Banda Aceh (ANTARA) - Kepolisian RI Resor (Polres) Aceh Tenggara bersama petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane terus mengejar dan mencari narapidana yang melarikan diri dari penjara tersebut.

"Petugas gabungan Polres Aceh Tenggara dan Lapas Kutacane bekerja keras menindaklanjuti pelarian tersebut serta memastikan seluruh narapidana yang kabur dapat kembali," kata Kapolres Aceh Tenggara AKBP R Doni Sumarsono di Aceh Tenggara, Selasa.

Narapidana Lapas Kutacane tersebut melarikan diri pada Senin (10/3) sekira pukul 18.25 WIB. Berdasarkan data, ada sebanyak 51 narapidana melarikan diri. Dari jumlah tersebut, 39 di antaranya masih dalam pencarian. Sementara, 12 orang dapat diamankan dan ditahan di Polres Aceh Tenggara.

Perwira menengah kepolisian tersebut mengatakan kaburnya narapidana tersebut dipicu pembagian makanan berbuka puasa memakan waktu lama. Pembagian makanan tersebut menyebabkan desak-desakan narapidana.

"Kondisi tersebut memicu ketidakpuasan narapidana. Sejumlah narapidana mendobrak pintu besi pembatas wilayah aman dalam lapas tersebut," kata R Doni Sumarsono.

Setelah pintu besi tersebut roboh, narapidana langsung berlarian menuju pintu gerbang utama. Mereka juga melawan petugas yang berupaya mencegah warga binaan tersebut melarikan diri.

Selanjutnya, narapidana tersebut lari melalui ruangan staf lapas serta keluar melalui pintu gerbang utama. Sebagian narapidana membobol plafon dan naik ke atap. Dari atas atap, mereka melarikan diri keluar dari lapas tersebut.

Kapolres menyebutkan insiden tersebut mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap warga binaan, terutama pada saat tertentu seperti pembagian makanan berbuka puasa yang memicu kerusuhan dan pelarian narapidana.

"Polres Aceh Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan penegakan hukum guna memastikan keamanan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara," kata R Doni Sumarsono.

Sementara itu, Kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto menyebutkan hingga saat ini narapidana kabur yang ditangkap dan berada di Polres Aceh Tenggara sebanyak 16 orang.

"Sedangkan narapidana yang belum kembali sebanyak 32 orang. Jumlah penghuni Lapas Kutacane sebanyak 368 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 320 orang di antaranya narapidana, " kata Yan Rusmanto.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Koordinator Nasional untuk Penanggulangan Terorisme dan Keamanan Belanda (National Coordinator for Counterterrorism and Security/NCTV) memperkuat pencegahan terorisme di ruang siber melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta (10/3).

Kepala BNPT RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut akan lebih menitikberatkan pada pencegahan penyebaran paham radikal terorisme di dunia maya.

"BNPT berharap dengan MoU ini, ke depannya, kami dengan pemerintahan Belanda lebih efektif dan fokus kepada pencegahan terhadap tindak pidana terorisme, khususnya penyebaran paham radikal terorisme di ruang siber," ungkap Eddy.

Dia menjelaskan bahwa ruang siber menjadi tempat yang rawan digunakan oleh kelompok teroris untuk berbagai aktivitas seperti propaganda, rekrutmen, maupun penyaluran pendanaan bagi kelompok kelompok terorisme.

Oleh sebab itu, kata dia, kemungkinan ke depannya kedua belah pihak akan lebih fokus berbagi informasi tentang analisis di ruang siber serta meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan kemampuan untuk analisis.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Marc Gerritsen turut menekankan pentingnya perhatian yang terus-menerus dalam menghadapi ancaman terorisme yang juga dipengaruhi kondisi global.

Dia menyebutkan hal yang sama berlaku di Belanda karena selalu ada masalah risiko serta perkembangan yang berbeda.

"Perhatian terus-menerus kami di bidang radikalisasi dan apa yang kami lihat, yaitu radikalisasi di Belanda dan mungkin juga di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari luar negeri," ujar Gerritsen.

Untuk itu, ia menilai isu terorisme membutuhkan perhatian terus-menerus, sehingga fakta bahwa dalam dua tahun terakhir tidak ada serangan terbuka di Indonesia merupakan hal baik, namun hal tersebut tidak boleh menurunkan tingkat kewaspadaan.

