Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membangun kerangka persatuan melalui Dialog Kebangsaan di Digital Learning Center Building, Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (24/3).

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengatakan kegiatan tersebut sangat penting untuk menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog atau diskusi kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju," ujar Sudaryanto dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia berharap ke depannya Indonesia bisa menjadi bangsa yang hebat, maju, dan disegani bangsa-bangsa di dunia.

Sudaryano menegaskan bahwa kegiatan Dialog Kebangsaan akan terus berlanjut. Adapun hasil kegiatan Dialog Kebangsaan itu akan menjadi penyambung lidah kepada masyarakat tentang kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara sehingga menjadi hal baik serta memberikan ketahanan kepada masyarakat dari paham radikal terorisme.

Kegiatan bertema "Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan Untuk Menjaga Keutuhan Bangsa"tersebut menghadirkan pembicara kunci Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

Saat menjadi pembicara, Sugiat menjelaskan kegiatan Dialog Kebangsaan merupakan bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut.

Ia menguraikan bahwa target kegiatan dialog kebangsaan itu, yakni untuk mengapresiasi kinerja BNPT di bawah komando Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono. Selama kepimpinan Eddy, BNPT dinilai mampu mempertahankan nol penyerangan teroris atau zero terrorist attack.

"Kita sudah lama tidak mendengar ada teror di bawah kepemimpinan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah kami Komisi XIII akan selalu mendukung seluruh program BNPT, baik anggaran maupun regulasi," kata Sugiat.

Komisi XIII DPR RI juga mengapresiasi laporan Kepala BNPT beberapa waktu lalu terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang sudah menyatakan bubar dan berikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

JI merupakan kelompok teroris yang berada di level puncak dalam tingkatan radikalisasinya di Indonesia.

Menurut Sugiat, selama ini JI dikenal aktif dan masif melakukan radikalisasi dengan menolak ideologi Pancasila dan menilai demokrasi sebagai thaghut atau berhala.

Dia berpendapat capaian itu sangat baik, apalagi dalam beberapa periode terakhir, setiap momentum politik selalu dimanfaatkan berbagai kelompok teroris untuk melakukan propagandanya.

Hal tersebut seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, ketika sentimen politik identitas begitu kuat dan sangat mengganggu ketenteraman masyarakat karena perbedaan agama, suku, golongan, dan perbedaan pilihan politik.

Sugiat juga bercerita saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Saat itu, pemimpin bangsa Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat menghentikan perseteruan politik karena tidak mau rakyat terpecah.

"Mereka (Jokowi dan Prabowo) rekonsiliasi dan hasilnya Pilpres 2024 lalu suasananya lebih damai dan tidak ada lagi saling caci atau baku hantam, terutama di media sosial," tuturnya.

Kendati demikian, meski persaingan tingkat elit sudah selesai, kata dia, semua pihak tidak boleh berleha-leha karena kegiatan sosialisasi persatuan ke masyarakat, kampus, dan ke bawah harus terus diperkuat. Dengan begitu, penting agar tidak ada lagi peluang perpecahan di masyarakat.

Selain kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, DPR RI juga gencar melakukan program sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Disebutkan bahwa apabila empat pilar ditegakkan, cara bernegara bangsa Indonesia akan kuat.

"Jangan kira Indonesia sampai kiamat akan tetap ada kalau tidak dijaga. Lihat saja Rusia, Yugoslavia, dan negara-negara Timur Tengah pecah karena tidak memiliki empat pilar tersebut," ucap Sugiat menambahkan.

Dialog Kebangsaan juga berkolaborasi dengan USU, Medan. Dalam kesempatan itu, Rektor USU Prof. Muryanto Amin berterima kasih atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR RI menjadikan USU sebagai tempat kegiatan.

Hal tersebut membuktikan bahwa Sumut sebagai miniatur Indonesia bisa menjadi tempat kehidupan yang damai, aman, dan tenteram di tengah perbedaan yang ada.

"Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan, dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka dialog kebangsaan perlu dilakukan terus-menerus dan tidak boleh berhenti di satu titik," ujar Muryanto.

Dialog Kebangsaan kali ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, mahasiswa.

Hadir pula dalam kegiatan, yakni pemuka agama Tuan Guru Batak Ahmad Sabban Rajagukguk, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Ferial Mutyara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Layanan kantor Imigrasi di seluruh Indonesia akan tutup untuk sementara selama libur dan cuti bersama Idul Fitri 1446 H serta libur dan cuti Bersama Hari Raya Nyepi, yang berlangsung pada 27 Maret hingga 7 April 2025.

Masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal dan dokumen keimigrasian lainnya diimbau untuk menyelesaikan permohonannya sebelum Kamis, 27 Maret 2025. Hal ini untuk menghindari hambatan dalam proses layanan yang mungkin timbul setelah cuti bersama.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangan resminya diterima Selasa (25/3) menyampaikan beberapa imbauan penting bagi masyarakat, baik WNI maupun WNA, yang akan melakukan pengurusan layanan keimigrasian.

“Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis, 27 Maret 2025. Namun, hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur Lebaran serta Nyepi adalah Rabu, 26 Maret 2025. Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret,” kata Godam.

Sementara itu, masyarakat dapat mengakses layanan perpanjangan izin tinggal melalui evisa.imigrasi.go.id untuk menghindari overstay. Proses verifikasi petugas akan diselesaikan setelah libur Idul Fitri.

Untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai 27 Maret 2025 dan selama libur dan cuti bersama akan mulai di proses pada Selasa, 8 April 2025.

“Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia, serta layanan electronic visa on arrival (e-VoA),” tambah Godam.

Dia juga menyebutkan imbauan penting lainnya bagi WNI yang akan mengurus paspor, di antaranya untuk keperluan mendesak, gunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum 27 Maret 2025.

Kemudian kantor imigrasi menyediakan layanan percepatan paspor sehari jadi. Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan Immigration Lounge dengan biaya Rp 1 juta, plus biaya paspor elektronik sebesar Rp950 ribu. Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang.

Selain itu manfaatkan layanan Immigration Lounge Immigration Lounge adalah layanan khusus pelayanan pembuatan paspor satu hari jadi serta perpanjangan Visa on Arrival (VoA) untuk warga negara asing (WNA).

Di Immigration Lounge, pengurusan paspor lebih efektif dan efisien. Hanya dalam waktu satu jam, paspor sudah selesai dan langsung dapat diambil. Saat ini, fasilitas Immigration Lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 (Jakarta Selatan), Senayan City (Jakarta Pusat), Mal Taman Anggrek (Jakarta Barat), Grand Metropolitan Mall (Bekasi), Pesona Square Mall (Depok), Ciputra World Surabaya dan Icon Mall Gresik (Jawa Timur).

Untuk itu maka pihak Imigrasi mengimbau kapad masyarakat untuk layanan ambil paspor sebelum libur dan bagi yang Sudan selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum 27 Maret 2025. Kantor Imigrasi akan ditutup selama libur Idul Fitri dan akan kembali buka pada tanggal 8 April 2024.

Untuk penjadwalan ulang melalui M-Paspor masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur lebaran namun masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

Hotline kantor Imigrasi untuk layanan darurat masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keadaan darurat lain seperti keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi hotline Kantor Imigrasi terdekat

“Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri; atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri, untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung,” kata Godam.

Untuk informasi terkini seputar layanan keimigrasian maupun hotline masing-masing kantor imigrasi, masyarakat dapat mengunjungi www.imigrasi.go.id atau media sosial masing-masing kantor imigrasi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membangun kerangka persatuan melalui Dialog Kebangsaan di Digital Learning Center Building, Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (24/3).

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengatakan kegiatan tersebut sangat penting untuk menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog atau diskusi kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju," ujar Sudaryanto dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia berharap ke depannya Indonesia bisa menjadi bangsa yang hebat, maju, dan disegani bangsa-bangsa di dunia.

