Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos tinggal menunggu sidang di Singapura karena seluruh dokumen telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

“Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Seluruh dokumen terkait ekstradisi Paulus Tannos telah dipenuhi. Untuk itu, Supratman berharap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dapat dipulangkan agar dituntut sesuai dengan hukum Indonesia.

“Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini,” ujar Menteri Hukum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mengatakan bahwa dokumen afidavit untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos telah diberikan ke pemerintah Singapura.

"Dokumen sudah dibundel, dan dikirimkan ke Singapura," ujar Widodo di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Widodo, dokumen tersebut telah diterima oleh otoritas Singapura. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tinggal menunggu proses yudisial terhadap yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang lain, Widodo juga mengatakan bahwa sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.

“Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” ucap Dirjen AHU di kantornya, Selasa (15/4).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dan masuk daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos tinggal menunggu sidang di Singapura karena seluruh dokumen telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

“Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Seluruh dokumen terkait ekstradisi Paulus Tannos telah dipenuhi. Untuk itu, Supratman berharap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dapat dipulangkan agar dituntut sesuai dengan hukum Indonesia.

“Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini,” ujar Menteri Hukum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mengatakan bahwa dokumen afidavit untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos telah diberikan ke pemerintah Singapura.

"Dokumen sudah dibundel, dan dikirimkan ke Singapura," ujar Widodo di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Widodo, dokumen tersebut telah diterima oleh otoritas Singapura. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tinggal menunggu proses yudisial terhadap yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang lain, Widodo juga mengatakan bahwa sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.

“Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” ucap Dirjen AHU di kantornya, Selasa (15/4).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dan masuk daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dengan eazy passport, layanan imigrasi yang akan datang langsung ke tengah masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, untuk segera mengajukan usulan resmi pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pengajuan itu, kata dia, harus dilakukan sesegera mungkin agar proses koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan alokasi anggaran dapat segera dilakukan.

"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten OKU Timur yang sejak lama telah menyiapkan lahan untuk pembangunan lapas," kata Yusril dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu, seperti dikonfirmasikan.

Yusril menegaskan bahwa pihaknya akan membantu mengoordinasikan dengan kementerian teknis dan Kemenkeu agar pembangunan lapas itu bisa segera terealisasi.

Sebagai Kementerian Koordinator, dia mengatakan bahwa tugasnya bukan hanya memantau pelaksanaan kebijakan, tetapi juga memastikan sinergi antarkementerian berjalan baik untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.

Sejak 2015, Pemkab OKU Timur telah menghibahkan tanah untuk pembangunan lapas, kemudian pada tahun 2023 sertifikat tanah tersebut telah diterbitkan.

Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat pembangunan lapas hingga kini belum dapat dilakukan.

Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan harapan agar pembangunan lapas di wilayahnya dapat segera terlaksana dengan dukungan dari Kemenko Kumham Imipas.

Lanosin Hamzah memohon dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat karena keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama.

"Kami berharap pembangunan lapas ini dapat menjadi prioritas," ujar Lanosin.

Selain itu, dia juga menyampaikan persoalan pelayanan keimigrasian di OKU Timur. Hal ini mengingat banyak warga, termasuk calonhaji, mengalami kesulitan karena tidak adanya kantor imigrasi terdekat.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram memandang penting peningkatan akses layanan keimigrasian di daerah tersebut.

Nyoman mendorong agar dilakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Muara Enim.

Disarankan pula agar pelayanan eazy passport diterapkan di OKU Timur. Eazy Passport memungkinkan pembuatan paspor secara kolektif di luar kantor imigrasi, yaitu di lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling.

"Dengan eazy passport, layanan imigrasi yang akan datang langsung ke tengah masyarakat. Selain itu, pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di OKU Timur juga menjadi opsi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan," ucap Surya.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas Dwi Nastiti menambahkan bahwa keterlibatan kantor wilayah sangat penting untuk mendukung pembangunan ke depan.

