Mukomuko (ANTARA) - Kepolisian Resor Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengajak warga untuk mengisi bulan Ramadhan tahun ini dengan melakukan berbagai kegiatan positif, serta menghindari kegiatan yang melanggar hukum dan kegiatan yang dapat merugikan orang banyak.

"Kami dari Polres Mukomuko menyampaikan imbauan kepada masyarakat Kabupaten Mukomuko selama bulan Ramadhan ini mari isi bulan penuh rahmatan ini dengan kegiatan positif di tengah masyarakat," kata Wakil Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Kompol Bakit Eko Hadi Suseno di Mukomuko, Minggu.

Dia mengatakan hal itu usai membagikan sebanyak ratusan paket takjil gratis kepada warga Pantai Indah Mukomuko di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko.

Pihak Kepolisian Resor Mukomuko selama tiga hari berturut-turut membagikan paket takjil gratis kepada pengendara yang melintas di jalan nasional serta dengan cara mendatangi setiap rumah nelayan.

Pada kesempatan itu juga, ia mengimbau warga untuk menghindari kegiatan yang melanggar hukum dan kegiatan yang merugikan seperti balap liar minuman keras dan lain sebagainya.

Sedangkan kegiatan positif yang dimaksudnya, yakni salah satunya berbagi takjil kepada pengendara dan warga yang tergolong ekonomi miskin di daerah ini.

Terkait dengan pencegahan kegiatan melanggar hukum dan merugikan orang banyak, pihak kepolisian melakukan kegiatan patroli rutin di sejumlah tempat yang menjadi lokasi balap liar di daerah ini.

Jalan Nasional atau Jalan Lintas Sumatera yang selama menjadi lokasi balap liar, yakni Pantai Air Punggur yang berada di perbatasan Kecamatan Kota Mukomuko dengan Kecamatan Air Dikit.

Satuan Samapta Polres Mukomuko rutin melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka cipta kondisi situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Mukomuko.

Sasaran patroli ini, yakni melakukan pembubaran sekaligus memberikan imbauan terhadap sekelompok remaja yang diduga akan melakukan balap liar di jalan nasional.

Kemudian, pihak kepolisian resor setempat juga melakukan patroli pada malam hari untuk mencegah muda mudi berkumpul dan mengkonsumsi minuman keras dan barang terlarang lain.

Jakarta (ANTARA) - Saat bulan Ramadhan, umat Muslim berusaha menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk menjaga perilaku agar tidak mengurangi pahala. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah mendengarkan musik saat berpuasa bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan puasa?

Pandangan ulama mengenai hal ini cukup beragam. Sebagian berpendapat bahwa musik bisa mengalihkan seseorang dari ibadah, sementara yang lain menilai bahwa hukum mendengarkan musik tergantung pada isi dan pengaruhnya.

Lalu, bagaimana sebenarnya hukum mendengarkan musik saat berpuasa menurut ajaran Islam? Mari simak penjelasannya lebih lanjut.

Pandangan Islam saat mendengarkan musik saat puasa Ramadhan

Musik dalam Islam dianggap haram, baik di bulan Ramadhan maupun di waktu lainnya. Namun, larangan ini menjadi lebih ditekankan selama bulan suci karena dosanya dianggap lebih besar.

Puasa sendiri bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan serta rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu, seluruh anggota tubuh harus dijaga dari perbuatan yang bertentangan dengan perintah-Nya. Allah berfirman (tafsir maknanya):

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

yâ ayyuhalladzîna âmanû kutiba ‘alaikumush-shiyâmu kamâ kutiba ‘alalladzîna ming qablikum la‘allakum tattaqûn

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.” [QS. Al-Baqarah 2:183]

Dan Rasulullah SAW bersabda: “Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi puasa itu menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan keji.” (HR. Al-Hakim, ia berkata: Hadits ini shahih menurut syarat Muslim).

Dalam hadis yang shahih, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dengan jelas menyebutkan bahwa mendengarkan alat musik hukumnya haram.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sebuah riwayat mu’allaq bahwa Nabi SAW bersabda, "Akan muncul di tengah umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, daging babi, dan alat musik."

Sementara itu, Al-Tabarani dan Al-Baihaqi menyatakan bahwa hadis ini termasuk dalam kategori riwayat mausul.

Hukum mendengarkan musik saat puasa Ramadhan, apakah batal?

