Banda Aceh (ANTARA) - Imigrasi Kelas II TPI Sabang melancarkan aksi Jumat Berkah dengan membagikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Ujung Karang dan Jurong Keramat, Kota Sabang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Muchsin Miralza, dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Jumat, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden dan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Sabang dalam mendukung program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia dan Program Akselerasi Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” katanya.

Dia mengatakan pada aksi Jumat Berkah ini, ada sebanyak 40 paket makanan yang dibagikan kepada warga yang membutuhkan di Desa Ujung Karang dan Jurong Keramat, Kota Sabang.

Muchsin berharap dengan adanya kegiatan Jumat Berkah Berbagi Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini dapat bermanfaat bagi warga sekitar yang membutuhkan.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan,” katanya.

Dia menambahkan bahwa ke depannya aksi berbagi pada Jumat Berkah akan menjadi kegiatan rutin Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

“Kegiatan ini juga akan dilaksanakan secara rutin dan menjadi program mingguan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang agar bisa membantu dan berbagi kepada masyarakat sekitar,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya.

"MBG itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya dalam rangka rakyat yang kenyang, rakyat yang sehat, dan rakyat yang pintar," ucap Pigai dalam keterangan video diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Pigai, rakyat yang kenyang, sehat, dan pintar merupakan salah satu esensi dasar sebuah negara, terlebih konstitusi mengamanatkan bahwa harta negara mesti untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, Pigai menyebut program MBG lahir dari pikiran dan perasaan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dikatakan pula bahwa rumusan kebijakan terkait dengan MBG disusun dengan tulus dalam rangka kemaslahatan masyarakat.

"Kita menargetkan 2045 adalah kita harus leading (memimpin) maka orang-orang dan sumber daya harus bisa benar-benar tumbuh dengan manusia-manusia yang berkualitas dan kompeten," tuturnya.

Menteri HAM menyampaikan pernyataan itu ketika merespons demo penolakan MBG di Papua beberapa waktu lalu.

Ditegaskan pula bahwa MBG berhak didapatkan oleh seluruh bangsa Indonesia, terlepas dari suku, agama, ras, maupun golongan.

"Saya yakin seyakin-yakinnya orang Papua berhak menerima MBG," ucap Pigai.

Terkait dengan demo penolakan MBG di Papua, Pigai menilai hal itu dapat terjadi sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat akibat belum meratanya akses pendidikan.

"Itu bisa diperbaiki dengan saya mengusulkan ya nanti ke depan kita akan bisa kerja sama share budget (berbagi anggaran) dengan kabupaten berapa, provinsi berapa, sektor-sektor swasta berapa yang bisa sumbang, dan APBN bisa berapa," ucapnya.

Pigai mengatakan bahwa pendidikan di Papua merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam di daerah itu.

"Saya kira itu salah satu yang kita sama. Rakyat menginginkan pendidikan gratis, sama, pemerintah sekarang juga mau, ingin. Sama dengan suasana hati yang dirasakan oleh rakyat," katanya.

Selain itu, Pigai memandang perlu tata kelola MBG yang berbasis kearifan lokal di Papua. Hal itu karena kondisi sosial di Papua yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Dalam hal ini, Pigai mengusulkan MBG bisa dikelola oleh gereja, masjid, hingga mama-mama. Di samping itu, ahli gizi tetap diperlukan sebagai pengontrol kualitas makanan yang akan dibagikan.

Saya yakin seyakin-yakinnya orang Papua berhak menerima MBG.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya.

"MBG itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya dalam rangka rakyat yang kenyang, rakyat yang sehat, dan rakyat yang pintar," ucap Pigai dalam keterangan video diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Pigai, rakyat yang kenyang, sehat, dan pintar merupakan salah satu esensi dasar sebuah negara, terlebih konstitusi mengamanatkan bahwa harta negara mesti untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, Pigai menyebut program MBG lahir dari pikiran dan perasaan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dikatakan pula bahwa rumusan kebijakan terkait dengan MBG disusun dengan tulus dalam rangka kemaslahatan masyarakat.

"Kita menargetkan 2045 adalah kita harus leading (memimpin) maka orang-orang dan sumber daya harus bisa benar-benar tumbuh dengan manusia-manusia yang berkualitas dan kompeten," tuturnya.

Menteri HAM menyampaikan pernyataan itu ketika merespons demo penolakan MBG di Papua beberapa waktu lalu.

