Presiden Amerika Serikat Joe Biden meringankan hukuman bagi sekitar 1.500 narapidana dan mengampuni 39 narapidana yang dihukum karena kejahatan non-kekerasan, Kamis (12/12).

Pejabat Gedung Putih mengatakan pemberian grasi ini menjadi yang terbesar dilakukan dalam satu hari dalam sejarah modern. Grasi ini diberikan Biden menjelang lengsernya pada Januari mendatang.

"Amerika dibangun di atas janji kemungkinan dan kesempatan kedua," kata Biden dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CNN.

"Sebagai presiden, saya memiliki hak istimewa besar untuk mengulurkan belas kasih kepada orang-orang yang telah menunjukkan penyesalan dan rehabilitasi, memulihkan kesempatan bagi orang Amerika untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada komunitas mereka, serta mengambil langkah untuk menghilangkan perbedaan hukuman bagi pelaku non-kekerasan, terutama mereka yang dihukum karena pelanggaran narkoba," kata Biden.

Sekitar 1.500 orang yang mendapat keringanan hukuman telah ditahan di rumah selama pandemi Covid-19 dan dianggap telah menunjukkan komitmen yang jelas untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam komunitas mereka.

Sementara 39 orang yang diampuni dari kejahatan non-kekerasan dianggap telah menunjukkan catatan kontribusi yang berarti kepada negara.

"Mereka adalah individu-individu yang telah mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, menjadi pengasuh anak-anak dan anggota keluarga mereka, serta telah benar-benar berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka," kata seorang pejabat pemerintah yang mengetahui pengumuman tersebut kepada CNN.

"Mereka termasuk individu-individu yang menghadapi tantangan luar biasa dalam hidup dan kini benar-benar menunjukkan ketahanan dan berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut," lanjutnya.

CNN belum mendapat daftar lengkap narapidana yang menerima grasi. Meski begitu, sumber CNN memberikan beberapa gambaran narapidana yang diampuni.

Mereka di antaranya veteran militer yang telah mencurahkan sebagian besar waktunya untuk membantu anggota komunitasnya termasuk orang sakit dan orang tua. Kemudian seorang perawat yang dikatakan telah membantu selama bencana alam dan berada di garis depan upaya vaksinasi selama pandemi Covid-19.

Serta seorang konselor pecandu yang diakui atas dedikasinya membimbing pemuda kulit berwarna.

Belakangan, Biden didesak oleh masyarakat untuk memberikan banyak grasi sebelum purna tugas. Pemberian grasi Biden saat ini pun telah memecahkan beberapa rekor yang sebelumnya dibuat oleh eks Presiden Barack Obama menjelang lengsernya pada 2017 lalu.

Kendati begitu, sejumlah pihak masih ingin Biden memberikan lebih banyak grasi dari ini. Menurut pejabat dari kelompok advokasi, keringanan hukuman yang diberikan Biden terhadap 1.500 narapidana tidak membawa mereka benar-benar pulang ke rumah.

"Orang-orang ini sudah pulang (karena menjadi tahanan rumah). Kami berharap ada lebih banyak pengurangan hukuman yang benar-benar akan membawa orang pulang dari penjara dan mempersingkat beberapa hukuman yang sangat panjang," ucapnya.

Selama kurun waktu ini, Biden telah memberikan ampunan bagi sejumlah narapidana termasuk putranya sendiri, Hunter Biden, yang didakwa atas kepemilikan senjata api dan penggelapan pajak federal. Pemberian ampunan terhadap Hunter membuat gempar publik karena dinilai sarat konflik kepentingan.

Biden sebelumnya berjanji tak akan ikut campur dalam masalah hukum Hunter. Masyarakat pun kini mempertanyakan janji Biden dan menuntut sang Presiden memberikan lebih banyak grasi dan ampunan bagi mereka yang betul-betul telah menyesal.

Penjara Sednaya di Suriah diduga menjadi saksi kekejaman rezim mantan Presiden Bashar Al Assad.