Gerritsen pun berharap kerja sama kali ini dapat memperkuat strategi pencegahan terorisme di kedua negara, terutama melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas analisis, serta penguatan berbagai langkah kontra-radikalisasi di dunia digital.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tersebut yang terlampir dalam Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025.

Menurut dia, Komisi I DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar, akademisi, Pepabri, hingga LSM.

"Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah hari ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. RUU TNI juga diperlukan untuk menyelaraskan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

"Perubahan ini dilandasi kebutuhan akan kepastian hukum terkait substansi-substansi esensi yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain batasan pensiun TNI dan penempatan TNI pada jabatan sipil," kata Dave.

Menurut dia, perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI lebih adaptif dan dinamis. Upaya penegakan kedaulatan hingga penjagaan keutuhan negara dan perlindungan keselamatan bangsa, menurut dia, memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan kapabilitas organisasi.

RUU TNI ini, kata dia, merupakan bagian dari proses reformasi TNI yang berkelanjutan dengan penekanan pada profesionalisme militer dalam menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa.

Adapun batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-19/2021 dan Nomor 6/PUU-16/2016. Menurut dia, putusan-putusan tersebut menyatakan ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

"Selain itu terdapat kebutuhan nyata, penting, dan mendesak, untuk mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tersebut yang terlampir dalam Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025.

Menurut dia, Komisi I DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar, akademisi, Pepabri, hingga LSM.

"Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah hari ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. RUU TNI juga diperlukan untuk menyelaraskan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

"Perubahan ini dilandasi kebutuhan akan kepastian hukum terkait substansi-substansi esensi yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain batasan pensiun TNI dan penempatan TNI pada jabatan sipil," kata Dave.

Menurut dia, perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI lebih adaptif dan dinamis. Upaya penegakan kedaulatan hingga penjagaan keutuhan negara dan perlindungan keselamatan bangsa, menurut dia, memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan kapabilitas organisasi.

RUU TNI ini, kata dia, merupakan bagian dari proses reformasi TNI yang berkelanjutan dengan penekanan pada profesionalisme militer dalam menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa.

Adapun batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-19/2021 dan Nomor 6/PUU-16/2016. Menurut dia, putusan-putusan tersebut menyatakan ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

"Selain itu terdapat kebutuhan nyata, penting, dan mendesak, untuk mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Sejumlah anggota Kongres AS dan organisasi hak asai manusia, Senin (10/3), mengecam penangkapan Mahmoud Khalil, alumnus Universitas Columbia yang ikut memimpin aksi perkemahan pro-Palestina pada April 2024.

Khalil ditangkap di tempat tinggalnya, properti miliki universitas, di New York, Sabtu malam.

Anggota DPR dari Partai Demokrat, Rashida Tlaib, mengutuk penangkapan tersebut dengan menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan berpendapat.

"Mengkriminalisasi perbedaan pendapat adalah serangan terhadap Amandemen Pertama dan kebebasan berbicara," kata Tlaib, yang mewakili Michigan.

"Memprotes genosida bukanlah kejahatan." kata Tlaib lagi.

Perwakilan New York, Alexandria Ocasio-Cortez, memperingatkan bahwa penangkapan tersebut bisa menjadi preseden berbahaya.

"Jika pemerintah federal bisa menangkap seorang residen tetap sah AS tanpa alasan atau surat perintah, mereka juga bisa menghilangkan warga negara AS," tulis Ocasio-Cortez di platform X.

Jaksa Agung New York Letitia James juga menyuarakan keprihatinan dan menyebut penangkapan itu sebagai tindakan sewenang-wenang.

"Saya sangat prihatin dengan penangkapan dan penahanan Mahmoud Khalil, seorang aktivis dan residen tetap sah keturunan Palestina. Kantor saya sedang memantau situasi ini dan kami berkomunikasi dengan pengacaranya," tulis James di X.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengecam tindakan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dengan menyebut penangkapan Khalil itu sebagai pelanggaran kebebasan berbicara.

Presiden Donald Trump, dalam pernyataannya Senin, membela penangkapan Khalil.

