Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilkada Jateng 2024.

"Diberi tugas oleh Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto untuk bantu memenangkan Bapak Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin," kata AM Putranto saat memberikan sambutan Deklarasi Pemenangan Luthfi-Yasin yang digelar di MAC Ballroom Kota Semarang, Sabtu (7/9).

Selanjutnya, susunan Dewan Pembina, ada nama mantan KSAD yaitu Letnan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Ada juga nama mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Sutarman serta mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Ari Dono Sukmanto.

Sementara, Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah tim pemenangan. Anggotanya merupakan 17 tokoh yang mayoritas politisi serta ketua parpol di Jawa Tengah.

Untuk daftar nama juru kampanye, ada Bibit Waluyo kembali muncul sebagai koordinator. Ada juga dua artis yang jadi anggota juru kampanye yaitu Vicky Prasetyo dan Nafa Urbach.

Berikut daftar lengkap Dewan Pembina Tim Pemenangan Luthfi-Yasin:

1. KH Munif Zuhri2. KH. Achmad Chalawani Nawawi3. Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M4. KH Subhan Ma'mun5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutarman, S.I.K6. KH Zuhrul Anam7. Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Bibit Waluyo8. KH. Chamami, M.Si9. Komjen Pol (Purn) Drs. Ari Dono Sukmanto, S. H.10. KH Sholahudin Shodaqoh

11. Letnan Jenderal TNI (Purn) Bakti Agus Fadjari, S.I.P, M.Si.12. KH Shodiq Hamzah13. Mayjend TNI (Purn) Toto Nugroho14. Prof. Sri Puryono15. Sugiono16. Prasetyo Hadi17. Pdt. Bambang Mulyana

Baca selengkapnya di sini. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penamaan instansinya diubah menggunakan bahasa Inggris.

Usulan itu Hasan sampaikan saat menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8).

"Tadi saya minta izin kepada Bapak Presiden untuk menggunakan nama Presidential Communication Office (PCO)," kata Hasan.

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga memberikan arahan kepada Hasan untuk segera merampungkan pembentukan dan penyusunan organisasi.

Selain itu, Ia juga diminta berkoordinasi dengan Sekretariat Negara (Setneg) terkait gedung atau tempatnya bekerja.

Hasan menyebut Jokowi dalam hal ini tidak memberi dirinya target. Namun Hasan menargetkan seluruh progres pembentukan organisasi di Kantor Komunikasi Kepresidenan akan selesai dalam waktu empat pekan.

"Termasuk juga supaya dukungan kesekretariatan dari Setneg juga segera diselesaikan," kata dia.

Lebih lanjut, Hasan memastikan keberadaan instansinya tidak akan menghapus atau menggantikan Kantor Staf Presiden (KSP) secara keseluruhan. Mereka hanya bakal mengambil alih fungsi komunikasi publik di KSP.

Hasan mengatakan Kantor Kepala Kepresidenan bertugas menyampaikan hasil capaian program-program prioritas pemerintah.

Mereka akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/kementerian dalam melakukan hal itu.

"Deputi 4 KSP beralih menjadi bagian dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO," ujar Hasan.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) yang dipimpin Hasan Nasbi akan mengambil sebagian fungsi Kantor Staf Presiden (KSP).

Hasan mengatakan lembaganya tak akan menggantikan KSP secara keseluruhan. K3 hanya bakal mengambil alih fungsi komunikasi publik di KSP.

"Tugas dan fungsi dari Deputi 4 saja yang pindah ke kantor ini. Tugas dan fungsi Deputi 4 saja. Sementara yang lainnya saya rasa tetap akan ada di lembaga lama," kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8).

Hasan mengatakan K3 bertugas menyampaikan hasil capaian program-program prioritas pemerintah. Mereka akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/kementerian dalam melakukan hal itu.

Lembaga tersebut juga bertugas meluruskan isu-isu miring terkait presiden dan istana. Hasan menyebut lembaganya akan berupaya membuat masyarakat paham apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan.

"Ini bukan soal menangkal, tetapi kemudian kita kan harus memberikan pengertian kepada masyarakat kalau misalnya ada informasi yang sifatnya disinformatif," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024. Lembaga itu akan menaungi para juru bicara presiden.

Hari ini, Jokowi resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Politikus Gerindra yang baru saja dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Suparman Andi Agtas mempunyai harta kekayaan sejumlah Rp18 miliar. Data itu ia sampaikan ke KPK pada 28 Maret 2023.

