Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat Kementerian masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemkomdigi, Ismail dalam rilis pers, Jumat, menanggapi penyelidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait proyek PDNS.

Kementerian Komdigi berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Ismail menekankan bahwa sebagai institusi yang taat hukum, kementerian siap bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan yang tengah berlangsung.

"Kami siap memberikan informasi dan data yang dibutuhkan guna memastikan proses hukum berjalan dengan lancar," kata dia.

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa proyek PDNS dirancang untuk memperkuat infrastruktur data nasional guna mendukung transformasi digital Indonesia, khususnya dalam aspek keamanan data dan efisiensi layanan publik.

Kementerian Komdigi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah nilai fundamental yang terus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan program kementerian.

Diketahui, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Penyidik menggeledah beberapa tempat di antaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Bani mengatakan bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti.

Barang bukti tersebut, kata dia, berupa dokumen, uang tunai, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik dan lainnya yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada. "Untuk penetapan tersangka pada kasus tersebut belum ada," ujarnya.

Kejari Jakarta Pusat (Jakpus) mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi yang merugikan negara lebih dari Rp500 miliar.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, mengajak anak muda menghayati Pancasila untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ideologi pemuda dilihat kini mulai tergerus dengan budaya luar sejalan dengan perkembangan zaman," ujar Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Raup Muin di Penajam, Jumat.

Dia meminta kepada seluruhanggota DPRD untuk menyelipkan sosialisasi menyangkut ideologi Pancasila, setiap melakukan kegiatan bertemu dengan masyarakat.

"Tapi sosialisasi itu harus dimulai dari diri sendiri terlihat dahulu, beri contoh saling menghormati dan memaknai Pancasila," tambah Raup Muin.

Pancasila adalah lima dasar negara yang diakui di Indonesia bahkan dunia, yang menjelaskan tentang keberagaman, toleransi dalam beragama, keadilan sosial, serta persatuan Indonesia.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Andi Muhammad Yusuf, meminta anak muda agar berpedoman terhadap Pancasila.

Pancasila digali dari bumi Pertiwi. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia harus diamalkan dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari.

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara juga kolaborasi dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi menyangkut wawasan kebangsaan kepada pelajar, organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan.

NKRI harus dipertahankan dan anak muda menjadi generasi penerus membangun bangsa dan negara, dengan berpedoman pada Pancasila. "Jangan sampai ideologi pemuda tergerus," kata Andi Muhammad Yusuf.(Adv)

Jakarta (ANTARA) - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto siap mengawal persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

"Ya, tindak lanjutnya tetap akan mengawal proses pokok perkara pidananya di pengadilan Jakarta Pusat," kata kuasa hukum, Abdul Rohman kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Abdul mengatakan dalam dakwaan tersebut terkait kumulatif, KUHAP dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku.

Dia menilai praperadilan yang digugurkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan ini terbilang sama dengan kasus suap sebelumnya yang juga telah dinyatakan gugur lantaran berkas sudah dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta pada Jumat (7/3).

"Tapi paling enggak, ini menjadi pelajaran kita bersama bahwasanya perkara ini kita ada percepatan sebelum pada waktunya. Sehingga, tidak ada pilihan buat pak Hasto untuk melakukan upaya hukum menguji soal sah tidaknya penetapan tersangka itu," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya memastikan bahwa proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah selesai.

"Sudah selesai. Praperadilan sudah selesai, tinggal mengawal pokok perkaranya di pusat," ujarnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice/OOJ) Harun Masiku.

Keputusan itu menimbang berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi.

Dengan demikian, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang gugatan dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan ditangani oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto terkait dugaan dugaan perintangan penyidikan berdasarkan Sprindik Nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.

Adapun sidang praperadilan ini bersamaan dengan sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku karena berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pertimbangan itu lebih kuat usai menimbang dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2005 tentang dinyatakan gugurnya praperadilan ketika sudah dimulainya sidang perdana.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Pancasila memiliki landasan filosofi yang dapat mempersatukan bangsa.

"Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Bamsoet, Pancasila sangat tepat menjadi ideologi dasar negara karena menyisipkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut sangat dibutuhkan bangsa mengingat masyarakat Indonesia terdiri atas beragam etnis suku, budaya dan agama.

Selain itu, masyarakat Indonesia tinggal di ribuan pulau yang berbeda-beda sehingga membuat latar belakang dan kebudayaan setiap individu menjadi beragam.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada lima sila Pancasila, Bamsoet yakin seluruh masyarakat akan bersatu di tengah ragam perbedaan yang ada.

"Pancasila, dengan lima silanya, menekankan nilai-nilai universal, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi," katanya.

Tidak hanya soal persatuan, Bamsoet menambahkan Pancasila juga dianggap sebagai pondasi pembangunan ekonomi sosial. Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan yang digulirkan pemerintah, seperti program kartu prakerja dan dana desa yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Dengan terus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila, ia yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan besar.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat Kementerian masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemkomdigi, Ismail dalam rilis pers, Jumat, menanggapi penyelidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait proyek PDNS.

Kementerian Komdigi berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Ismail menekankan bahwa sebagai institusi yang taat hukum, kementerian siap bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan yang tengah berlangsung.

"Kami siap memberikan informasi dan data yang dibutuhkan guna memastikan proses hukum berjalan dengan lancar," kata dia.

Lebih lanjut, Ismail menjelaskan bahwa proyek PDNS dirancang untuk memperkuat infrastruktur data nasional guna mendukung transformasi digital Indonesia, khususnya dalam aspek keamanan data dan efisiensi layanan publik.

Kementerian Komdigi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah nilai fundamental yang terus dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan dan program kementerian.

Diketahui, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Penyidik menggeledah beberapa tempat di antaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Bani mengatakan bahwa berdasarkan penggeledahan tersebut jaksa penyidik telah menemukan dan menyita beberapa barang bukti.

Barang bukti tersebut, kata dia, berupa dokumen, uang tunai, mobil, tanah dan bangunan serta barang bukti elektronik dan lainnya yang patut diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut.

Namun hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti yang ada. "Untuk penetapan tersangka pada kasus tersebut belum ada," ujarnya.

Kejari Jakarta Pusat (Jakpus) mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan PDNS di Kementerian Komdigi yang merugikan negara lebih dari Rp500 miliar.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

jangankan untuk membangun negara dan menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, maka semuanya akan menjadi sia-sia

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap dengan sebaik-baiknya dan pihaknya percaya bahwa keadilan akan ditegakkan.

"Untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa dan rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum," ujar Hasto saat ditemui setelah sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Tanpa adanya supremasi hukum, keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah bisa didaur ulang kembali, kata dia, maka Republik Indonesia tidak akan berdiri kokoh.

Dengan demikian, ia menuturkan bahwa jangankan untuk membangun negara dan menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, maka semuanya akan menjadi sia-sia.

Hasto mengaku telah mendengarkan dengan seksama dan cermat seluruh surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum.

Dari dakwaan itu, dirinya semakin meyakini bahwa kasus yang menyeretnya sebagai terdakwa merupakan kriminalisasi hukum serta merupakan pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah dan didaur ulang karena berbagai kepentingan politik di luarnya.

"Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita," ucap dia

Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Hasto diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu pada rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Anggota DPR periode 2019—2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Kodam) XV Pattimura Maluku memastikan transparansi atas proses hukum oknum anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap warga Desa Rumatiga Ambon yakni AT.

"Kodam XV/Pattimura sudah menyerahkan kasus tersebut kepada pengadilan militer sehingga tidak ada intervensi lagi," kata Kapendam XV/Pattimura, Kolonel Inf. Heri Krisdianto di Ambon, Kamis.

Hal itu dikatakannya merespon pemberitaan tentang barang bukti berupa pistol yang ditunjukkan di persidangan, yang dianggap senjata api asli saat melakukan penganiayaan.

