Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah dimulai sejak 25 November lalu dan akan berakhir pada 10 Desember 2024. Tahun ini kampanye tersebut mengambil tema 'Lindungi semua, penuhi hak korban, akhiri kekerasan terhadap perempuan'.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Veryanto Sitohang mengatakan kampanye ini dilakukan untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia."Kekerasan terhadap perempuan itu masih banyak sekali terjadi, bentuk bermacam-macam, dan ini harus diperjuangkan untuk diminimalisir dan bahkan dihapus," kata Veryanto dalam Media Talk di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Jakarta, Jumat (29/11).Dalam kesempatan itu, Veryanto juga menjelaskan, ada beberapa alasan kenapa tema tersebut dipilih dalam 16 hari kampanye tersebut. Salah satunya sebagai wadah edukasi, agar masyarakat bisa tahu bahwa semua kekerasan terhadap perempuan itu ada hukum dan konsekuensinya."Jadi agar orang tahu dan mengenali kekerasan seksual perempuan itu apa saja, dan hukumannya seperti apa," kata dia.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa kekerasan seksual bukan semata-mata sebuah kesalahan saja, tapi bagian dari pelanggaran HAM. Makanya, perlindungan dan pemulihan hak-hak perempuan dan korban harus dilakukan."Jadi bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga ada perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak-hak mereka," ujar Veryanto.Oleh karena itu, dia mendorong agar dukungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual juga harus kuat. Hal tersebut sekaligus untuk melawan stigma negatif yang biasanya dilekatkan terhadap korban."Dan kita juga dorong agar aparat penegak hukum menjalankan amanat undang-undang terhadap perempuan korban kekerasan," tuturnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merotasi sejumlah pejabat istana. Ia melantik 25 orang menjadi pejabat di Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (29/11) ini.

Prasetyo mengatakan rotasi ini hal yang biasa. Menurutnya, hal ini untuk mendukung kerja Presiden Prabowo Subianto.

"Bagi organisasi, apalagi kita di abdi negara ini, ASN, itu sesuatu yang biasa. Itu bagian dari pengembangan karier, bagian dari refreshment, tentu juga bagian dari kita ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kita," kata Prasetyo di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat.

Salah satu nama yang dilantik hari ini adalah Kepala Sekretariat Presiden Mayjen TNI Ariyo Windutomo. Ariyo menggantikan Heru Budi Hartono. Sementara itu, Heru digeser ke posisi Staf Khusus Mensesneg.

Ada pula Mayjen Kosasih yang dilantik sebagai Sekretaris Militer Presiden. Begitu pula Mohamad Yusuf Permana yang kembali menjabat Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.

"Ya saya kira apa pun itu, beliau (Prabowo) pasti memilih yang terbaik, yang beliau rasa mampu memberikan dukungan," ujarnya.

Berikut daftar pejabat istana yang dirotasi hari ini.

1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama

2. Kepala Sekretariat Presiden Mayjen TNI Ariyo Windutomo

3. Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Kosasih

4. Sekretaris Dukungan Kabinet Yuli Harsono

5. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Rika Kiswardani

6. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Mohamad Yusuf Permana

7. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Perekonomian, Pariwisata, dan Transformasi Digital Sekretariat Wakil Presiden Dyah Kusumastuti

8. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden Dadan Wildan

9. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Al Muktabar

10. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono Wahjoe Sedjati

11. Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet Purnomo Sucipto

12. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Dukungan Kabinet Satya Bhakti Parikesit

13. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet Mailani Amperawan

14. Deputi Bidang Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan Sekretariat Dukungan Kabinet Dyah Pancaningrum

15. Deputi Bidang Persidangan Kabinet, Sekretariat Dukungan Kabinet Kardwiyana Ukar

16. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Dukungan Kabinet Thanon Aria Dewangga

17. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Lydia Silvanna Djaman

18. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara Bey Triadi Machmudin

19. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti

20. Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi, Kementerian Sekretariat Negara Gogor Oko Nurharyoko

21. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara Fadlansyah Lubis

22. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kemaritiman, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara Ratih Mayangsari

23. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan, Kementerian Sekretariat Negara M. Rokib

24. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara Nandang Haris

25. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan Kementerian Sekretariat Negara Sari Harjanti

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan belum ada negosiasi yang dilakukan antara Indonesia dengan Prancis mengenai rencana pemindahan tahanan (transfer of prisoner) warga negara asing tersebut.