Sudaryano menegaskan bahwa kegiatan Dialog Kebangsaan akan terus berlanjut. Adapun hasil kegiatan Dialog Kebangsaan itu akan menjadi penyambung lidah kepada masyarakat tentang kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara sehingga menjadi hal baik serta memberikan ketahanan kepada masyarakat dari paham radikal terorisme.

Kegiatan bertema "Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan Untuk Menjaga Keutuhan Bangsa"tersebut menghadirkan pembicara kunci Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

Saat menjadi pembicara, Sugiat menjelaskan kegiatan Dialog Kebangsaan merupakan bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut.

Ia menguraikan bahwa target kegiatan dialog kebangsaan itu, yakni untuk mengapresiasi kinerja BNPT di bawah komando Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono. Selama kepimpinan Eddy, BNPT dinilai mampu mempertahankan nol penyerangan teroris atau zero terrorist attack.

"Kita sudah lama tidak mendengar ada teror di bawah kepemimpinan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah kami Komisi XIII akan selalu mendukung seluruh program BNPT, baik anggaran maupun regulasi," kata Sugiat.

Komisi XIII DPR RI juga mengapresiasi laporan Kepala BNPT beberapa waktu lalu terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang sudah menyatakan bubar dan berikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

JI merupakan kelompok teroris yang berada di level puncak dalam tingkatan radikalisasinya di Indonesia.

Menurut Sugiat, selama ini JI dikenal aktif dan masif melakukan radikalisasi dengan menolak ideologi Pancasila dan menilai demokrasi sebagai thaghut atau berhala.

Dia berpendapat capaian itu sangat baik, apalagi dalam beberapa periode terakhir, setiap momentum politik selalu dimanfaatkan berbagai kelompok teroris untuk melakukan propagandanya.

Hal tersebut seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, ketika sentimen politik identitas begitu kuat dan sangat mengganggu ketenteraman masyarakat karena perbedaan agama, suku, golongan, dan perbedaan pilihan politik.

Sugiat juga bercerita saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Saat itu, pemimpin bangsa Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat menghentikan perseteruan politik karena tidak mau rakyat terpecah.

"Mereka (Jokowi dan Prabowo) rekonsiliasi dan hasilnya Pilpres 2024 lalu suasananya lebih damai dan tidak ada lagi saling caci atau baku hantam, terutama di media sosial," tuturnya.

Kendati demikian, meski persaingan tingkat elit sudah selesai, kata dia, semua pihak tidak boleh berleha-leha karena kegiatan sosialisasi persatuan ke masyarakat, kampus, dan ke bawah harus terus diperkuat. Dengan begitu, penting agar tidak ada lagi peluang perpecahan di masyarakat.

Selain kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, DPR RI juga gencar melakukan program sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Disebutkan bahwa apabila empat pilar ditegakkan, cara bernegara bangsa Indonesia akan kuat.

"Jangan kira Indonesia sampai kiamat akan tetap ada kalau tidak dijaga. Lihat saja Rusia, Yugoslavia, dan negara-negara Timur Tengah pecah karena tidak memiliki empat pilar tersebut," ucap Sugiat menambahkan.

Dialog Kebangsaan juga berkolaborasi dengan USU, Medan. Dalam kesempatan itu, Rektor USU Prof. Muryanto Amin berterima kasih atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR RI menjadikan USU sebagai tempat kegiatan.

Hal tersebut membuktikan bahwa Sumut sebagai miniatur Indonesia bisa menjadi tempat kehidupan yang damai, aman, dan tenteram di tengah perbedaan yang ada.

"Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan, dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka dialog kebangsaan perlu dilakukan terus-menerus dan tidak boleh berhenti di satu titik," ujar Muryanto.

Dialog Kebangsaan kali ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, mahasiswa.

