Membangun desa sama dengan membangun Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) sepakat untuk berkolaborasi dalam membangun kesiapsiagaan bersama dengan menjaga desa dari ancaman ideologi kekerasan.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemendes PDT di Jakarta, Kamis (27/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan kesiapsiagaan dimulai sedini mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami sepakat akan berkolaborasi dengan Kemendes PDT menjaga desa dari ideologi kekerasan," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain fokus pada pencegahan tindak pidana terorisme bagi masyarakat di desa dan daerah tertinggal, nota kesepahaman tersebut juga memuat pertukaran data, sinergi program, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

Adapun BNPT juga memiliki program Desa Siapsiaga yang menargetkan terbentuknya daya tahan dan daya tangkal masyarakat desa dari ideologi kekerasan hingga ekstremisme. Pada tahun 2025, program itu menyasar dua provinsi, yakni Banten dan Jawa Barat.

Selaras dengan Kepala BNPT, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa komitmen kolaborasi tersebut penting dalam rangka membina desa agar memiliki imunitas dari jaringan pengusung ideologi kekerasan.

"Desa perlu dibina agar tidak ada lagi berbagai jaringan ideologi kekerasan di republik ini karena ajaran-ajaran kekerasan banyak disebarkan di desa," ucap Yandri dalam kesempatan yang sama.

Mendes PDT menyebutkan salah satu upaya pembinaan dengan menyaring desa dari berbagai ajaran yang berpotensi merusak keberagaman.

Baginya, menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan di Indonesia.

"Mari sisir desa-desa itu, jadi kekerasan bisa kami atasi bersama dengan BNPT. Menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan Indonesia, membangun desa sama dengan membangun Indonesia," katanya menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengecek revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta untuk menjadi 7.426 unit hunian bagi 7.000-an kepala keluarga (KK) dengan perkiraan 25.000 anggota keluarga.

Dari 10 tower yang direvitalisasi itu, Teddy menyebut ada tiga tower siap huni, yaitu Tower 8, 9, 10.

"Tiga tower sudah siap huni, sedangkan 7 tower lainnya direncanakan selesai paling lambat pada 22 April 2025 mendatang,” kata Seskab Teddy selepas meninjau revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Minggu (2/3), sebagaimana dikutip dari akun resmi media sosial Sekretariat Kabinet yang diakses di Jakarta, Senin.

Teddy kemudian menilai unit-unit tempat tinggal di Wisma Atlet Kemayoran sangat layak huni, mengingat posisinya yang strategis, beragam fasilitas, sarana dan prasarana penunjang yang juga turut dibangun untuk kenyamanan penghuninya kelak.

“Hunian ini sangat layak, dengan posisi daerah yang strategis, cukup dekat dengan pusat kota, (memiliki) ruang terbuka, dan ruang serbaguna yang luas. Pemandangan yang layak, tangga emergency (darurat) yang memenuhi syarat, serta paling penting kenyamanan yang baik untuk masyarakat,” kata Seskab Teddy.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, selepas meninjau revitalisasi tiga tower Wisma Atlet Kemayoran, Minggu, memastikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek revitalisasi 10 tower sesuai kontrak pada 22 April 2025.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (2/3), termasuk peristiwa meninggalnya dua pendaki Puncak Cartensz dan musisi Fiersa Besari yang ikut dalam rombongan itu telah dievakuasi.

Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Dua orang meninggal dunia dalam pendakian Puncak Cartensz

Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman menyebut dua orang meninggal dunia dalam pendakian Puncak Cartensz Pyramid.

"Benar ada dua pendaki (perempuan) asal Jakarta dan Kota Bandung (sesuai domisili KTP) meninggal dunia karena mengalami hipotermia," kata AKBP Billyandha di Timika, Papua Tengah, Minggu (2/3).

Baca selengkapnya di sini.

2. Polri pastikan rekrutmen taruna Akpol berjalan transparan

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo memastikan bahwa rekrutmen taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun ini berjalan transparan karena setiap peserta dapat melihat langsung hasil tes, baik dirinya maupun calon taruna yang lain.