Jadi hukum mendengarkan musik saat berpuasa di bulan Ramadhan pada dasarnya adalah mubah, selama tidak disertai dengan perbuatan maksiat. Hal ini juga tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa maupun merusak keabsahannya. Dengan demikian, hukum mendengarkan musik selama Ramadhan sama seperti di hari-hari lainnya.

Namun, mendengarkan musik termasuk dosa karena dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, sehingga akan mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu, orang yang berpuasa tidak hanya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan secara fisik, tetapi juga harus menjaga diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahalanya.

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, “Bisa jadi ada seseorang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar. Dan bisa jadi ada seseorang yang melaksanakan qiyamullail, tetapi tidak mendapatkan apa pun dari qiyamnya selain begadang di malam hari.” (HR. Ibnu Majah, 1690; dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

Meskipun melakukan dosa, termasuk mendengarkan musik, tidak membatalkan puasa secara hukum, orang yang berpuasa tetap dianggap telah menunaikan kewajibannya dan tidak perlu mengganti puasanya. Namun, pahala yang seharusnya diperoleh bisa berkurang, bahkan hilang, akibat perbuatan yang tidak sesuai dengan ketakwaan.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Seoul (ANTARA) - Presiden dimakzulkan Yoon Suk Yeol dibebaskan dari tahanan pada Sabtu menyusul putusan pengadilan, 52 hari setelah ia ditahan atas tuduhan menghasut pemberontakan dalam upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Yoon dibebaskan dari Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaannya untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon dibebaskan tak lama setelah Jaksa Agung Shim Woo-jung menerima putusan pengadilan untuk membebaskan presiden yang diskors tersebut.

"Saya menghargai keberanian dan tekad pengadilan dalam mengoreksi pelanggaran hukum," kata Yoon kepada tim hukumnya, saat ia meninggalkan pusat tahanan di tengah sorak-sorai para pendukung dan anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.

Dengan pembebasannya, Yoon akan dapat diadili tanpa penahanan fisik.

Pada Jumat, pengadilan menyetujui permintaan Yoon setelah memastikan bahwa dakwaan terhadapnya pada 26 Januari terkait tuduhan pemberontakan, yang memungkinkan perpanjangan masa penahanan, disampaikan hanya beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir.

Periode penahanan awal selama 10 hari tidak termasuk waktu dokumen dikirim ke pengadilan untuk meninjau apakah perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga memundurkan batas waktu penahanan Yoon hingga sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 26 Januari.

Sementara itu, jaksa penuntut mendakwanya sesaat sebelum pukul 7 malam hari itu, pada tanggal yang sama menurut pengadilan.

Sumber: Yonhap-OANA

"Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi akhir pekan Anda.

KPK segera eksekusi SYL setelah kasasi ditolak MA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak permohonan kasasi terkait hukuman 12 tahun penjara dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2020–2023.

"Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. Kecuali ada upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali/PK)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

Selengkapnya klik di sini.

KPK tetapkan Sekjen DPR Indra Iskandar tersangka korupsi rumah jabatan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

"Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku PA (pengguna anggaran) dan kawan-kawan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Gubernur Jabar tak akan halangi penyidikan KPK pada BJB

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan tidak akan menghalangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) untuk mengungkap kasus yang tengah terjadi, karena merupakan kewenangan lembaga penegak hukum itu.

"Kalau itu tidak perlu ditanya, itu kan sudah menjadi kewenangannya dari KPK," kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.

Dedi mengharapkan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, tidak akan mempengaruhi aspek regulasi yang ada di BJB. Bahkan menurutnya walaupun ada pemeriksaan KPK dan mundurnya Dirut BJB Yuddy Renaldi perkembangan sentimen pasar terpantau positif.

Selengkapnya klik di sini.

Menko Kumham Imipas-Dubes bahas rencana pemulangan napi asal Belanda

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Jakarta, Jumat (28/2).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum antara kedua negara salah satu isu yang dibahas mengenai pemulangan narapidana (napi) Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia.

"Menurut data terdapat lima narapidana asal Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia. Selain itu terdapat dua deteni warga negara Belanda yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Kejagung periksa pemengaruh Fitra Eri terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pemengaruh otomotif Fitra Eri Purwotomo (FEP) sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa FEP selaku influencer otomotif," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain Fitra, kata dia, penyidik memeriksa tujuh saksi lainnya yang terdiri atas pejabat teknis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina.

Selengkapnya klik di sini.