Kapendam menegaskan bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP), senjata dimaksud adalah senjata mainan, bukan senjata api asli.

Kapendam juga menjelaskan, dalam kasus ini, yang menjadi dakwaan adalah tindak pidana pengeroyokan sesuai pasal 170 KUHP dan tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP.

"Jadi tidak ada dakwaan tentang penyalahgunaan senjata api. Jangan sampai ada pihak yang berspekulasi berdasarkan analisis sendiri kemudian menyimpulkan fakta hukum secara sepihak" tegasnya.

Atas persidangan kasus tersebut ia mengimbau masyarakat agar tak mudah menerima informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Jangan sampai ada berita yang memprovokasi masyarakat, seharusnya kita menghormati keputusan sidang pengadilan," ucapnya.

Ia mengatakan pihaknya pun telah berkoordinasi dengan keluarga korban dan pihak korban memberikan apresiasi atas ketegasan hakim dalam memimpin jalannya sidang.

Sesuai arahan Pangdam juga, apabila ada oknum prajurit yang melanggar akan di proses hukum secara tegas" kata Kapendam

Sebelumnya kasus penganiayaan pada korban atas nama AT bermula pada 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIT. Pelaku Kopda NU mendatangi rumah korban untuk meminta pertanggungjawaban korban yang telah merusak fasilitas pribadi kerabat pelaku.

Saat itu, korban tidak mengakui kesalahan yang sudah dilakukan dan adu mulut tak terelakkan hingga korban melakukan pemukulan terhadap pelaku.

Saat kejadian itu sembilan rekan pelaku sudah berada di TKP, kemudian saat itu juga rekan pelaku yakni Pratu RNS, Kopda IM, Praka C, Pratu E, Pratu VA, Prada FR dan Prada AL juga ikut memukul sehingga terjadi pengeroyokan terhadap korban. Sedangkan Pratu GWS dan Prada AB tidak ikut memukul korban.

Setelah dikeroyok, korban kemudian mengambil senjata tajam (parang dan tombak). Melihat hal tersebut Kopda NU langsung mencabut pistol mainan yang dibawanya. Ia langsung menodongkan korban dengan tujuan agar takut dan tidak bertindak berlebihan.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa terkait hukum terjadi sepanjang Kamis (13/3). Dari mulai Kejaksaan Agung periksa Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) hingga sidang etik eks Kapolres Ngada.

Berikut rangkuman berita Hukum yang telah disusun Kantor Berita ANTARA.

1. Ahok kaget Kejagung punya banyak data soal kinerja Pertamina

Jakarta (ANTARA) - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku kaget karena Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki lebih banyak data mengenai kinerja Pertamina ketimbang dirinya.

“Dari Kejaksaan Agung, mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sudah sekepala,” katanya usai diperiksa penyidik selama kurang lebih 8 jam di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.

Baca di sini

2. Kejagung cecar Ahok 14 pertanyaan pokok terkait kasus minyak mentah

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui penyidik pada Jampidsus mencecar mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan 14 pertanyaan pokok terkait kasus korupsi minyak mentah.

“Lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi holding PT Pertamina (Persero),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis.

Baca di sini

3. Polda Jateng libatkan LPSK di kasus polisi aniaya bayi hingga tewas

Semarang (ANTARA) - Polda Jawa Tengah menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang bayi oleh seorang oknum polisi berinisial Brigadir AK.

"Untuk memastikan keamanan saksi dan keluarga korban selama proses penyidikan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Kamis.

Baca di sini

4. Bareskrim Polri ungkap 609 kasus TPPO selama 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan saat ini jajarannya sudah menangani 609 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama 2025.

"Di tahun 2025 ini kita sudah menangani sebanyak 609 kasus, dengan korban 1.503 orang dan 754 orang tersangka," kata Wahyu saat jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca di sini

5. Divpropram Polri gelar sidang etik eks Kapolres Ngada pada Senin depan

Jakarta (ANTARA) - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri akan menggelar sidang etik terhadap tersangka kasus dugaan perbuatan asusila dan penggunaan narkoba, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (FWLS), pada Senin, 17 Maret 2025.

