Pemerintah berencana memberikan amnesti atau pengampunan kepada lebih dari 44 ribu warga binaan yang kini menghuni 631 lembaga pemsayarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia.

Terbanyak adalah narapidana yang terlibat kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut diungkap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto di Medan, Selasa petang.

Agus menyebut, pihaknya akan segera melakukan asesmen untuk menentukan siapa-siapa di antara para narapidana itu yang pantas mendapatkan pengampunan.

Selain pemakai obat-obatan terlarang menurut Agus ada narapidana lain yang masih memungkinkan mendapatkan amnesti presiden.

Di antaranya adalah narapidana dengan sakit menahun, HIV AIDS, narapidana hamil dan kecacatan. Namun amnesti ini tidak berlaku bagi narapidana korupsi.

Sebelumnya, wacana pemberian pengampunan kepada narapidana ini diusulkan untuk mengurangi overload di hampir banyak rutan dan lapas.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Indonesia memerlukan Undang-Undang (UU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

Supratman menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyarankan agar selektif memberikan amnesti untuk kasus-kasus tertentu setiap tahunnya.

"Momentumnya (memiliki UU tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) pas untuk kita lakukan. Presiden memberikan saran agar mungkin setiap tahun dengan selektif akan memberikan amnesti untuk kasus-kasus tertentu," ujar Supratman dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), Selasa (17/12).

Ia menjelaskan dalam tahun-tahun mendatang Indonesia akan memiliki sejumlah agenda strategis di bidang peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ia meminta jajaran DJPP untuk mengantisipasi isu-isu aktual, termasuk mengenai grasi, amnesti, abolisi serta rehabilitasi.

Supratman yang merupakan mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI ini juga meminta DJPP untuk mulai menyiapkan Undang-undang yang terkait dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Ia mengatakan pembentukan UU tersebut telah menjadi kesepakatan pemerintah dengan DPR RI.

"Sudah sepakat bersama DPR bahwa UU tentang Pemilu dan Pemilukada akan diinisiasi oleh DPR. Sedangkan UU tentang Partai Politik diinisiasi oleh pemerintah. Perlu dipersiapkan dari sekarang," ucap dia.

Lebih lanjut, Supratman mengingatkan jajaran DJPP untuk menguatkan fungsi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ia menyampaikan agar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Asta Cita Presiden Prabowo.

"Perlu penguatan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan sehingga kita bisa mengatasi over regulasi di berbagai sektor. Kemudian mengurangi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, konflik norma hukum, atau konflik kewenangan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ucap Supratman.

Ia juga berharap kegiatan refleksi akhir tahun 2024 DJPP dapat memberikan banyak pelajaran dan manfaat guna mendukung kinerja Kementerian Hukum RI di bidang pembentukan regulasi menuju Indonesia Emas 2045.

"Melalui refleksi kita bisa mengevaluasi bersama terhadap apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung perbaikan legislasi dan regulasi Indonesia ke depan," tutur Supratman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) dan rekonsiliasi.

Amnesti akan diberikan kepada narapidana yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, serta mengidap HIV/AIDS yang perlu perawatan khusus, dan pengguna narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso berangkat dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Pondok Bambu, Jakarta, ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, untuk dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

Mary Jane diberangkatkan dari Lapas Pondok Bambu itu sekitar pukul 19.17 WIB, Selasa (17/12) malam.

Perempuan yang sebelumnya ditahan di Lapas Yogyakarta itu terlihat mengenakan kaos warna hitam dengan menggunakan mobil van hitam.

Sebelum masuk ke mobil untuk berangkat ke Bandara Soetta, Mary Jane sempat mengucapkan beberapa kalimat kepada awak media dengan menggunakan bahasa Indonesia.

"Terima kasih Indonesia, aku cinta Indonesia," ucap perempuan yang urung dieksekusi mati pada 2015 silam.

Saat tiba di Bandara Soetta, terpidana mati Mary Jane akan mengikuti prosesi serah terima narapidana yang dilakukan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram kepada perwakilan Kedutaan Besar Filipina pada pukul 21.00 WIB.