Dwi Nastiti juga mengingatkan bahwa selain kesiapan lahan, perlu kepastian lokasi pembangunan bebas dari risiko bencana seperti banjir, longsor, atau gempa bumi.

Selain itu, kata dia, usulan dari aparat penegak hukum (APH) terkait juga dibutuhkan sebagai bagian dari persiapan pembangunan

Dipimpin oleh Menko Yusril, rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret percepatan pembangunan lapas dan peningkatan layanan keimigrasian yang lebih merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat di OKU Timur.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kalau dia tidak punya izin maka otomatis status kewarganegaraannya hilang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Satria Arta Kumbara, mantan anggota Inspektorat Korps Marinir TNI Angkatan Laut, tidak lagi berstatus sebagai warga negara Indonesia usai mengikuti operasi militer di Rusia.

Supratman saat ditemui di Kantor Kemenkum, Jakarta, Rabu, mengatakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait gugurnya status WNI Satria tersebut.

“Sementara ini akan berkoordinasi dengan duta besar kita yang ada di Rusia untuk menyampaikan nanti kepada yang bersangkutan bahwa status kewarganegaraannya secara otomatis hilang berdasarkan undang-undang,” kata dia.

Dijelaskan Supratman, prajurit TNI yang ingin menjadi tentara aktif negara asing harus mendapatkan izin Presiden. Dalam konteks Satria, yang bersangkutan telah dinyatakan desersi atau lari meninggalkan dinas ketentaraan karena terlibat dalam operasi militer Rusia.

“Kalau dia tidak punya izin maka otomatis status kewarganegaraannya hilang,” Menkum menegaskan.

Sersan Dua (Serda) Satria Arta Kumbara viral di media sosial TikTok karena diduga ikut serta dalam operasi militer Rusia. Melalui video yang diunggah akun @zstorm689, terlihat dua foto seorang pria yang sama dengan mengenakan seragam berbeda: TNI AL dan tentara Rusia.

Foto itu bertuliskan bahwa dahulu pria tersebut merupakan mantan prajurit Marinir TNI AL, tetapi sekarang menjadi anggota militer Rusia yang berperang di Ukraina. Pada akun tersebut, terdapat pula dua video lainnya yang menampilkan foto pria itu sedang melakukan operasi militer bersama tentara Rusia.

Pada mulanya, nama pria dalam video yang viral itu tidak diketahui. Namun setelah itu, TNI AL mengonfirmasi bahwa pria tersebut bernama Satria.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi mengatakan Satria sudah dipecat dari keanggotaan Inspektorat Korps Marinir, berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada 6 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Laksma TNI Wira kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/5).

Dia menjelaskan, Satria melakukan desersi sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini. Oleh karena itu, Dilmil II-08 menjatuhkan hukuman berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 6 April 2023 dan Akte Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 17 April 2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan 20 kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kolaborasi, koordinasi, serta harmonisasi hukum antarsektor.

Penandatanganan dilakukan di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu, dengan dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta perwakilan 20 K/L, diantaranya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

“Dengan kerjasama lintas kementerian ini tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat baik. Soliditas di antara seluruh kementerian akan nampak bahwa ego sektoral harus kita kesampingkan untuk tujuan yang baik, tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara,” ucap Supratman usai penandatanganan itu.

Adapun 20 K/L yang menandatangani nota kesepahaman dengan Kemenkum, antara lain, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, ⁠Polri, ⁠Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kehutanan.

Berikutnya, ⁠Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, ⁠Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), ⁠Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, serta ⁠Kementerian BUMN.

Kemudian, ⁠⁠Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, ⁠Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), ⁠Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, serta ⁠Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam sambutannya, Supratman menjelaskan bahwa pascarestrukturasi, Kemenkum memiliki tiga direktorat jenderal (ditjen) yang siap berkolaborasi dengan K/L, yakni Ditjen Peraturan Perundang-Undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).