Ditegaskan pula bahwa MBG berhak didapatkan oleh seluruh bangsa Indonesia, terlepas dari suku, agama, ras, maupun golongan.

"Saya yakin seyakin-yakinnya orang Papua berhak menerima MBG," ucap Pigai.

Terkait dengan demo penolakan MBG di Papua, Pigai menilai hal itu dapat terjadi sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat akibat belum meratanya akses pendidikan.

"Itu bisa diperbaiki dengan saya mengusulkan ya nanti ke depan kita akan bisa kerja sama share budget (berbagi anggaran) dengan kabupaten berapa, provinsi berapa, sektor-sektor swasta berapa yang bisa sumbang, dan APBN bisa berapa," ucapnya.

Pigai mengatakan bahwa pendidikan di Papua merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam di daerah itu.

"Saya kira itu salah satu yang kita sama. Rakyat menginginkan pendidikan gratis, sama, pemerintah sekarang juga mau, ingin. Sama dengan suasana hati yang dirasakan oleh rakyat," katanya.

Selain itu, Pigai memandang perlu tata kelola MBG yang berbasis kearifan lokal di Papua. Hal itu karena kondisi sosial di Papua yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Dalam hal ini, Pigai mengusulkan MBG bisa dikelola oleh gereja, masjid, hingga mama-mama. Di samping itu, ahli gizi tetap diperlukan sebagai pengontrol kualitas makanan yang akan dibagikan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pematangsiantar menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Batu Bara perkuat efektivitas penyelesaian masalah hukum.

"Kesepakatan ini bertujuan memperkuat efektivitas penyelesaian masalah hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan, melalui pemberian surat kuasa khusus, pendampingan hukum, serta edukasi masyarakat," ujar General Manager PLN UID Sumatera Utara Agus Kuswardoyo di Medan, Jumat.

Agus mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penegakan hukum, melindungi aset negara dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Karena, PLN Sumut berkomitmen memastikan seluruh operasional berjalan sesuai koridor hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan listrik yang andal dan berkelanjutan.

"Harmonisasi antar sektor hukum dan bisnis adalah kunci kemajuan bangsa. Kami yakin kerja sama ini tidak hanya menguntungkan PLN, tapi juga masyarakat luas melalui penegakan hukum yang berkeadilan,” ucapnya.

Agus menambahkan sinergisitas ini diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan listrik yang lebih baik dan lebih aman, serta menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat.

Kepala Kejari Batu Bara Diky Oktavia mengatakan penandatanganan nota Kesepahaman (MoU) akan diikuti dengan tindak lanjut konkret, seperti pemberian surat kuasa khusus (SKK) dan asistensi hukum untuk menyelesaikan perkara perdata, sengketa lahan atau tunggakan yang merugikan PLN.

"Kami juga akan berperan aktif dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan dalam penggunaan listrik,” ucapnya.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Manager PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu dan Kepala Kejari Batubara Diky Oktavia pada Rabu (5/3).

kita putuskan tindakan apa yang harus dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan akan mengunjungi seluruh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun komunikasi yang baik.

“Biasanya semua aparat penegak hukum termasuk kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya, juga ke TNI, saya akan datang. Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya,” kata Pramono di Jakarta, Jumat.

Sehingga, lanjut Pramono, dirinya tak akan menutupi apabila terjadi persoalan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia pun akan bekerjasama dengan baik dengan aparat penegak hukum.

“Dan ini juga bagi ASN terutama bagi kepala-kepala dinas, kepala biro, asisten, ketika mereka harus mengambil keputusan itu tidak ragu-ragu dan tidak takut-takut. Karena kalau Jakarta mau ada perubahan yang signifikan, mereka juga harus berani mengambil keputusan. Saya bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono.

Pagi tadi, Pramono diketahui mengunjungi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung). Pihak Kejagung juga telah menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke depan.

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan kedatangan Pramono-Rano pada Jumat pagi itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membahas mengenai permintaan pendampingan hukum.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

“Silahkan dilihat dari apa yang beliau sampaikan dari awal, yang ditulis, karena visi dan prinsipnya jelas. Dan sekarang kenapa mungkin banyak yang lagi kalang kabut? Karena jelas, beliau itu hukum harus ditegakkan,”

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki prinsip yang jelas, termasuk salah satunya mengenai penegakan hukum.