Setelah itu, Mary Jane akan dipulangkan ke Filipina menggunakan pesawat Cebu Pasific Airlines 5J760 pada pukul 00.05 WIB, Rabu (18/12) dini hari.

Pemerintah Filipina dan Indonesia telah menyepakati pemindahan Mary Jane melalui penandatanganan pengaturan praktis (practical agreement). Pemerintah Filipina menyepakati seluruh syarat yang diajukan Indonesia untuk pemindahan Mary Jane ke kampung halaman.

Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul Vasquez meneken pengaturan praktis terkait pemindahan Mary Jane di Jakarta, Jumat, 6 Desember 2024.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010. Mary Jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada Oktober 2010.

Kementerian Imigrasi mengungkapkan selama periode Januari-November 2024 terdapat 2.433 penundaan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi. Penundaan dilakukan terhadap WNI yang diduga merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

"Dalam Januari-November 2024, terdapat 2.433 penundaan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi, dilakukan terhadap WNI yang diduga kuat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural (ilegal)," ujar Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (17/12).

Godam menuturkan selama satu tahun ini terdapat total 4.838.581 paspor yang diterbitkan. Mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.053.315 paspor yang diterbitkan. Hanya saja, penerbitan paspor untuk bulan Desember ini masih berjalan.

"Kontribusi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) layanan paspor sebesar Rp2.224.564.300.000 mencakup 48 persen dari PNBP dari sektor visa sebesar Rp4,6 triliun," ungkap Godam.

Adapun PNBP secara keseluruhan mencapai Rp8,5 triliun, tertinggi sepanjang sejarah. Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp4,82 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,3 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Sementara itu, pada 2023 hingga tanggal 31 Desember, PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp7,6 triliun.

Dalam konferensi pers tersebut juga disampaikan mengenai data perlintasan.

Selama tahun ini, jumlah perlintasan mencapai 46.735.310 orang, terdiri dari 22.181.808 WNI dan 24.553.502 WNA. Jumlah tersebut meningkat 12 persen dibandingkan tahun 2023 sebanyak 41.666.999 orang.

Negara dengan jumlah kedatangan terbanyak meliputi Australia, China, Malaysia, Singapura dan India.

Selama tahun ini, setidaknya terdapat 5.047 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Naik 150 persen dibandingkan tahun lalu. Selanjutnya, terdapat 122 tindakan projustisia, 9.978 penangkalan dan 1.379 pencegahan.

"Beberapa kasus besar yang ditangani termasuk penangkapan buron internasional dan pelaku kejahatan siber dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional," ucap Godam.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, proses pemulangan terpidana mati kasus narkoba di Indonesia Mary Jane Veloso memasuki tahap akhir.

Mary Jane telah dipindahkan dari Lembaga Permasyarakatan Wanita Yogyakarta Ke LP Pondok Bambu Jakarta.

Hal ini disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin siang. Yusril memperkirakan dalam 1 hingga 2 hari mendatang, Mary Jane sudah dipulangkan ke Manila Filipina.

Kepulangan Mary sudah dipersiapkan staf dari Kementerian Kehakiman hingga kepolisian Filipina.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di tengah kebahagiaan menyambut cucu pertama menyempatkan diri untuk melayat ke kediaman Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ngawi, Jawa Timur bersama Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono.

Amran dan Sudaryono bersama-sama memberikan penghormatan kepada Sadiran Bau Kuntjoro, ayahanda dari Prasetyo Hadi yang berpulang pada Senin (16/12).

Biasanya, Amran dan Sudaryono kerap berbagi tugas dalam kunjungan-kunjungan kerja ke berbagai daerah. Namun kali ini, keduanya sama-sama berempati terhadap Prasetyo Hadi dan menunjukkan kedekatan antarpejabat dengan kedatangan langsung ke Ngawi.

