Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku belum mengetahui apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan diambil persetujuan Tingkat II dalam Rapat Paripurna di DPR RI pada Kamis (20/3) esok hari.

Dia pun menyerahkan kepada DPR RI terkait waktu pelaksanaan Rapat Paripurna guna memproses lebih lanjut RUU TNI yang telah diambil persetujuan Tingkat I pada Selasa (18/3).

"Kapan jadwalnya tergantung DPR, ya. Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak," kata Supratman usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah terkait penyempurnaan draf RUU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang.

Dia lantas melanjutkan, "Saya belum tahu sampai hari ini ya, saya tadi hanya rapat soal penyempurnaan frasa-frasa."

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengaku juga kurang mengetahui apakah masa reses DPR RI akan diundur hingga pekan depan sehingga berdampak pula pada penyelenggaraan Rapat Paripurna yang diundur.

"Waduh mana aku tahu kalau saya selama di DPR saya pasti tahu, sekarang di pemerintahan," ucapnya.

Menkum pun enggan merespons lebih jauh ihwal informasi jadwal agenda rapat DPR dan publisitasnya. Dia hanya menekankan bahwa dirinya mewakili pemerintah siap untuk menghadiri Rapat Paripurna guna mengambil persetujuan Tingkat II RUU TNI kapan pun DPR RI menjadwalkan.

"Jangan tanya ke saya. Kalau agenda DPR masa tanya ke pemerintah, tanya ke DPR dong. Pokoknya kami diundang, kami datang," katanya.

Dia pun menyebut tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui Rapat Paripurna.

Namun, Supratman menyebut bahwa yang menjadi penekanan Presiden Prabowo terkait RUU TNI ialah RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR periode sebelumnya yang kemudian dioper kepada DPR RI periode 2024-2029 sehingga bukan inisiatif pemerintah ataupun Presiden Prabowo.

"Enggak ada. Pokoknya arahan terkait dengan ini (RUU TNI) ini adalah usul inisiatif DPR. Saya dulu waktu menjadi Ketua Badan Legislasi kan menyusun draf RUU tentang TNI, ya kan? Dan itu yang dilanjutkan sekarang menjadi carry over. Jadi, itu usulannya teman-teman di DPR," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui rapat paripurna.

Utut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

"Iya (bahas RUU TNI), tetapi bukan hanya itu. Beliau bercerita konsep dari...," kata Utut saat ditanya oleh sejumlah awak media usai bertemu Presiden Prabowo.

Adapun berdasarkan undangan Rapat Paripurna yang diterima ANTARA, diberitahukan bahwa DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3) pagi sekitar pukul 9.30 WIB.

Namun, sejauh ini tidak terdapat keterangan informasi terkait agenda yang dihelat dalam Rapat Paripurna esok hari.

Adapun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa RUU TNI yang sudah disetujui di tingkat pertama akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (20/3).

"Jadwal yang per kini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap kedua," kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai meresmikan Pusat Studi Hukum dan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi pada Rabu (19/3) dalam upaya pengembangan kajian hukum dan HAM di Indonesia.

"Kehadiran pusat studi ini akan menjadi wadah penting dalam upaya memajukan HAM melalui peningkatan kesadaran kolektif serta perlindungan dan penegakan HAM dengan instrumen hukum yang kuat," kata Natalius di Sukabumi, Rabu.

Menurutnya, Kementerian HAM RI tentunya mendukung berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Nusa Putra Sukabumi.

Selain itu, pihaknya juga merancang program kerja sama yang dapat disinergikan dengan program-program terkait HAM di berbagai kementerian.

Sementara, Dekan Fakultas Hukum, Bisnis dan Pendidikan Universitas Nusa Putra Sukabumi CSA Teddy Lesmana menambahkan peresmian pusat studi ini menjadi langkah awal pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian HAM RI dalam pengkajian dan penguatan nilai-nilai HAM di Indonesia.