“Silahkan dilihat dari apa yang beliau sampaikan dari awal, yang ditulis, karena visi dan prinsipnya jelas. Dan sekarang kenapa mungkin banyak yang lagi kalang kabut? Karena jelas, beliau itu hukum harus ditegakkan,” kata Sara, sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat.

Prabowo, tutur Sara, berkomitmen untuk melakukan proses hukum bagi siapa pun yang melanggar aturan perundang-undangan. Menurut dia, hal itu telah dilakukan Prabowo dalam beberapa waktu terakhir.

“Siapa pun yang melanggar, sikat. Dan ini lagi bersih-bersih istilahnya. It is​ a clear message, pesan yang jelas dan enggak semua orang suka,” ucap dia.

Selain itu, Sara juga menyinggung kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Sara menyebut kebijakan itu untuk menutup celah-celah korupsi dalam penggunaan anggaran oleh kementerian/lembaga. Salah satunya, terkait penyelenggaraan kegiatan di hotel-hotel.

“Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality (pelayanan), hotel-hotel ‘kan semuanya lagi pada komplain. Biasanya yang mengisi itu pemerintah yang melakukan FGD (diskusi kelompok terpumpun), workshop (lokakarya), kunker (kunjungan kerja), itu semuanya lagi di-cut (pangkas) karena sebenarnya banyak celah korupsinya di situ,” ucapnya.

Sebagai anggota DPR RI, Sara juga mengatakan bahwa apabila ada kebijakan maupun peraturan yang belum sempurna, masyarakat dapat menyampaikan masukan ke DPR agar dapat direvisi atau dibuatkan rancangan undang-undang sebagai payung hukumnya.

“Itu bagian check and balance (periksa dan timbang),” imbuh Sara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan tidak gentar dan tidak ragu memberantas koruptor yang terang-terangan membuat kerugian bagi masyarakat Indonesia.

Prabowo menyebut dirinya berani untuk menghadapi pihak-pihak korup yang melawannya, terkhusus para penentang program-program untuk kesejahteraan rakyat.

"Yang lawan kita itu koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu," kata Prabowo dalam pidato politiknya saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

“Silahkan dilihat dari apa yang beliau sampaikan dari awal, yang ditulis, karena visi dan prinsipnya jelas. Dan sekarang kenapa mungkin banyak yang lagi kalang kabut? Karena jelas, beliau itu hukum harus ditegakkan,”

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki prinsip yang jelas, termasuk salah satunya mengenai penegakan hukum.

“Silahkan dilihat dari apa yang beliau sampaikan dari awal, yang ditulis, karena visi dan prinsipnya jelas. Dan sekarang kenapa mungkin banyak yang lagi kalang kabut? Karena jelas, beliau itu hukum harus ditegakkan,” kata Sara, sapaan akrabnya, di Jakarta, Jumat.

Prabowo, tutur Sara, berkomitmen untuk melakukan proses hukum bagi siapa pun yang melanggar aturan perundang-undangan. Menurut dia, hal itu telah dilakukan Prabowo dalam beberapa waktu terakhir.

“Siapa pun yang melanggar, sikat. Dan ini lagi bersih-bersih istilahnya. It is​ a clear message, pesan yang jelas dan enggak semua orang suka,” ucap dia.

Selain itu, Sara juga menyinggung kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Sara menyebut kebijakan itu untuk menutup celah-celah korupsi dalam penggunaan anggaran oleh kementerian/lembaga. Salah satunya, terkait penyelenggaraan kegiatan di hotel-hotel.

“Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri hospitality (pelayanan), hotel-hotel ‘kan semuanya lagi pada komplain. Biasanya yang mengisi itu pemerintah yang melakukan FGD (diskusi kelompok terpumpun), workshop (lokakarya), kunker (kunjungan kerja), itu semuanya lagi di-cut (pangkas) karena sebenarnya banyak celah korupsinya di situ,” ucapnya.

Sebagai anggota DPR RI, Sara juga mengatakan bahwa apabila ada kebijakan maupun peraturan yang belum sempurna, masyarakat dapat menyampaikan masukan ke DPR agar dapat direvisi atau dibuatkan rancangan undang-undang sebagai payung hukumnya.

“Itu bagian check and balance (periksa dan timbang),” imbuh Sara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan tidak gentar dan tidak ragu memberantas koruptor yang terang-terangan membuat kerugian bagi masyarakat Indonesia.

