Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa sebagian narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, telah ditangkap atau menyerahkan diri.

“Warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri 49 orang, yang tertangkap kembali dan menyerahkan diri 14 orang, 35 orang masih dalam pengejaran,” kata Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS Rika Aprianti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Rika membenarkan bahwa upaya narapidana kabur dari Lapas Kutacane terjadi pada Senin (10/3) sore. Namun, kondisi sudah mulai kondusif sekitar pukul 21.00 WIB dan kepala lapas sudah masuk blok untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan.

“Sudah dilakukan penanganan dan pengendalian oleh pihak lapas bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan pemda (pemerintah daerah). Bupati Aceh Tenggara (M. Salim Fakhry) hadir langsung untuk berdialog dengan warga binaan,” tutur Rika.

Saat ditanya mengenai motif kaburnya para warga binaan tersebut, Rika mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman.

“Tim masih bekerja,” ucapnya.

Kendati begitu, Ditjen PAS memastikan pelayanan makan kepada warga binaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan. Selain itu, penjagaan juga diperketat dengan bantuan aparat keamanan.

“Penjagaan lapas saat ini dibantu oleh kepolisian dan TNI,” kata Rika menjelaskan.

Sebelumnya, puluhan warga binaan atau narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur pada Senin (10/3) saat menjelang berbuka puasa.

Para napi kabur melalui pintu utama dan atap lapas. Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya napi melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan gawai.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) telah berkomitmen dalam penanganan para tahanan, termasuk perempuan yang ada di rumah tahanan kepolisian itu, dengan mengutamakan aspek kemanusiaan.

"Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan dan perawatan terbaik bagi setiap tahanan, termasuk perempuan yang membutuhkan perhatian medis khusus," .kata Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Bayu Suseno, di Pontianak, Senin.

Hal itu disampaikannya terkait kasus tahanan berinisial MD (42) asal Kabupaten Sanggau yang mengalami keguguran pada bulan Februari 2025 yang saat ini dipermasalahkan oleh keluarga tahanan itu.

Bayu menyatakan pelayanan kesehatan di Rutan Polda Kalbar mengutamakan sisi kemanusiaan di mana setiap tahanan mendapatkan perawatan yang layak sesuai prosedur yang berlaku.

"Termasuk MD yang segera mendapatkan tindakan medis setelah mengalami keguguran," ujarnya.

Berdasarkan laporan petugas jaga, kata Bayu, MD terpeleset di kamar mandi Rutan Polda Kalbar pada 23 Februari 2025. Setelah menerima laporan tersebut, petugas segera menghubungi penyidik yang menangani kasusnya.

"Pada hari yang sama, MD langsung dibawa ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan medis," tuturnya.

Di rumah sakit, MD mengalami perdarahan, dan pihak medis segera menghubungi keluarganya untuk menandatangani persetujuan tindakan medis yang diperlukan. Kedua anak MD turut hadir untuk mendampingi ibu mereka selama proses perawatan.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, kondisi MD dinyatakan stabil tanpa perlu tindakan operasi karena rahimnya telah bersih secara alami. MD menjalani perawatan di RS Bhayangkara dari 23 hingga 26 Februari 2025 sebelum dikembalikan ke tahanan.

Kabidhumas Polda Kalbar menegaskan bahwa kesehatan tahanan merupakan prioritas. "Saat ini kondisi MD dalam keadaan stabil. Kami memastikan bahwa setiap tahanan mendapatkan pelayanan dan perawatan yang mengutamakan aspek kemanusiaan, dengan pengecekan kesehatan rutin untuk menjaga kondisi mereka tetap baik," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalbar AKBP Jamhuri Nurdin menegaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) di Rutan Polda Kalbar sudah sesuai ketentuan.

"Tahanan wanita dan tahanan narkoba ditempatkan terpisah dari tahanan umum lainnya. Selain itu, pengecekan kesehatan dilakukan secara berkala setiap dua hari oleh Tim Dokkes Polda Kalbar," tuturnya.

