Produk hukum daerah yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terkait pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan menarik perhatian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

BPIP menilai, produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tersebut dapat dijadikan mercusuar nasional terkait implementasi pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di daerah. Hal itu disampaikan Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti saat membuka Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Klaten di Pendapa Ageng Kabupaten Klaten, Selasa (21/5).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono selaku perwakilan Bupati Klaten, Sri Mulyani menyampaikan, produk hukum yang solid dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila adalah kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Produk hukum yang baik juga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.

"Kita perlu memastikan setiap aturan yang dibuat dapat kita pahami bersama. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap ideologi Pancasila juga merupakan hal yang sangat penting. Pancasila bukan hanya sekedar semboyan, tapi merupakan landasa filosofis bangsa Indonesia," kata Jajang.

Sementara, Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti menyatakan bahwa Perda Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan wujud perhatian Pemkab Klaten terhadap pentingnya penanaman ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalam semua lini.

Adhianti lalu mengajak Pemkab Klaten terlibat dalam upaya pengimplementasian perda ke daerah lainnya.

"Ada beberapa hal penting yang menggugah BPIP untuk hadir ke sini (Klaten), salah satu yang utama karena adanya Perda Kabupaten tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Saya dan BPIP menyampaikan apresiasi atas produk hukum tersebut, kami ingin berkolaborasi dengan Pemkab Klaten dalam implementasi perda tersebut, dan jika diberi kesempatan mari kita sama-sama bawa perda ini ke seluruh Indonesia sebagai mercusuar pertama," kata Adhianti.

Dia berharap, kegiatan yang diinisiasi Biro Hukum dan Organisasi BPIP melalui Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPIP bekerja sama dengan Pemkab Klaten ini dapat memberikan gambaran terkait penerapan indikator nilai Pancasila dalam proses pembentukan berbagai produk hukum yang disusun oleh camat hingga lurah/kepala desa.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong camat, lurah, dan kepala desa dapat melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat," ujar Adhianti.

Seorang saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya, Eki mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyebut saksi yang mengajukan permohonan perlindungan itu merupakan saksi fakta.

"Iya (ada saksi mengajukan perlindungan), (saksi) bukan dari pihak korban, saksinya yang tahu peristiwa tersebut," kata Susilaningtias saat dikonfirmasi, Kamis (23/5).

Susilaningtias menyebut permohonan perlindungan itu telah diajukan ke LPSK pada Rabu (23/5). Saat ini, kata dia, pihaknya masih menelaah permohonan tersebut.

"Masih kami telaah lebih lanjut, belum kami putuskan untuk diberikan perlindungan," ucap dia.

Sebelumnya, polisi telah menangkap Pegi Setiawan alias Pegi alias Peron, salah satu buronan dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki.

Pegi ditangkap pihak berwajib saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa (21/5) sekitar pukul 18.23 WIB.

Pegi Setiawan kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pegi diduga otak pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016.

"Tersangka PS (Pegi Setiawan) diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi delapan tahun silam," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abast, Rabu (23/5) malam WIB.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan akan memberi perlindungan kepada sejumlah saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) hingga enam bulan ke depan.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menambahkan hak yang diberikan meliputi perlindungan fisik saat sidang hingga pemantauan pengawasan terhadap keselamatan para terlindung.

"Sudah kami jalankan sampai enam bulan ke depan," ujar Susi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5).

Selain perlindungan fisik, kata dia, tim LPSK juga melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ruang khusus selama berada di Pengadilan Tipikor.

Usai pembacaan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Susi juga menjamin lembaganya akan bekerja sesuai dengan mandat yang termaktub dalam konstitusi.

Terlepas dari kasus SYL, Susi juga mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak ragu untuk meminta perlindungan kepada LPSK di kemudian hari.

"Kami berkomitmen untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita untuk memberikan perlindungan saksi dan korban kejahatan di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Pengajuan permohonan perlindungan dalam kasus SYL sebelumnya diajukan pada 6 Oktober 2023. Pemohon terdiri dari SYL, MH (Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian), PH, HT (supir SYL), dan UN (staf honorer).