Yusril menyatakan pihak Prancis baru hanya mengirim surat permintaan pemindahan tahanan saja. Ia pun mengaku sudah membaca surat tersebut.

"Negosiasinya belum terjadi dengan Prancis, tapi mereka telah menulis surat kepada saya meminta satu orang warga negaranya itu dikembalikan ke Prancis," ujar Yusril di kantornya, Jakarta, Kamis (28/11).

Yusril belum menyampaikan secara detail mengenai latar belakang narapidana asal Prancis tersebut. Ia hanya bilang pihak Prancis sejauh ini tidak seaktif pemerintah Filipina dan Australia yang juga ingin memindahkan tahanan warga negaranya.

"Mereka tulis surat dalam bahasa Prancis dan saya baca isinya memang adalah transfer of prisoner. Kita mungkin akan menghubungi Kedutaan Besar Prancis dalam waktu dekat," ucap dia.

"Tapi memang pemerintah Prancis tidak segencar pemerintah Filipina dan pemerintah Australia. Mereka hanya meminta dikembalikan hanya satu kasus saja," sambungnya.

Sembari menunggu itu, Yusril mengatakan Indonesia juga sedang mencari data warga negara yang tengah menjalani hukuman di Prancis dan negara lainnya. Hal itu dilakukan agar ada negosiasi untuk pertukaran pemindahan tahanan.

"Kita juga sebenarnya mau mendata apakah ada orang Indonesia yang dipenjarakan di Prancis yang mungkin suatu saat juga akan kita minta ditransfer ke sini," ucap Yusril.

"Jadi, memang sedikit pembicaraan tentang Prancis itu karena mereka sendiri tidak begitu gencar melakukan upaya diplomatik pemulangan terhadap narapidananya di sini," lanjut dia.

Yusril menuturkan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto juga akan mempertimbangkan permintaan negara lain yang hendak memindahkan tahanan warga negaranya. Kata dia, banyak juga negara yang tidak ingin mengupayakan hal tersebut.

"Itu ada juga dan cukup banyak warga negaranya dipidana di sini, termasuk yang menjalani pidana 20 tahun, seumur hidup, bahkan juga dipidana dengan hukuman mati. Ada beberapa negara Afrika, saya enggak usah sebutkan ya," ucap dia.

Selain Prancis, Filipina dan Australia juga sudah mengirim surat permintaan pemindahan tahanan. Dalam hal ini yaitu Mary Jane dan terpidana kasus Bali Nine. Indonesia menargetkan hal tersebut akan rampung pada bulan Desember tahun ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi resmi melantik Mayjen Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) yang akan mendukung kegiatan Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan digelar di Gedung Krida Bakti, Jakarta. Prasetyo mengatakan pergeseran posisi sejumlah pejabat Setneg ini dilakukan untuk penyegaran organisasi.

"Mayjen Ariyo sudah sepantasnya di situ dan kami yakin beliau akan menjalankan tugas-tugas sebaik-baiknya," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan usai pelantikan di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Jumat (29/11).

Pelantikan Ariyo dibarengi dengan pelantikan sejumlah pejabat di Kementerian Sekretariat Negara. Salah satu pejabat yang juga dilantik adalah Heru Budi Hartono.

Mantan Kasetpres itu saat ini menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo berencana memberi sejumlah tugas khusus karena Heru mempunyai segudang pengalaman.

"Tentu dengan pengalaman beliau, kekhususannya tidak hanya satu bidang," ujarnya.

Terpisah, Heru memberi selamat kepada Mayjen Ariyo yang menggantikan posisinya di Kasetpres. Heru yakin Ariyo dapat menjalankan tugas dengan baik.