“Selesai tes renang, catar (calon taruna) bisa langsung lihat dia berapa detik, nilainya berapa. Lari juga demikian, dapat berapa putaran, waktunya berapa lama. Tes-tes lainnya pun sama: selesai, nilai langsung keluar. Nilai terpampang di layar, semua bisa melihat,” kata Dedi dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (2/3).

Baca selengkapnya di sini.

3. Komnas HAM minta tak ada PHK dan hak pekerja dilindungi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meminta pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (2/3), untuk merespons PHK maupun rencana PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Sanken Indonesia, dan PT Yamaha Music Indonesia.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kasus pagar laut di Bekasi tuntas dengan denda Rp2 miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kasus pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat telah dituntaskan hingga denda administratif Rp2 miliar telah dibayarkan oleh pihak terlibat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) mengatakan bahwa PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) sebagai pihak terlibat telah membayar denda administratif atas tindakan pemagaran laut yang dilakukan di Bekasi.

Baca selengkapnya di sini.

5. Polres Mimika: Fiersa Besari telah dievakuasi dari Puncak Cartensz

Kepolisian Resor (Polres) Mimika, Papua Tengah menyebut musisi Indonesia Fiersa Besari dan rombongan yang melakukan pendakian di Puncak Cartensz Pyramid telah dievakuasi.

"Saat ini Fiersa Besari dan rombongan telah berada di salah satu hotel di Timika," kata Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman kepada Antara di Timika, Minggu (2/3).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menjelang waktu magrib Ramadhan, dapur menjadi ruangan rumah yang sibuk dengan persiapan makanan untuk berbuka puasa. Saat memasak, menjadi suatu kebiasaan mencicipinya lebih dulu untuk memastikan rasa masakan.

Namun, apakah mencicipi masakan saat berpuasa dapat membatalkan ibadah puasa? Berikut penjelasannya.

Kurangnya garam atau gula dapat membuat masakan terasa hambar dan kurang nikmat saat disantap saat berbuka puasa. Oleh karena itu, para ibu atau juru masak seringkali merasa perlu untuk mencicipi masakan yang sedang mereka olah.

Hukum mencicipi masakan saat berpuasa menurut syariat Islam

Hukum mencicipi masakan saat berpuasa yakni tidak membatalkan puasa, asalkan tidak ada makanan yang tertelan dan adanya alasan kebutuhan.

Perlu diingat bahwa salah satu hal yang dapat membatalkan puasa adalah masuknya ‘ain atau benda ke dalam rongga perut melalui mulut.

Melansir dari laman nu online, sebagaimana Imam Ibnu Abbas ra telah menjelaskan syarat mencicipi masakan ketika berpuasa.

"Tidak masalah apabila seseorang mencicipi cuka atau sesuatu, selama tidak masuk pada kerongkongan, dan ia dalam keadaan berpuasa.”

Meskipun diperbolehkan, mencicipi masakan saat berpuasa tetap memiliki batasan dan syarat yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut:

1. Tidak menelan makanan: Makanan yang dicicipi tidak boleh tertelan, meskipun hanya sedikit. Jika tertelan secara sengaja, maka puasa batal.
2. Hanya sebatas kebutuhan: Mencicipi hanya diperbolehkan jika ada kebutuhan, seperti memastikan rasa masakan sudah sesuai. Jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya tidak dilakukan.
3. Segera dikeluarkan: Setelah dicicipi, makanan harus segera dikeluarkan dari mulut atau diludahkan. Hindari membiarkan makanan terlalu lama berada di dalam mulut.

Syekh Sulaiman As-Syafi'i Al-Makki juga menjelaskan bahwa hukum mencicipi masakan saat puasa bisa menjadi makruh jika tidak ada kebutuhan. Hal ini dikarenakan mencicipi makanan dapat memicu keinginan untuk menelan dan batal puasa.

Namun, bagi juru masak, baik pria maupun wanita, mencicipi masakan tidak dianggap makruh karena merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Hal ini juga berlaku bagi orang tua yang ingin mencicipi makanan untuk anak kecil.