Menurut dia, MD juga mendapatkan pemeriksaan medis lanjutan di klinik Polda Kalbar. Pada 26 Februari 2025, dokter spesialis kandungan menyatakan MD dalam kondisi sehat dan bisa kembali ke Rutan Polda Kalbar.

"Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan kembali pada tanggal 7 dan 9 Maret 2025 di klinik Polda dan RS Bhayangkara, di mana MD tetap dinyatakan sehat dan diberikan vitamin untuk menjaga kondisinya," ujarnya.

Secara hukum, MD ditahan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/24/II/2025/SPKT.DITRESNARKOBA POLDA KALBAR tanggal 8 Februari 2025. Ia ditangkap atas dugaan pelanggaran Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika, yang mencakup tindakan menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika.

MD mulai ditahan di Rutan Polda Kalbar pada 12 Februari 2025 sesuai surat perintah penahanan nomor SPHAN: 32/II/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba. Berkas perkara MD telah diproses sesuai prosedur, dengan tahap pertama dilakukan pada 26 Februari 2025.

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas III Banda Naira mengedukasi warga binaan menanam sebanyak 250 bibit sayuran menggunakan media kantong plastik.

"Hal ini sebagai komitmen mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana astacita Presiden RI serta 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Pelaksana Tugas Kepala Lapas Banda Naira, Nober Hasanda, dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Senin.

Ia melanjutkan 250 bibit sayuran yang ditanam oleh para warga binan tersebut yakni pakcoy dan cabai.

Ia menjelaskan para warga binaan diedukasi tentang cara menanam pakcoy dengan kantong plastik merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan hasil panen yang sehat dan lezat.

Dengan menggunakan media kantong plastik, pakcoy dapat ditanam dimana saja, bahkan di area yang terbatas.

Pakcoy dipilih lantaran tanaman ini hanya membutuhkan waktu 20-30 hari setelah tanam untuk dipanen.

Hal serupa juga dilakukan untuk tanaman cabai tetapi cabai memiliki tingkat kesulitan yang lebih daripada pakcoy karena media tanam harus memiliki kandungan Ph yang seimbang dengan bibit cabai agar dapat menghasilkan cabai yang berkualitas.

"Metode ini menjadi peluang usaha menjanjikan sekaligus cara efektif memenuhi kebutuhan sayuran sehat di tengah keterbatasan Lahan di Lapas. Selain itu, cara menanam sayuran di media kantong plastik mudah dilakukan, cukup modal media tanam, seperti tanah, kompos, dan sedikit pupuk organik,” katanya.

Berkaitan dengan hal itu ia mengatakan ketahanan pangan tidak harus dimulai dengan langkah besar utamanya tentang bagaimana mengedukasi warga binaan sebagai bekal saat mereka bebas nanti.

"Selain memenuhi kebutuhan konsumsi di dapur Lapas, hasil panen ini juga mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar sekaligus menghasilkan sayuran berkualitas tinggi yang sehat dan ramah lingkungan, serta dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk warga binaan," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Newcastle naik ke peringkat enam klasemen sementara seusai menekuk West Ham dengan skor 1-0 pada pekan ke-28 Liga Inggris di Stadion London, London, Selasa dini hari WIB.

Pada pertandingan ini kemenangan Newcastle atas West Ham hadir berkat gol semata wayang yang dicetak oleh Bruno Guimaraes, demikian catatan Premier League.

Berkat kemenangan ini Newcastle kini berada di peringkat keenam klasemen sementara Liga Inggris dengan 47 poin dari 28 pertandingan, terpaut dua poin dari posisi empat besar.

Di sisi lain, West Ham masih menempati peringkat ke-16 klasemen sementara Liga Inggris dengan 33 poin dari 28 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi.