Hadir pula dalam kegiatan, yakni pemuka agama Tuan Guru Batak Ahmad Sabban Rajagukguk, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Ferial Mutyara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (24/3) menjadi sorotan, mulai dari Komisi III setujui usulan advokat tak dapat dituntut pidana-perdata saat bela klien hingga Bareskrim tetapkan dua tersangka kasus SMS phishing melalui fake BTS.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Komisi III: Advokat tak dapat dituntut pidana-perdata saat bela klien

Komisi III DPR RI menyetujui usulan agar pengacara atau advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.

Usulan yang disampaikan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Suara Advokat Indonesia (SAI) itu disetujui menjadi penambahan satu ayat pada Pasal 140 draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

"Pasal 140, masukan dari Peradi SAI diterima karena sudah disetujui oleh seluruh fraksi di RDPU (rapat dengar pendapat umum), ya. Pasal 140 ditambahkan satu ayat," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang memimpin jalannya rapat saat membacakan kesimpulan RDPU Komisi III DPR RI bersama sejumlah pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

2. Bocah di Serang jadi korban penculikan dari game online

Dua bocah perempuan berinisial IT (12) dan saudara sepupunya DM (10) asal Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten jadi korban penculikan saat berkenalan dengan orang asing melalui game online atau permainan daring.

Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, di Serang, Senin, mengatakan korban dan pelaku SH (20), saling mengenal sejak dua pekan yang lalu melalui gim Free Fire. Dari perkenalan itu, korban janjian untuk bertemu.

"Modusnya mereka berkenalan melalui aplikasi game online. Komunikasi disana secara intens, kemudian pelaku mengajak ketemuan namun korban minta ditemani saudara sepupunya," katanya.

Baca selengkapnya di sini

3. Tom Lembong sebut kebijakannya terkait impor gula untungkan petani

Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan impor gula yang dikeluarkan selama menjabat sebagai mendag menguntungkan para petani, bukan merugikan mereka.

Hal tersebut menanggapi tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya telah melanggar Undang-Undang (UU) Perlindungan Petani.

"Petani dengan mudah bisa menjual gula atau tebunya di atas harga pembelian pemerintah (HPP), sampai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) itu nggak kebagian. Berarti petani happy saja, ya tidak ada masalah,” ujar Tom Lembong dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

4. Polisi tangkap pria berseragam pemda minta THR ke pedagang

Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi menangkap pria berseragam pemerintah daerah (pemda) yang meminta tunjangan hari raya atau THR kepada pedagang Pasar Induk Cibitung setelah aksinya viral di media sosial.

Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Mustofa menjelaskan petugas langsung melakukan penyelidikan atas video viral permintaan THR mengatasnamakan pemerintah daerah kepada pedagang Pasar Induk Cibitung.

"Video itu terjadi pada Sabtu (22/3) pukul 04.00 WIB. Senin (24/3) pukul 02.00 WIB dini hari petugas berhasil menangkap dua pelaku bernama Sodri (30) dan Samsul (48). Dua pelaku lain yakni Agus dan Joko berstatus daftar pencarian orang," kata Mustofa di Mapolres Metro Bekasi, Senin.

Baca selengkapnya di sini

5. Bareskrim tetapkan dua tersangka kasus SMS phishing melalui fake BTS

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penyebaran pesan singkat elektronik atau SMS phishing yang disebarkan melalui fake base tranceiver station (BTS) atau BTS palsu.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa dua orang tersangka itu berinisial XY dan YCX. Keduanya merupakan warga negara China.

Penangkapan keduanya berawal ketika Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menerima laporan dari 259 nasabah. Total kerugian yang tercatat telah mencapai Rp473 juta dari 12 orang korban.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Zulmansyah Sekedang mengapresiasi Dewan Pers yang secara tegas menyatakan Hendry Ch Bangun (HCB) tidak lagi mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sebagai Ketum PWI Pusat untuk menggugat Dewan Pers di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Adapun pernyataan tersebut dilontarkan Dewan Pers melalui Ade Wahyudin dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers sebagai kuasa hukum dalam nota keberatan atau eksepsi di PN Jakarta Pusat lewat e-court pada Rabu (19/3).