Politikus asal Sulawesi ini mempunyai aset tanah dan bangunan senilai Rp8.326.750.548. Rinciannya terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan seluas 267 meter persegi (m2)/145 m2 di Palu, hasil sendiri, Rp1.191.590.400.2. Tanah dan bangunan seluas 118 m2/36 m2 di Palu, hasil sendiri, Rp52.765.440.3. Tanah dan bangunan seluas 26 m2/30 m2 di Jakarta Utara, hasil sendiri, Rp1.146.260.500.4. Tanah seluas 170 m2 di Palu, hasil sendiri, Rp20.908.800.5. Tanah seluas 136 m2 di Tolitoli, hasil sendiri, Rp84.870.000.6. Tanah seluas 103 m2 di Tolitoli, hasil sendiri, Rp73.800.000.7. Tanah dan bangunan seluas 90 m2/39 m2 di Bogor, hasil sendiri, Rp1.078.317.454.8. Tanah dan bangunan seluas 67 m2/300 m2 di Bekasi, hasil sendiri, Rp1.800.000.000.9. Tanah seluas 773 m2 di Palu, hasil sendiri, Rp653.660.000.

Supratman yang sebelumnya menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini juga melaporkan kepemilikan aset kendaraan senilai Rp532.100.000. Aset tersebut merupakan hasil sendiri.

Meliputi Mobil Toyota Alphard S 2.4 AT/Micro/Minibus tahun 2012 Rp212.500.000 dan Mobil Toyota Innova Venturer 2-4 AT/mobil penumpang/micro minibus tahun 2020 Rp319.600.000.

Supratman yang berlatar belakang hukum dan sempat menjalani profesi sebagai dosen selama 14 tahun ini juga mempunyai aset surat berharga senilai Rp5.861.314.785, kas dan setara kas Rp5.503.884.916 dan utang Rp1.821.000.000.

"Total harta kekayaan Rp18.403.050.249," demikian dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Senin (19/8).

Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan laporan tahun sebelumnya, 13 Januari 2022, di mana Supratman melaporkan harta kekayaan sejumlah Rp23.467.781.288.

Supratman menggantikan kader PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna H. Laoly di kursi Menkumham. Supratman menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga Oktober mendatang.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons usulan sejumlah pihak, termasuk dari DPR, yang memintanya memberikan sanksi hingga pencopotan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi  buntut polemik Paskibraka putri yang berhijab jadi tak berjilbab semua saat dikukuhkannya pada Selasa (13/8) lalu.

Saat bertemu wartawan usai upacara penurunan bendera pada HUT ke-79 RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Jokowi hanya menjawab singkat dan kemudian meninggalkan area tanya jawab bersama awak media.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8).

Sebelumnya sejumlah anggota DPR dari mulai Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar hingga anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah meminta Jokowi mencopot Yudian buntut kegaduhan akibat polemik lepas jilbab Paskibraka putri.

Pada kesempatan itu, Jokowi pun menegaskan bangsa Indonesia harus menghormati keberagaman dan kebinekaan di negara ini. Dia mengatakan demikian karena Indonesia terdiri berbagai suku, ras, adat istiadat dan agama yang berbeda.

Jokowi menambahkan perbedaan itu tidak bisa diseragamkan. Perbedaan-perbedaan itu justru merupakan anugerah yang seharusnya disyukuri.

"Itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan," ujarnya.

Sebelumnya, larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri di tingkat nasional jadi sorotan publik. Dugaan larangan ini mulanya berawal dari foto-foto pengukuhan anggota Paskibraka Nasional Tahun 2024 di IKN, Selasa (13/8), di media sosial.

Dalam foto-foto yang beredar, tak ada satupun remaja putri yang memakai jilbab. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan.

Dugaan publik soal larangan pakai jilbab ini kian menguat setelah PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut ada 18 anggota Paskibraka yang memakai jilbab sejak proses seleksi.

Sehari kemudian, pada Rabu (14/8), Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menggelar konferensi pers. Ia membantah telah memaksa anggota putri Paskibraka melepas jilbab.

Ia mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada.

Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10.000. Ia menjelaskan lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

Namun pada Kamis (15/8), Yudian selaku Kepala BPIP akhirnya membuat pernyataan. Ia meminta maaf kepada publik usai larangan penggunaan jilbab itu menimbulkan kisruh.

Yudian juga secara tegas menyatakan mencabut larangan tersebut. Ia mengikuti arahan Kasatpres Heru Budi. Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.

Kantor Staf Presiden buka suara terkait kabar Presiden RI Joko Widodo ingin merebut posisi Ketua Umum PDI-Perjuangan.

Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Asep Guwantoro.

Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah meminta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi diberhentikan setelah Paskibraka putri yang berhijab jadi tak berjilbab semua saat dikukuhkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (13/8) lalu.

Himmatul menilai peristiwa yang berawal dari aturan yang diteken Yudian itu telah menimbulkan kegaduhan, apalagi sebelumnya belum pernah terjadi hal serupa.

"Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia perihal Paskibraka diminta untuk melepas hijab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera upacara HUT RI di IKN," kata Himma dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Menurut Himma, Yudian tidak paham makna sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, kata dia, Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara bisa memeluk dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.

Oleh karena itu, kata Himma, negara mestinya juga memberi kebebasan kepada para anggota Paskibraka dalam mengenakan hijab.

Himma pun meminta agar pemerintah mengembalikan proses seleksi Paskibraka ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) seperti semula. Menurut dia sejak diambil alih BPIP pada 2022 silam, terlalu banyak kegaduhan yang terjadi terkait Paskibraka termasuk di tingkat daerah.

"Saya berharap pemerintah bisa mengembalikan kewenangan seleksi Paskibraka ke Kemenpora. Karena sejak dibawah BPIP ini menimbulkan masalah terus," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Lebih jauh lagi, dia bahkan mendorong agar pemerintah membubarkan saja BPIP dan berharap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menggantinya dengan lembaga yang lebih kredibel.

"Dan saya juga mengusulkan lebih baik BPIP ini dibubarkan dan pemerintahan ke depan bisa menggantinya dengan lembaga yang lebih kredibel dalam hal pembinaan Pancasila," imbuh Himmatul.

Sebelumnya setelah menghadapi berbagai kritik baik dari ormas agama, pengamat, peneliti, bahkan lembaga negara lain, BPIP akhirnya memperbolehkan paskibraka putri berhijab untuk tetap berjilbab saat bertugas pada upacara HUT ke-79 RI.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pertimbangan itu pun menindaklanjuti instruksi dari istana bahwa Paskibraka putri yang berhijab tetap boleh mengenakan jilbab saat bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia juga meminta maaf atas keputusan sebelumnya yang melarang Paskibraka mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan.

"Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," kata Yudian dalam keterangan resminya, Kamis (15/8).

Kantor Staf Presiden (KSP) membantah tudingan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memperpanjang jabatan presiden menjadi tiga periode hingga ingin merebut partai politik tertentu.

Tenaga Ahli Madya KSP Asep Cuwantoro menyatakan tidak ada bukti yang menyokong tuduhan tersebut.

"Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Para pengkritik tidak bisa menyampaikan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta lainnya untuk membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut," kata Asep Cuwantoro dalam keterangannya, Jumat (16/8).

Asep menilai tuduhan tersebut disampaikan untuk merendahkan dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap Jokowi. Apalagi, kata dia, tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi masih tinggi hingga jelang akhir masa jabatan.

"Kami melihat ada upaya sistematis untuk menjatuhkan men-downgrade Presiden Jokowi yang sampai hari ini approval ratingnya masih tinggi," tutur dia.

Asep mengklaim Jokowi tak akan pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Ia menuturkan segala tuduhan itu tak sesuai dengan kepercayaan dan kebudayaan Jawa yang dipegang Jokowi.

"Adapun kedekatan beliu dengan partai politik semata-mata hanya untuk kelancaran dan kesuksesan program kerja pemerintahan," katanya.

Pada Rabu (14/8), di sela-sela pengumuman bakal calon kepala daerah usungan PDIP, Megawati Soekarnoputri mengatakan ada informasi bahwa partainya akan diambil alih pihak tertentu. Karena itu, dia tak akan membiarkannya dan akan menjadi Ketua Umum PDIP kembali.

Kemudian, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan pernyataan Mega. Hasto mendengar Presiden Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati.

"Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri di dalam kabinet bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan, itu pernah saya sampaikan ke publik," ujar Hasto di kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8).

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi jadi sorotan publik setelah adanya aturan Paskibraka putri di tingkat nasional tak boleh pakai jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan 17 Agustus.

Sebagai penanggung jawab Paskibraka nasional, BPIP dihujani kritik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam, pimpinan DPR RI, hingga warganet.

Yudian merupakan dosen dan guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum. Dia pernah menjadi rektor di kampus tersebut pada 2016-2020.

Saat jadi rektor, ia juga pernah menjadi sorotan karena meloloskan disertasi 'Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital' yang ditulis mahasiswanya, Abdul Aziz.