Memasuki babak kedua, giliran Newcastle yang mengambil inisiatif menyerang dan mampu unggul pada menit 63 lewat gol dari Bruno Guimaraes yang tendangannya mampu membobol gawang West Ham sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Tertinggal satu gol, West Ham berupaya untuk setidaknya menyamakan kedudukan, akan tetapi hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk kemenangan Newcastle tetap bertahan.

Jakarta (ANTARA) - Newcastle naik ke peringkat enam klasemen sementara seusai menekuk West Ham dengan skor 1-0 pada pekan ke-28 Liga Inggris di Stadion London, London, Selasa dini hari WIB.

Pada pertandingan ini kemenangan Newcastle atas West Ham hadir berkat gol semata wayang yang dicetak oleh Bruno Guimaraes, demikian catatan Premier League.

Berkat kemenangan ini Newcastle kini berada di peringkat keenam klasemen sementara Liga Inggris dengan 47 poin dari 28 pertandingan, terpaut dua poin dari posisi empat besar.

Di sisi lain, West Ham masih menempati peringkat ke-16 klasemen sementara Liga Inggris dengan 33 poin dari 28 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi.

Secara statistik Newcastle lebih baik dalam menciptakan peluang dengan sembilan tendangan yang tiga di antaranya tepat sasaran, sedangkan West Ham unggul penguasaan bola dengan 51 persen.

West Ham sebenarnya mengambil inisiatif menyerang pada laga ini dan menciptakan peluang lewat tendangan Tomas Soucek yang masih melambung tipis di atas mistar gawang Newcastle.

Newcastle berbalik memberikan ancaman melalui tendangan Harvey Barnes di kotak penalti West Ham, akan tetapi upaya yang ia lakukan masih melebar tipis dari tiang kiri gawang.

Selanjutnya kedua tim saling menekan dan menebar ancaman, akan tetapi hingga turun minum skor imbang tanpa gol untuk West Ham serta Newcastle tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, giliran Newcastle yang mengambil inisiatif menyerang dan mampu unggul pada menit 63 lewat gol dari Bruno Guimaraes yang tendangannya mampu membobol gawang West Ham sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Tertinggal satu gol, West Ham berupaya untuk setidaknya menyamakan kedudukan, akan tetapi hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk kemenangan Newcastle tetap bertahan.

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi pada Senin (10/3), dan berikut lima berita pilihan yang telah kami rangkum untuk dibaca kembali oleh Anda, yakni mulai dari rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) digeledah hingga Direktur Persiba Balikpapan ditangkap Polri karena kasus narkoba.

1. KPK periksa Nicke Widyawati terkait penyidikan korupsi pengadaan LNG

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/3), memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati (NW) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina pada kurun 2011—2021.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama AB, NS, YA, NW, DAS, dan WM," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/3).

Selengkapnya baca di sini.

2. KPK geledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan Bank BJB

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (10/3), menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Informasi penggeledahan tersebut dibenarkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto.

Selengkapnya baca di sini.

3. KPAI: Perbuatan Kapolres Ngada masuk dalam bentuk baru TPPO

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai tindakan dugaan membuat konten lalu dikirim ke situs web porno luar negeri yang dilakukan Kapolres Ngada non-aktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja terhadap tiga anak di bawah umur adalah bentuk baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ini jelas perbuatan pidana yang sangat serius apalagi eksploitasi dan membuat konten untuk menghasilkan uang, dan ini artinya salah satu bentuk baru atau lain tindak pidana perdagangan orang," kata Ketua KPAI Ai Maryati Solihah saat dihubungi ANTARA dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (10/3).

Selengkapnya baca di sini.

4. 164.268 personel dikerahkan jaga situasi selama mudik Lebaran 2025

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan 164.268 personel gabungan untuk menjaga situasi selama arus mudik Lebaran 2025.