“Divpropam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar, direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025,” ucap Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam konferensi pers di Gedung Divhumas Polri, Jakarta, Kamis.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pancasila adalah alasan utama keberhasilan Indonesia dalam mengelola keberagaman yang ada, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI Kamaruddin Amin, Kamis.

Dalam acara iftar yang diselenggarakan di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Kamaruddin juga menilai bahwa keberhasilan tersebut tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa agama telah memainkan peran yang penting dalam mengelola keberagaman.

Dia berpendapat bahwa agama memiliki peran penting dalam memelihara demokrasi, kerukunan dan perdamaian.

"Kami sangat bangga Indonesia telah mempraktikkan Islam moderat, Kristen moderat," tambahnya.

Kamaruddin pun berpendapat bahwa agama yang moderat telah menjadi instrumen dalam mengelola keberagaman di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa Ramadan merupakan momen untuk refleksi dan berbagi sekaligus memperkuat hubungan antar korps diplomatik yang telah terjalin dengan baik.

Sugiono pun berharap acara iftar tersebut dapat dimanfaatkan sebagai momen untuk berinteraksi dan berdiskusi satu sama lain dalam suasana yang hangat dan informal serta memperbarui komitmen untuk menjaga hubungan yang telah terjalin selama ini.

"Semoga kita bisa menyegarkan kembali niat kita dan berjalan beriringan di dunia ini," kata Sugiono.

Acara buka puasa bersama "Pejambon Ifthar 2025" itu merupakan kegiatan buka puasa tahunan bersama yang diselenggarakan oleh Kemlu RI.

Acara "Pejambon Ifthar" itu dihadiri oleh 100 undangan dari kalangan korps diplomatik, organisasi internasional dan perwakilan media.

Jakarta (ANTARA) - Pancasila adalah alasan utama keberhasilan Indonesia dalam mengelola keberagaman yang ada, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI Kamaruddin Amin, Kamis.

Dalam acara iftar yang diselenggarakan di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Kamaruddin juga menilai bahwa keberhasilan tersebut tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa agama telah memainkan peran yang penting dalam mengelola keberagaman.

Dia berpendapat bahwa agama memiliki peran penting dalam memelihara demokrasi, kerukunan dan perdamaian.

"Kami sangat bangga Indonesia telah mempraktikkan Islam moderat, Kristen moderat," tambahnya.

Kamaruddin pun berpendapat bahwa agama yang moderat telah menjadi instrumen dalam mengelola keberagaman di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa Ramadan merupakan momen untuk refleksi dan berbagi sekaligus memperkuat hubungan antar korps diplomatik yang telah terjalin dengan baik.

Sugiono pun berharap acara iftar tersebut dapat dimanfaatkan sebagai momen untuk berinteraksi dan berdiskusi satu sama lain dalam suasana yang hangat dan informal serta memperbarui komitmen untuk menjaga hubungan yang telah terjalin selama ini.

"Semoga kita bisa menyegarkan kembali niat kita dan berjalan beriringan di dunia ini," kata Sugiono.

Acara buka puasa bersama "Pejambon Ifthar 2025" itu merupakan kegiatan buka puasa tahunan bersama yang diselenggarakan oleh Kemlu RI.

Acara "Pejambon Ifthar" itu dihadiri oleh 100 undangan dari kalangan korps diplomatik, organisasi internasional dan perwakilan media.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur (Kemenkum Kaltim) memperkuat layanan hukum di daerah dengan meluncurkan lima inovasi baru, bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta analisis kebijakan hukum.

“Layanan inovasi ini nantinya akan menjadi layanan unggulan Kantor Wilayah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta analisis kebijakan hukum,” ujar Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus saat peluncuran di Samarinda, Kamis.

Lima inovasi layanan yang diluncurkan meliputi Harmonis, Pena Kampus, Obsesi Si Ranum, Pojok Literasi Hukum, dan P3H Menjawab.

