Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada para pegawai penghargaan pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja yang baik.

“Hari ini kita memberikan penghargaan kepada pegawai teladan Triwulan I tahun 2025,” ujar Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya di Medan, Senin (3/3).

Dia mengatakan penghargaan yang diberikan pada kegiatan apel pagi, di halaman Kantor Rutan Kelas I Medan itu adalah sebagai langkah nyata dalam mewujudkan zona integritas di lingkungan Rutan Kelas I Medan Kanwil Ditjen Pas Sumut.

“Pemberian penghargaan pegawai teladan ini telah melalui proses pemilihan yang melibatkan seluruh pegawai dengan mempertimbangkan beberapa aspek,” ujar dia.

Di antaranya lanjut dia, yakni integritas, komitmen, kedisiplinan, kerjasama dan etika kedinasan serta yang paling penting adalah mampu menciptakan inovasi-inovasi baru yang berdampak positif dalam peningkatan kinerja dan membangun citra positif di lingkungan Kanwil Ditjen Pas Sumut.

“Adapun para pegawai yang terpilih menjadi pegawai teladan pada periode triwulan I, yakni Annas Abdurrahman dan Suherman merupakan Petugas Staff Dapur dan Staff Keuangan pada seksi Pengelolaan,” tutur dia.

Dia berharap pemberian penghargaan ini agar pegawai yang terpilih terus mempertahankan dan memberikan kinerja terbaik agar dapat menjadi teladan bagi rekan-rekan yang lain.

“Mari kita kerja bersama dan sama-sama bekerja untuk terus mendukung dan menjalankan program-program dari Menteri Imipas dan Dirjen Pas, jadi kepada bapak ibu sekalian kita mengharapkan semua terpanggil dan mempunyai keinginan untuk memberikan sebuah prestasi yang terbaik bagi organisasi,” ujar Andi Surya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari itu, Prasetyo mempersilakan masyarakat tetap melapor ke aparat penegak hukum manakala mereka menduga adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah.

"Ya, itu hak kalau melaporkan. Akan tetapi, saya pastikan semua berjalan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pekan lalu (27/2) melaporkan dugaan korupsi pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21—28 Februari 2025 kepada KPK. Pelapor mencurigai itu PT Lembah Tidar Indonesia ditunjuk untuk mempersiapkan retret tanpa proses tender yang jelas.

Penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia, menurut pelapor, juga diyakini sarat dengan konflik kepentingan karena komisaris dan direktur utamanya adalah kader Partai Gerindra sekaligus pejabat publik yang masih aktif.

Terkait dengan kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia, Mensesneg pada bulan lalu (14/2) menyebut perusahaan itu bukan milik kader Partai Gerindra.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan itu ditunjuk sebagai pengelola untuk mempersiapkan retret, termasuk retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih pada tanggal 25—27 Oktober 2024.

Di Kantor Presiden, Senin, Mensesneg memastikan perusahaan itu ditunjuk sesuai dengan prosedur, termasuk adanya proses tender yang dilewati oleh PT Lembah Tidar Indonesia.

"Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo Hadi.

Presiden RI Prabowo Subianto menginisiasi penyelenggaraan retret, baik untuk menteri-menteri Kabinet Merah Putih maupun seluruh kepala daerah, yang kegiatannya berupa orientasi untuk para pejabat publik.

Di Akademi Militer, Magelang, peserta retret mengikuti serangkaian kegiatan seperti apel pagi, olahraga bersama, dan sejumlah sesi pembekalan, Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, makan bersama dengan para taruna, serta sesi pembekalan dan arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Jakarta (ANTARA) - Puasa Ramadhan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang telah memenuhi syarat. Namun, dalam kondisi tertentu, Islam memberikan keringanan bagi orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa, seperti ibu hamil.

Meski mendapat keringanan, ibu hamil tetap memiliki kewajiban untuk mengganti puasa yang ditinggalkan melalui qadha atau membayar fidyah. Lalu, bagaimana hukum dan ketentuan membayar fidyah bagi ibu hamil yang meninggalkan puasa Ramadhan? Simak penjelasannya berikut ini. Melansir baznas dan berbagai sumber lainnya.