Trump menyebut Khalil sebagai "mahasiswa asing pro-Hamas," dan menyatakan bahwa penangkapan itu adalah "penangkapan pertama dari banyak yang akan datang."

Sumber: Anadolu

Washington (ANTARA) - Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dan organisasi hak sipil, Senin (10/3), mengecam penangkapan Mahmoud Khalil, alumnus Universitas Columbia yang ikut memimpin aksi perkemahan pro-Palestina pada April 2024.

Khalil ditangkap di tempat tinggalnya, properti miliki universitas, di New York, Sabtu malam.

Anggota DPR dari Partai Demokrat Rashida Tlaib mengutuk penangkapan tersebut dengan menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan berpendapat.

"Bebaskan Mahmoud Khalil. Ini seperti strategi dalam buku panduan fasis. Mengkriminalisasi perbedaan pendapat adalah serangan terhadap Amandemen Pertama dan kebebasan berbicara," kata Tlaib, yang mewakili Michigan.

"Mencabut kartu hijau seseorang hanya karena mereka menyatakan pendapat politiknya adalah tindakan ilegal. Memprotes genosida bukanlah kejahatan." kata Tlaib lagi.

Perwakilan New York, Alexandria Ocasio-Cortez, memperingatkan bahwa penangkapan tersebut bisa menjadi preseden berbahaya.

"Jika pemerintah federal bisa menangkap seorang residen tetap sah AS tanpa alasan atau surat perintah, mereka juga bisa menghilangkan warga negara AS," tulis Ocasio-Cortez di platform X.

"Siapa pun – baik dari sayap kiri, kanan, atau tengah – yang menekankan pentingnya hak konstitusional dan kebebasan berbicara seharusnya sudah membunyikan alarm sekarang," tulisnya.

Jaksa Agung New York Letitia James juga menyuarakan keprihatinan dan menyebut penangkapan itu sebagai tindakan "sewenang-wenang".

"Saya sangat prihatin dengan penangkapan dan penahanan Mahmoud Khalil, seorang aktivis dan residen tetap sah keturunan Palestina. Kantor saya sedang memantau situasi ini dan kami berkomunikasi dengan pengacaranya," tulis James di X.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengecam tindakan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dengan menyebut penangkapan Khalil itu sebagai pelanggaran kebebasan berbicara.

"Keputusan sewenang-wenang Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menangkap Mahmoud Khalil semata-mata karena aktivisme damainya menentang genosida adalah serangan terang-terangan terhadap jaminan kebebasan berbicara dalam Amandemen Pertama, hukum imigrasi, dan kemanusiaan rakyat Palestina."

"Kami dan kelompok hak sipil lainnya sedang berkomunikasi dengan tim hukum Mahmoud. Perjuangan ini baru saja dimulai," kata CAIR dalam pernyataannya.

Presiden Donald Trump, dalam pernyataannya Senin, membela penangkapan Khalil.

Trump menyebut Khalil sebagai "mahasiswa asing pro-Hamas," dan menyatakan bahwa penangkapan itu adalah "penangkapan pertama dari banyak yang akan datang."

Menurut pengacara Khalil, Amy Greer, kliennya "ditangkap secara tidak sah" oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang mengeklaim visanya telah dicabut, meskipun Khalil adalah residen tetap sah (pemegang green card/kartu hijau) dan tidak berada di AS dengan visa pelajar.

"Kami akan secara agresif memperjuangkan hak Mahmoud di pengadilan dan akan terus berupaya memperbaiki kesalahan besar yang disengaja dan tak bisa dimaafkan ini," kata Greer dalam sebuah pernyataan.

Ia menuduh pemerintah AS secara khusus membidik para mahasiswa Universitas Columbia yang mengkritik serangan biadab Israel di Gaza.

"Pemerintah AS telah memperjelas bahwa mereka akan menggunakan penegakan imigrasi sebagai alat untuk menekan kebebasan berbicara," katanya menambahkan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 13 dari 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara yang sebelumnya kabur, sudah ditangkap.

"Sebanyak 13 narapidana yang sebelumnya melarikan diri dari Lapas Kutacane, sudah ditangkap," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto yang dihubungi dari Banda Aceh, Selasa.