"Eksepsi Dewan Pers di PN Jakarta Pusat menyatakan HCB tidak lagi punya legal standing kami setuju 100 persen. Itu sejalan dengan Keputusan Nomor 50 Dewan Kehormatan PWI Pusat," kata Zulmansyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Sebagai pihak Tergugat 2 dalam perkara perdata 711/Pdt.G/2024 yang diajukan HCB di PN Jakpus, Zulmansyah tidak mengajukan nota keberatan. Begitu pula dengan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Sasongko Tedjo, yang menjadi Tergugat 3.

Kendati demikian, keduanya menyatakan 100 persen sama dan setuju dengan eksepsi yang disampaikan oleh Dewan Pers.

Secara organisasi, kata Zulmansyah, HCB sudah selesai di PWI sejak 16 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024.

Dengan demikian, HCB bukan lagi merupakan Ketum PWI setelah dipecat Dewan Kehormatan PWI Pusat serta bukan pula merupakan anggota PWI.

"Karena itu berhentilah bermanuver menggugat perdata di pengadilan, melaporkan pidana di kepolisian, atau memecat anggota PWI yang tidak sejalan dengannya. Semua sia-sia saja, bikin malu, dan memperburuk nama PWI saja," tuturnya.

Sebelumnya, HCB mengatasnamakan PWI Pusat, menggugat Dewan Pers dengan perkara perdata Nomor: 711/Pdt.G/2024/Pn.Jkt.Pst karena tidak terima "diusir" dari Lantai 4 Gedung Dewan Pers.

Persidangan dipimpin Hakim Ketua Achmad Rasyid Purba dengan panitera pengganti Haridah Sulkam.

Secara tegas dalam eksepsi Dewan Pers sebagai tergugat di poin 18 sampai 26, disebutkan bahwa HCB sebagai penggugat sudah tidak memiliki lagi kedudukan hukum sebagai Ketum PWI Pusat.

Oleh karena itu dalam eksepsinya, Dewan Pers meminta Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan HCB tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijdke Ver Klaard) dan menghukum HCB sebagai penggugat untuk membayar biaya perkara.

Selain karena HCB tidak memiliki kedudukan hukum, Dewan Pers juga menilai gugatan HCB bersifat prematur atau terlalu dini karena penggugat belum menyelesaikan pokok perkara secara proporsional (eksepsi dilatoria), gugatan yang diajukan HCB salah pihak (error in persona), serta gugatan yang diajukan HCB tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara, kembali menunda persidangan praperadilan yang diajukan mantan Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Sumatera Utara (Sumut) Kompol Ramli Sembiring, Senin (24/3).

Penundaan persidangan ini lantaran pihak Polri kembali tidak memenuhi dan menghadiri panggilan Pengadilan Negeri Medan, karena berdekatan dengan libur panjang hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Hakim tunggal Philip M. Soentpiet, memutuskan persidangan kembali digelar pada Kamis (10/4), mendatang.

“Dikarenakan para pihak termohon belum dapat memenuhi dan menghadiri panggilan. Jadi, kita agendakan untuk sidang perdana digelar pada tanggal 10 April 2025," ucap Hakim Philip.

Irwansyah Nasution selaku kuasa hukum Kompol Ramli Sembiring, menyampaikan kekecewaannya terkait penundaan persidangan kali ini.

"Kami kecewa dengan sikap Kapolri dan jajarannya, karena apapun itu alasannya dengan hari ini mereka (para termohon-Red) kembali tidak menghadiri panggilan PN Medan,” jelas dia.

Menurut dia, alasan para termohon yakni, Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Bareskrim Polri Cq Direktorat Tipikor Cq Direktur Tipikor sebagai termohon I dan Kapolda Sumut Cq Direskrimsus sebagai termohon II, tidak hadir dalam persidangan tidak beralasan.

“Kita meminta agar Kapolri dan jajarannya untuk dapat menghormati lembaga persidangan yang ada,” jelas dia.