"Tentunya selamat menjalankan tugas, beliau adalah orang terbaik yang dipilih untuk menjalankan amanah desk mereka," ujar Heru.

Dua anak Yusril Ihza Mahendra yakni Yuri Kemal Fadlullah dan Ali Reza Mahendra kalah dari hasil hitung cepat di Pilkada Bangka Belitung (Babel). 

Yuri kalah di Pilgub Bangka Belitung. Dia maju sebagai cawagub Babel mendampingi Erzaldi Rosman Djohan. Dari hasil real count mereka kalah tipis dari Hidayat Arsani dan Hellyana, paslon nomor urut 2.

Anak Yusril lain, Ali Reza maju di Pilbup Kabupaten Belitung Timur mendampingi petahana Burhanudin. Burhanudin-Ali untuk sementara kalah dari Kamaradin-Khairil berdasarkan hasil dari hitung cepat.

Berdasarkan real count internal, paslon Burhanudin-Ali meraih 23.194 suara atau 34 persen. Sedangkan paslon nomor urut 2 Kamarudin-Khairil meraih 44.781 suara atau 66 persen.

"Dari SCL, kami meraih 65 persen suara dan paslon nomor urut 1, meraih 35 persen. Tapi, dari hasil real count kami paslon 2 mendapatkan 66 persen dan lawannya nomor 1, meraih 34 persen. Data sudah masuk 100 persen C1," jelas Ketua Tim Pemenangan Pasangan nomor 2, Fezzi Uktolseja seperti dikutip Detik, Kamis (28/11).

Fezzi mengatakan paslon nomor urut 2 unggul di hampir semua tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Rata-rata kemenangan di setiap TPS diraih di atas 90 persen.

"Kami di atas 90 persen menang di TPS. Contoh di Kecamatan Manggar ini, kami kalahnya hanya di satu atau 2 TPS. Jadi rata-rata kemenangan di atas 90 persen di semua TPS," tegasnya.

"Kecuali di TPS Pak Yusril, kita kalah di sana. Paslon kita hanya meraih 148 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 meriah 275 suara," katanya.

Meskipun hasil perolehan dari quick count dan real count paslon 2 diunggulkan, Fezzi menyebut belum melakukan deklarasi kemenangan.

"Kalau deklarasi kemenangan kami tetap nunggu dari KPU. Tapi kalau semalam kami hanya mengumumkan hasil perhitungan suara berdasarkan quick count dan hasil real count dari database kami. Tapi kita tetap menunggu hasil KPU. Tapi berdesakan hasil keduanya jaraknya sudah jauh, 66 melawan 34 persen," tambahnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

NewJeans membalas pernyataan ADOR mengenai keputusan keluar ADOR dan HYBE setelah tenggat waktu ultimatum mereka berakhir. Girl group itu menyoroti hal-hal yang disampaikan ADOR dalam 22 halaman sebagai respons.

Salah satu yang disoroti adalah tudingan NewJeans tidak memberikan kesempatan kepada ADOR untuk berkomunikasi langsung dengan mereka terhadap masalah yang dialami.

"Selama beberapa bulan terakhir, kami telah mengajukan beberapa permintaan perbaikan kepada ADOR," kata NewJeans seperti diberitakan Yonhap dan Korea Times pada Jumat (29/11).

"Namun, ADOR secara konsisten menanggapi dengan mengelak dan mencari-cari alasan. Kami ingin memperjelas bahwa komunikasi yang tulus berdasarkan rasa saling menghormati tidak mungkin dilakukan karena ADOR."

Mereka turut menyatakan tak ada satu pun masalah dalam tuntutan itu yang diselesaikan oleh ADOR selama ini.

Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein juga menyoroti pernyataan ADOR mengenai keputusan keluar agensi. ADOR menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran kontrak, sehingga kontrak eksklusif berlaku hingga 31 Juli 2029.

Agensi pun meminta girl group itu beraktivitas seperti biasa. Mereka juga menyatakan bakal memenuhi kewajiban seperti perilisan album baru NewJeans pada pertengahan 2025 dan tur dunia pada paruh kedua tahun depan.