Hukum ibu hamil yang meninggalkan puasa Ramadhan

Dalam ajaran Islam, hukum ibu hamil diberikan keringanan untuk tidak berpuasa saat bulan Ramadhan. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik al-Ka'bi r.a., bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

إنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّومَ عَنِ المُسافِرِ وَعَنِ المُرضِعِ وَعَنِ الْحُبلى

"Sesungguhnya Allah telah menggugurkan separuh shalat bagi musafir serta mencabut kewajiban puasa bagi musafir, wanita menyusui, dan wanita hamil." (HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Hadits ini menunjukkan bahwa ibu hamil diperbolehkan tidak berpuasa jika merasa keberatan atau khawatir akan membahayakan kondisi dirinya ataupun janin yang dikandung.

Ibu hamil diperkenankan menjalankan ibadah puasa jika merasa mampu dan telah berkonsultasi dengan dokter mengenai kondisi kesehatannya. Namun, apabila terdapat kekhawatiran terhadap kesehatannya sendiri atau janin yang dikandung, maka ibu hamil diperbolehkan untuk tidak berpuasa.

Jika ibu hamil tidak menjalankan puasa selama bulan Ramadan, maka ia memiliki kewajiban untuk mengganti puasa di hari lain (qadha) atau membayar fidyah sesuai ketentuan syariat.

Apa itu fidyah?

Fidyah merupakan denda yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim atau Muslimah yang tidak melaksanakan puasa Ramadhan karena alasan tertentu. Namun, tidak semua orang diperbolehkan membayar fidyah, karena ada kriteria khusus yang harus dipenuhi.

Keringanan untuk tidak berpuasa diberikan kepada orang yang sedang sakit, dalam perjalanan (musafir), wanita yang sedang haid atau nifas, ibu hamil, dan ibu menyusui. Mereka diperbolehkan meninggalkan puasa, namun tetap memiliki kewajiban menggantinya di hari lain (qadha).

Khusus bagi ibu hamil dan ibu menyusui, selain mengganti puasa, mereka juga diwajibkan membayar fidyah sebagai bentuk tanggung jawab atas ibadah yang ditinggalkan

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184:

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَۗ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗۗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

ayyâmam ma‘dûdât, fa mang kâna mingkum marîdlan au ‘alâ safarin fa ‘iddatum min ayyâmin ukhar, wa ‘alalladzîna yuthîqûnahû fidyatun tha‘âmu miskîn, fa man tathawwa‘a khairan fa huwa khairul lah, wa an tashûmû khairul lakum ing kuntum ta‘lamûn

Artinya: "(yaitu) dalam beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Ketentuan bayar fidyah bagi ibu hamil

1. Keringanan uzur syar'i

Sebagian ulama berpendapat bahwa ibu hamil yang jarak antara kehamilan dan masa menyusuinya berdekatan, seperti belum selesai menyusui anak pertama kemudian hamil lagi anak kedua, termasuk orang yang mendapatkan keringanan uzur syar'i.

Dalam kondisi ini, ia diperbolehkan menunda qadha puasanya hingga masa menyusui selesai tanpa diwajibkan membayar fidyah.

Namun, jika seorang ibu hamil atau menyusui tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan bayinya saja, maka ia memiliki kewajiban mengganti puasa di hari lain (qadha) sekaligus membayar fidyah sesuai ketentuan syariat.

2. Waktu membayar fidyah

Di masa Rasulullah SAW, fidyah umumnya dibayarkan dalam bentuk kurma atau gandum, karena kedua makanan tersebut merupakan bahan makanan pokok masyarakat Arab pada saat itu.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu pembayaran fidyah. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa fidyah sebaiknya dibayarkan pada hari di mana puasa ditinggalkan selama bulan Ramadhan. Sementara itu, menurut madzhab Hanafi, fidyah diperbolehkan dibayarkan kapan saja sebelum datangnya bulan Ramadhan berikutnya.

3. Membayar dengan bahan pangan pokok

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafi'i, jumlah fidyah yang harus dibayarkan adalah 1 mud gandum, yang setara dengan sekitar 675 gram atau 0,75 kg. Takaran ini seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa.