Pihaknya menduga, para termohon sengaja tidak hadir dalam persidangan untuk mengulur-ulur waktu dan tidak memberikan keadilan bagi kliennya.

Sebab, penundaan hari ini merupakan yang kedua kalinya. Dimana seyogyanya sidang praperadilan digelar pada Rabu (19/3), namun ditunda karena pihak termohon II belum menerima surat panggilan dari PN Medan.

“Nah hari ini, hakim tunggal kembali menunda persidangan, dikarenakan pihak termohon I dan II tidak hadir,” ucap Irwansyah.

Padahal, lanjut dia, pihak Pengadilan Negeri Medan menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat panggilan kepada para pihak termohon.

"Kami berharap tanggal 10 April nanti, pihak para termohon hadir. Inikan upaya hukum yang diberikan ruang oleh Undang-Undang. Kalau misalnya kita tidak menghargai upaya-upaya hukum bagaimana mungkin kita berbicara penegakan hukum," tutur pria yang akrab disapa Ibe itu.

Diketahui Ramli Sembiring melalui kuasa hukumnya dari Law Office & Advokat Irwansyah Nasution and Partners mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan.

Gugatan praperadilan itu, terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Kompol Ramli Sembiring atas kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap SMKN di Nias-Sumut dalam pengelolaan Dana DAK Dinas Pendidikan.

Pihaknya mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan pada Kamis (13/3), dengan nomor perkara: 17/Pid.Pra/2025/PN Mdn.

Dalam gugatan itu, Pemerintah RI Cq Kapolri Cq Bareskrim Polri Cq Direktorat Tipikor Cq Direktur Tipikor selaku termohon I. Lalu, Kapolda Sumut Cq Direskrimsus Polda Sumut selaku termohon II.

Karawang (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Asep Kurnia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi melakukan panen raya di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin.

"Saya sangat bangga. Karena untuk kesekian kalinya Lapas berhasil mengembangkan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dan hari ini Lapas Karawang," kata Asep, usai panen raya di Lapas Karawang.

Panen raya di Lapas Karawang ini cukup bagus, karena panennya merupakan hasil hasil pertanian, perkebunan dan perikanan di sarana edukasi dan asimilasi Lapas Karawang.

"Warga Binaan diberikan kesempatan belajar melalui sarana edukasi dan asimilasi Lapas Karawang. Mereka dilatih untuk menghasilkan karya bernilai ekonomis yang diharapkan menjadi bekal saat kembali ke masyarakat," katanya.

Lahan seluas 2 hektare yang ditanami padi tersebut telah berhasil dipanen sebanyak 8 ton dengan varian beras Inpari 32 dan Nutri Zinc.

Selain padi, panen raya ini juga menghasilkan perkebunan aneka sayur-mayur juga dikembangkan di luas tanah 1.500 m² dan budidaya Ikan di atas lahan hampir 1.000 m².

Sementara itu, Dirjenpas mengungkapkan 2,3 hektar lahan hidup telah menjadikan Lapas Karawang menjadi bagian lumbung ketahanan pangan Pemasyarakatan untuk kebutuhan nasional.

Selain dapat dijual ke pasar masyarakat, semua hasil pertanian dan perikanan ini ditargetkan dan menyumbang kebutuhan bahan makanan Warga Binaan Lapas Karawang sendiri

"Kami mewajibkan vendor penyedia bahan makanan warga binaan minimal 5 persen harus menggunakan hasil budidaya Warga Binaan," kata Mashudi seraya menekankan keberhasilan ini sebagai bentuk perwujudan 13 Program Akselerasi Menteri Imipas sekaligus melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. (KR-MAK)

Selatpanjang, Riau (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau melakukan deportasi terhadap seorang warga negara asing asal Malaysia, karena izin tinggal melebihi batas waktu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Putu Sonny Kharmawi Guna G, menjelaskan WN perempuan asal Malaysia yang berinisial ZM itu dideportasi pada Jumat (21/3). Dia terbukti melanggar Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Yang bersangkutan diberi tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi karena berada di wilayah Indonesia melebihi waktu izin tinggal,” kata Putu Sonny di Selatpanjang, Senin.