Ditjen PP, misalnya, memiliki keterkaitan langsung dengan K/L karena menyangkut soal penyusunan dan harmonisasi regulasi. Supratman menyebut Ditjen PP telah memiliki sistem i-Harmonisasi untuk pengharmonisan regulasi setingkat peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

“Apa pun yang di bawah tingkatan undang-undang, dengan i-Harmonisasi yang kami kembangkan yang merupakan karya cipta anak sendiri di Ditjen PP, sekarang harmonisasi itu hanya membutuhkan waktu paling lama lima hari,” ujar Menteri Hukum.

Ia berpesan kepada K/L untuk senantiasa berkoordinasi dengan Kemenkum melalui Ditjen PP mulai dari perencanaan penyusunan regulasi. Dengan begitu, ia meyakini tata hukum Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Di samping itu, Kemenkum melalui Ditjen AHU tengah menyiapkan transformasi digital dalam rangka percepatan Koperasi Merah Putih yang berkaitan dengan Kementerian Koperasi. Dalam hal ini, Ditjen AHU menyediakan sistem khusus untuk pendaftaran koperasi dimaksud.

“Saat ini kami membuat line khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, seribu pendaftaran bisa bersamaan dalam satu jam. Artinya, dalam satu kali 24 jam, pendaftaran Koperasi Merah Putih yang oleh sistem langsung bisa disahkan itu bisa 24 ribu per hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenkum juga melakukan transformasi digital melalui Ditjen KI. Upaya ini, imbuh Supratman, berkaitan erat dengan tanggung jawab Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian BUMN.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim kerja yang sehat di tengah dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks.

Menurut Nico, nota kesepahaman ini dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi antarsektor dalam pengembangan kebijakan dan layanan berbasis hukum, mengakselerasi regulasi dan transformasi digital pelayanan publik, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Oleh sebab itu, Nico mengaku yakin penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkum dan 20 K/L tidak hanya seremonial semata, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting dan strategis serta menjadi tanggung jawab kita bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan dan mempercepat visi Indonesia Emas 2045,” ucap Nico.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Aceh Barat (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat memastikan sebanyak 175 jamaah calon haji (JCH) asal kabupaten setempat, telah mulai menggunakan paspor elektronik (e-paspor) pada musim haji tahun ini.

“Penerbitan e-paspor ini untuk memudahkan jamaah asal Indonesia khususnya Aceh, agar saat tiba di Arab Saudi, lebih mudah mendapatkan pendataan oleh petugas berwenang saat tiga di tanah suci,” kata Kepala Kantor Imigrasi Meulaboh, Aceh Barat, Jamaluddin kepada ANTARA, Rabu.

Seperti diketahui, pada musim haji tahun ini, sebanyak 175 jamaah haji Aceh Barat, termasuk satu orang tim pembimbing ibadah haji Indonesia dan satu orang petugas haji daerah, turut diberangkatkan ke tanah suci.

Para jamaah calon haji tersebut akan diberangkatkan dalam kelompok terbang (kloter) 4 BTJ Aceh pada tanggal 20 Mei 2025 mendatang, pukul 08.30 WIB dari Meulaboh ke Asrama Haji Embarkasi Aceh di Banda Aceh.

Para jamaah selanjutnya akan diterbangkan dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh ke Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 17.30 WIB dengan penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 2104.

Jamauluddin mengatakan layanan paspor elektronik atau e-paspor merupakan layanan pembuatan paspor yang dilengkapi dengan chip elektronik berisi data biometrik seperti foto wajah dan sidik jari.

E-paspor memiliki keunggulan keamanan lebih tinggi, proses imigrasi lebih cepat, dan bisa memberikan fasilitas bebas visa ke beberapa negara.

Selain memiliki keamanan lebih tinggi, dan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Bagi pemilik e-paspor juga akan mendapatkan proses imigrasi lebih cepat di negara tujuan yang menggunakan sistem pemeriksaan paspor otomatis.