Penjara itu menjadi sorotan usai milisi Hayat Tahrir Al Sham (HTS) melepas ribuan tahanan dari sel tersebut, setelah milisi berhasil menggulingkan rezim Assad.

Tahanan di sel tersebut merupakan orang-orang yang menentang pemerintahan Assad sejak 2011.

Berikut fakta-fakta penjara 'Neraka' Sednaya yang menjadi saksi kekejaman Assad.

Di penjara itu disebut terdapat pintu rahasia dan sel bawah tanah tersembunyi yang terletak di lantai bawah tanah.

Untuk memastikan laporan itu, kelompok pertahanan sipil Suriah, White Helmets, mengerahkan lima tim darurat khusus ke penjara.

"Untuk melakukan penyelidikan," demikian menurut mereka pada Senin (9/12) dikutip AFP.

Tim dipandu orang yang familiar dengan rincian rumit penjara dan informasi yang diperoleh dari kerabat yang dipenjara. Spesialis penjebol tembok dan unit anjing terlatih juga dikerahkan.

Di tengah upaya pencarian itu, Asosiasi Tahanan & Orang Hilang di Penjara Sednaya (ADMSP) membantah sel bawah tanah di sana.

"Tidak ada kebenaran mengenai keberadaan tahanan yang terjebak di bawah tanah, dan informasi yang dimuat dalam beberapa laporan pers tidak akurat," kata pernyataan itu.

Pada 2017, Amnesty International menggunakan pemodelan 3D untuk merekonstruksi tata letak penjara berdasarkan kisah 84 penyintas. .

Model yang dihasilkan mengungkap suatu struktur yang dirancang untuk mengisolasi dan meneror narapidana, dengan penyiksaan sistematis.

Anggota advokasi senjata dan konflik di Amnesty International Prancis, Aymeric Elluin mengatakan tak ada interogasi di Sednaya.

"Penyiksaan tak digunakan untuk memperoleh informasi, tetapi tampaknya sebagai cara untuk merendahkan, menghukum, dan mempermalukan," kata Elluin.

Para tahanan menjadi sasaran tanpa henti, pengakuan bahkan tak bisa menyelamatkan mereka.

Menurut Amnesty International, Sednaya terdiri dari dua bangunan utama. Penjara ini mampu menampung antara 10.000 hingga 20.000 tahanan yang dipisahkan berdasarkan status.

Bangunan "putih" menampung personel militer yang ditahan karena kejahatan atau pelanggaran ringan seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, atau penghindaran wajib militer.

Lalu, gedung "merah" untuk warga sipil dan personel militer yang dipenjara karena pendapat, aktivitas politik mereka, atau tuduhan terorisme yang dibuat-buat.

Pemerintahan Assad rutin mengeksekusi tahanan biasanya pada Senin dan Rabu.

Amnesty International menyatakan pihak berwenang melakukan hukuman gantung massal di ruang bawah tanah gedung merah usai persidangan alu.

"Para korban dipukuli, digantung, dan dibuang secara rahasia," lanjut mereka.

Selain eksekusi dan penyiksaan, penghilangan paksa juga menandai sejarah kelam penjara tersebut.

Sejak 2011, PBB memperkirakan lebih dari 100.000 warga Suriah hilang di seluruh negeri tanpa diketahui nasibnya.

Banyak dari mereka diyakini telah ditahan di Sednaya pada waktu tertentu.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menunda pembacaan putusan terhadap 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023.

"Karena sesuatu hal, khususnya untuk musyawarah belum tercapai, selain itu Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan, jadi kami belum bisa membacakan (putusan) hari ini," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Maryono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/12).

Maryono menyatakan sidang dengan agenda pembacaan putusan para terdakwa ditunda untuk digelar Jumat (13/12).

"Akan kami bacakan (putusannya) besok ya. Besok Jumat itu tanggal 13," kata Maryono.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar saat membacakan tuntutan menyatakan para terdakwa--yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut-- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/11).

Adapun 15 terdakwa dimaksud adalah Kepala Cabang Rutan KPK periode 2022-2024 Achmad Fauzi, Kepala Cabang Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta, serta Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK periode 2018-2022 Hengki.