Masa berlaku izin tinggal yang bersangkutan, kata Sonny, telah berakhir, namun masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 hari. Ia secara tegas akan menindak orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

"Deportasi kita dilakukan sesuai dengan prosedur. WN Malaysia tersebut dideportasi keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang dengan menggunakan kapal MV Oceanna VIII tujuan Kukup, Johor Bahru, Malaysia pukul 09.30 WIB,” jelasnya.

Sonny menegaskan Imigrasi Selatpanjang tidak hanya memberikan pelayanan keimigrasian, tetapi juga melakukan penegakan hukum demi keamanan negara.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Rianto Hendro Santoso, menambahkan Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang akan selalu siap untuk menindak tegas terhadap orang asing yang melanggar peraturan perundang - undangan.

“Pihak imigrasi berharap agar semua WN asing yang berkunjung ke Indonesia dapat lebih memahami dan mematuhi prosedur yang berlaku. Ini untuk mendukung kelancaran perjalanan dan mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak,” tutur Rianto.

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Rahmat Santoso
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Karawang (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Asep Kurnia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi melakukan panen raya di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin.

"Saya sangat bangga. Karena untuk kesekian kalinya Lapas berhasil mengembangkan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dan hari ini Lapas Karawang," kata Asep, usai panen raya di Lapas Karawang.

Panen raya di Lapas Karawang ini cukup bagus, karena panennya merupakan hasil hasil pertanian, perkebunan dan perikanan di sarana edukasi dan asimilasi Lapas Karawang.

"Warga Binaan diberikan kesempatan belajar melalui sarana edukasi dan asimilasi Lapas Karawang. Mereka dilatih untuk menghasilkan karya bernilai ekonomis yang diharapkan menjadi bekal saat kembali ke masyarakat," katanya.

Lahan seluas 2 hektare yang ditanami padi tersebut telah berhasil dipanen sebanyak 8 ton dengan varian beras Inpari 32 dan Nutri Zinc.

Selain padi, panen raya ini juga menghasilkan perkebunan aneka sayur-mayur juga dikembangkan di luas tanah 1.500 m² dan budidaya Ikan di atas lahan hampir 1.000 m².

Sementara itu, Dirjenpas mengungkapkan 2,3 hektar lahan hidup telah menjadikan Lapas Karawang menjadi bagian lumbung ketahanan pangan Pemasyarakatan untuk kebutuhan nasional.

Selain dapat dijual ke pasar masyarakat, semua hasil pertanian dan perikanan ini ditargetkan dan menyumbang kebutuhan bahan makanan Warga Binaan Lapas Karawang sendiri

"Kami mewajibkan vendor penyedia bahan makanan warga binaan minimal 5 persen harus menggunakan hasil budidaya Warga Binaan," kata Mashudi seraya menekankan keberhasilan ini sebagai bentuk perwujudan 13 Program Akselerasi Menteri Imipas sekaligus melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. (KR-MAK)

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Petugas curiga karena ada pengunjung yang berlari dengan tergesa-gesa

Jakarta (ANTARA) - Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat menemukan sebanyak 200 gram sabu-sabu dan 37 butir ekstasi yang diduga akan diselundupkan ke dalam sel tahanan oleh orang tak dikenal.

"Petugas curiga karena ada pengunjung yang berlari dengan tergesa-gesa," kata Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pada awalnya petugas menerima seorang tamu laki-laki yang tidak dikenal yang ingin menyerahkan surat pembebasan bersyarat untuk kerabatnya di dalam Rutan.

Kemudian, lanjut dia, lelaki itu mengeluarkan sebuah paper bag (kantong kertas) bermotif batik, lantas petugas berpikir bahwa di dalamnya berisi surat-surat pembebasan bersyarat.

Namun, kata Wahyu, tak lama kemudian, lelaki yang menyerahkan tas tersebut menerima telepon dan berjalan ke arah pintu keluar Rutan sambil berlari kecil.

