Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam mengatakan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia akan tutup sementara selama libur bersama Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi, yakni mulai 27 Maret hingga 7 April 2025.

Godam mengimbau masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya untuk menyelesaikan permohonannya sebelum hari Kamis (27/3), demi menghindari hambatan dalam proses layanan yang mungkin timbul setelah cuti bersama.

"Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis (27/3), namun hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur lebaran serta Nyepi adalah Rabu (26/3). Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret," kata Godam dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Bagi warga yang ingin memperpanjang izin tinggal dapat mengakses layanannya secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id guna menghindari lewat masa tinggal (overstay). Proses verifikasi oleh petugas akan diselesaikan setelah libur bersama.

Sementara itu, untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai hari Kamis (27/3) dan/atau selama libur bersama maka akan mulai diproses setelah masa libur bersama berakhir pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," imbuh Godam.

Godam mengimbau masyarakat yang memiliki keperluan mendesak untuk menggunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum hari Kamis (27/3). Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan immigration lounge dengan biaya Rp1.000.000 ditambah biaya paspor elektronik sebesar Rp950.000.

"Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang," katanya.

Immigration lounge merupakan fasilitas pengurusan dokumen keimigrasian di luar kantor imigrasi. Saat ini, immigration lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan, Senayan City Jakarta Pusat, Mal Taman Anggrek Jakarta Barat, Grand Metropolitan Mall Bekasi, Pesona Square Mall Depok, Ciputra World Surabaya, dan Icon Mall Gresik Jawa Timur.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mengambil paspornya sebelum libur bersama dimulai. Sementara bagi masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur, tetapi masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi saluran siaga (hotline) kantor imigrasi terdekat.

"Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri. Untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," Godam.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan otoritas daerah di Papua Pegunungan setelah kelompok kriminal bersenjata (KKB) melakukan penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta otoritas di daerah Papua Pegunungan untuk memastikan penanganan para korban pascakejadian ini dengan baik, termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal," kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Pigai menyayangkan insiden tersebut dan menyampaikan belasungkawa terhadap korban tewas. Dia juga meminta pemerintah untuk memastikan upaya pelindungan terhadap masyarakat sipil dengan lebih baik sehingga kejadian serupa tidak terjadi kembali.

"Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini. Masyarakat sipil, bagaimanapun, harus dilindungi, utamanya di daerah-daerah rawan, seperti Yahukimo," ucapnya.

Sebelumnya, Kodam XVII Cenderawasih menyatakan KKB menyerang sekolah di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Jumat (21/3). Aksi tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya luka-luka.

Menurut Kementerian HAM, dari tujuh orang korban yang diserang, enam orang di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya. Para korban terdiri atas enam guru dan satu tenaga kesehatan.

Sementara itu, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli saat dihubungi ANTARA dari Jayapura, Minggu (23/3), mengatakan bahwa korban yang meninggal dunia tersebut merupakan wanita yang berprofesi sebagai guru.

Menurut Didimus, aparat keamanan telah mengevakuasi para korban dan warga sipil di wilayah tersebut. Ia menyebut korban luka-luka sudah berada di Rumah Sakit Marthen Indey untuk mendapat perawatan.

Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan menyatakan pihaknya berhasil mengevakuasi tujuh korban pada Minggu. Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat karena Distrik Anggruk masih rawan.

"Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata, namun berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Gustiawan sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

Tujuh korban yang dievakuasi, antara lain, Rosalina yang ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan; tiga korban dengan luka berat, yaitu Vidi, Cosmas, dan Tari; serta tiga korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu Vanti, Paskalia, dan Irmawati.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Timika (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap tenaga guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan melanggar prinsip HAM.

"Perbuatan OPM tersebut melanggar unsur kejahatan dan melanggar prinsip-prinsip HAM," kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat dihubungi Antara dari Timika, Minggu.

Menurut Ramandey, selain itu aksi yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut juga merupakan tindakan kejahatan yang melanggar HAM dan bisa berdampak luas.