Bagaimana jika tidak sengaja menelan makanan saat berpuasa?

Jika seseorang tidak sengaja menelan makanan saat mencicipi masakan, puasanya tetap sah dan tidak wajib diganti atau qadha. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Islam yang memaafkan kesalahan yang terjadi karena lupa atau tidak sengaja.

Cara mencicipi makanan agar puasa tetap sah

Mencicipi makanan saat berpuasa harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membatalkan puasa. Cara yang dapat dilakukan yakni meletakkan sedikit makanan di ujung lidah, cukup untuk merasakan rasanya tanpa menelannya.

Setelah itu, rasakan makanan dengan cepat. Setelah memastikan rasa yang pas, segera keluarkan makanan tersebut dari mulut agar tidak masuk ke tenggorokan.

Untuk memastikan tidak ada sisa makanan yang tertelan, dianjurkan untuk berkumur setelah mencicipi. Dengan cara ini, puasa tetap sah dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Namun, jika merasa khawatir atau ragu saat mencicipi masakan, bisa meminta bantuan pada anggota keluarga atau teman yang tidak berpuasa untuk mencicipinya.

Selain itu, dapat mengandalkan insting dalam menyesuaikan takaran bumbu dalam olahan masakan.

Pilihan lainnya, menunggu hingga waktu adzan magrib tiba, sehingga bisa mengecek rasa makanan sekaligus berbuka puasa.

Dengan memahami hukum dan cara mencicipi masakan yang benar, para ibu dan juru masak dapat memasak hidangan berbuka puasa dengan tenang, tanpa membatalkan puasa.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Coordinating Minister for Law, Human, Rights, Immigration, and Corrections Yusril Ihza Mahendra has pledged to review further the request for the transfer of three Bulgarian prisoners serving their sentences in Yogyakarta.

"Indonesia remains open to forging international cooperation in the field of law. We, however, must consider the principle of justice and our national interest," he said here Saturday.

At a meeting with Bulgarian Ambassador to Indonesia Tanya Dimitrova here on Wednesday, February 26, 2025, he noted that the process of transferring prisoners requires an in-depth study and agreement between the two parties, considering that those prisoners have only started serving their sentences since February 2024.

Mahendra underlined that the transfers of foreign prisoners cannot be decided instantly and need to be reviewed thoroughly.

On that occasion, Ambassador Dimitrova conveyed her interest in the political developments in Indonesia, especially the new cabinet under President Prabowo Subianto's leadership.

She also expressed hope that Indonesia would consider the possibility of transferring the Bulgarian prisoners to their home country.

At the meeting, the minister also highlighted several other important issues, including the implementation of the new Criminal Code in 2026.

He also spoke about Indonesia's bid for the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) membership, which has a significant role in supporting the achievement of the Golden Indonesia 2045 vision.

In addition to the issue of three Bulgarian prisoners, the meeting also discussed several key issues, including legal cooperation.

The meeting is expected to create better bilateral cooperation between Indonesia and Bulgaria which can bolster the two countries' relations in the future.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempelajari permintaan pemindahan tiga narapidana warga negara Bulgaria yang kini sedang menjalani hukuman di Yogyakarta.

"Saat ini, Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun kami harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional," ucap Yusril di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, saat menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Bulgaria untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2), ia mengungkapkan proses pemindahan narapidana memerlukan kajian mendalam dan kesepakatan antara kedua belah pihak, mengingat masa hukuman mereka baru berjalan satu tahun sejak Februari 2024.

Dia menegaskan bahwa pemindahan narapidana asing bukan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian mendalam.

Dubes Bulgaria untuk Indonesia Tanya Dimitrova mengungkapkan ketertarikan terhadap perkembangan politik di Indonesia, terutama terkait kabinet baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Indonesia mempertimbangkan kemungkinan pemindahan napi warga Bulgaria.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum selama sepekan telah kami wartakan, dan berikut kami sajikan lima berita pilihan untuk Anda, yakni mulai dari MA memperberat vonis eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan hingga dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

1. MA perberat vonis eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan jadi 13 tahun

Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari 9 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara.