Sebelum, puluhan narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane melarikan diri, Senin (10/3) menjelang berbuka puasa. Sebagian mereka kabur melalui pinta utama dan beberapa narapidana melarikan melalui atap lembaga pemasyarakatan tersebut.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Yan Rusmanto menyebutkan Lapas Kelas IIB Kutacane saat ini dengan kapasitas sebanyak 368 orang. Dari 368 orang tersebut, sebanyak 318 orang di antaranya merupakan narapidana, selebihnya adalah tahanan.

Dari 318 narapidana tersebut, kata dia, sebanyak 50 orang di antaranya melarikan diri. Kini, setelah 13 orang ditangkap, tinggal 37 orang lagi masih dalam pencarian. Yang sudah tertangkap tersebut, tujuh orang di antaranya diamankan di Mapolres Aceh Tenggara dan seorang ditangkap di rumah petugas.

Informasi dari pihak lapas, kondisi Lapas Kelas IIB Kutacane dalam keadaan kelebihan kapasitas. Selain itu juga ada tuntutan warga binaan adanya bilik asmara dalam penjara tersebut.

Tiga pintu pengaman di lapas tersebut dijebol narapidana. Padahal, sebelum kejadian, tiga pintu pengaman tersebut dalam keadaan terkunci. Narapidana yang melarikan diri tersebut sebagian besarnya kasus narkotika

"Pihak lapas terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI serta pemerintah daerah setempat. Kami juga mengimbau narapidana yang kabur tersebut segera kembali karena akan dicari terus," kata Yan Rusmanto.

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Tentara rezim zionis biadab Israel menahan 762 warga Palestina dalam penggerebekan militer di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat sepanjang Februari, kata kelompok urusan tahanan.

"Para tahanan termasuk 19 perempuan dan 90 anak-anak," kata Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina dalam pernyataan bersamanya, Senin.

Menurut pernyataan itu, bulan lalu terjadi peningkatan interogasi lapangan, dengan ratusan warga Palestina diperiksa langsung oleh pasukan Israel di lokasi penangkapan.

Penangkapan tersebut terjadi di tengah serangan besar-besaran militer Israel di Tepi Barat utara, yang sejak 21 Januari 2025 telah menewaskan sedikitnya 65 warga Palestina dan memaksa ribuan lainnya mengungsi.

Berdasarkan data Palestina, Israel saat ini menahan lebih dari 9.500 warga Palestina di sejumlah penjaranya, termasuk 1.555 tahanan dari Jalur Gaza.

Sumber: Anadolu

Ramallah, Palestina (ANTARA) - Tentara Israel menahan 762 warga Palestina dalam penggerebekan militer di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat sepanjang Februari, kata kelompok urusan tahanan.

"Para tahanan termasuk 19 perempuan dan 90 anak-anak," kata Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina dalam pernyataan bersamanya, Senin.

Menurut pernyataan itu, bulan lalu terjadi peningkatan interogasi lapangan, dengan ratusan warga Palestina diperiksa langsung oleh pasukan Israel di lokasi penangkapan.

Penangkapan tersebut terjadi di tengah serangan besar-besaran militer Israel di Tepi Barat utara, yang sejak 21 Januari 2025 telah menewaskan sedikitnya 65 warga Palestina dan memaksa ribuan lainnya mengungsi.

Berdasarkan data Palestina, Israel saat ini menahan lebih dari 9.500 warga Palestina di sejumlah penjaranya, termasuk 1.555 tahanan dari Jalur Gaza.

Ketegangan terus meningkat di Tepi Barat sejak Israel melancarkan perang genosidanya terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.

Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sedikitnya 930 warga Palestina tewas dan hampir 7.000 lainnya terluka akibat serangan tentara dan pemukim ilegal Israel di Tepi Barat.

Pada Juli 2024, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal, dan menyerukan pengosongan seluruh wilayah permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 13 dari 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara yang sebelumnya kabur, sudah ditangkap.

"Sebanyak 13 narapidana yang sebelumnya melarikan diri dari Lapas Kutacane, sudah ditangkap," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto yang dihubungi dari Banda Aceh, Selasa.

Sebelum, puluhan narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane melarikan diri, Senin (10/3) menjelang berbuka puasa. Sebagian mereka kabur melalui pinta utama dan beberapa narapidana melarikan melalui atap lembaga pemasyarakatan tersebut.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Yan Rusmanto menyebutkan Lapas Kelas IIB Kutacane saat ini dengan kapasitas sebanyak 368 orang. Dari 368 orang tersebut, sebanyak 318 orang di antaranya merupakan narapidana, selebihnya adalah tahanan.