“Personel gabungan yang terdiri atas Polri sebanyak 93.358 orang dan TNI sebanyak 66.714 orang, dan kekuatan lainnya dari kementerian/lembaga," kata Budi Gunawan usai menggelar rapat koordinasi dengan TNI dan Polri di PTIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Selengkapnya baca di sini.

5. Bareskrim tangkap Direktur Persiba Catur Adi terkait dugaan narkoba

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menangkap Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Prianto atas dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba.

Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaporkan kabur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto yang dihubungi dari Banda Aceh, Senin, malam, membenarkan kaburnya warga binaan itu, namun dirinya belum mengetahui pasti berapa jumlah narapidana di lapas tersebut melarikan diri.

"Saya belum bisa pastikan berapa orang yang melarikan diri. Saat ini, petugas di lapas sedang apel menghitung warga binaan. Nanti, detailnya saya informasikan, begitu juga apa yang menjadi penyebabnya," kata Yan Rusmanto.

Saat ini, Yan Rusmanto mengatakan dirinya dalam perjalanan ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, lewat jalur darat. Perjalanan ke daerah tersebut diperkirakan memakan waktu selama 16 jam.

Sementara itu, informasi yang dihimpun, kaburnya narapidana tersebut pada Senin (10/3) jelang berbuka puasa. Mereka ada yang kabur melalui pintu utama dan ada juga dari atap lapas.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat pengembangan SDM di bidang hukum melalui serangkaian program Quick Win.

Kepala BPSDM Hukum Kemenkum Gusti Ayu Putu Suwardani mengungkapkan salah satu fokus utama program tersebut, yakni pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis vokasi di bidang hukum pada lingkungan Kemenkum.

"Kami berkomitmen untuk mempercepat pengembangan Poltekpin agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. Berbagai tahapan juga telah dilakukan untuk jurusan hukum terapan," ujar Gusti dalam media gathering di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi.

Gusti menjelaskan bahwa saat ini telah berjalan beberapa pengembangan Poltekpin, mulai dari pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin, pembentukan tim pengembangan, koordinasi dengan akademisi, hingga penyusunan kurikulum.

BPSDM juga mengumumkan perkembangan pembangunan Gedung Rektorat Poltekpin yang telah mencapai 98 persen per 14 Februari 2025.

Ia optimistis pembangunan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi taruna dan taruni Poltekpin.

Di sisi lain, terdapat pula program unggulan BPSDM Hukum yang telah dilaksanakan, yaitu Internalisasi Nilai Pancasila dan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai, yang berlangsung pada tanggal 20—23 Desember 2024 di Yogyakarta.

Program tersebut diikuti oleh 267 peserta dari berbagai satuan kerja, dengan hadirkan narasumber dari berbagai bidang, antara lain, Wakil Menteri Hukum, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta praktisi di bidang kepemimpinan dan pertahanan.

Untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa telah diselenggarakan pula Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemenkum Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, BPSDM Hukum juga telah sukses mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 30 Januari 2025 di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tangerang.

"Sosialisasi ini mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah peserta login mencapai 9.417 orang dan sebanyak 6.365 orang telah mencetak sertifikat sebagai bukti partisipasi," ujarnya.

Dalam rangka mendorong inovasi pengembangan SDM berbasis kolaborasi, BPSDM juga telah membentuk Tim Pengelola Community of Practice (CoP), yang ditandai dengan penyelenggaraan diskusi kelompok terarah pada tanggal 23 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa program itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui forum berbagi praktik terbaik antarpegawai.

Tak hanya itu, sambung dia, upaya peningkatan kualitas seleksi pegawai juga terus dilakukan melalui Evaluasi Norma Tes Potensi, yang telah disusun dengan melibatkan ahli psikometri dan psikolog dari Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, serta Universitas Al Azhar Indonesia.

Hasil evaluasi tersebut akan mulai digunakan pada tahun 2025 untuk pastikan sistem seleksi yang lebih objektif dan berkualitas.