Kehadiran Amran dan Sudaryono di Ngawi sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan dedikasi dari mendiang Sadiran Bau Kuntjoro kepada Indonesia. Saat itu, Amran menyampaikan harapan agar Prasetyo Hadi beserta keluarga diberikan ketabahan.

"Saya bersama Pak Wamen bersama berangkat karena duka ini juga menjadi bagian dari kita semua. Semoga almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan," ujar Amran.

Wamentan Sudaryono menambahkan, kedatangannya bersama Amran ke kediaman Prasetyo Hadi di Ngawi merupakan wujud dukungan moral.

"Kita datang untuk mendoakan almarhum dan memberikan dukungan moral kepada keluarga besar Pak Mensesneg di momen ini," katanya.

Rombongan Amran dan Sudaryono bertolak ke Ngawi pada Selasa (17/12) pagi, langsung menuju rumah duka. Usai memberikan penghormatan, Amran pun kembali ke Jakarta untuk memenuhi agenda lain sesuai jadwal, memperlihatkan komitmen menjaga keseimbangan antara tugas kedinasan dengan nilai kemanusiaan.

Warga Indonesia (WNI) terpidana pemerkosaan, Reynhard Sinaga, dikabarkan menjadi sasaran keroyok tahanan lain di penjara Inggris.

Reynhard merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dipenjara gegara kasus pelecehan seksual terhadap ratusan pemuda saat dia tinggal di Manchester pada 2015 sampai 2017.

Menurut laporan The Independent, Reynhard kini menjadi target bulan-bulanan narapidana sejak ia dipenjara pada 2020 lalu.

"Sinaga adalah target yang jelas di penjara karena kejahatannya yang bejat," kata seorang sumber kepada The Sun, seperti dikutip The Independent.

Menurut sumber yang sama, Reynhard nyaris berada dalam bahaya gegara serangan-serangan yang ditujukan padanya. Kendati begitu, ia berhasil menghindari cedera serius.

"Dia nyaris dalam bahaya yang sangat serius. Dia dalam bahaya," ucapnya.

Reynhard Sinaga dihukum atas 159 kasus pelanggaran seksual, di antaranya termasuk pemerkosaan terhadap 136 pemuda ketika ia menjadi mahasiswa di Inggris selama 2015-2017.

Ia tinggal di Inggris usai pindah dari Indonesia sebagai mahasiswa pada 2005 dan mulai menargetkan pria-pria mabuk di luar klub malam dan pub.

Reynhard akan membujuk mereka untuk datang ke apartemennya sebelum membius mereka dengan GBH dan memperkosa mereka.

Pada Juni 2017, korban terakhir Reynhard tersadar dari bius saat diperkosa dan melawan Reynhard sebelum akhirnya melapor ke polisi.

Setelah ditangkap, polisi menemukan ratusan rekaman pemerkosaan Reynhard terhadap para korbannya yang tak sadarkan diri.

Polisi berhasil melacak para korban Reynhard karena ia menyimpan berbagai barang milik korbannya, seperti jam tangan, ponsel, hingga kartu identitas.

Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad resmi ditunjuk menjadi pemimpin Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Pancasila (PP KAUP) periode 2022-2026 di Jakarta, Minggu (15/12).

Pada penunjukan yang dilakukan dalam pengukuhan PP KAUP periode 2022-2026 dan rapat kerja guna membahas program dan arah organisasi mendatang, Sufmi menegaskan komitmen untuk menjadikan KAUP berperan lebih aktif dalam tiga aspek utama.

Aspek pertama, adalah pemberdayaan dan pengembangan jejaring antaralumni Universitas Pancasila. Kedua, terkait kontribusi nyata bagi kemajuan almamater. Terakhir, mengabdi kepada masyarakat melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan.

"KAUP harus menjadi wadah yang efektif dalam mempererat tali silaturahmi antar alumni sekaligus berkontribusi nyata bagi almamater dan masyarakat luas," ujar Sufmi.

Adapun pengukuhan ini sekaligus menandai babak baru perjalanan organisasi alumni Universitas Pancasila dalam memperkuat peran alumni dalam pembangunan bangsa.