"Kami memberi tahu ADOR tentang pemutusan kontrak kami karena pelanggaran kewajiban kontraktual dan kegagalan mereka untuk memperbaiki masalah dalam periode perbaikan," kata NewJeans.

"Pemberitahuan pemutusan ini sesuai dengan kontrak eksklusif kami, dan kami berlima telah menandatangani dokumen pemutusan. Pemberitahuan tersebut berlaku segera setelah dikirimkan ke ADOR pada 29 November 2024."

"Sejak saat itu, kontrak eksklusif tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, tidak perlu mengajukan putusan untuk mengakhiri kontrak, dan kami bebas untuk melanjutkan kegiatan kami mulai 29 November 2024," mereka menegaskan.

Lanjut ke sebelah...

"Halo, kami Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein.

Pada 29 November 2024, kami berlima telah mengakhiri kontrak eksklusif kami dengan ADOR dan akan melanjutkan aktivitas kami secara independen, bebas dari HYBE dan ADOR.

ADOR, sebagai agensi yang menandatangani kontrak eksklusif dengan kami, memiliki kewajiban untuk mengelola kami dengan tekun demi keuntungan kami.

Pada 13 November 2024, kami mengajukan permintaan terakhir kepada ADOR untuk memperbaiki pelanggaran tugas mereka. Periode perbaikan 14 hari telah berlalu, tetapi ADOR menolak melakukan perbaikan apa pun, dan tidak ada masalah yang kami ajukan yang terselesaikan.

Selama beberapa bulan terakhir, kami telah mengajukan beberapa permintaan perbaikan kepada ADOR.

Namun, ADOR secara konsisten menanggapi dengan mengelak dan mencari-cari alasan. Kami ingin memperjelas bahwa komunikasi yang tulus berdasarkan rasa saling menghormati tidak mungkin dilakukan karena ADOR.

Dalam permintaan perbaikan kami, kami menuntut tindakan khusus dari ADOR.

Namun, ADOR tidak mengambil tindakan apa pun untuk memperbaiki masalah tersebut dalam jam kerja, sehingga secara fisik mustahil untuk mengatasi masalah tersebut dalam periode perbaikan yang tersisa.

Oleh karena itu, klaim ADOR bahwa kami tidak menunggu tanggapan mereka sebelum mengadakan konferensi pers kemarin hanyalah permainan kata-kata.

Kami memberi tahu ADOR tentang pemutusan kontrak kami karena pelanggaran kewajiban kontraktual dan kegagalan mereka untuk memperbaiki masalah dalam periode perbaikan.

Pemberitahuan pemutusan ini sesuai dengan kontrak eksklusif kami, dan kami berlima telah menandatangani dokumen pemutusan. Pemberitahuan tersebut berlaku segera setelah dikirimkan ke ADOR pada 29 November 2024.

Sejak saat itu, kontrak eksklusif tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, tidak perlu mengajukan putusan untuk mengakhiri kontrak, dan kami bebas untuk melanjutkan kegiatan kami mulai tanggal 29 November 2024.

Selain itu, kami telah dengan setia memenuhi kewajiban kontraktual kami sebagai artis ADOR. Pemutusan kontrak semata-mata karena pelanggaran tugas ADOR, dan kami tidak bertanggung jawab atas hukuman apa pun.

Kami tidak ingin siapa pun dirugikan oleh pemutusan kontrak kami. Kami akan dengan tekun memenuhi semua kewajiban kontraktual yang dibuat antara ADOR dan pihak lain sebelum pemutusan kontrak kami.

Keputusan kami dibuat setelah pertimbangan yang panjang dan cermat. Kami tidak dapat lagi bertahan dengan ADOR, yang gagal memenuhi tugas dasarnya untuk melindungi artisnya, dan mempertahankan kontrak hanya akan menyebabkan tekanan mental yang parah bagi kami.

Oleh karena itu, kami telah memutuskan bahwa kami harus meninggalkan ADOR. Lebih jauh lagi, kami telah terluka dan terkejut oleh banyaknya pemberitaan media yang didasarkan pada informasi yang salah. Kami berharap situasi seperti itu tidak akan terjadi setelah pemutusan kontrak kami.