Selain itu, para Petugas Rutan KPK yang meliputi Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, serta Ramadhan Ubaidillah.

Dalam kasus dugaan pungli atau pemerasan kepada tahanan di Rutan Cabang KPK, 15 terdakwa tersebut diduga melakukan pungli total senilai Rp6,38 miliar pada rentang waktu 2019-2023.

Pungli dilakukan para terdakwa di tiga Rutan Cabang KPK, yakni Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Rutan KPK di Gedung C1, dan Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4). Dari setiap Rutan Cabang KPK, pungli yang dikumpulkan senilai Rp80 juta setiap bulan-nya.

Perbuatan dilakukan dengan tujuan memperkaya 15 orang terdakwa tersebut, yaitu memperkaya Deden senilai Rp399,5 juta, Hengki Rp692,8 juta, Ristanta Rp137 juta, Eri Rp100,3 juta, Sopian Rp322 juta, Achmad Rp19 juta, Agung Rp91 juta, serta Ari Rp29 juta.

Selanjutnya, memperkaya Ridwan sebesar Rp160,5 juta, Mahdi Rp96,6 juta, Suharlan Rp103,7 juta, Ricky Rp116,95 juta, Wardoyo Rp72,6 juta, Abduh Rp94,5 juta, serta Ramadhan Rp135,5 juta.

Menteri Koordinasi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, para pengguna narkoba bakal dikategorikan sebagai korban dalam undang undang KUHP yang baru.

Dengan status korban, penegakan hukum bagi para pengguna narkoba bukan lagi dipidana penjara, melainkan rehabilitasi serta pembinaan.

Menurut Yusril, hukuman penjara akan difokuskan pada mereka yang terlibat dalam penyebaran narkotika, sebagai kurir, dan bandar. Klasifikasi ini diharapkan dapat meringankan beban lembaga permasyarakatan.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut para pengguna narkoba bakal dikategorikan sebagai korban dalam UU KUHP yang baru.

Yusril menjelaskan melalui status korban itu, penegakan hukum terhadap para pengguna bukan lagi pemidanaan penjara, melainkan rehabilitasi serta pembinaan.

"Kalau sekarang baik pengedar maupun korban, pengguna ya dua-duanya dihukum. Nanti mungkin sudah tidak begitu lagi. Mereka yang jadi korban akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

Ia mengatakan proses penegakan hukum berupa penjara akan difokuskan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam penyebaran narkotika sebagai bandar hingga kurir. Melalui klasifikasi tersebut, Yusril mengatakan diharapkan juga dapat meringankan beban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang saat ini sudah melebihi kapasitas.

"Sejalan perubahan KUHP, dimana harus dibedakan antara mereka mereka yang terlibat dalam illegal trafficking dan trading dengan mereka yang menjadi pengguna," tuturnya.

"Dengan demikian sebenarnya warga pembinaan masyarakat akan mengalami penurunan cukup drastis ke depannya," imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menyebut jumlah pengguna narkotika di Indonesia saat ini telah mencapai angka 3,3 juta pengguna.

Budi menjelaskan saat ini peredaran barang haram narkoba di Indonesia saat ini tidak hanya menyasar kota besar semata melainkan juga sudah masuk ke daerah-daerah terpencil.

"Jumlah pengguna narkoba cukup besar dan peredaran semakin meluas, tidak hanya di kota besar tapi juga menjangkau wilayah terpencil," ujarnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan dari total jumlah pengguna di tahun 2024 yang mencapai 3,3 juta warga, rata-rata didominasi oleh kelompok generasi muda dari usia 15 hingga 24 tahun.

Budi menyebut banyaknya pengguna itu juga sejalan dengan angka perputaran uang hasil transaksi narkotika di Indonesia. Dalam periode 2022 hingga 2024, kata dia, hasil intelijen keuangan mencatat nilai perputaran uangnya mampu mencapai angka Rp99 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Dan Permasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah akan meninggalkan sistem hukum peninggalan kolonial Belanda.