Hakim vonis mati pemilik pabrik ekstasi rumahan di Medan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis pidana mati kepada Hendrik Kosumo (41), pemilik pabrik ekstasi rumahan di Jalan Kapten Jumhana, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Hendrik Kosumo dengan pidana mati," kata Hakim Ketua Nani Sukmawati saat sidang pembacaan amar putusan di Pengadilan Negeri Medan, Kamis.

Hakim menyatakan bahwa terdakwa Hendrik terbukti bersalah karena memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Seoul (ANTARA) - Presiden dimakzulkan Yoon Suk Yeol dibebaskan dari tahanan pada Sabtu menyusul putusan pengadilan, 52 hari setelah ia ditahan atas tuduhan menghasut pemberontakan dalam upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Yoon dibebaskan dari Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaannya untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon dibebaskan tak lama setelah Jaksa Agung Shim Woo-jung menerima putusan pengadilan untuk membebaskan presiden yang diskors tersebut.

"Saya menghargai keberanian dan tekad pengadilan dalam mengoreksi pelanggaran hukum," kata Yoon kepada tim hukumnya, saat ia meninggalkan pusat tahanan di tengah sorak-sorai para pendukung dan anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.

Dengan pembebasannya, Yoon akan dapat diadili tanpa penahanan fisik.

Pada Jumat, pengadilan menyetujui permintaan Yoon setelah memastikan bahwa dakwaan terhadapnya pada 26 Januari terkait tuduhan pemberontakan, yang memungkinkan perpanjangan masa penahanan, disampaikan hanya beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir.

Periode penahanan awal selama 10 hari tidak termasuk waktu dokumen dikirim ke pengadilan untuk meninjau apakah perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga memundurkan batas waktu penahanan Yoon hingga sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 26 Januari.

Sementara itu, jaksa penuntut mendakwanya sesaat sebelum pukul 7 malam hari itu, pada tanggal yang sama menurut pengadilan.

Sumber: Yonhap-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta memulangkan seorang warga negara asing asal India berinisial EH setelah menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

EH yang terjerat kasus penyelundupan 2.800 gram sabu di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada tahun 2013 telah dijemput petugas Imigrasi dan diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (7/3).

Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta Tedy Riyandi dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan EH langsung diserahkan ke Rudenim Semarang untuk menjalani penahanan sementara hingga seluruh administrasi deportasi rampung.

Tedy menambahkan EH tidak ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Yogyakarta karena fasilitas tersebut masih dalam renovasi. EH dititipkan di Rudenim Semarang sambil menunggu proses pemulangan ke negara asalnya.

Untuk memastikan deportasi berjalan sesuai prosedur, Imigrasi Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar India di Jakarta, terutama terkait penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau emergency passport, sebagai dokumen perjalanan EH kembali ke negaranya.

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta memproses deportasi seorang warga negara asing asal India berinisial EH setelah menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

EH yang terjerat kasus penyelundupan 2.800 gram sabu di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada tahun 2013 telah dijemput petugas Imigrasi dan diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (7/3).

Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta Tedy Riyandi dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan EH langsung diserahkan ke Rudenim Semarang untuk menjalani penahanan sementara hingga seluruh administrasi deportasi rampung.

"Tindakan tegas Imigrasi terhadap orang asing bermasalah diharapkan dapat menjadi efek jera bagi WNA lain agar patuh dan tunduk menghormati hukum serta norma yang berlaku di Indonesia," katanya.

Tedy menambahkan EH tidak ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Yogyakarta karena fasilitas tersebut masih dalam renovasi. EH dititipkan di Rudenim Semarang sambil menunggu proses pemulangan ke negara asalnya.

Untuk memastikan deportasi berjalan sesuai prosedur, Imigrasi Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar India di Jakarta, terutama terkait penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau emergency passport, sebagai dokumen perjalanan EH kembali ke negaranya.

Sementara itu, Kepala Subseksi Keamanan Rudenim Semarang Dany Astrianto mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Kantor Imigrasi Yogyakarta dan pihak terkait dalam menangani kasus ini.

"Kami juga akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa WNA yang berada di Wilayah Hukum Jawa Tengah dan sekitarnya mematuhi peraturan dan norma yang berlaku," kata Dany.