Setelah dirasa mencurigakan, pihak Rutan melaporkan hal tersebut ke pihak Polsek Cempaka untuk memastikan barang mencurigakan yang dibawa oleh orang tak dikenal itu.

"Ternyata di dalamnya terdapat dua paket klip yang diduga narkoba dengan berat kotor masing-masingnya 102 gram dengan total 204 gram. Dan 37 butir pil yang diduga juga narkoba jenis ekstasi," ujarnya.

Kejadian tersebut kata Wahyu, terjadi pada Selasa (18/3) lalu.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih AKP Yossy Januar mengatakan dari temuan tersebut petugas Kepolisian masih menelusuri pelaku yang membawa narkoba dan akan diselundupkan ke dalam Rutan.

"Kami masih penyelidikan terkait masalah ini, di mana saat ini baru memeriksa dua orang saksi," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Ambon memperpanjang waktu kunjungan hingga lima jam pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Sudah menjadi tradisi di Lapas ini pada hari pertama dan kedua Idul Fitri nanti kami membuka kunjungan setelah Shalat Ied pukul 08.00 WIT hingga 16.00 WIT,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon, Herliadi di Ambon, Senin.

Waktu kunjungan yang dimulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIT itu dengan durasi maksimal 15 menit. Hal ini untuk mencegah membeludaknya keluarga yang akan mengunjungi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Hal itu dilakukan untuk memberikan waktu kepada warga binaan agar dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Hal ini penting agar mereka dapat melepas rasa rindu, merasa dicintai oleh orang terdekat sehingga muncul semangat untuk menjadi lebih baik.

Pasalnya pada hari biasanya jam kunjungan hanya dilakukan pada hari tertentu dan hanya dibatasi mulai pukul 09.00 WIT sampai 12.00 WIT.

“Jadi nanti agendanya, setelah Shalat Ied langsung penyerahan remisi dilanjutkan membuka kunjungan bagi keluarga,” ujarnya.

Pihaknya pun telah menyiapkan regu penjaga yang bertugas untuk mengawasi pergerakan pengunjung dan warga binaan selama waktu kunjungan dibuka.

“Ada penambahan personel tapi tidak bisa kami jelaskan jumlahnya karena ini merupakan standar keamanan,” katanya.

Kalapas lantas menekankan bahwa proses atau alur layanan kunjungan sesuai dengan SOP yang merupakan komitmen dari jajaran Lapas Kelas IIA Ambon guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban.

"Aspek keamanan merupakan prioritas utama kami. Dengan demikian, proses kunjungan dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan pada akhirnya juga memberikan kenyamanan bagi pengunjung," katanya.

“Pengawasannya pun akan lebih ketat, barang dan pengunjung akan diperiksa secara teliti guna menghindari masuknya barang-barang yang tak diinginkan ke dalam Lapas,” katanya lagi.

Ambon (ANTARA) - Sebanyak 124 dari total 368 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Ambon, menerima remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Jumlah warga binaan tersebut setelah melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan dari 165 warga binaan Muslim yang kami usulkan ke Ditjenpas,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Herliadi mengatakan besaran remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut bervariasi mulai dari 15 hari, 30 hari sampai dua bulan.

Ia melanjutkan tak semua warga binaan Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, lantaran beberapa dari mereka tak memenuhi persyaratan untuk berhak menerima remisi tersebut, misalnya karena belum genap menjalani masa tahanan minimal enam bulan hingga terlibat pidana pencabulan.

“Yang menerima remisi 15 hari ada 10 orang, satu bulan ada 97 orang, remisi 45 hari sebanyak 10 orang, dan penerima remisi dua bulan ada tujuh orang,” jelasnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Para warga binaan yang ingin menerima remisi tersebut juga harus aktif mengikuti setiap program pembinaan yang dilakukan lapas untuk dijadikan bekal saat bebas nanti.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sebanyak 124 warga binaan Lapas Ambon terima remisi Idul Fitri 2025