Jamaluddin menjelaskan e-paspor memiliki masa berlaku visa yang lebih lama di negara-negara tertentu, bagi WNI yang mengajukan visa dengan e-paspor.

Ia juga menambahkan mulai tanggal 1 Mei 2025, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh hanya akan melayani penerbitan paspor elektronik (e-paspor).

Ketentuan ini menegaskan bahwa bagi masyarakat yang ingin mengajukan paspor di kantor imigrasi tersebut, mulai saat ini tidak lagi bisa mendapatkan paspor biasa, dan seluruh permohonan akan diproses dalam bentuk e-paspor.

Aceh Barat (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat hingga saat ini telah menerbitkan sebanyak 7.369 paspor elektronik bagi masyarakat di wilayah pantai barat selatan Aceh.

“Penerbitan layanan paspor elektronik ini sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat yang bepergian ke luar negeri,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh, Aceh Barat, Jamaluddin kepada ANTARA, Rabu.

Menurutnya, layanan paspor elektronik atau e-paspor merupakan layanan pembuatan paspor yang dilengkapi dengan chip elektronik berisi data biometrik seperti foto wajah dan sidik jari.

E-paspor memiliki keunggulan keamanan lebih tinggi, proses imigrasi lebih cepat, dan bisa memberikan fasilitas bebas visa ke beberapa negara.

Jamaluddin menjelaskan e-paspor memiliki keamanan lebih tinggi, dan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Bagi pemilik e-paspor juga akan mendapatkan proses imigrasi lebih cepat di negara tujuan yang menggunakan sistem pemeriksaan paspor otomatis.
Paspor ini juga memiliki fasilitas bebas visa ke beberapa negara, dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

Jamaluddin menjelaskan e-paspor memiliki masa berlaku visa yang lebih lama di negara-negara tertentu, bagi WNI yang mengajukan visa dengan e-paspor.

Jamaluddin juga menambahkan mulai tanggal 1 Mei 2025, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh hanya akan melayani penerbitan paspor elektronik (e-paspor).

Ketentuan ini menegaskan bahwa bagi masyarakat yang ingin mengajukan paspor di kantor imigrasi tersebut, mulai saat ini tidak lagi bisa mendapatkan paspor biasa, dan seluruh permohonan akan diproses dalam bentuk e-paspor.

“Khusus sejak 1 Mei hingga 9 Mei 2025, jumlah paspor elektronik yang kita terbitkan sebanyak 140 buah e-paspor,” demikian Jamaluddin.

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan terhitung sejak 2022 lalu hingga saat ini telah menyelesaikan 469 kasus secara adat melalui program keadilan restoratif atau restorative justice.

Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong Ahmad Faizir di Rejang Lebong, Selasa, mengatakan penyelesaian kasus di luar pengadilan ini berupa kasus-kasus ringan seperti perkelahian, asusila, perselingkuhan, kecelakaan lalu lintas, keributan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik dan lainnya.

"Untuk kasus-kasus yang tidak berat bisa diselesaikan di luar pengadilan melalui restorative justice, di mana pelaksanaannya BMA bekerja sama dengan Kejari dan Polres Rejang Lebong. Terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan hari ini sudah ada 469 kasus yang berhasil kita selesaikan," kata dia.

Dia menjelaskan, penyelesaian perkara oleh BMA Rejang Lebong ini merupakan yang terbanyak di Sumatera, sehingga tidak heran jika BMA Rejang Lebong menjadi model percontohan program restorative justice (RJ) oleh Mahkamah Agung (MA) di Tanah Air.

Pada penyelesaian perkara atau kasus yang diselesaikan oleh BMA Rejang Lebong tersebut, kata dia, sebelum dilakukan RJ terlebih dahulu dilakukan mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara, setelah adanya kesepakatan maka dilakukan perdamaian secara hukum dan adat.