Prabowo menyebut dirinya berani untuk menghadapi pihak-pihak korup yang melawannya, terkhusus para penentang program-program untuk kesejahteraan rakyat.

"Yang lawan kita itu koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu," kata Prabowo dalam pidato politiknya saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) memperkuat koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana guna meningkatkan perlindungan HAM.

Dalam pertemuan dengan LPSK di Jakarta, Kamis (6/3), Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun mengatakan Kemenko Kumham Imipas sebagai kementerian baru hasil pemekaran dari Kemenko Polhukam dan Kemenkumham memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

"Salah satu prioritas utama kami memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek hukum maupun implementasi di lapangan," ujar Ibnu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ibnu menuturkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk mempercepat pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM serta memastikan sistem perlindungan saksi dan korban berjalan efektif.

Menurutnya, salah satu fokus utama, yakni penguatan regulasi yang dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam penanganan berbagai kasus yang melibatkan pelanggaran HAM.

Untuk itu, dirinya menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan LPSK. Ia berharap ada satu dokumen yang dapat diberikan oleh LPSK sebagai bahan penguatan dalam menyusun konsep kebijakan untuk disampaikan kepada Menko Kumham Imipas.

"Selain itu, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) juga sangat penting sebagai bahan dalam rapat koordinasi bersama," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyatakan koordinasi yang lebih erat dengan Kemenko Kumham Imipas akan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan.

Sekretaris Jenderal LPSK Sriyana turut menyoroti perlunya peningkatan fasilitas khusus bagi para saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) serta upaya percepatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang masih menghadapi hambatan birokrasi.

"Saat ini, kami sedang mengupayakan rutan khusus bagi justice collaborator di Cibitung. Namun, ada sejumlah kendala yang perlu diselesaikan, termasuk koordinasi dengan pihak terkait dalam pembiayaan dan regulasi teknis," ucap Sriyana.

Pertemuan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun didampingi oleh para asisten deputi. Sementara dari pihak LPSK, hadir Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal LPSK Sriyana serta sejumlah tenaga ahli dan pejabat struktural.

Dalam pertemuan, dibahas sejumlah isu strategis, termasuk penguatan regulasi, mekanisme pendampingan korban, serta sinergi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan HAM.

Sejumlah kasus yang saat ini menjadi perhatian publik turut dibahas, termasuk kasus penembakan pengusaha rental mobil di Tangerang yang melibatkan oknum TNI, kasus penyiraman air keras di Sukabumi, serta kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas.

LPSK menyoroti pentingnya pengawalan terhadap berbagai kasus itu, terutama dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk bantuan medis, pendampingan hukum, serta restitusi.

Melalui sinergi yang lebih erat antara Kemenko Kumham Imipas, LPSK, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, diharapkan kebijakan perlindungan HAM di Indonesia dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi para korban yang membutuhkan keadilan.

"Salah satu prioritas utama kami memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek hukum maupun implementasi di lapangan,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) memperkuat koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana guna meningkatkan perlindungan HAM.

Dalam pertemuan dengan LPSK di Jakarta, Kamis (6/3), Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun mengatakan Kemenko Kumham Imipas sebagai kementerian baru hasil pemekaran dari Kemenko Polhukam dan Kemenkumham memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

"Salah satu prioritas utama kami memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek hukum maupun implementasi di lapangan," ujar Ibnu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ibnu menuturkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk mempercepat pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM serta memastikan sistem perlindungan saksi dan korban berjalan efektif.

Menurutnya, salah satu fokus utama, yakni penguatan regulasi yang dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam penanganan berbagai kasus yang melibatkan pelanggaran HAM.

Untuk itu, dirinya menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan LPSK. Ia berharap ada satu dokumen yang dapat diberikan oleh LPSK sebagai bahan penguatan dalam menyusun konsep kebijakan untuk disampaikan kepada Menko Kumham Imipas.

"Selain itu, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) juga sangat penting sebagai bahan dalam rapat koordinasi bersama," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyatakan koordinasi yang lebih erat dengan Kemenko Kumham Imipas akan sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan.

Sekretaris Jenderal LPSK Sriyana turut menyoroti perlunya peningkatan fasilitas khusus bagi para saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) serta upaya percepatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang masih menghadapi hambatan birokrasi.

"Saat ini, kami sedang mengupayakan rutan khusus bagi justice collaborator di Cibitung. Namun, ada sejumlah kendala yang perlu diselesaikan, termasuk koordinasi dengan pihak terkait dalam pembiayaan dan regulasi teknis," ucap Sriyana.