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tiga orang yakni PH, HT, serta UN.

HT mendapatkan program Perlindungan Fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan Pemenuhan Hak Prosedural.

Sedangkan UN memperoleh program Perlindungan Fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi, Pemenuhan Hak Prosedural, dan Rehabilitasi Psikologis.

LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh SYL dan MH dengan pertimbangan tidak memenuhi Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebab, keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berencana meminta LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi-saksi dari pihak AMIN yang akan bersaksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir menilai para saksi layak diberikan perlindungan lantaran mereka mengalami intimidasi dan kriminalisasi akibat akan bersaksi.

"Mereka mengalami, mengalami intimidasi, mereka mengalami kriminalisasi dan itu terjadi. Faktanya bisa kita buktikan," kata Ari di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Ari mengklaim banyak para saksi yang memutuskan untuk mengundurkan diri imbas intimidasi dan kriminalisasi tersebut. Ari menyebut para saksi yang mengundurkan diri tersebut kebanyakan berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Sudah banyak yang mengundurkan diri, terutama di Jateng dan di Jatim," ujar dia.

Kendati demikian, Ari menyebut masih ada saksi-saksi dari Tim AMIN yang kukuh untuk tetap bersaksi meski mengalami intimidasi.

"Tapi, alhamdulillah masih ada yang punya keberanian dan akan siap bersaksi," ujar dia.

"Sehingga nanti kami akan coba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK nanti mana hal-hal saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini," sambungnya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat asisten khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Anto Mukti Putranto, sebagai komisaris independen PT Pindad (Persero).

Keputusan ini disahkan oleh Menteri BUMN Erick selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna PT Pindad sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin selaku pemegang saham Seri B PT Pindad sesuai Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024. AM Putranto menggantikan Mayjen TNI (Purn.) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat.

Dirut PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin selaku pimpinan holding BUMN pertahanan Defend ID mengucapkan terima kasih atas pengabdian Sakkan Tampubolon selama ini di Pindad. Sakkan mengisi jabatan komisaris independen Pindad selama 3 tahun dan 1 bulan.

"Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Putranto, selamat bergabung di keluarga besar Defend ID," ucap Bobby dalam keterangan resmi, Senin (18/3).

"Sebagai holding dan sudah berdiri selama dua tahun, kinerja Defend ID luar biasa dan terus meningkat. Diharapkan di PT Pindad juga terus meningkat baik dari kinerja hingga pendapatan dan kontribusi laba," sambungnya.

Ucapan perpisahan kepada Sakkan Tampubolon juga diberikan oleh Direktur Utama Pindad Abraham Mose. Menurutnya, Sakkan adalah sosok yang sangat bersahabat selama ini.

Bos Pindad juga menyambut kedatangan asisten Prabowo tersebut di perusahaan pelat merah ini.

"Saya sangat hargai kedisiplinan beliau (Sakkan) terhadap target-target waktu dan memberi arahan untuk bertindak segera serta tepat waktu," tegas Abraham.

"Saya juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Putranto. Saya pribadi sudah mengenal beliau pada saat turun langsung untuk memberi masukan terkait produk Medium Tank Harimau, Ranpur 6x6 Anoa 2, dan Ranpur 4x4 Komodo. Sehingga apa yang sudah lakukan dengan bergabung saat ini kami sangat berharap tentunya akan lebih intens lagi memberi masukan dan arahan kepada kami," tandasnya.

Berikut susunan terbaru dewan komisaris PT Pindad:

Komisaris Utama Pindad: Jenderal TNI Maruli SimanjuntakWakil Komisaris Utama: Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.HKomisaris Independen: Letjen TNI (Purn.) A. M. PutrantoKomisaris Independen: Alexandra Retno WulanKomisaris Independen: Dr. Ir. Arlan Septia A.R., MMKomisaris: Mayjen TNI (Purn.) Widhioseno