Menurut dia, di Kabupaten Rejang Lebong sudah ada Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Untuk penyelesaian kasus-kasus ringan yang terjadi di daerah itu sepenuhnya menggunakan hukum adat Kabupaten Rejang Lebong.

Salah satu perkara yang berhasil diselesaikan BMA Rejang Lebong ini ialah kasus penyebaran isu Suku, Agama, Ras dan Antar Agama (SARA) di wilayah itu oleh tiga orang pelakunya. Ketiga orang pelaku penyebar isu SARA di media sosial ini dijatuhi hukum cambuk masing-masing 100 kali.

Pelaksanaan hukum cambuk itu sendiri, tambah dia, dilaksanakan di Balai Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Senin (12/5). Ketiga orang tersangka pelaku penyebar isu SARA yang ditangkap dan ditahan penyidik Polres Rejang Lebong sejak 10 Maret 2025 lalu akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah dilakukan RJ dan menjalani hukum adat.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Selasa (13/5), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari perkiraan transaksi belanja narkoba ilegal di Indonesia hingga MA menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate.

1. Jenazah Kolonel Antonius Hermawan siang ini dibawa ke Yogyakarta

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa jenazah Kolonel Antonius Hermawan yang tewas akibat ledakan pada pemusnahan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat, akan dibawa ke kampung halaman korban di Desa Kaliwungu, Desa Harjobinangun, Provinsi Yogyakarta, Selasa (13/5) pukul 12.45 WIB.

Selengkapnya baca di sini.

2. BNN: Potensi transaksi belanja narkoba ilegal Rp524 triliun per tahun

Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan potensi nilai transaksi belanja narkoba ilegal di Indonesia mencapai Rp524 triliun per tahun.

Selengkapnya baca di sini.

3. MA tolak peninjauan kembali mantan Menkominfo Johnny Plate

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo pada tahun 2020—2022.

Selengkapnya baca di sini.

4. Komisi III DPR apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi ITB

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memberikan penangguhan penahanan terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polisi selidiki penyebab kecelakaan tunggal jip wisata di jalur Bromo

Kepolisian Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kecelakaan tunggal jip yang mengangkut delapan wisatawan di jalur wisata arah Gunung Bromo.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Banjarmasin (ANTARA) - Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan pemeriksaan kesehatan guna mendeteksi dini penyakit menular bagi 105 warga binaan pemasyarakatan yang baru saja menjalani hukuman.

“Kami melakukan penyuluhan dan pemeriksaan penyakit menular serta Voluntary Counseling and Testing (VCT) yang meliputi skrining HIV, sifilis, dan NAPZA,” kata Tim Pemeriksa Kesehatan Yayuk Ruwaidah di Banjarmasin, Selasa.

Ia menyebutkan, pemeriksaan ini merupakan langkah penting untuk mengetahui status kesehatan para tahanan baru sejak pertama kali masuk ke lapas.

“Dengan deteksi dini, kami bisa memberikan penanganan yang tepat dan mencegah penyebaran penyakit menular di dalam lapas,” ujar Yayuk.

Kami meyakini kepatuhan terhadap hukum yang maksimal dan menyeluruh menjadikan Pintu sebagai perusahaan crypto terdepan dan terpercaya...

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi crypto all-in-one, PT Pintu Kemana Saja (Pintu), meraih penghargaan kepatuhan hukum Notable Enterprise in Regulatory Compliance (Gold) di sektor financial services non-bank pada Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025.

“Penghargaan ini menegaskan keseriusan kami dalam menjalankan operasional perusahaan secara resmi di bawah payung hukum yang telah diregulasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan bursa kripto CFX,” kata General Counsel Pintu Malikulkusno Utomo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh CEO Hukumonline Arkka Dhiratara dan diterima oleh General Counsel Pintu Malikulkusno Utomo (Dimas) serta Head of Legal Pintu R Wisnu Renansyah Jenie.