Selain bui, MA juga menghukum Karen untuk membayar denda sebesar Rp650 juta subsider 6 bulan kurungan. Denda tersebut lebih besar dari putusan pengadilan sebelumnya, yakni Rp500 juta subsider 3 bulan.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kejagung tetapkan tujuh tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh orang tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

“Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti dokumen yang telah disita secara sah, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan tujuh orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (24/2) malam.

Selengkapnya baca di sini.

3. Kejagung: Kasus tata kelola minyak mentah rugikan negara Rp193 triliun

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023 menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.

“Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp193,7 triliun,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (24/2) malam.

Selengkapnya baca di sini.

4. Kejagung ungkap peran dua tersangka baru di kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa peran dua orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018–2023.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/2), mengatakan bahwa dua tersangka baru itu adalah Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

Selengkapnya baca di sini.

5. Pemerintah dukung penegakan hukum kasus Pertamax oplosan

Pemerintah menyatakan dukungannya terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataannya di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2), menyatakan bahwa tindakan tegas ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memerangi korupsi di berbagai sektor.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemrakarsa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.

Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan penyusunan regulasi memang berada di bawah koordinasi kementeriannya, namun keputusan final tetap bergantung pada arahan Presiden terkait urgensi dan pihak yang akan memprakarsai RUU.

"Apalagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyatakan bahwa inisiatif RUU ini diserahkan kepada pemerintah," ujar Yusril dalam rapat bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Kamis (27/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Karena penyusunan regulasi berada di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas, Yusril menuturkan pihaknya perlu menyelenggarakan pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait dan bersepakat sebelum diajukan ke Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan menyampaikan bahwa DPR telah menyerahkan pembahasan RUU Keamanan Laut sepenuhnya kepada Pemerintah, termasuk untuk keputusan pihak yang menjadi pemrakarsa.

Sementara itu, Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Cahyani Suryandari menegaskan dalam penyusunan RUU Keamanan Laut, prosesnya bisa dilakukan bersama antara Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) dan Kemenko Kumham Imipas.

Untuk itu, diusulkan agar Kemenko Polkam bisa menyiapkan materi teknis RUU Keamanan Laut, sedangkan Kemenko Kumham Imipas menangani aspek normatif dari RUU tersebut.

Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep naskah akademis RUU Keamanan Laut sebagai hasil pembahasan yang dilakukan oleh berbagai pihak sejak tahun 2016.

Ia juga menyampaikan bahwa muncul usulan untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 guna memperjelas kewenangan Bakamla dalam melakukan penyidikan dan statusnya sebagai coast guard.

Adapun rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan DPR terkait RUU Keamanan Laut yang telah diselenggarakan pada 11 Februari 2025. Dalam rapat itu, diputuskan bahwa RUU Keamanan Laut akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.

RUU Keamanan Laut dinilai sangat diperlukan sebagai landasan hukum dalam menjaga keamanan perairan Indonesia. Dalam rapat antara Kemenko Kumham Imipas dan Bakamla, salah satu poin yang dibahas adalah mengenai pihak yang akan menjadi pemrakarsa RUU tersebut.

Dalam pertemuan itu, Bakamla juga telah memiliki draf awal yang dapat dijadikan dasar diskusi lebih lanjut guna mempercepat proses legislasi dan implementasi kebijakan keamanan laut di Indonesia.

"Apalagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyatakan bahwa inisiatif RUU ini diserahkan kepada pemerintah,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemrakarsa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.

Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan penyusunan regulasi memang berada di bawah koordinasi kementeriannya, namun keputusan final tetap bergantung pada arahan Presiden terkait urgensi dan pihak yang akan memprakarsai RUU.

"Apalagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyatakan bahwa inisiatif RUU ini diserahkan kepada pemerintah," ujar Yusril dalam rapat bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Kamis (27/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Karena penyusunan regulasi berada di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas, Yusril menuturkan pihaknya perlu menyelenggarakan pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait dan bersepakat sebelum diajukan ke Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan menyampaikan bahwa DPR telah menyerahkan pembahasan RUU Keamanan Laut sepenuhnya kepada Pemerintah, termasuk untuk keputusan pihak yang menjadi pemrakarsa.