Sementara itu, Ulama Hanafiyah menetapkan fidyah sebesar 2 mud atau setengah sha' gandum. Jika 1 sha' setara dengan 4 mud (sekitar 3 kg), maka setengah sha' berkisar 1,5 kg. Ketentuan ini biasanya diterapkan bagi mereka yang membayar fidyah dalam bentuk beras atau bahan makanan pokok lainnya

4. Membayar dengan uang

Selain bahan pangan, fidyah juga dapat dibayarkan dalam bentuk uang. Besaran uang yang dibayarkan disesuaikan dengan harga 1,5 kg bahan makanan pokok yang berlaku di daerah setempat untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan.

Mengacu pada Surat Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 07 Tahun 2023 tentang Zakat Fitrah dan Fidyah untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, nilai fidyah yang ditetapkan sebesar Rp60.000 per hari untuk setiap individu.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Bulan Ramadhan memiliki keistimewaan dibandingkan bulan lainnya. Setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan ini akan diganjar pahala yang lebih besar. Oleh sebab itu, umat Muslim dianjurkan memperbanyak ibadah dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan.

Membatalkan atau meninggalkan puasa di bulan Ramadhan tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan perbuatan dosa karena melanggar perintah Allah SWT. Selain berdosa, pelakunya juga akan menanggung konsekuensi yang merugikan dirinya sendiri.

Orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa alasan yang dibenarkan akan kehilangan kesempatan mendapatkan pahala besar di bulan Ramadhan. Sebagian ulama juga berpendapat, mereka yang sengaja meninggalkan puasa wajib membayar kafarat sebagai bentuk penebusan dosa.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai hukum meninggalkan atau membatalkan puasa dengan sengaja di bulan Ramadhan, beserta konsekuensi yang akan diterima oleh siapa saja yang melakukannya, mengutip berbagai sumber.

Hukum meninggalkan ibadah puasa Ramadhan dengan sengaja

Membatalkan atau meninggalkan puasa Ramadhan dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan adalah perbuatan dosa karena melanggar perintah Allah SWT. Jika seseorang tidak berpuasa karena alasan syar'i seperti sakit atau kondisi tertentu, maka wajib mengganti puasanya di hari lain sesuai jumlah yang ditinggalkan.

Sebaliknya, bagi yang meninggalkan puasa tanpa alasan yang jelas, ia berdosa dan wajib mengqadha puasanya. Selain itu, ia merugi karena melewatkan keutamaan bulan Ramadhan yang tidak bisa digantikan oleh puasa di waktu lain, karena tidak setara.

Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW bersabda:

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِى غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

Artinya, “Barangsiapa tidak puasa satu hari di bulan Ramadhan tanpa adanya keringanan yang Allah 'azza wa jalla berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menjadi ganti darinya, sekalipun ia berpuasa selama satu tahun.” (HR Abu Hurairah).

Sanksi bagi orang yang tidak berpuasa dengan sengaja

Melansir NU online, mereka yang dengan sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadhan tanpa alasan yang dibenarkan akan menerima ancaman dan siksaan berat di akhirat. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang tersebut akan digantung tubuhnya dan mulutnya mengeluarkan darah sebagai balasan atas perbuatannya.

عَنْ أَبي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِى رَجُلاَنِ فَأَخَذَا بِضَبْعَىَّ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِى فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا. قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

Artinya, “Dari Abu Umamah berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Pada saat aku tidur, aku bermimpi didatangi dua orang malaikat membawa pundakku. Kemudian mereka membawaku, saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya, dari mulutnya yang pecah keluar darah. Aku bertanya: ‘Siapa mereka?’ Ia menjawab: ‘Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa’.” (HR An-Nasa’i).

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Kumham Imipas Tahun 2025-2029 yang telah disusun sebelumnya bisa disesuaikan dan disempurnakan.

Saat memberi pengarahan dalam rapat bersama para pejabat tinggi madya dan pratama di Jakarta, Jumat (28/2), ia menyebutkan ruang lingkup koordinasi Kemenko Kumham Imipas sebenarnya lebih luas dari hanya tiga kementerian yang tercakup dalam nomenklatur.

"Berdasarkan Astacita Presiden Prabowo, kementerian ini memiliki tugas yang juga berkaitan dengan beberapa lembaga lain di luar tiga kementerian tersebut," kata Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menko Yusril memberikan gambaran bahwa indeks pembangunan hukum (IPH) menjadi amanah utama bagi kementerian koordinator yang baru ada di era Presiden Prabowo.

