananya peran RAN PE," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dirinya menegaskan program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan luar lapas harus terintegrasi. Adapun pada deradikalisasi dalam lapas, terdapat kolaborasi antara BNPT, Polri, Kejaksaan, lapas, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Sementara di luar lapas, terdapat kolaborasi Balai Pemasyarakatan (Bapas), TNI, dan unsur lainnya yang cakupannya akan lebih luas.

Selain itu, kata dia, BNPT juga akan memprioritaskan pelaksanaan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nasional.

"Dengan anggaran yang BNPT punya sekarang, program kolaborasi lintas unit ini akan diperkuat melalui RAN PE fase ke-2," ucap dia.

BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi senilai Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 senilai Rp428,56 miliar.

Di sisi lain, Kepala BNPT juga melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni pentingnya BNPT untuk terus konsisten dalam menyebarkan berbagai narasi positif dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT Dionisius Elvan Swasono menambahkan, RAN PE tahap II juga akan fokus mengikat pemerintahan daerah untuk ikut terlibat aktif dalam berbagai upaya pencegahan, di mana salah satunya meminta daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

"RAN PE fase kedua juga fokus implementasi di daerah. Dalam salah satu pasal pada peraturan presiden itu, daerah diminta untuk menyusun RAD PE," ujar Dionisius.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Seorang kuasa hukum berinisial OS menjadi tersangka atas dugaan penggelapan aset korban kasus "Robot Trading Fahrenheit" dengan terdakwa HS.

"OS sudah menjadi tersangka," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Syahron mengatakan pada awalnya OS diperiksa sebagai saksi.

Usai dimintakan keterangan secara insentif, pada akhirnya pihak Kejati DKI menetapkan OS sebagai tersangka pada Kamis malam pukul 21.00 WIB.

"Penyidik memperoleh alat bukti cukup untuk menetapkan OS sebagai tersangka," ujarnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menangkap mantan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berinisial AZ atas dugaan penggelapan aset korban kasus "Robot Trading Fahrenheit" dengan terdakwa HS.

Kepala Kejati DKI Patris Yusrian Jaya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/2), menjelaskan kasus tersebut bermula pada 23 Desember 2023, saat dilaksanakan eksekusi pengembalian barang bukti kasus "Robot Trading Fahrenheit" sebesar kurang lebih Rp61,4 miliar.

Penanganan perkara Eksekusi Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum Nomor Register Perkara : PDM-676/JKTBRT/07/2022 tanggal 15 Juli 2022.

Seharusnya, uang tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada korban yang diwakili oleh kuasa hukum korban yakni BG dan OS. Namun ternyata, kedua kuasa hukum korban tersebut menyusun rencana dan membujuk sang JPU berinisial AZ untuk menggelapkan dana.

Selain AZ, kuasa hukum inisial BG juga ditetapkan sebagai tersangka.

Saat ini, tersangka BG sedang dilakukan pemeriksaan dan tersangka oknum Jaksa AZ telah ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

Pasal yang disangkakan terhadap Jaksa Inisial A yaitu Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf e, Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal yang disangkakan terhadap kuasa hukum berinisial BG yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025