Dimas menuturkan, komitmen perusahaan dalam melindungi investor kripto Indonesia sudah diwujudkan melalui beberapa proses regulasi yang telah dilaksanakan dengan baik, seperti tergabung sebagai anggota bursa kripto CFX, dan mendapatkan predikat sebagai perusahaan kripto pertama yang berlisensi penuh sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD).

"Kami meyakini kepatuhan terhadap hukum yang maksimal dan menyeluruh menjadikan Pintu sebagai perusahaan crypto terdepan dan terpercaya, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna dalam bertransaksi di platform kami,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk mendorong ekosistem kripto Indonesia yang lebih aman bagi seluruh investor dan trader kripto di Tanah Air.

CEO Hukumonline Arkka Dhiratara mengapresiasi Pintu yang menjadi pionir dalam kepatuhan hukum khususnya di industri kripto.

"Secara prinsip ada dua hal yang kami lihat pertama komitmen dan konsistensi dari kepatuhan yang didorong oleh Pintu dalam melaksanakan beberapa regulasi dan peraturan yang ada di Indonesia. Kami melihat kombinasi dari persiapan people, proses, dan penerapan teknologi terkini untuk memastikan Pintu dapat comply dalam aturan yang berlaku," ujarnya lagi.

Pada IRCA 2025, terdapat sekitar 107 perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya masing-masing yang kemudian melewati proses penilaian dari dewan juri profesional.

Proses seleksi dan penilaian dilakukan dengan melihat tiga aspek penting, yakni penilaian berbasis dokumen self-assessment, narasi strategi, inovasi, dan sistem pengawasan kepatuhan hukum.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Keberadaan formulir ​​​​​​​ini mampu mempermudah Bawaslu dalam mencermati munculnya pola kesalahan dari data pemilih.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin menilai langkah Bawaslu yang merancang Formulir Model A Pengawasan (Form A Online) pada tahap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) bagian dari reformasi sistem kepemiluan.

"Inisiatif membentuk Form A Online bisa dianggap sebagai bagian dari reformasi digital kepemiluan," kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

Andhyka juga menyebut bahwa langkah ini sebagai penanda penerapan transformasi pada sisi tahapan pengawasan pemilihan umum.

Form A Online untuk PDPB, lanjut dia, menjadi proses perbaikan mengenai tata kelola data pemilih karena laporan dari masyarakat bisa langsung masuk ke sistem yang terdokumentasi dengan baik.

Dengan demikian, kata dia, inovasi dari Bawaslu menjadi wujud menghadirkan ruang transparansi bagi seluruh elemen masyarakat yang akan terdaftar sebagai pemegang hak suara.

"Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif karena sistem online dapat mempermudah pelaporan dugaan masalah di lapangan," ujarnya.

Ia mengemukakan bahwa keberadaan formulir ini mampu mempermudah Bawaslu dalam mencermati munculnya pola kesalahan dari data pemilih, salah satunya yang berkaitan dengan wilayah.

"Jadi, bisa menurunkan potensi manipulasi data. Sistem online menciptakan jejak digital yang lebih sulit dimanipulasi," ucapnya.

Kendati demikian, Andhyka berharap sebelum dituangkannya Form A di dalam surat keputusan, Bawaslu perlu memastikan keamanan setiap data pemilih yang masuk.

"Harus dipastikan laporan masyarakat tidak disalahgunakan dan data tidak bocor. Verifikasi pelapor dan laporan, Bawaslu perlu menyiapkan mekanisme untuk memastikan laporan bukan hoaks atau manipulatif," kata dia.

Selanjutnya mengintegrasikan Form A Online dengan sistem milik KPU dan dispendukcapil di setiap wilayah agar laporan langsung bisa dibandingkan dengan data resmi.

"Pelatihan petugas dan sosialisasi publik sehingga sistem ini tidak hanya jadi formalitas, tetapi benar-benar secara aktif," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025