Kehadiran pusat studi ini tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan akademik, tetapi sebagai wadah kajian isu-isu hukum dan HAM yang berkembang di Indonesia maupun di tingkat internasional.

Pihaknya berharap semakin banyaknya penelitian dan kajian strategis dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan hukum dan HAM di masa depan. Pusat studi ini pun harus berperan aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan HAM serta supremasi hukum.

Pusat Studi Hukum dan HAM ini didirikan di bawah Fakultas Hukum, Bisnis dan Pendidikan Universitas Nusa Putra yang berfokus pada kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan HAM, termasuk pengembangan kebijakan serta advokasi yang berbasis data dan riset akademik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan kekhawatiran akan dihidupkannya kembali dwifungsi ABRI atau TNI dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) tidak terjadi.

"Yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah guna melakukan sejumlah penyempurnaan terhadap draf RUU TNI.

Menkum mengatakan kekhawatiran dihidupkannya kembali dwifungsi TNI melalui RUU TNI sebagaimana yang ia dapati ketika melakukan audiensi dengan para mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi terkait revisi UU TNI di Gerbang Pancasila, sisi belakang Kompleks Parlemen, Jakarta, sesaat sebelum dirinya menghadiri rapat.

"Apa yang menjadi tuntutan teman-teman, adik-adik mahasiswa itu sudah didengar oleh pemerintah, oleh DPR, bahwa kekhawatiran tadi menyangkut soal kembalinya peran dwifungsi TNI ataupun ABRI di dalam revisi UU TNI sama sekali enggak terlihat," ucapnya.

Untuk itu, dia berharap dapat melakukan dialog lebih jauh lagi dengan publik guna menepis kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi TNI melalui RUU TNI.

"Saya berharap nanti kita akan dialog lebih jauh lagi karena itu saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, saya akan sampaikan secara langsung bahwa kekhawatiran itu tidak terjadi," tuturnya.

Sebaliknya, dia menyebut RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dengan membatasi hanya 14 kementerian/lembaga yang boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif.

"Kalau mau di luar yang 14 (K/L) yang ditentukan tadi, ya harus pensiun. Artinya, harus jadi orang sipil. Itu kan artinya supremasi sipil," katanya.

Dia menegaskan prajurit TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut maka harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas keprajuritan.

"Itu di tempat-tempat yang lain tugasnya (TNI) juga hanya bantu. Nah, bagi prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil ya dari awal harus pensiun, sudah itu, tidak ada tawar menawar lagi, harus pensiun," paparnya.

Sebelumnya, Selasa (18/3), Menkum mengungkapkan hanya ada 14 kementerian/lembaga yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam RUU TNI.

Dia mengatakan bahwa dalam penyusunannya, semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU tersebut. Namun ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta

Pada Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan RUU TNI pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan kekhawatiran akan dihidupkannya kembali dwifungsi ABRI atau TNI dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) tidak terjadi.

"Yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah guna melakukan sejumlah penyempurnaan terhadap draf RUU TNI.

Menkum mengatakan kekhawatiran dihidupkannya kembali dwifungsi TNI melalui RUU TNI sebagaimana yang ia dapati ketika melakukan audiensi dengan para mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi terkait revisi UU TNI di Gerbang Pancasila, sisi belakang Kompleks Parlemen, Jakarta, sesaat sebelum dirinya menghadiri rapat.

"Apa yang menjadi tuntutan teman-teman, adik-adik mahasiswa itu sudah didengar oleh pemerintah, oleh DPR, bahwa kekhawatiran tadi menyangkut soal kembalinya peran dwifungsi TNI ataupun ABRI di dalam revisi UU TNI sama sekali enggak terlihat," ucapnya.

Untuk itu, dia berharap dapat melakukan dialog lebih jauh lagi dengan publik guna menepis kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi TNI melalui RUU TNI.

"Saya berharap nanti kita akan dialog lebih jauh lagi karena itu saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, saya akan sampaikan secara langsung bahwa kekhawatiran itu tidak terjadi," tuturnya.