Kami akan terus berusaha sebaik mungkin untuk menghadirkan musik yang hebat bagi Anda. Kami akan berterima kasih jika Anda mendukung dan mengawasi hari-hari mendatang bagi kami berlima."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) setelah badan peradilan itu merilis surat perintah penangkapan pada 21 November lalu.

Dengan perintah tersebut, ia dan eks Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, harus ditangkap jika berada di negara peratifikasi Statuta Roma ICC.

ICC menyatakan telah menemukan alasan kuat bahwa Netanyahu dan Gallant melakukan dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina.

ICC menyebut Netanyahu dan Gallant menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan serta melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai tindakan tak manusiawi lainnya kepada rakyat Palestina.

Sejumlah negara anggota ICC pun menyatakan akan patuh terhadap putusan ICC. Mereka di antaranya Kanada, Belgia, Irlandia, Belanda, Norwegia, hingga Afrika Selatan.

Kendati begitu, sejumlah negara menyatakan tak akan mengikuti perintah ICC. Hungaria, misalnya, yang menegaskan tak mau menangkap Netanyahu dan malah memberikan undangan kepadanya untuk berkunjung.

Prancis juga demikian. Setelah sempat menyatakan akan patuh, Paris kini mengubah pendiriannya dengan menyebut Netanyahu tak bisa ditangkap gegara kebal hukum. Impunitas itu didapat karena Israel "bukan anggota ICC."

Lantas, apakah benar Netanyahu kebal hukum seperti kata Prancis?

Pasal 27 Statuta Roma menyatakan bahwa putusan ICC "berlaku sama untuk semua orang tanpa perbedaan apa pun berdasarkan kapasitas resmi."

Pasal itu juga menyebut "tidak ada kasus yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana."

Prancis dengan demikian memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan pengadilan di bawah Statuta Roma dan "kewajiban kerja sama tersebut meluas hingga memberikan efek pada surat perintah penangkapan", demikian menurut direktur Human Rights Watch di Inggris, Yasmine Ahmed, kepada Al Jazeera.

Statuta Roma adalah dasar didirikannya ICC yang berisi kewenangan untuk mengadili kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, hingga kejahatan agresi.

Lantas, kenapa Prancis sebut Netanyahu kebal hukum?

Baca di halaman berikutnya >>>

Argumen Prancis tampaknya berdasar pada Pasal 98 Statuta Roma yang menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh bertindak tak konsisten dengan kewajibannya di bawah hukum internasional "sehubungan dengan ... kekebalan diplomatik seseorang ... dari Negara Ketiga."

Profesor hukum internasional di Universitas Middlesex, William Schabas, mengatakan sikap Prancis ini pernah menjadi "argumen yang masuk akal" di masa lalu, namun ICC telah menjernihkan ambiguitas tersebut dalam putusan Majelis Banding 2019.

Saat itu, ICC sedang menguraikan masalah perintah penangkapan terhadap mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Sama seperti Israel, Sudan bukan pihak yang meratifikasi Statuta Roma.

Namun, ICC menyimpulkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi kepala negara di bawah hukum kebiasaan internasional, baik itu pihak ketiga atau tidak.

Dengan begitu, Prancis mau tau mau wajib untuk menangkap Netanyahu sesuai perintah ICC.

Pada Maret 2023, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan serupa terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Saat itu, Prancis menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan bahwa tak ada yang bisa lolos dari hukum terlepas dari status mereka.

Pasca perilisan surat tersebut, Mongolia melanggar perintah ICC dengan menerima kunjungan resmi Putin ke negaranya.

Kementerian Prancis lantas mengeluarkan pernyataan yang menyebut "setiap Negara Pihak Statuta Roma memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC dan melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkannya, sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Statuta Roma."

Sikap Prancis ini pun, menurut Schabas, merupakan standar ganda karena Prancis mendasarkan posisinya terhadap siapa yang dianggapnya teman dan musuh, bukan terhadap prinsip hukum.