"Karena dengan meninggalnya tenaga guru maka pelayanan HAM atas pendidikan menjadi terabaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan penyerangan yang dilakukan OPM di Distrik Anggruk mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya mengalami luka-luka.

"Saat ini para korban sudah berada di RS Marten Indey, Kota Jayapura, Papua untuk mendapatkan perawatan," katanya.

Dia menambahkan korban yang meninggal dunia adalah wanita yang berprofesi sebagai seorang guru.

Dia mengatakan pihaknya sangat menyenangkan kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata karena keberadaan guru untuk mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Yahukimo khususnya di Distrik Anggruk.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (23/3) menjadi sorotan, di antaranya Polri mulai menyelidiki aksi teror yang dialami oleh Tempo, dan berbagai persiapan menjelang arus mudik pada masa libur Lebaran 2025.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat dibaca kembali:

Bareskrim Polri selidiki laporan dugaan teror di Kantor Tempo

Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan terkait dengan dugaan teror berupa peletakan kepala babi di Kantor Tempo.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Polda Lampung: Fokus pengamanan pada jalur mudik dan titik rawan

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menyebutkan fokus pengamanan dalam Operasi Ketupat Krakatau 2025 yakni berada di jalur mudik dan titik rawan kejahatan.

"Dalam operasi ketupat ini kami ingin memastikan kelancaran arus mudik dan meningkatkan keselamatan serta keamanan pengguna jalan," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika di Bandarlampung, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Kakorlantas imbau masyarakat mudik tanpa sepeda motor

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengimbau masyarakat untuk mudik tanpa menggunakan sepeda motor.

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, Irjen Pol. Agus mengatakan bahwa pihaknya tidak melarang pemudik menggunakan sepeda motor.

Selengkapnya baca di sini.

Pemerhati: Isu setoran judi sabung ayam harus didalami TNI/Polri

Pemerhati kepolisian Mohammad Dawam mengatakan bahwa isu terkait dengan dugaan adanya setoran yang diterima oleh personel kepolisian dari aktivitas judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, harus didalami oleh TNI dan Polri.

Sebagai informasi, isu tersebut mencuat setelah gugurnya tiga personel kepolisian akibat ditembak saat bertugas menggerebek judi sabung ayam pada hari Senin (17/3). Diduga terdapat keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini.

Selengkapnya baca di sini.

Satgas ODC imbau masyarakat tak terprovokasi serangan KKB di Anggruk

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025 Kombes Pol. Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tidak terpancing oleh propaganda dan provokasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) usai insiden penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3).

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak termakan propaganda yang menyesatkan. Aparat akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah rawan,” kata Yusuf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Timika (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap tenaga guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan melanggar prinsip HAM.

"Perbuatan OPM tersebut melanggar unsur kejahatan dan melanggar prinsip-prinsip HAM," kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat dihubungi Antara dari Timika, Minggu.

Menurut Ramandey, selain itu aksi yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut juga merupakan tindakan kejahatan yang melanggar HAM dan bisa berdampak luas.

"Karena dengan meninggalnya tenaga guru maka pelayanan HAM atas pendidikan menjadi terabaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan penyerangan yang dilakukan OPM di Distrik Anggruk mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya mengalami luka-luka.

"Saat ini para korban sudah berada di RS Marten Indey, Kota Jayapura, Papua untuk mendapatkan perawatan," katanya.

Dia menambahkan korban yang meninggal dunia adalah wanita yang berprofesi sebagai seorang guru.

Dia mengatakan pihaknya sangat menyenangkan kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata karena keberadaan guru untuk mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Yahukimo khususnya di Distrik Anggruk.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai aksi penyerangan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada para guru di Distrik Anggruk, Yahukimo, Papua Pegunungan, itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

“Bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya, baik negara maupun aktor bersenjata non-negara,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, aksi penyerangan oleh OPM yang menyebabkan hilangnya nyawa korban masyarakat sipil itu sebagai pola lama yang terus digunakan dengan menuduh korban sebagai mata-mata.

"Tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan, ini terorisme,” ujarnya.

Dia lantas berkata, "Tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan".

Selain pelanggaran HAM, dia memandang serangan tersebut tidak hanya sekedar menyebabkan hilangnya nyawa korban, melainkan penghancuran harapan, dan penyerangan terhadap kehadiran negara pada sektor pendidikan, yang merupakan sektor paling mendasar.

Dia lantas menyebut bahwa pandangan terhadap konflik Papua saat ini sering kali kurang proporsional. Di mana, negara sering dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata dipandang sebagai ekspresi perlawanan.

Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah dan TNI mempunyai kekhawatiran pula akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan.

Terkait dengan insiden di atas, dia pun menilai sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius.

"Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan undang-undang,” kata dia.

Sebelumnya, Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto mengakui adanya laporan terkait penyerangan yang dilakukan KKB terhadap guru kontrak di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dari laporan terungkap insiden itu terjadi Jumat (21/3) sekitar pukul 16.00 WIT, saat KKB melintas dan menyerang dan membunuh seorang guru.

Adapun Minggu, Tim Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III berhasil mengevakuasi guru yang menjadi korban penyerangan dan pembunuhan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Minggu.

"Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat mengingat kondisi di Distrik Anggruk masih sangat rawan. Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata, namun berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Evakuasi tersebut dilakukan terhadap satu jenazah guru yang tewas dan enam orang guru korban OPM lainnya yang terluka. Tujuh korban yang dievakuasi tersebut, yakni Rosalina yang ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan, tiga korban guru dengan luka berat, yaitu Vidi, Cosmas, dan Tari; serta tiga korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu Vanti, Paskalia, dan Irmawati.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 15.086 warga binaan beragama Islam di Jatim diusulkan menerima remisi khusus dalam rangka peringatan Idul Fitri 2025 sebagai bentuk penghargaan yang telah menunjukkan perubahan dengan berperilaku positif serta menjauhi pelanggaran selama menjalani masa pidana.

"Pengusulan remisi khusus Idul Fitri juga merupakan bentuk upaya pembinaan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan baik," ujar Kakanwil Ditjenpas Jatim, Kadiyono dalam keterangannya di Surabaya, Minggu.

Ia mengemukakan, dengan pengusulan remisi ini dapat meningkatkan motivasi narapidana untuk mengikuti program pembinaan di lapas serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan baik.

"Selain itu, juga diharapkan dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan di Jatim yang mengalami kelebihan kapasitas hunian hingga 105 persen," tuturnya.

Ia mengatakan, jumlah warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi tahun ini sekitar 75 persen dari jumlah keseluruhan warga binaan yang berstatus sebagai narapidana.

"Saat ini ada 27.592 warga binaan kami, 20.063 berstatus sebagai narapidana dan sisanya masih sebagai tahanan," katanya.

Warga binaan yang diusulkan mayoritas masih harus menjalani sisa masa pidana dan jika nanti disetujui oleh Ditjen Pemasyarakatan, diperkirakan ada sekitar 81 warga binaan yang bisa langsung bebas.

"Warga binaan yang kami usulkan mayoritas merupakan pelaku tindak pidana umum, dengan 7.612 orang, namun meski pelaku tindak pidana khusus lebih kecil dengan 7.474 orang, namun kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang diusulkan dapat remisi juga mendominasi," ucapnya.

Jika dirinci, warga binaan kasus narkotika memang mendominasi usulan remisi dengan 7.235 orang, kemudian warga binaan kasus korupsi sebanyak 184 orang dan juga ada 20 orang warga binaan kasus illegal logging dan empat warga binaan kasus terorisme.

Usulan ini belum bisa dijadikan acuan jumlah warga binaan yang akan mendapat remisi khusus Idul Fitri. Karena semua keputusan dan hasil final tergantung dari Ditjen Pemasyarakatan.