Hal tersebut disampaikan Yusril dalam acara Wisuda Taruna Politeknik Ilmu Permasyarakatan, Dan Politeknik Imigrasi, di Depok, Rabu pagi.

Yusril mengatakan, pemerintah segera mengganti sistem hukum warisan Belanda, dengan KUHP baru yang berjiwa nasional.

Menurutnya, KUHP baru yang berlaku pada 2 Januari 2026, adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP tersebut berisi tindakan hukum yang diatur sesuai dengan jenis tindak pidana saat ini.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 1.063 permohonan perlindungan korban kekerasan seksual sepanjang 2024. Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo mengatakan jumlah ini terus meningkat sejak berlakunya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Pada tahun 2022, yaitu tahun pertama diberlakukannya undang-undang TPKS, terdapat 672 permohonan perlindungan dari korban kekerasan seksual," kata Antonius dalam sambutannya tentang implementasi UU TPKS di Kantor LPSK, Jakarta, Rabu (11/12).

"Jumlah ini kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024, yaitu mencapai total 1.063 permohonan," sambungnya.

Berdasarkan data, mayoritas korban kekerasan seksual yang mengajukan permohonan perlindungan itu merupakan anak-anak. Jumlahnya mencapai 836 dari 1.063 permohonan.

Adapun selama 2023-2024, korban kekerasan seksual yang mengajukan perlindungan ke LPSK paling banyak berasal dari Jawa Barat yakni sebanyak 431 orang.

Diikuti DKI Jakarta dengan 271 korban kekerasan seksual dan Lampung dengan 258 korban kekerasan seksual.

Bertalian dengan itu, Anton menjelaskan masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah selama dua tahun implementasi UU TPKS. Misalnya, ketersediaan layanan yang memadai dan sinergi antarlembaga.

"Antara lainnya, ketersediaan layanan yang memadai, sinergitas layanan antar lembaga, dan kebutuhan penanganan yang lebih responsif terhadap korban," tutur dia.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral dalam menghormati, menjamin, melindungi, menegakkan dan memenuhi HAM bagi seluruh warga negaranya.

Pigai menyebut kewajiban tersebut tidak sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan amanah konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu disampaikannya dalam agenda Puncak Peringatan Hari HAM ke-76 dengan tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045' di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/12) malam.

"Implementasi tanggung jawab pemerintah dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia maka pemerintah melalui Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menyusun strategi pembangunan nasional berlandaskan hak asasi manusia," ujar Pigai.

Pigai mengatakan wujud keseriusan pemerintah dalam membangun HAM terpotret melalui keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia.

"Komitmen tersebut tidak hanya tergambar dalam Asta Cita nomor 1 saja, namun dalam Asta Cita dan program prioritas lainnya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM.

Yusril menjelaskan Indonesia merupakan negara ke-4 yang memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia yang diberi mandat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban negara- terutama pemerintah- di bidang HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28i ayat (4) 1945.

Menurutnya, pemerintahan sebelumnya bahkan sudah memperlihatkan komitmen besar terhadap HAM yang akan diteruskan dan diperkuat oleh pemerintahan saat ini, baik menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

"Pembenahan-pembenahan masih perlu terus kita lakukan, baik itu menyangkut peraturan perundang-undangan, perilaku aparat sipil maupun aparat pertahanan dan keamanan," ucap Yusril.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengakui Indonesia masih belum mempunyai payung hukum atau undang-undang yang mengatur proses pemindahan narapidana (transfer of prisoner) ke negara asal.

Yusril menjelaskan karena belum adanya aturan tersebut, pemindahan narapidana narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina hingga napi Bali Nine ke Australia yang ditargetkan sebelum natal tahun ini,  dilakukan melalui diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden, berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum kita ratifikasi," jelasnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

"Sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal narapidana itu belum ada. Karena itu presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," imbuhnya.

Meski bersifat diskresi, Yusril mengklaim hal tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dibenarkan dari sisi administrasi negara.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," tuturnya.

Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan rencana pemindahan napi narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Yusril juga telah meneken kesepakatan pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuannya dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez pada Jumat (6/12) di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, namun setuju untuk memulangkannya ke Filipina. Yusril dan Raul sepakat bakal memulangkan Mary Jane sebelum hari raya Natal atau 25 Desember 2024.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau grasi pada terpidana [Mary Jane]. Tapi, kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XIII DPR mengingatkan payung hukum yang bakal menjadi dasar transfer of prisoner di tengah rencana pemerintahan Prabowo menggolkan rencana pemindahan napi narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum hari raya natal tahun ini.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan belum ada payung hukum yang menjadi dasar pemindahan napi yang menjalani pidana di Indonesia ke negara asal.

Menurutnya harus ada aturan hukum yang berkaitan dengan undang-undang.

"Bahwa ada niat atau keinginan melakukan pemindahan transfer of prisoner adalah satu hal yang berkaitan dengan keinginan dan niat baik pemerintah kemudian juga menyangkut hubungan diplomasi. Mungkin ada kesepakatan yang sudah dibuat antara pemerintah," ujar Andreas saat bersama rombongan Komisi XIII DPR kunker ke Lapas Kerobokan, Badung, Bali, Jumat (6/12).

"Tapi dari pihak kita tentu kita harus mempunyai hukum positif yang berkaitan dengan itu. Dalam hal ini bahwa mereka memiliki kekuatan hukum tetap, dan kekuatan hukum tetap itu harus dihormati. Oleh karena itu, kita harus melakukan aturan main yang berkaitan dengan Undang-undang di situ peraturan yang menjadi payung untuk kemudian melakukan transfer," lanjut politikus PDIP itu.

Dia pun merespons keinginan pemerintahan Prabowo agar Mary Jane bisa dipindahkan sebelum hari raya natal pada 25 Desember tahun ini ke Filipina. Menurutnya, sebaiknya pemerintah jangan terburu-buru selama belum ada payung hukumnya.

"Kalau sebelum Natal itu kan keinginan, tetapi keinginan itu juga harus didasari oleh aturan yang melandasi itu. Kalau tidak kita melanggar hukum kita sendiri," jelasnya.

Selain Mary Jane, pemerintahan Prabowo juga menyepakati pemindahan lima napi narkoba jaringan Bali Nine yang tersisa ke Australia. Serupa Mary Jane, lagi-lagi Andreas mengingatkan agar pemerintahan Prabowo menunggu payung hukum yang menjadi dasar transfer of prisoner itu ada dulu sebelum melangkah lebih jauh.

"Kita membuat itu aturan main itu dan tidak harus buru-buru juga," ujarnya.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr bakal memberikan keringanan hukuman terhadap narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso.

Yusril mengaku pemerintah telah mendapatkan informasi dari otoritas Filipina apabila Mary Jane bakal menerima grasi setelah proses transfer narapidana dari Indonesia rampung dilakukan.

"Kami mendapatkan informasi seperti itu bahwa Presiden Marcos dari Filipina akan menggunakan kewenangannya," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

"Kami mendengar juga bahwa Presiden Marcos akan mengubah status hukuman mati MJ menjadi hukuman seumur hidup," imbuhnya.

Kendati demikian, Yusril menegaskan pemberian grasi itu tidak akan dilakukan saat Mary Jane masih menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Ia menjelaskan proses pemberian keringanan hukuman itu baru bisa dilakukan oleh pemerintah Filipina setelah proses pemindahan tanggung jawab pembinaan narapidana selesai.

Meski begitu, Yusril mengatakan ke depannya pemerintah Filipina masih tetap berkewajiban melaporkan seluruh perkembangan kasus yang melibatkan Mary Jane.

"Kita tetap mempunyai akses untuk memantau apa yang terjadi dengan napi yang kita kembalikan ke negaranya melalui kedutaan kita yang ada di Manila," tuturnya.

"Saya kira juga kewajiban dari Pemerintah Filipina melalui Kementerian Luar Negeri untuk memberikan informasi kepada kita apa yang terjadi pada napi yang sudah kita kembalikan," imbuhnya.