Sebaliknya, dia menyebut RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dengan membatasi hanya 14 kementerian/lembaga yang boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif.

"Kalau mau di luar yang 14 (K/L) yang ditentukan tadi, ya harus pensiun. Artinya, harus jadi orang sipil. Itu kan artinya supremasi sipil," katanya.

Dia menegaskan prajurit TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut maka harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas keprajuritan.

"Itu di tempat-tempat yang lain tugasnya (TNI) juga hanya bantu. Nah, bagi prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil ya dari awal harus pensiun, sudah itu, tidak ada tawar menawar lagi, harus pensiun," paparnya.

Sebelumnya, Selasa (18/3), Menkum mengungkapkan hanya ada 14 kementerian/lembaga yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam RUU TNI.

Dia mengatakan bahwa dalam penyusunannya, semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU tersebut. Namun ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta

Pada Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan RUU TNI pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.

Gowa (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Negeri Gowa akhirnya menahan 11 orang tersangka kasus uang palsu (Upal) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar, setelah menerima pelimpahan delapan berkas perkara yang dinyatakan lengkap atau P21 dari Polres Gowa.

"Setelah tahap dua ini, 11 tersangka dilakukan penahanan di Rutan Makassar selama 20 hari terhitung 19 Maret-7 April 2025. Selama masa penahanan setiap orang yang ingin menemui tersangka wajib mendapat izin dari Jaksa Penuntut Umum (JPU)," kata Kejari Gowa Muhammad Ihsan di Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu.

Setelah menerima pelimpahan berkas perkara serta para tersangkanya ini, kata Ihsan, maka JPU segera mempersiapkan surat dakwaan untuk selanjutnya di bawa ke Pengadilan Negeri Gowa guna menunggu jadwal persidangan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi menjelaskan, delapan berkas perkara dari 11 orang tersangka ini sudah P21 oleh jaksa. Sedangkan sisanya masih ada tujuh berkas dengan tujuh tersangka sedang diproses. Total ada 18 tersangka Upal

"Dari 11 tersangka ini memiliki peranan yang berbeda-beda. Sisanya tujuh berkas dengan tujuh tersangka masih dalam tahap koordinasi dengan penyidik Polres Gowa," paparnya.

Peranan 11 tersangka yang menjalani tahap 2 ini, kata dia, terbagi tiga klaster. Klaster pertama, tersangka yang memproduksi atau membuat uang rupiah palsu. Klaster kedua, tersangka yang mengedarkan uang rupiah palsu. Dan klaster ketiga, tersangka menerima uang rupiah palsu.

Peran 11 tersangka masing-masing inisial tersangka AI (54) sebagai Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, berperan memproduksi atau membuat rupiah palsu. Tersangka AK (50) pegawai bank, mengedarkan uang rupiah palsu. Tersangka SY (52) berprofesi ASN dan IM (42) wiraswasta berperan mengedarkan uang rupiah palsu.

Selanjutnya, tersangka SW (55) ASN Guru berperan mengedarkan uang rupiah palsu. Tersangka MN (40) honorer berperan turut mengedarkan uang rupiah palsu. Tersangka KG (48) sebagai juru masak dan IY (37) sebagai karyawan swasta berperan mengedarkan uang rupiah palsu.

Tersangka SW (35) sebagai wiraswasta juga berperan menerima uang rupiah palsu dan tersangka MM (40) berprofesi ASN berperan menerima uang rupiah palsu.

Barang bukti yang diserahkan penyidik Polres Gowa ke Kejari Gowa yakni 4.467 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp446,7 dari tersangka AI. Sebanyak 234 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp23,4 juta dari tersangka SY.

Sebanyak 78 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp7,8 juta dari tersangka IY. Lima uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dengan jumlah Rp.500.000 dari tersangka KG. Sejumlah rekening koran dari berbagai bank, satu unit motor, serta lima ponsel berbagai merek.