Tidak mungkin Netanyahu melakukan perjalanan ke negara tersebut meski Prancis telah menyatakan tak akan menangkap dia. Sebab, ICC masih bisa memutuskan bahwa surat perintah penangkapannya sah.

Oleh sebab itu, Prancis tak akan berani mengundang Netanyahu ke negaranya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis mati terhadap Sayed Abdillah (27), seorang narapidana (napi) karena terbukti mengendalikan narkoba jenis sabu seberat 11 kilogram dari Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Sumatera Utara.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Sayed Abdillah oleh karena itu dengan pidana mati," ujar Hakim Ketua Frans Effendi Manurung, di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (28/11) dikutip dari Antara.

Hakim menyatakan terdakwa Sayed yang saat ini telah dipindahkan dan mendekam di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah, terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut hakim, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Sayed karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Sebab, terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat, Sumatera Utara.

"Sementara hal meringankan perbuatan terdakwa tidak ditemukan," ujar hakim Frans.

Setelah membacakan putusan, hakim memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belawan untuk menyatakan sikap mengajukan banding atau menerima vonis tersebut.

Vonis itu sama (conform) dengan tuntutan JPU Kejari Belawan Bastian Sihombing yang sebelumnya menuntut terdakwa Sayed dengan pidana mati.

JPU Bastian sebelumnya dalam surat dakwaan menyebutkan, kasus ini berawal pada Januari 2024, ketika Sayed dikenalkan Adlin kepada Yosua Elkana Wijaya Manurung (berkas terpisah) membutuhkan pekerjaan.

Kemudian, mereka berkomunikasi melalui telepon beserta WhatsApp dan sepakat bahwa Yosua akan mendapatkan imbalan Rp5 juta per kg atas sabu-sabu yang akan diambil dari Kota Sibolga, Sumatera Utara.

"Pada 30 Januari 2024, Sayed yang berada di dalam Lapas Langkat memerintahkan Yosua untuk menjemput 11 kilogram sabu-sabu dan memberikan uang jalan Rp3 juta," ujar Bastian.

Setelah mendapatkan narkoba tersebut, Yosua dan rekannya Dennis Sitorus (berkas terpisah), menyimpan sabu-sabu di rumah Yosua.

Selanjutnya, mereka membagi sabu-sabu menjadi paket-paket kecil untuk dijual. Dari total 11 kilogram, di antaranya sembilan kilogram telah diserahkan kepada pembeli di berbagai lokasi di Kota Medan.

Namun pada 6 Februari 2024, Yosua dan Dennis ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara saat di rumah Yosua.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan utusan Australia akan ke Indonesia pada pekan depan untuk membahas pemindahan tahanan atau transfer of prisoner narapidana kasus narkoba Bali Nine.

"Ini sekarang sedang kita lanjutkan negosiasi ini, minggu depan Menteri Dalam Negeri Australia akan datang ke sini. Saya akan berbicara. Pada level staf juga, baik dari Kemenko maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga intensif bicara dengan pemerintah negara yang bersangkutan," ujar Yusril di Kantornya, Jakarta, Kamis (28/11).

Yusril menjelaskan pelbagai perkembangan ihwal rencana pemindahan warga negara asing sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau setuju ini dilaksanakan segera, dan target kami mudah-mudahan pada akhir Desember ini semua sudah selesai," ungkap dia.

Narapidana kasus narkotika di Bali atau Bali Nine saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali.

Nantinya, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Australia jika ingin memulangkan warga negaranya. Syarat utama adalah Australia harus menghormati putusan pengadilan di Indonesia.

Nantinya, setelah narapidana selesai menjalani sisa penahanan, mereka tidak bisa lagi masuk ke wilayah Indonesia.

Terdapat aturan mengenai penangkalan dalam batas waktu tertentu yang mengikat narapidana yang dipindahkan tahanannya ke negara asal. Teruntuk kasus narkotika, penangkalan berlaku seumur hidup.