Pertemuan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun didampingi oleh para asisten deputi. Sementara dari pihak LPSK, hadir Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal LPSK Sriyana serta sejumlah tenaga ahli dan pejabat struktural.

Dalam pertemuan, dibahas sejumlah isu strategis, termasuk penguatan regulasi, mekanisme pendampingan korban, serta sinergi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan HAM.

Sejumlah kasus yang saat ini menjadi perhatian publik turut dibahas, termasuk kasus penembakan pengusaha rental mobil di Tangerang yang melibatkan oknum TNI, kasus penyiraman air keras di Sukabumi, serta kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas.

LPSK menyoroti pentingnya pengawalan terhadap berbagai kasus itu, terutama dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk bantuan medis, pendampingan hukum, serta restitusi.

Melalui sinergi yang lebih erat antara Kemenko Kumham Imipas, LPSK, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, diharapkan kebijakan perlindungan HAM di Indonesia dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi para korban yang membutuhkan keadilan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan. Kali ini, nama Melvina Husyanti, yang dikenal sebagai pemilik Daviena Skincare, terseret dalam pusaran kasus tersebut.

Berdasarkan bukti-bukti yang beredar di media sosial, Nikita Mirzani diduga melakukan pemerasan terhadap Melvina dengan nominal mencapai Rp15 miliar.

Dalam sebuah percakapan, Melvina meminta kepada Nikita agar namanya tidak lagi disebut. Nikita pun menyetujui permintaan tersebut.

Namun, setelah itu, Melvina menanyakan kepada Nikita, “Kakak mau berapa dari aku?," kata Melvina. Nikita kemudian meminta 15, tetapi permintaan tersebut membuat Melvina merasa keberatan.

Setelah statusnya sebagai tersangka ditetapkan, berbagai bukti terkait dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap sejumlah pemilik bisnis skincare mulai bermunculan.

Isu ini pun menjadi viral di dunia maya, terutama di kalangan pegiat industri kecantikan. Salah satu nama yang ikut terseret dalam polemik ini adalah Melvina Husyanti.

Wanita yang akrab disapa Daviena ini diduga menjadi salah satu korban pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan seorang dokter kecantikan bernama Oky Pratama.

Kehebohan di dunia bisnis skincare pun semakin memanas dengan munculnya berbagai fakta baru terkait kasus ini.

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbicara tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting dalam awal kemerdekaan bangsa Republik Indonesia, saat menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia yang bertajuk “Menuju Persatuan Islam yang Efektif” di Mekkah, Arab Saudi, Kamis malam waktu setempat.

Di awal kemerdekaan, menurut dia, banyak tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang pemilihan dasar negara Indonesia, baik berlandaskan nilai-nilai Islam, atau nasionalis, atau bahkan sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk Muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta penduduk Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda dan menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu kemudian diikrarkan dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang berasal dari rumpun melayu.

“Kami menyepakati rumpun bahasa Melayu, bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” kata dia.

Namun, dia mengungkapkan bahwa berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar ke depannya hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

Menurut dia, Presiden Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi Prabowo, kata dia, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya, dan seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnya.

“Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain,” katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua MPR bicara Pancasila berperan dalam kemerdekaan RI di Mekkah

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 33 warga binaan pemasyarakatan Lapas Semarang dikirim ke Lapas Terbuka Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk menggarap lahan yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso di Semarang, Jumat, mengatakan, pengiriman puluhan napi tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, keberangkatan 33 napi tersebut dilakukan sesuai prosedur standar operasional dengan pengawalan dari kepolisian.

"Sebelum berangkat dilakukan pemeriksaan kesehatan, badan, hingga barang bawaan," katanya.

Menurut dia, para napi yang dipindahkan tersebut akan belajar bertani, berkebun, serta berternak.

"Teman-teman nanti akan belajar menjadi laki-laki. Syukuri apapun yang terjadi," katanya.

Ia menuturkan lahan pertanian dan perkebunan yang akan diolah telah disiapkan di Lapas Terbuka Nusakambangan.

"Para warga binaan ini dikirim untuk bekerja di Lapas Terbuka Nusakambangan guna menyukseskan program ketahanan pangan. Tentunya mereka akan mendapat perhatian dan fasilitas yang baik," katanya.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025