EH dikenakan tindak pidana administratif keimigrasian berupa deportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, warga negara India itu juga mendapat penangkalan dan tidak akan diizinkan kembali masuk ke Indonesia pada masa mendatang.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat karena regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

"Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi," kata Natalius saat menghadiri HUT Keramat Patih Patinggi yang dilaksanakan di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Sabtu.

Natalius menyebut bahwa ada tiga aspek utama dalam RUU tersebut, yaitu menjaga kelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan potensi masyarakat adat, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman.

"Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap lestari, berkembang, dan tidak terancam oleh berbagai kebijakan maupun tekanan eksternal," tuturnya.

Saat ini, katanya, Kementerian HAM masih menunggu berbagai organisasi masyarakat adat untuk berdiskusi terkait substansi RUU ini. Salah satu tantangan utama dalam pembahasannya adalah perdebatan antara masyarakat adat dan komunitas lokal terkait hak dan wilayah adat.

"Ini juga menjadi isu di tingkat internasional, dan kami akan mencari solusi terbaik agar RUU ini dapat diterapkan secara efektif," jelasnya.

Selain itu, Natalius menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi dalam memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat. Upaya intervensi ini mencakup penghormatan terhadap hak, pemantauan, pendidikan, penyuluhan, serta peningkatan kompetensi masyarakat adat.

Dengan dukungan penuh dari Kementerian HAM, diharapkan RUU Masyarakat Adat dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Sementara itu, Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat tidak hanya untuk melindung hak masyarakat adat, tapi juga menjadi kunci untuk memastikan kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal.

Koordinator Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat Veni Siregar dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (25/2/2025), mengatakan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat tidak hanya dapat menjadi instrumen hukum untuk mengakui dan melindungi hak-hak serta kearifan lokal masyarakat adat, melainkan juga dalam menjaga keberlangsungan kedaulatan pangan berbasis komunitas.

Dengan pengesahan RUU itu, katanya, masyarakat adat juga mendapatkan jaminan atas pengetahuan dan praktik dalam mengelola dan mengembangkan metode pengolahan pangan yang telah diwariskan turun-temurun.

"RUU Masyarakat Adat adalah jalan menuju kedaulatan dan kemandirian masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam," kata Veni.

Menurutnya, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan, masyarakat adat telah membuktikan bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai melalui pendekatan yang berbasis pada harmoni dengan alam.

Upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat menjadi bagian integral dari sistem pangan nasional dan pengesahan RUU yang sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, yang menunggu pengesahan DPR RI, menjadi langkah penting untuk memastikan kedaulatan pangan di lingkup akar rumput.

Ini menjadi momentum refleksi untuk melihat bagaimana kebijakan pangan nasional dapat lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat adat. Dengan menjaga dan memperkuat sistem pangan mereka, kita tidak hanya melestarikan keanekaragaman hayati, tetapi juga memastikan generasi mendatang memiliki akses terhadap pangan itu sendiri dan membangun sistem pangan nasional yang adil dan berkelanjutan.

Dia memberikan contoh seperti masyarakat adat Boti di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memiliki pengetahuan mendalam dalam mengelola sumber daya alam. Mereka memproduksi sendiri minyak kelapa untuk keperluan memasak, serta menerapkan teknik pengelolaan lahan yang memungkinkan mereka menanam dan memanen umbi-umbian meskipun kondisi tanah kering.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Koalisi Kawal RUU Masyarakat, anggota masyarakat adat Boti, Bebie menyebutkan untuk memastikan tidak ada anggota komunitas yang mengalami kekurangan pangan, mereka juga mengandalkan modal sosial yang kuat.

Selain memiliki kebun pribadi, masyarakat adat Boti mengelola kebun komunal yang dikelola secara kolektif. Proses penggarapan dilakukan secara gotong royong oleh seluruh anggota komunitas, dan hasil panennya diperuntukkan bagi mereka yang mengalami kesulitan.

"Kabupaten Timor Tengah Selatan termasuk daerah dengan kasus stunting tinggi di Provinsi NTT. Tapi tidak ada kasus ditemukan pada masyarakat adat Boti," kata Bebie.

Pontianak (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat karena regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

"Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi," kata Natalius saat menghadiri HUT Keramat Patih Patinggi yang dilaksanakan di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Sabtu.

Natalius menyebut bahwa ada tiga aspek utama dalam RUU tersebut, yaitu menjaga kelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan potensi masyarakat adat, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman.

"Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap lestari, berkembang, dan tidak terancam oleh berbagai kebijakan maupun tekanan eksternal," tuturnya.