Guna memastikan uang rupiah palsu tersebut pecahan Rp100.000 telah disimpulkan tidak asli dan kualitas jauh di bawah uang asli setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Selanjutnya, warna uang buram, benang hasil dari cetakan yang tidak tertanam, pengaman memiliki Colour Shifting dan Laten Image namun tidak berubah warna Ketika dilihat dari sudut pandang tertentu, Rectoverso tidak saling isi dan tidak terdapat Electrotype.

Untuk pelaku yang membuat atau memproduksi, mengedarkan maupun menerima uang rupiah palsu, disangkakan pasal 36 ayat (3) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, juncto pasal 55 (1) Ke-1 KUHP. Ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50 miliar.

Sebelumnya, kasus pembuatan dan peredaran uang palsu tersebut terbongkar setelah polisi mengendus adanya peredaran uang palsu di Gowa. Dalam proses pengembangannya, terungkap pembuatan upal tersebut di dalam Kampus UIN Alauddin Makassar, Samata Kabupaten Gowa.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono mengatakan tingkat penularan tuberkulosis (TBC) di lembaga pemasyarakatan (lapas) jauh lebih tinggi dibandingkan di lingkungan terbuka, sehingga pihaknya memastikan seluruh tahapan skrining hingga pemberian pengobatan berjalan optimal.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, dia mengatakan pihaknya dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas), serta Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan peninjauan proses pemeriksaan TBC dan pemeriksaan kesehatan gratis di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Banten.

Dalam skrining ini, katanya, sebanyak 218 warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang menjalani pemeriksaan TBC dengan metode Active Case Finding, yang mencakup pemeriksaan rontgen dada dan Tes Cepat Molekuler (TCM) bagi yang diduga mengidap TBC.

“Kita hadir di sini untuk sebuah nilai kemanusiaan bahwa setiap hidup harus selalu diperhatikan, setiap harapan harus selalu diupayakan, termasuk upaya skrining kesehatan bagi ibu-ibu warga binaan,” ujar Dante.

Selain itu, kata dia, lapas adalah tempat dimana satu kamar diisi oleh banyak orang, dan jika ada satu orang tertular TBC, maka semua penghuni kamar harus diskrining. Oleh karena itu, warga binaan akan diskrining untuk menemukan kasus TBC.

Bagi yang terdiagnosis, katanya, segera diberikan pengobatan, sementara bagi yang tidak, dilakukan tindakan pencegahan.

Ada juga pemeriksaan kesehatan gratis melalui paket cepat yang mencakup 10 pemeriksaan, antara lain skrining merokok, status gizi, tingkat aktivitas fisik, tekanan darah, gula darah, TBC, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), kanker paru, kesehatan jiwa, dan geriatri.

"Mengingat sasaran adalah warga binaan perempuan, skrining juga meliputi IVA test, SADARI, serta tes cepat untuk HIV, Hepatitis B, dan Hepatitis C," ujarnya.

Dia berharap upaya skrining tersebut bermanfaat bagi ibu-ibu yang sedang dibina di lapas, sehingga usai pembinaan tersebut, mereka hidup di tengah masyarakat kembali sebagai warga negara yang sehat dengan hak yang setara dengan yang lainnya.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim menyoroti kondisi overcrowding atau jumlah orang yang melebihi kapasitas di lapas, sehingga risiko penularan TBC meningkat hingga 10 kali lipat dibandingkan masyarakat umum.

“Dengan kapasitas seharusnya 140 ribu orang, kini jumlah penghuni lapas mencapai 280 ribu. Ini membuat penularan penyakit sangat cepat, tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga petugas dan pengunjung,” ujar Silmi.

Dalam keterangan yang sama, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronika Tan melihat program ini sebagai kesempatan bagi warga binaan untuk tetap produktif.

“Hari ini, selain skrining TBC, ada juga pemeriksaan IVA. Ini menjadi titik awal pemberdayaan perempuan agar mereka memiliki tekad untuk perubahan,” ujar Veronica.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025