Sebelumnya Yusril telah menandatangani kesepakatan terkait pemindahan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuannya dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez pada Jumat (6/12) di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, namun setuju untuk memulangkannya ke Filipina. Yusril dan Raul sepakat bakal memulangkan Mary Jane sebelum hari raya Natal atau 25 Desember 2024.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau grasi pada terpidana [Mary Jane]. Tapi, kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina," ujarnya.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup jika terbukti bersalah melakukan 'pengkhianatan tingkat tinggi' terhadap negara dan penyalahgunaan kekuasaan.

Ancaman ini menyusul tindakan Yoon yang menetapkan status darurat militer di Korsel dan kemudian mencabutnya secara tiba-tiba pada 4 Desember lalu.

Ia dianggap telah melakukan drama kepada publik Korsel dengan menetapkan status darurat militer dan mencabutnya secara tiba-tiba, dilansir dari Euro News.

Saat ini, Yoon juga sudah ditetapkan sebagai tersangka drama darurat militer tersebut oleh pengadilan Korsel.

Dalam konferensi pers yang dihelat pada Minggu (8/12), kepala tim penyelidikan khusus kejaksaan, Park Se Hyun, menyatakan bahwa penyelidikan telah dimulai sesuai prosedur setelah banyak pengaduan diajukan terhadap Yoon.

"Prosedur standar adalah mendaftarkan seseorang sebagai tersangka ketika ada pengaduan atau tuduhan yang diajukan," kata Park seperti dikutip The Korea Times.

Dari pengaduan ini, Park menuturkan timnya akan membuka penyelidikan terhadap sang presiden atas tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Pada dasarnya, kasus ini melibatkan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk memprovokasi pemberontakan dengan tujuan mengganggu tatanan konstitusi. Tindakan ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum," ujar Park.

Imbas drama darurat militer ini, parlemen Korsel melakukan rapat untuk mengusulkan pengunduran diri Yoon dari kursi presiden.

Namun, Yoon akhirnya selamat dari rencana pemakzulan karena usulan parlemen Korsel untuk memakzulkannya tidak disetujui oleh sebagian besar anggota parlemen.

Mantan Menteri Perdagangan yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong kembali menulis surat tangan dan mengungkapkan kerinduan yang sangat atas kebebasan.

Hal itu diutarakan Tom lewat surat tertulis dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember kemarin. Surat tersebut dibagikan lewat akun X @tomlembong yang saat ini dalam penguasaan tim-nya.

"Hak untuk punya pekerjaan yang baik dan penghasilan yang layak. Hak untuk hidup sehat, terdidik dan bahagia. Hak untuk punya wibawa sebagai manusia, dapat menjalankan hidup sesuai nilai-nilai yang jujur dan baik, sebagaimana diajarkan semua agama," kata Tom mengawali surat tersebut.

[Gambas:Twitter]

Ia mengatakan membela hak asasi manusia sepanjang karier di pemerintahan dan politik telah menjadi cita-citanya. Hidup di dalam tahanan, kata Tom, semakin membuka mata dan hatinya pada nasib warga yang masih belum bisa mendapat keadilan.

"Jutaan warga kita yang rindu kebebasan dari tekanan keuangan, rindu bebas dari penyakit, rindu untuk bebas dari kehinaan. Seperti saya pun merindukan kebebasan yang dirampas dari saya. Saya akan tetap setia di garis rakyat, terutama yang tertindas dan yang terpinggirkan," ucap Tom.

"Selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia," tandasnya.

Tom Lembong bersama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) diproses hukum Jampidsus Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi impor gula.

Menurut Kejaksaan, kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar.

Tom dan CS sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak Selasa (29/10) setelah menjalani pemeriksaan.

Pada Selasa, 26 November lalu, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menolak Praperadilan Tom untuk seluruhnya.

Menurut hakim, beberapa keberatan yang disampaikan Tom melalui kuasa hukumnya telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Hakim pun menilai proses penegakan hukum yang dilakukan Jampidsus Kejaksaan Agung (termohon) telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum acara pidana.