Harmonis, singkatan dari Harmonisasi One Day Service merupakan layanan yang mempercepat proses harmonisasi produk hukum daerah di bidang keuangan, administrasi kewilayahan, dan pembangunan daerah. Dengan layanan ini, rancangan peraturan kepala daerah (Perkada) terkait pemberian THR dan gaji ketiga belas, misalnya, dapat diselesaikan dalam satu hari kerja.

Inovasi lainnya yaitu Pena Kampus, singkatan dari Perancang, Penyuluh, Analis Mengajar-Belajar di Kampus. Program ini merupakan sinergi dengan perguruan tinggi dengan menghadirkan perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, dan analis kebijakan sebagai pengajar tamu di kampus. Program ini mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kemudian, ada juga Obsesi Si Ranum, singkatan dari Obrolan Seputar Tugas dan Fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Inovasi ini menyediakan forum interaktif untuk membahas isu-isu hukum terkini, kebijakan perundang-undangan, serta topik terkait lainnya dalam format obrolan santai dengan narasumber atau ahli.

Selanjutnya, Pojok Literasi Hukum, sebuah upaya yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa bedah buku, video edukasi, dan webinar yang membahas evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan.

Terakhir, P3H Menjawab. Layanan ini memberikan akses konsultasi dan koordinasi hukum yang lebih mudah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mendukung kebijakan hukum yang lebih responsif dan transparan.

Muhammad Ikmal Idrus mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kolaborasi, berbagi wawasan, dan memperkuat kapasitas dalam harmonisasi regulasi di daerah. Dengan inovasi ini, Kemenkum Kaltim diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pembentukan regulasi yang berkualitas, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Peluncuran inovasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI Dhahana Putra dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Bimbingan Teknis Aplikasi E-Harmonisasi hari ini.

Dhahana Putra menjelaskan bahwa Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memiliki peran strategis dalam mendukung pembentukan regulasi daerah.

"Peran itu mencakup menjamin konsistensi dan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, serta memastikan peraturan daerah sejalan dengan hukum nasional," demikian Dhanana Putra.

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Dua narapidana terorisme (napiter) yang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Tulungagung, Jawa Timur, Margono (46) dan Rianto (31), diusulkan menerima remisi setelah mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, Ma’ruf Prasetyo, Kamis mengatakan bahwa usulan remisi tersebut diajukan dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Fitri.

Kedua ini sebelumnya terafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah (JI) dan Negara Islam Indonesia (NII).

Jika disetujui, mereka berpotensi bebas pada tahun ini setelah masa tahanannya dipotong 4 bulan.

"Keduanya sebelumnya ditahan di Lapas Sentul, Bogor, sebelum dipindahkan ke Lapas Tulungagung pada November 2024. Sejak saat itu, kami terus memberikan pembinaan agar mereka menerima kedaulatan NKRI," ujar Ma’ruf.

Dalam program pembinaan, pihak lapas memberikan edukasi terkait peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Setelah melalui proses tersebut, Margono dan Rianto akhirnya bersedia mengucap ikrar setia kepada NKRI dalam sebuah prosesi yang digelar di lapas pada Rabu (13/3).

"Sejak berikrar, mereka semakin mudah berbaur dengan petugas maupun narapidana lain. Bahkan, mereka turut mengajarkan membaca Iqro’ kepada warga binaan yang belum bisa," tambahnya.

Dengan perubahan status mereka, lapas mengusulkan remisi susulan, yang merupakan akumulasi dari remisi-remisi sebelumnya yang belum diterima akibat status mereka sebagai napiter.

Jika pengajuan ini disetujui, mereka akan memperoleh pengurangan masa tahanan hingga 4 bulan.

"Kami mengajukan remisi susulan, termasuk remisi khusus Idul Fitri. Dengan pemotongan masa tahanan ini, keduanya berpotensi bebas pada tahun 2025," pungkas Ma’ruf.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025