Sementara itu, Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Cahyani Suryandari menegaskan dalam penyusunan RUU Keamanan Laut, prosesnya bisa dilakukan bersama antara Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) dan Kemenko Kumham Imipas.

Untuk itu, diusulkan agar Kemenko Polkam bisa menyiapkan materi teknis RUU Keamanan Laut, sedangkan Kemenko Kumham Imipas menangani aspek normatif dari RUU tersebut.

Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irvansyah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan konsep naskah akademis RUU Keamanan Laut sebagai hasil pembahasan yang dilakukan oleh berbagai pihak sejak tahun 2016.

Ia juga menyampaikan bahwa muncul usulan untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 guna memperjelas kewenangan Bakamla dalam melakukan penyidikan dan statusnya sebagai coast guard.

Adapun rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan DPR terkait RUU Keamanan Laut yang telah diselenggarakan pada 11 Februari 2025. Dalam rapat itu, diputuskan bahwa RUU Keamanan Laut akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.

RUU Keamanan Laut dinilai sangat diperlukan sebagai landasan hukum dalam menjaga keamanan perairan Indonesia. Dalam rapat antara Kemenko Kumham Imipas dan Bakamla, salah satu poin yang dibahas adalah mengenai pihak yang akan menjadi pemrakarsa RUU tersebut.

Dalam pertemuan itu, Bakamla juga telah memiliki draf awal yang dapat dijadikan dasar diskusi lebih lanjut guna mempercepat proses legislasi dan implementasi kebijakan keamanan laut di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia akan segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studinya.

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan itu menanggapi laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2), tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.

Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.

Selain itu, Yusril juga menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.

"Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel," katanya.

Dirinya pun menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina karena sejak tahun 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.

Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.

Di sisi lain, Menko turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.

Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.

"Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini, belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.

"Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim," ungkap Zuhair.

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia akan segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studinya.

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan itu menanggapi laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2), tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.

Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.

Selain itu, Yusril juga menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.

"Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel," katanya.

Dirinya pun menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina karena sejak tahun 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.

Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.

Di sisi lain, Menko turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.

Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.

"Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini, belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.

"Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim," ungkap Zuhair.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengaku akan mempelajari lebih lanjut permintaan pemindahan tiga narapidana (napi) warga Bulgaria yang kini sedang menjalani hukuman di Yogyakarta.

"Saat ini, Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun kami harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional," ucap Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, saat menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Bulgaria untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2), ia mengungkapkan proses pemindahan narapidana memerlukan kajian mendalam dan kesepakatan antara kedua belah pihak, mengingat masa hukuman mereka baru berjalan satu tahun sejak Februari 2024.

Dia menegaskan bahwa pemindahan narapidana asing bukan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Dubes Bulgaria untuk Indonesia Tanya Dimitrova mengungkapkan ketertarikan terhadap perkembangan politik di Indonesia, terutama terkait kabinet baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Indonesia mempertimbangkan kemungkinan pemindahan napi warga Bulgaria.

Di sisi lain, Yusril juga membahas beberapa hal penting lainnya, termasuk penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tahun 2026 serta upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang memiliki peran signifikan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Selain nasib tiga warga negara Bulgaria yang sedang menjalani hukuman di Indonesia, pertemuan kedua negara membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan dapat tercipta kerja sama bilateral yang lebih baik antara Indonesia dan Bulgaria, yang dapat memperkuat hubungan kedua negara di masa mendatang.

Turut hadir dalam audiensi, yakni Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas RI Otto Hasibuan, Staf Khusus Bidang Internasional Kemenko Kumham Imipas RI Ahmad Usmarwi Kaffah, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kemenko Kumham Imipas RI Iqbal Fadil, serta Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Kemenko Kumham Imupas RI Pramella Yunidar Pasaribu.