Dari 318 narapidana tersebut, kata dia, sebanyak 50 orang di antaranya melarikan diri. Kini, setelah 13 orang ditangkap, tinggal 37 orang lagi masih dalam pencarian. Yang sudah tertangkap tersebut, tujuh orang di antaranya diamankan di Mapolres Aceh Tenggara dan seorang ditangkap di rumah petugas.

Informasi dari pihak lapas, kondisi Lapas Kelas IIB Kutacane dalam keadaan kelebihan kapasitas. Selain itu juga ada tuntutan warga binaan adanya bilik asmara dalam penjara tersebut.

Tiga pintu pengaman di lapas tersebut dijebol narapidana. Padahal, sebelum kejadian, tiga pintu pengaman tersebut dalam keadaan terkunci. Narapidana yang melarikan diri tersebut sebagian besarnya kasus narkotika

"Pihak lapas terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI serta pemerintah daerah setempat. Kami juga mengimbau narapidana yang kabur tersebut segera kembali karena akan dicari terus," kata Yan Rusmanto.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh menyatakan sebanyak 13 dari 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, yang sebelumnya kabur sudah ditangkap.

"Ada sebanyak 13 narapidana yang sebelumnya melarikan diri dari Lapas Kutacane, sudah ditangkap," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto yang dihubungi dari Banda Aceh, Selasa.

Sebelum, puluhan narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane melarikan diri, Senin (10/3) menjelang berbuka puasa. Sebagian mereka kabur melalui pintu utama dan beberapa narapidana melarikan melalui atap lembaga pemasyarakatan tersebut.

Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya narapidana melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video kaburnya warga binaan tersebut menggunakan telepon.

Yan Rusmanto menyebutkan Lapas Kelas IIB Kutacane saat ini dengan kapasitas sebanyak 368 orang. Dari 368 orang tersebut, sebanyak 318 orang di antaranya merupakan narapidana, selebihnya adalah tahanan.

Dari 318 narapidana tersebut, kata dia, sebanyak 50 orang di antaranya melarikan diri. Kini, setelah 13 orang ditangkap, tinggal 37 orang lagi masih dalam pencarian. Yang sudah tertangkap tersebut, tujuh orang di antaranya diamankan di Mapolres Aceh Tenggara dan seorang ditangkap di rumah petugas.

Terlalu penuh

Informasi dari pihak lapas, kondisi Lapas Kelas IIB Kutacane dalam keadaan kelebihan penghuni. Selain itu juga ada tuntutan warga binaan adanya bilik asmara dalam penjara tersebut.

Tiga pintu pengaman di lapas tersebut dijebol narapidana. Padahal, sebelum kejadian, tiga pintu pengaman tersebut dalam keadaan terkunci. Narapidana yang melarikan diri tersebut sebagian besarnya kasus narkotika

"Pihak lapas terus berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI serta pemerintah daerah setempat. Kami juga mengimbau narapidana yang kabur tersebut segera kembali karena akan dicari terus," kata Yan Rusmanto.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan bahwa sebagian narapidana yang kabur dari "hotel prodeo" alias Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, telah ditangkap atau menyerahkan diri.

“Warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri 49 orang, yang tertangkap kembali dan menyerahkan diri 14 orang, 35 orang masih dalam pengejaran,” kata Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS Rika Aprianti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Narapidana kabur pada Senin (10/3) sore.

Kondisi sudah mulai kondusif sekitar pukul 21.00 WIB dan kepala lapas sudah masuk blok untuk berdialog dengan warga binaan.

“Sudah dilakukan penanganan dan pengendalian oleh pihak lapas bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan Bupati Aceh Tenggara M. Salim Fakhry hadir langsung untuk berdialog dengan warga binaan,” tutur Rika.

Petugas masih mendalami motif mereka kabur dari penjara.

Para napi kabur melalui pintu utama dan atap lapas. Warga yang sedang beraktivitas di luar penjara tersebut sempat panik melihat banyaknya napi melompat dari pintu gerbang utama lapas. Beberapa warga juga terlihat merekam video.