Menurut laman resmi UIN Sunan Gunung Kalijaga, sampai saat ini Yudian berstatus aktif mengajar. Dia mengajar untuk mata kuliah Hermeneutika Islam, Maqasid Syariah: Teori dan Metodoligi, serta Studi Al-Quran dan Al-Hadis Perspektif Pendidikan Islam.

Yudian menamatkan jenjang S1 dan S2 di UIN Yogyakarta (saat itu IAIN). Dia mengambil jurusan Peradilan Agama untuk gelar sarjananya. Kemudian, dia mengambil jurusan Islamic Studies untuk gelar magisternya.

Dia mengambil pendidikan doktor (PhD) di McGill University, Kanada. Lalu, melanjutkan pendidikan lagi di Harvard Law School di Amerika Serikat (AS) pada 2002-2004.

Yudian aktif menulis artikel ilmiah dan juga buku. Beberapa karyanya adalah tulisan berjudul Aliran dan Teori Filsafat Islam (1995), Hassan Hanafion Salafism and Secularism (2006), dan Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (2014).

Dia juga cukup produktif menjadi penerjemah. Yudian telah menerjemahkan 40 buku bahasa Arab, 13 bahasa Inggris, dan dua buku berbahasa Prancis ke bahasa Indonesia.

Yudian menjabat menjabat sebagai Kepala BPIP sejak 5 Februari 2020.

Yudian beberapa kali menjadi sorotan karena mengeluarkan pernyataan dan aturan yang kontroversial.

Ketika menjabat Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Yudian membuat kebijakan larangan pakai cadar bagi mahasiswi di kampus pada medio 2018. Aturan itu tertuang dalam surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi bercadar yang dikeluarkan Februari 2018.

Lalu, Pada Februari 2020, Yudian pernah menyampaikan pernyataan yang membenturkan agama dengan Pancasila tak lama setelah dilantik sebagai Kepala BPIP. Ia mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

"Si minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan," kata Yudian.

Selain itu, BPIP di bawah kepemimpinan Yudian sempat mengadakan lomba penulisan artikel dengan mengangkat dua tema yakni 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam' pada Agustus 2021 lalu.

Yudian pun perna berencana menggunakan sejumlah platform media sosial (medsos) untuk mensosialisasikan Pancasila ke generasi muda. Platform media sosial yang akan digunakan mulai dari Youtube, Blog, hingga TikTok pada awal 2020.

Terkini, Yudian mengakui ada ketentuan Paskibraka putri melepas jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan pengibaran bendera.

Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10.000. Ia pun mengklaim anggota Paskibraka dengan sukarela mengikuti aturan tersebut.

"Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab. Dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," kata Yudian dalam konferensi pers, Rabu (14/8).

Namun, aturan itu sudah dikoreksi Istana. Kasetpres Heru Budi Hartono menyatakan Paskibraka putri tetap boleh menggunakan jilbab saat upacara pengibaran bendera sesuai pilihan masing-masing.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kembali mendapat sorotan usai Paskibraka Nasional 2024 perempuan beragama Islam yang awalnya sudah berhijab justru harus melepas jilbab ketika prosesi pengukuhan pada Selasa (13/8) lalu.

BPIP sebagai penanggung jawab Paskibraka Nasional dihujani kritik habis-habisan oleh ormas keagamaan Islam maupun oleh warganet imbas polemik ini.

Yudian pun mengakui adanya aturan anggota Paskibraka perempuan lepas jilbab dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera Merah Putih pada upacara Kenegaraan.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," kata Yudian.

Bukan kali ini saja BPIP di bawah pimpinan Yudian menuai kritik keras dari publik imbas kebijakan maupun ucapannya. Yudian memang dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini sempat membuat pelbagai keputusan maupun pernyataan yang memantik kritik keras dari publik.

CNNIndonesia.com telah meringkas beberapa pernyataan maupun keputusan Yudian yang menuai kontroversi di tengah publik:

Ketika menjabat Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Yudian pernah membuat kebijakan melarang penggunaan cadar bagi mahasiswinya di kampus di medio 2018 lalu.

Aturan itu tertuang dalam surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi bercadar yang dikeluarkan Februari 2018.

Aturan ini pun mendapat protes dari banyak pihak. Yudian menjelaskan, kampus UIN telah membentuk tim konseling atau pendampingan bagi mahasiswi yang menggunakan cadar. Mereka akan dibina dalam tujuh tahapan.

Usai tuai banyak protes dan kritik, pihak kampus pun akhirnya mencabut larangan penggunaan cadar pada 10 Maret 2018.

Pada Februari 2020 lalu, Yudian Wahyudi pernah menyampaikan pernyataan yang membenturkan agama dengan Pancasila tak lama setelah dilantik sebagai Kepala BPIP. Ia mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

"Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan," kata Yudian.