Saat ini, katanya, Kementerian HAM masih menunggu berbagai organisasi masyarakat adat untuk berdiskusi terkait substansi RUU ini. Salah satu tantangan utama dalam pembahasannya adalah perdebatan antara masyarakat adat dan komunitas lokal terkait hak dan wilayah adat.

"Ini juga menjadi isu di tingkat internasional, dan kami akan mencari solusi terbaik agar RUU ini dapat diterapkan secara efektif," jelasnya.

Selain itu, Natalius menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi dalam memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat, termasuk masyarakat adat. Upaya intervensi ini mencakup penghormatan terhadap hak, pemantauan, pendidikan, penyuluhan, serta peningkatan kompetensi masyarakat adat.

Dengan dukungan penuh dari Kementerian HAM, diharapkan RUU Masyarakat Adat dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Seoul (ANTARA) - Kementerian Kehakiman Korea Selatan (Korsel) pada Jumat (7/3) mengatakan pihaknya masih menunggu jaksa penuntut untuk memerintahkan pembebasan Presiden Yoon Suk-yeol dari tahanan, menyusul putusan dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul yang membatalkan penahanan Yoon.

Pihak kejaksaan menyampaikan bahwa pembicaraan terkait putusan pengadilan yang membatalkan penahanan Yoon sedang berlangsung, lapor Kantor Berita Newsis.

Jika kejaksaan langsung mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang membatalkan penahanan itu, ada kemungkinan Yoon tidak akan segera dikeluarkan dari tahanan.

Menurut Pasal 97 Undang-Undang (UU) Acara Pidana Korsel, jaksa dapat langsung mengajukan banding terhadap putusan yang membatalkan penahanan Yoon. Sementara itu, Pasal 410 dari UU yang sama menyatakan bahwa jika banding langsung diajukan, pelaksanaan persidangan akan ditangguhkan.

Sebelumnya pada Jumat yang sama, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyetujui pembebasan Yoon dari tahanan, membuka kemungkinan bagi kepala negara yang telah dimakzulkan itu untuk diadili tanpa dikurung di tahanan

Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember malam tahun lalu, tetapi beberapa jam kemudian, deklarasi tersebut dicabut oleh Majelis Nasional Korsel yang dipimpin pihak oposisi.

Mosi untuk memakzulkan Yoon telah disahkan melalui Majelis Nasional Korsel pada 14 Desember tahun lalu, dan sejak saat itu, pengadilan konstitusional Korsel telah menggelar 11 sidang pemakzulan Yoon. Putusan akhir secara luas diperkirakan akan disampaikan pekan depan.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Seoul (ANTARA) - Kementerian Kehakiman Korea Selatan (Korsel) pada Jumat (7/3) mengatakan pihaknya masih menunggu jaksa penuntut untuk memerintahkan pembebasan Presiden Yoon Suk-yeol dari tahanan, menyusul putusan dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul yang membatalkan penahanan Yoon.

Pihak kejaksaan menyampaikan bahwa pembicaraan terkait putusan pengadilan yang membatalkan penahanan Yoon sedang berlangsung, lapor Kantor Berita Newsis.

Jika kejaksaan langsung mengajukan banding terhadap putusan pengadilan yang membatalkan penahanan itu, ada kemungkinan Yoon tidak akan segera dikeluarkan dari tahanan.

Menurut Pasal 97 Undang-Undang (UU) Acara Pidana Korsel, jaksa dapat langsung mengajukan banding terhadap putusan yang membatalkan penahanan Yoon. Sementara itu, Pasal 410 dari UU yang sama menyatakan bahwa jika banding langsung diajukan, pelaksanaan persidangan akan ditangguhkan.

Sebelumnya pada Jumat yang sama, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyetujui pembebasan Yoon dari tahanan, membuka kemungkinan bagi kepala negara yang telah dimakzulkan itu untuk diadili tanpa dikurung di tahanan

Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember malam tahun lalu, tetapi beberapa jam kemudian, deklarasi tersebut dicabut oleh Majelis Nasional Korsel yang dipimpin pihak oposisi.

Mosi untuk memakzulkan Yoon telah disahkan melalui Majelis Nasional Korsel pada 14 Desember tahun lalu, dan sejak saat itu, pengadilan konstitusional Korsel telah menggelar 11 sidang pemakzulan Yoon. Putusan akhir secara luas diperkirakan akan disampaikan pekan depan.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025