"Hasil akhir masih harus menunggu surat keputusan dari Dirjen Pemasyarakatan," tuturnya.

Demi penghormatan terhadap demokrasi dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pelaku harus ditemukan dan diproses secara hukum

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer meminta aparat hukum mengusut tuntas sejumlah pengancaman terhadap jurnalis media Tempo.

"Saya mengutuk pelaku teror terhadap Majalah Tempo. Saya tidak pernah setuju cara-cara seperti itu," tegas Wamenaker Noel dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan pers nasional sudah bersusah-payah turut serta membangun demokrasi di Indonesia. Pengancaman terhadap jurnalis sangat tidak dibenarkan jika melihat perjuangan insan pers yang sudah demikian panjang.

"Dalam semua sequence (urutan) perjuangan demokrasi nasional, pers sebagai Pilar Demokrasi Keempat, selalu menjadi katalisator," ujar dia.

Wamenaker pun mengatakan Pemerintahan Prabowo-Gibran selalu terbuka kepada kritik dan selalu bersikap demokratis terhadap masukan dan kritik.

Lebih lanjut, Noel pun mendesak Kepolisian RI (Polri) untuk memanfaatkan teknologi yang ada demi mengungkap pelaku pengancaman terhadap jurnalis Tempo.

"Peristiwa ini sungguh mempermalukan demokrasi Indonesia. Maka, demi penghormatan terhadap demokrasi dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pelaku harus ditemukan dan diproses secara hukum," katanya.

Menurutnya, jika Polri gagal mengungkap siapa dalang teror, masyarakat akan kecewa. Namun sebaliknya, jika Polri berhasil mengungkap, maka tingkat kepercayaan publik terhadap Polri diharapkan meningkat.

"Saya sangat berharap Polri bisa membuka tabir misteri teror Tempo," ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIA Ambon mengusulkan sebanyak 36 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menerima Remisi Khusus (RK) atau pemotongan masa tahanan pada Idul Fitri 1446 Hijriah.

“Ada 35 warga binaan yang menerima remisi khusus golongan satu yaitu potongan masa tahanan mulai dari 15 hari, 45 hari, hingga dua bulan sesuai dengan lama waktu para warga binaan menjalani hukuman,” kata Kepala Rutan Kelas IIA Ambon Adam Ridwansah di Ambon, Sabtu.

Dalam usulan remisi tersebut satu orang warga binaan Rutan kelas IIA Ambon menerima remisi golongan dua atau bebas langsung di hari H.

Ia menjelaskan, jumlah usulan remisi tersebut berdasarkan hasil seleksi bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan untuk menerima remisi Idul Fitri tahun ini.

“Dari 293 orang warga binaan, yang diusulkan mendapatkan remisi ialah mereka yang telah membuktikan diri menjadi lebih baik,” katanya.

Akan tetapi kata dia hal tersebut juga bergantung pada keputusan Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjenpas Maluku yang memiliki kewenangan.

Pihaknya pun sementara menunggu surat keputusan remisi khusus Idul Fitri dari Ditjenpas untuk rampung diserahkan kepada penerimanya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, mengoprasikan 98 unit mesin autogate pemeriksaan keimigrasian di bandara itu untuk mendukung kelancaran angkutan mudik Lebaran 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria C.A. di Tangerang, Sabtu, menjelaskan bahwa pihaknya juga menyiagakan 531 personel guna memastikan proses imigrasi berjalan lancar dan cepat.

"Pelayanan imigrasi telah siap menghadapi lonjakan jumlah penumpang pada masa libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025," katanya.

Selama periode mudik Lebaran, kata Fanny, pengawasan ekstra petugas diterjunkan di sejumlah titik vital di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Persiapan ini, lanjut dia, untuk mengantisipasi arus mudik internasional, terutama dari pekerja migran dan diaspora Indonesia yang akan kembali ke Tanah Air.