"Yang sudah kita kembalikan itu kita tangkal. Dia sudah enggak bisa masuk wilayah Indonesia lagi," ucap Yusril.

Selain Australia, Indonesia telah menerima surat permintaan pemindahan tahanan dari Filipina dan Prancis.

Menteri Koordinator Bidang Hukum Ham Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut terpidana mati kasus narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso, akan dikembalikan ke negaranya, tetap dengan status sebagai terpidana.

Yusril menyatakan, pemerintah Filipina sudah menyetujui pemerintah Indonesia tidak akan melakukan komutasi hukuman mati, atau perubahan hukuman terhadap terpidana mati kasus narkotika tersebut.

Ditemui dikantornya, Kamis siang, Yusril menyebut, rencananya, terpidana mati Mary Jane akan dikembalikan ke negaranya Filipina, untuk menjalani sisa hukuman, pada Desember 2024.

Usai dikembalikan ke Filipina, Mary Jane, sudah tidak dapat lagi masuk ke Indonesia, dengan alasan apapun.

Terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba Mary Jane Veloso tidak bisa kembali lagi ke Indonesia jika dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

Hal itu pun berlaku apabila kelak Filipina memutuskan Mary Jane telah menyelesaikan masa pidana usai ditransfer dari Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan ada aturan mengenai penangkalan dalam batas waktu tertentu yang mengikat narapidana yang dipindahkan tahanannya ke negara asal. Teruntuk kasus narkotika, penangkalan berlaku seumur hidup.

"Mereka enggak bisa masuk (Indonesia). Kalau penangkalan itu kalau enggak salah sepuluh tahun. Kalau (kasus) narkotika seumur hidup," ujar Yusril di kantornya, Jakarta, Kamis (28/11).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk terpidana Bali Nine asal Australia dan salah seorang narapidana asal Prancis yang rencananya dalam waktu dekat-- ditargetkan bulan Desember mendatang--dikembalikan ke negara asal.

Yusril menegaskan pemindahan tahanan atau transfer of prisoner harus melalui sejumlah persyaratan seperti negara asal tetap mengakui putusan pengadilan di Indonesia. Namun, karena Filipina tidak mengatur pidana mati, kemungkinan besar Mary Jane akan mendapat keringanan hukuman.

Pemerintah Indonesia, terang Yusril, akan menghormati apa pun keputusan Filipina yang akan diterapkan kepada Mary Jane.

"Kalau presidennya, kalau di sini menteri hukum atau menteri imigrasi atau sekarang Kakanwil mau memberikan remisi ya kewenangannya mereka. Kalau presidennya mau memberikan grasi, kewenangannya mereka. Kita harus menghormati kewenangan itu, tapi kita tetap mempunyai hak untuk memantau orang ini diapain pulang ke negaranya," kata Yusril.

"Jadi, pihak Filipina itu katanya Mary Jane mau ditempatkan di sebuah penjara wanita di City of Mandaluyong namanya, di tengah-tengah kota Manila itu ada nama kota Mandaluyong, dan katanya akan ditempatkan di situ," sambungnya.

Sementara itu, teruntuk pemindahan narapidana asal Australia dan Prancis masih dalam pembahasan. Utusan Australia akan tiba di Indonesia pekan depan. Sedangkan Prancis baru hanya mengirim surat permintaan saja.

Sementara itu, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai wacana pemindahan napi narkoba Mary Jane hingga Bali Nine ke negara asal itu adalah  sebuah solusi atas dua permasalahan.

"Ya, ini kan salah satu solusi, supaya kita jangan, itu menahan orang di negeri kita itu, kan beban juga dan itu juga, kita di lain pihak meminta juga, kalau ada orang kita luar negeri yang penting untuk masalah hukum di Indonesia juga kita minta seperti itu. Jadi, (manfaat) kedua belah pihak," kata JK ditemui di UGM, Sleman, DIY, Kamis siang.

Saat Jusuf Kalla masih menjabat sebagai wakil presiden RI, permohonan grasi Mary Jane ditolak Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) melalui sebuah keppres pada tahun 2014.