Sebagai langkah strategis, BPSDM juga sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan yang saat ini berada dalam tahap finalisasi.

"Kami berharap rancangan ini dapat menjadi acuan dalam pembinaan SDM hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan," tutur Kepala BPSDM Hukum.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, pihaknya terus berkomitmen untuk mencetak SDM yang unggul dan profesional dalam mendukung berbagai tugas Kemenkum di masa depan.

Upaya tersebut, menurut dia, sejalan dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

"Kami optimistis berbagai langkah ini akan memberikan dampak positif pada sistem hukum dan pelayanan publik," katanya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto yang dihubungi dari Banda Aceh, Senin, mengatakan dirinya belum mengetahui pasti berapa narapidana di lapas tersebut melarikan diri.

"Saya belum bisa pastikan berapa orang yang melarikan diri. Saat ini, petugas di lapas sedang apel menghitung warga binaan. Nanti, detilnya saya informasikan, begitu juga apa yang menjadi penyebabnya," kata Yan Rusmanto.

Saat ini, Yan Rusmanto mengatakan dirinya dalam perjalanan ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, lewat jalur darat. Perjalanan ke daerah tersebut diperkirakan memakan waktu selama 16 jam.

Sementara itu, informasi yang dihimpun, kaburnya narapidana tersebut pada Senin (10/3) jelang berbuka puasa. Mereka ada yang kabur melalui pintu utama dan ada juga dari atap lapas.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Banda Aceh (ANTARA) - Puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto yang dihubungi dari Banda Aceh, Senin, mengatakan dirinya belum mengetahui pasti berapa narapidana di lapas tersebut melarikan diri.

"Saya belum bisa pastikan berapa orang yang melarikan diri. Saat ini, petugas di lapas sedang apel menghitung warga binaan. Nanti, detilnya saya informasikan, begitu juga apa yang menjadi penyebabnya," kata Yan Rusmanto.

Saat ini, Yan Rusmanto mengatakan dirinya dalam perjalanan ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, lewat jalur darat. Perjalanan ke daerah tersebut diperkirakan memakan waktu selama 16 jam.

Sementara itu, informasi yang dihimpun, kaburnya narapidana tersebut pada Senin (10/3) jelang berbuka puasa. Mereka ada yang kabur melalui pintu utama dan ada juga dari atap lapas.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Medan (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Saiful Bahri menyoroti keterlambatan proses pengurusan paspor meski menggunakan sistem online (daring) yang sudah diterapkan oleh Imigrasi.

Dengan sistem online itu, lanjut dia, masyarakat sebagai pemohon harus menunggu lebih 10 hari baru mendapatkan paspor, bahkan ada yang mencapai 14 hari.

"Saya baru saja mengurus paspor istri secara online, tetapi butuh waktu lebih dari 10 hari," ucap Saiful dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia, dan Imigrasi Belawan di Medan, Senin (10/3).

Bahkan, lanjut politisi ini, pihaknya harus mengikuti prosedur online hingga dua kali sebelum akhirnya diterima oleh pihak Imigrasi.

"Saya mempertanyakan apakah sumber daya manusia di Imigrasi sudah siap dengan sistem yang ada?. Karena keterlambatan ini jelas merugikan masyarakat," ujar Saiful.

Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan mengeluhkan sistem online yang belum berjalan secara optimal di Kota Medan.

Legislator ini mengaku lebih memilih mengurus paspor ke Kota Langsa di Provindi Aceh karena pengurusan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara terlalu lama.

"Saya sudah daftar online, tetapi setelah menunggu hingga 10 hari tetap tidak ada kepastian. Akhirnya karena saya butuh, saya memutuskan mengurus ke Langsa. Pelayanan bisa lebih cepat dan tidak membuat masyarakat kebingungan," paparnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan Urray Avian mengakui, bahwa terjadi kendala dalam proses pembuatan paspor karena tinggi pemohon dan keterbatasan kuota harian.