IPH merupakan ukuran kinerja pembangunan hukum di Indonesia. Indeks itu diukur berdasarkan beberapa pilar, yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.

Maka dari itu, dirinya menilai bahwa diperlukan strategi yang jelas serta langkah konkret agar seluruh dokumen yang dibutuhkan dapat diselesaikan sebelum Juni 2025, sehingga Kemenko Kumham Imipas bisa lebih efektif dan efisien dalam berkinerja.

Selain itu, dia juga menyoroti perlunya memperluas koordinasi Kemenko Kumham Imipas dengan lembaga terkait, seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk itu, sambung Yusril, perlu dipertimbangkan untuk menambah kedeputian baru guna memperkuat koordinasi kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas Andika Dwi Prasetya menyampaikan bahwa pertemuan yang digelar tersebut sebagai tindak lanjut untuk menyesuaikan Renstra yang telah disusun.

"Kami akan bahas lebih lanjut terkait penyusunan Renstra yang sebelumnya sudah kami susun, namun sesuai arahan Bapak Menko, kami perlu buat penyesuaian dan penyempurnaan," ujar Andika.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi antara para pejabat tinggi madya dan pratama yang hadir seperti Deputi Bidang Koordinasi Hukum serta para Sekretaris Deputi dan Kepala Biro di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Diskusi itu bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari itu, Prasetyo mempersilakan masyarakat tetap melapor ke aparat penegak hukum manakala mereka menduga adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah.

"Ya, itu hak kalau melaporkan. Akan tetapi, saya pastikan semua berjalan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pekan lalu (27/2) melaporkan dugaan korupsi pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21—28 Februari 2025 kepada KPK. Pelapor mencurigai itu PT Lembah Tidar Indonesia ditunjuk untuk mempersiapkan retret tanpa proses tender yang jelas.

Penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia, menurut pelapor, juga diyakini sarat dengan konflik kepentingan karena komisaris dan direktur utamanya adalah kader Partai Gerindra sekaligus pejabat publik yang masih aktif.

Terkait dengan kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia, Mensesneg pada bulan lalu (14/2) menyebut perusahaan itu bukan milik kader Partai Gerindra.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan itu ditunjuk sebagai pengelola untuk mempersiapkan retret, termasuk retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih pada tanggal 25—27 Oktober 2024.

Di Kantor Presiden, Senin, Mensesneg memastikan perusahaan itu ditunjuk sesuai dengan prosedur, termasuk adanya proses tender yang dilewati oleh PT Lembah Tidar Indonesia.

"Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo Hadi.

Presiden RI Prabowo Subianto menginisiasi penyelenggaraan retret, baik untuk menteri-menteri Kabinet Merah Putih maupun seluruh kepala daerah, yang kegiatannya berupa orientasi untuk para pejabat publik.

Di Akademi Militer, Magelang, peserta retret mengikuti serangkaian kegiatan seperti apel pagi, olahraga bersama, dan sejumlah sesi pembekalan, Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, makan bersama dengan para taruna, serta sesi pembekalan dan arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta perwakilan dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk mencari solusi terhadap dampak dari pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pekerja.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Tim Kurator dan Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, terkait hasil dari arahan yang diberikan Presiden Prabowo.

"Atas petunjuk Bapak, Presiden sangat menaruh perhatian terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex," kata Prasetyo Hadi.

Mensesneg Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo beberapa kali memberikan pengarahan kepada para menteri agar permasalahan yang menimpa Sritex sejak diputuskan pailit pada Oktober 2024, segera ditangani.

Pemerintah pun terus memfasilitasi agar eks pekerja Sritex dapat bekerja kembali dan mengawal agar hak atas kompensasi PHK tetap terpenuhi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pihaknya tetap mengawal agar karyawan di PT Sritex Group yang memiliki empat anak perusahaan tersebut mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan hak mereka.

"Termasuk jaminan hari tua, JHT, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi. Sehingga, diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja," kata Yassierli.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo mengatakan, karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex berhenti bekerja mulai 1 Maret 2025.

Terkait hal tersebut, pihaknya sudah menyampaikan sejak awal bahwa yang menjadi hak karyawan adalah jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon.

Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo Sumarno mengatakan selama ini perusahaan sudah membayarkan premi secara tertib.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto menyampaikan apresiasi atas loyalitas dan dedikasi para karyawan yang telah bersama membangun perusahaan tekstil tersebut.

Menurut dia, terdapat sekitar 8 ribu karyawan Sritex di Kabupaten Sukoharjo yang harus kehilangan pekerjaan akibat pailit tersebut Sementara secara keseluruhan, terdapat 12 ribu karyawan Sritex dan tiga anak usahanya yang kehilangan pekerjaan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris NegaraPrasetyo Hadi memastikan pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari itu, Prasetyo mempersilakan masyarakat tetap melapor ke aparat penegak hukum manakala mereka menduga adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah.

"Ya, itu hak kalau melaporkan. Akan tetapi, saya pastikan semua berjalan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pekan lalu (27/2) melaporkan dugaan korupsi pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21—28 Februari 2025 kepada KPK. Pelapor mencurigai itu PT Lembah Tidar Indonesia ditunjuk untuk mempersiapkan retret tanpa proses tender yang jelas.

Penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia, menurut pelapor, juga diyakini sarat dengan konflik kepentingan karena komisaris dan direktur utamanya adalah kader Partai Gerindra sekaligus pejabat publik yang masih aktif.

Terkait dengan kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia, Mensesneg pada bulan lalu (14/2) menyebut perusahaan itu bukan milik kader Partai Gerindra.

Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari itu, Prasetyo mempersilakan masyarakat tetap melapor ke aparat penegak hukum manakala mereka menduga adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah.

"Ya, itu hak kalau melaporkan. Akan tetapi, saya pastikan semua berjalan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pekan lalu (27/2) melaporkan dugaan korupsi pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21—28 Februari 2025 kepada KPK. Pelapor mencurigai itu PT Lembah Tidar Indonesia ditunjuk untuk mempersiapkan retret tanpa proses tender yang jelas.

Penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia, menurut pelapor, juga diyakini sarat dengan konflik kepentingan karena komisaris dan direktur utamanya adalah kader Partai Gerindra sekaligus pejabat publik yang masih aktif.

Terkait dengan kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia, Mensesneg pada bulan lalu (14/2) menyebut perusahaan itu bukan milik kader Partai Gerindra.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan itu ditunjuk sebagai pengelola untuk mempersiapkan retret, termasuk retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih pada tanggal 25—27 Oktober 2024.

Di Kantor Presiden, Senin, Mensesneg memastikan perusahaan itu ditunjuk sesuai dengan prosedur, termasuk adanya proses tender yang dilewati oleh PT Lembah Tidar Indonesia.

"Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo Hadi.

Presiden RI Prabowo Subianto menginisiasi penyelenggaraan retret, baik untuk menteri-menteri Kabinet Merah Putih maupun seluruh kepala daerah, yang kegiatannya berupa orientasi untuk para pejabat publik.

Di Akademi Militer, Magelang, peserta retret mengikuti serangkaian kegiatan seperti apel pagi, olahraga bersama, dan sejumlah sesi pembekalan, Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, makan bersama dengan para taruna, serta sesi pembekalan dan arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Muara Bulian, Batanghari (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Jambi selama bulan Ramadhan melaksanakan kegiatan pesantren kilat untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kepala Lapas kelas II B Muara Bulian Dede Mulyadi di Muara Bulian, Senin, mengatakan pesantren kilat selama bulan ramadhan ini untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi para narapidana, khususnya yang beragama Islam.

"Setiap bulan puasa kita berikan kegiatan positif bagi warga binaan agar bisa lebih fokus untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan,"katanya.

Tujuannya adanya kegiatan itu agar dapat memberikan ilmu agama bagi para WBP seperti pendidikan akidah, akhlak, belajar baca Alquran, dakwah, ibadah, hingga menghafal Alquran.

Kegiatan pesantren kilat tersebut dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadhan. Akan tetapi di tahun 2025 ini Lapas Muara Bulian akan melibatkan warga binaan pemasyarakatan yang akan memimpin selama proses berjalannya kegiatan itu dikarenakan ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

"Ya di tahun ini kita libatkan para WBP, biasa nya kita mengundang orang luar untuk memberikan ceramah setelah sholat tarawih,"ujarnya.