Ucapan itu sontak memicu kritik dari masyarakat. Pernyataan tersebut memancing perbincangan di Twitter. Netizen meramaikan perbincangan soal Pancasila dan mempopulerkan tagar #BubarkanBPIP.

Tak hanya itu, sejumlah organisasi mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, hingga sejumlah politikus, mempertanyakan pernyataan tersebut.

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid juga menganggap pernyataan Ketua BPIP radikal dan historis. Sebab, Bung Karno dan Presiden Suharto saja tidak menjadikan agama musuh Pancasila.

Imbas dari kejadian itu, Yudian memilih berhenti menyampaikan pernyataan kepada media massa selama kurang lebih setahun. Gantinya, ia menunjuk juru bicara.

BPIP di bawah kepemimpinan Yudian sempat mengadakan lomba penulisan artikel dengan mengangkat dua tema yakni 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam' di Bulan Agustus 2021 lalu.

BPIP menggelar lomba ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021. Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo mengatakan pilihan tema tersebut menyesuaikan dengan konteks Hari Santri. BPIP melihat pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi cinta tanah air.

"Sekarang ini dalam rangka bulan santri, maka bulan santri tema-temanya disesuaikan dengan tema-tema Hari Santri. Ini juga kan bikin lomba yang sama untuk hari besar keagamaan. Bersifat universal," kata Benny saat dihubungi, Jumat (13/8).

Lomba ini juga memicu polemik dari berbagai kalangan. Kritik keras juga disampaikan ulama asal Sumatera Barat Anwar Abbas. Ia justru menyarankan agar BPIP dibubarkan. Dia menilai Lembaga pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak memiliki kepekaan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Yudian juga sempat berencana menggunakan sejumlah platform media sosial (medsos) untuk menyosialisasikan Pancasila ke generasi muda. Platform media sosial yang akan digunakan mulai dari Youtube, Blog, hingga Tiktok di medio awal 2020 lalu.

"Alatnya itu maksud saya ada Youtube, ada Blogger, ada pokoknya medsos yang sekarang digital lah. Digital mode ini kita pakai, sehingga nanti akan ada, ya termasuk Tiktok segala macam itu," kata Yudian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Banyak pihak kemudian ada yang mencibir rencana tersebut. Yudian mengatakan langkah itu diambil untuk menjawab permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin BPIP fokus kepada generasi milenial.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kini membolehkan Paskibraka  mengenakan jilbab saat bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Yudian juga meminta maaf atas keputusan sebelumnya yang melarang Paskibraka mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan.

"Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," kata Yudian dalam keterangan resminya, Kamis (15/8).

Yudian mengatakan BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono selaku penanggungjawab pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta.

Yudian menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas perhatian pada kiprah Paskibraka selama ini. BPIP juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kabar terkait pelepasan jilbab bagi Paskibraka perempuan belakangan ini.

"Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh Masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita Pelepasan Jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," katanya.

Sebelumnya, BPIP menjadi sorotan usai terjadi insiden pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka perempuan di momen pengukuhan. Padahal, ada 18 anggota Paskibraka perempuan yang di kehidupan sehari-harinya menggunakan jilbab.

BPIP kemudian membantah telah memaksa anggota Paskibraka perempuan untuk melepas jilbab.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim penampilan anggota Paskibraka yang tidak mengenakan jilbab adalah kesukarelaan masing-masing.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak lapor ke Istana soal instruksi Paskibraka putri melepas jilbab saat upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8).

"Kalau saya tidak dilaporkan," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/8).

Menurut dia, jika ada laporan dari BPIP, Istana akan mengoreksinya dan mengizinkan anggota Paskibraka putri tetap mengenakan jilbab sesuai pilihan masing-masing. Kini, BPIP sudah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Heru menegaskan Paskibraka putri yang beragama Islam bisa tetap mengenakan jilbab saat upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

"Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 Agustus melakukan pengibaran bendera tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," tuturnya.

Aturan mengenai seragam Paskibraka tingkat nasional untuk remaja putri jadi sorotan publik nasional. Putri beragama Islam yang memakai jilbab diminta melepas atribut itu saat upacara pengukuhan Paskibraka dan saat upacara pengibaran bendera 17 Agustus.

BPIP pun angkat bicara dan membantah telah memaksa anggota putri Paskibraka melepas jilbab. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada.

Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10.000. Ia menjelaskan lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

"Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut. BPIP senantiasa taat dan patuh pada konstitusi," ujar Yudian dalam konferensi pers, Rabu (14/8).