"Kuota harian pelayanan paspor di Medan hanya sekitar 250 orang. Permintaan paspor sangat tinggi, sementara kuota tersedia masih terbatas," katanya.

Ia melanjutkan, sistem online memang dibuat untuk mempermudah, tetapi ketika kuota sudah penuh, maka pemohon akan dialihkan ke hari lain.

Untuk kondisi darurat, seperti keperluan berobat dan perjalanan dinas yang mendesak, masyarakat bisa langsung datang ke kantor Imigrasi membawa dokumen pendukung.

"Kasus tertentu, seperti perjalanan mendadak karena tugas negara, berobat, atau lanjut usia, kami bisa memberikan prioritas tanpa harus mengikuti kuota harian," papar Urray.

Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia Ma'mum menjelaskan, pihaknya sedang renovasi kantor sehingga berdampak pada keterbatasan layanan.

"Kami sedang renovasi besar di Kantor Imigrasi Polonia, sehingga pelayanan dilakukan di lokasi lain. Kuota di Polonia terbatas, hanya sekitar 250 per hari. Kami berharap setelah renovasi selesai, pelayanan bisa lebih optimal," kata Ma'mum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Undang-Undang (UU) Pemindahan Narapidana dirancang agar pertukaran dan pemindahan narapidana mempunyai landasan hukum yang kuat, bukan sekadar diskresi Presiden.

"Pemindahan dan pertukaran narapidana ini bermanfaat bagi perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kemanusiaan, dan hak asasi manusia, serta menjaga hubungan baik antarnegara," kata Yusril saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dua draf Rancangan UU (RUU) tentang Pemindahan dan Pertukaran Narapidana, termasuk naskah akademiknya, sebenarnya sudah ada sejak dua tahun lalu, yang dipersiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kala itu.

Tetapi, sambung dia, kedua draf tersebut belum sempat difinalisasi untuk diajukan sebagai RUU ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Saat ini, Yusril menuturkan draf yang sudah ada tersebut sedang ditelaah lebih lanjut oleh pihaknya untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan perkembangan diplomasi dan hukum mutakhir.

Ia pun mencontohkan dalam draf yang ada sekarang, seorang narapidana warga negara asing (WNA) yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh ditransfer ke negara asal.

Sementara dalam praktiknya, pemerintah Indonesia telah memindahkan terpidana kasus narkoba Mary Jane ke Filipina dan terpidana kasus narkoba Serge Atloui ke Prancis, yang keduanya dijatuhkan hukuman mati oleh Indonesia.

Di Indonesia, lanjut dia, pelaksanaan hukuman mati juga telah mengalami perubahan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Dalam beleid itu, narapidana yang dijatuhi hukuman mati tidak boleh langsung dieksekusi, tetapi ada masa percobaan selama 10 tahun di penjara.

Apabila dalam waktu 10 tahun itu narapidana tersebut menunjukkan penyesalan yang dalam atas perbuatannya, Menko menyebutkan bahwa hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Beberapa negara bahkan telah menghapus pidana mati. Jadi kemungkinan besar narapidana hukuman mati pun bisa dipindahkan ke negara asal," tuturnya.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa kedua RUU tetap menekankan prinsip pengakuan atas putusan pengadilan masing-masing negara, sehingga jika dipindahkan, maka sisa hukuman narapidana harus dijalani di negara asal.

Selanjutnya, kewenangan melakukan pembinaan terhadap narapidana, termasuk memberikan remisi, grasi, hingga pembebasan bersyarat dilimpahkan kepada negara asal.

Dia menambahkan, terdapat pula prinsip lain yang akan ditekankan dalam kedua RUU tersebut, yakni pemindahan atau pertukaran narapidana bersifat resiprokal, artinya berlaku timbal balik antara Indonesia dengan negara lain.

"Pelaksanaan dari kedua UU ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian, kesepakatan, atau bilateral technical arrangement," ucap Yusril menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025