"Tingginya volume penumpang berpotensi menyebabkan antrean panjang saat pemeriksaan imigrasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat untuk tetap tenang, tertib, dan kooperatif saat menjalani pemeriksaan keimigrasian," tuturnya.

Dikatakan pula bahwa petugas asistensi pada mesin autogate telah diberikan arahan agar disiagakan untuk bantu penumpang saat antrean dapat terurai lebih cepat.

Selain itu, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta tetap mengoperasikan unit pelayanan percepatan paspor untuk menunjang calon penumpang internasional yang masa berlaku paspornya kurang dari 6 bulan.

Fanny menegaskan bahwa seluruh pemeriksaan imigrasi di bandara ini bebas dari pungutan liar dan gratifikasi. Bahkan, pihaknya meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemui indikasi pungli atau pelayanan yang tidak sesuai dengan standar.

"Laporan dapat melalui layanan informasi dan pengaduan Imigrasi Soekarno-Hatta di WhatsApp 08118337004. Imigrasi Soekarno-Hatta berkomitmen untuk memastikan pelayanan yang profesional, transparan, dan bersih dari korupsi," kata dia.

Pelayanan imigrasi telah siap menghadapi lonjakan jumlah penumpang pada masa libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, mengoprasikan 98 unit mesin autogate pemeriksaan keimigrasian di bandara itu untuk mendukung kelancaran angkutan mudik Lebaran 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria C.A. di Tangerang, Sabtu, menjelaskan bahwa pihaknya juga menyiagakan 531 personel guna memastikan proses imigrasi berjalan lancar dan cepat.

"Pelayanan imigrasi telah siap menghadapi lonjakan jumlah penumpang pada masa libur Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025," katanya.

Selama periode mudik Lebaran, kata Fanny, pengawasan ekstra petugas diterjunkan di sejumlah titik vital di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Persiapan ini, lanjut dia, untuk mengantisipasi arus mudik internasional, terutama dari pekerja migran dan diaspora Indonesia yang akan kembali ke Tanah Air.

"Tingginya volume penumpang berpotensi menyebabkan antrean panjang saat pemeriksaan imigrasi. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat untuk tetap tenang, tertib, dan kooperatif saat menjalani pemeriksaan keimigrasian," tuturnya.

Dikatakan pula bahwa petugas asistensi pada mesin autogate telah diberikan arahan agar disiagakan untuk bantu penumpang saat antrean dapat terurai lebih cepat.

Selain itu, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta tetap mengoperasikan unit pelayanan percepatan paspor untuk menunjang calon penumpang internasional yang masa berlaku paspornya kurang dari 6 bulan.

Fanny menegaskan bahwa seluruh pemeriksaan imigrasi di bandara ini bebas dari pungutan liar dan gratifikasi. Bahkan, pihaknya meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemui indikasi pungli atau pelayanan yang tidak sesuai dengan standar.

"Laporan dapat melalui layanan informasi dan pengaduan Imigrasi Soekarno-Hatta di WhatsApp 08118337004. Imigrasi Soekarno-Hatta berkomitmen untuk memastikan pelayanan yang profesional, transparan, dan bersih dari korupsi," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mempersilakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan teror yang menimpa media Tempo.

Menurut Supratman, insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo dimungkinkan menjadi upaya memecah belah antara pemerintah dan masyarakat melalui media.

"Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya. Karena itu, silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Supratman menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan mengingat sumber atau pengirim paket tersebut belum diketahui.

Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror berupa pengiriman kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana pada Kamis (20/3) diusut hingga tuntas agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait peristiwa tersebut Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers menyayangkan insiden tersebut.

Menurut Ninik, wartawan dan media massa bisa saja melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis maupun media atas kesalahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas produk jurnalistik sejatinya dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni menggunakan hak jawab atau hak koreksi.

Dewan Pers menganjurkan Tempo melaporkan insiden teror tersebut kepada aparat keamanan dan penegak hukum. Sebab, teror dan intimidasi merupakan tindak pidana.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Fathur Rochman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025