Untuk itu, Kalapas mengharapkan kepada seluruh warga binaan dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan aman dan nyaman selama berjalan nya bulan Ramadhan.

"Dengan adanya kegiatan pesantren ini, dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, menambah ilmu agama, sehingga dapat bermanfaat mereka dan bisa diterapkan dalam kehidupannya," ujarnya.

Selain Pesantren Kilat, para WBP juga melaksanakan ibadah lain, seperti salat tarawih secara berjamaah dan bertadarus selama bulan Ramadhan.

Gaza (ANTARA) - Israel hanya akan dapat memperoleh kembali warganya yang disandera melalui kesepakatan pertukaran tawanan, kata pejabat senior Hamas Mahmoud Mardawi dalam sebuah pernyataan pers pada Minggu (2/3).

"Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu delusional jika merasa dapat mencapai tujuannya melalui perang kelaparan yang dipaksakan di Jalur Gaza," tutur Mardawi.

Mardawi menegaskan kembali penolakan Hamas untuk memperpanjang tahap pertama perjanjian tersebut dengan Israel, seraya menekankan perlunya implementasi semua tahap seperti yang telah ditandatangani.

Dia juga menyerukan kepada para mediator agar memastikan Israel mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, seperti yang telah disepakati.

Tahap pertama selama 42 hari dalam perjanjian tiga tahap antara Hamas dan Israel, yang mencakup peningkatan bantuan kemanusiaan, telah berakhir pada Sabtu (1/3).

Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua belah pihak diharapkan untuk merundingkan tahap kedua, di mana Hamas akan membebaskan puluhan sandera yang tersisa dengan imbalan penarikan diri Israel dari Gaza dan gencatan senjata permanen.

Namun pada Jumat (28/2), Israel mengusulkan kerangka kerja baru yang akan memperpanjang tahap pertama dengan tambahan 42 hari, hingga setelah hari raya Ramadhan bagi umat Muslim dan hari raya Paskah Yahudi, yang akan berakhir pada 20 April.

Hamas pada Sabtu mengatakan bahwa usulan Israel tersebut tidak dapat diterima."

Pada Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel memutuskan untuk mencegah masuknya barang dan pasokan ke Gaza untuk menekan Hamas agar menerima usulan perpanjangan tersebut, yang menurutnya dikemukakan oleh utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Sekretaris DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap sidang praperadilan ditunda bukan akal-akalan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu," kata kuasa hukum Hasto, Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Maqdir mengatakan usai sidang praperadilan yang ditunda oleh hakim lantaran pihak KPK tidak menghadiri persidangan.

Dia menilai, apabila perkara pokok yang menjerat Hasto sebagai tersangka sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka otomatis praperadilan yang tengah berlangsung dinyatakan gugur.

"Kalau itu memang betul mereka lakukan, ini bisa dimaknai bahwa dengan legislasi dan politisasi terhadap kasus ini, makin hari makin terang benderang. Kita harapkan bahwa itu tidak dilakukan oleh KPK," ujarnya.

Dia berharap, KPK bersedia mengikuti proses praperadilan terlebih dulu sebelum merampungkan berkas perkara Hasto.

Sementara itu, pengacara Hasto lainnya, Todung Mulya Lubis, menyayangkan apabila KPK memang sengaja menyelesaikan berkas perkara agar praperadilan dinyatakan gugur.

Dia menilai, ini sudah termasuk tindakan perintangan penyidikan.

"Jadi, bukan saudara Hasto Kristiyanto yang melakukan 'obstruction of justice', tetapi juga KPK melakukannya karena tidak menghormati proses praperadilan yang kami ajukan karena hakimnya sudah ditunjuk, tanggal sidangnya sudah ditentukan dan seharusnya KPK menghormati itu," jelas Todung.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan penetapan sah atau tidaknya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka pada Senin ini.

Namun, sidang kembali ditunda mengingat KPK tidak hadir dengan alasan masih koordinasi dan mempersiapkan materi.

Sidang gugatan praperadilan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan diadili oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi.

Sidang ini menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tentang dugaan suap.

Kemudian, sidang gugatan dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan ditangani oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto terkait dugaan dugaan perintangan penyidikan berdasarkan Sprindik Nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025