Namun kini, JK melihat wacana pemindahan Mary Jane ini juga akan berbuah keuntungan diplomatis bagi Indonesia, khususnya menyangkut pertukaran tahanan atau narapidana.

"Ada (WNI), ada di Filipina juga, itu yang, tentang penggelapan apa itu. Itu dijual, pencucian uang. Itu ada di Filipina," kata JK.

"Ya (wacana pemindahan Mary Jane) untuk suatu tepat atau tidak itu terserah pada hukum. Tapi kan saya katakan itu biasa saja, bisa saja," sambungnya.

Pandangan JK serupa dengan wacana pemindahan lima anggota sisa 'Bali Nine' di Indonesia ke Australia. Para terpidana ini ditangkap ketika JK masih menjabat sebagai Wapres RI tahun 2005 silam.

Permohonan grasi dua anggota Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga ditolak oleh Jokowi pada 2015 lalu.

JK tak ambil pusing para terpidana mati ini dipulangkan, asal mereka termasuk Mary Jane tetap dihukum setelah menjalani proses pemindahan dari Indonesia.

"Iya, enggak apa-apa, asal di negerinya tetap dihukum. Kita kan sanksinya, selama di penjara di Indonesia dan penjara Australia kan beda-beda. Bisa saja," kata JK.

Sebelumnya, pemerintah RI yang kini dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana pemindahan napi narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Mary Jane yang ditangkap 2010 silam karena kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin telah divonis hukuman mati di RI, dan akan menyelesaikan sisa hukumannya di Filipina.

Pada 2015 silam, dia sebetulnya akan dieksekusi bersamaan dengan napi Bali Nine, namun ditunda pada menit-menit akhir.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Mary Jane akan dikembalikan ke Filipina dengan kebijakan "transfer of prisoner" atau pemindahan narapidana pada Desember mendatang.

Yusril menyebut Mary Jane kemungkinan besar akan lolos dari hukuman mati apabila ada grasi yang diberikan Presiden Filipina.

Adapun untuk lima anggota sisa dari jaringan penyelundupan narkoba 'Bali Nine', Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui proses pemulangan mereka ke Australia.

Supratman menjelaskan Indonesia belum memiliki aturan terkait mekanisme transfer terpidana antarnegara secara umum. Karena itu, Supratman mengatakan Prabowo meminta kepada Yusril dan dirinya untuk melakukan kajian.

"Prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan itu dalam waktu, mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).

Supratman menjelaskan Prabowo telah mempertimbangkan persoalan kemanusiaan terkait pemulangan anggota Bali Nine serta Mary Jane ke negara asalnya masing-masing. Terlebih, Supratman menjelaskan Indonesia juga memiliki persoalan warga negara yang bermasalah secara hukum di negara lain.

Atas persoalan ini, ia berencana membentuk sebuah undang-undang yang mengatur mekanisme transfer narapidana antarnegara atau cukup diselesaikan melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) semata.

Tim Paminal Propam Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan Aipda R anggota satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap Gamma Rizkynanta Oktafiandy, seorang pelajar SMK yang terlibat tawuran antar gangster di Semarang pada Minggu 24 November dini hari lalu.

Oleh penyidik, Aipda R langsung dijebloskan ke sel tahanan Polda Jawa Tengah.

Kasus tewasnya Gamma Rizkynanta Oktafiandi, seorang pelajar SMK di Semarang karena tertembak oleh seorang polisi Aipda R saat membubarkan tawuran antar gangster di kawasan Kalipancur Semarang terus didalami.

Tindakan Aipda R menuai reaksi keras dari banyak kalangan terkait tindakan emosionalnya dalam penggunaan senjata api yang dibawanya.

Tim Paminal Propam Polda Jateng yang melakukan pemeriksaan intensif akhirnya menyatakan Aipda R sebagai tersangka dalam kasus excessive action atau tindakan berlebihan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sehingga kepada dirinya dikenakan pelanggaran pasal 338 KUHp tentang pembunuhan sehingga harus langsung dijebloskan ke sel tahanan.