Melalui kepemimpinan baru ini, KAUP bertekad mengembangkan berbagai program yang inovatif dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut 44 ribu narapidana yang rencananya diberikan amnesti nanti meliputi narapidana kasus penghinaan terhadap kepala negara hingga tahanan politik (tapol) Papua.

Supratman mengatakan kebijakan ini sedang disiapkan dan akan didiskusikan dengan DPR. Menurutnya, DPR sudah menyambut baik rencana tersebut.

"Saya rasa responsnya positif ya, terutama bagi kasus-kasus yang terkait ITE, yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara, begitu juga tahanan-tahanan yang kita anggap sebagai tahanan politik untuk Papua," kata Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12).

Supratman menjelaskan sebagian besar dari 44 ribu narapidana yang mendapat amnesti adalah pengguna narkotika. Jumlahnya mencapai 39 ribu orang.

Hingga saat ini, para narapidana itu sedang menjalani asesmen di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Mereka harus memenuhi beberapa syarat, seperti sudah menjalani sebagian hukuman dan berperilaku baik sama di sel.

Setelah asesmen selesai, pemerintah akan bersurat ke DPR. Supratman memastikan semua proses akan dilakukan secara transparan.

"Memang akan kita umumkan. Justru saya menyambut baik," ujarnya.

"Pasti akan kita lakukan transparan. Akan kita umumkan orang-orangnya dan akan kita bagikan," imbuhnya.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso meninggalkan Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, DIY, Minggu (15/12) malam, tidak dengan tangan hampa.

Mary Jane meninggalkan Lapas Wonosari yang ia huni sejak 2021 itu dan menuju Jakarta dengan membawa sebuah kenang-kenangan.

"Ada yang dibawa, lukisan yang baru, yang baru dia buat," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy saat melepas kepergian Mary Jane.

Menurut Evi, lukisan karya Mary Jane beraliran abstrak. Menceritakan perjalanan hidup perempuan asal Bulacan, Filipina tersebut.

"Mulai dari perjalanan awal dari yang mulai gelap menjadi terang, intinya seperti itu," urai Evi.

Evi menuturkan, selama hampir 15 tahun menjalani masa tahanan di Indonesia, Mary Jane cukup meninggalkan memori manis bagi dirinya dan segenap keluarga besar Lapas Wonosari, termasuk para narapidana lain.

Evi yang mulai mengepalai Lapas Wonosari sejak dua tahun lalu ini mengaku turut berbahagia melihat salah seorang warga binaannya akan bisa berkumpul dengan keluarganya lagi.

"Kalau sebagai pribadi Mary Jane cukup baik ya, mampu berkomunikasi bersosialisasi dengan teman-temannya, mampu menjadi motivasi buat teman-temannya," ujar Evi.

"Ya pasti ya kehilangan, bukan hanya teman-teman, kami-kami juga kehilangan karena teman-teman apalagi mungkin lebih lama dari saya, jadi merasakan rasanya seperti apa. Tapi, karena ini untuk kebaikan, kita semua harus mengikhlaskan," pungkasnya.

Koordinator Satuan Operasional Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sohibur Rachman mengatakan, Mary Jane sementara waktu akan menghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah dipindah dari Yogyakarta.

Mary Jane menghuni Lapas Pondok Bambu sampai dokumen atau administrasi sebagai persyaratan kembali ke negara asal, Filipina selesai diurus.

"Kami (menempuh) perjalanan darat karena secepat mungkin besok kami harus sudah membuat laporan dan melengkapi dokumen pendukung dari persiapan untuk (Mary Jane) kembali ke negaranya di Filipina," ujarnya.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina yang ditargetkan sebelum natal tahun ini, dilakukan melalui diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden, berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum kita ratifikasi," jelasnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

"Sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal narapidana itu belum ada. Karena itu presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," imbuhnya.

Meski bersifat diskresi, Yusril mengklaim hal tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dibenarkan dari sisi administrasi negara.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," katanya.

Pemerintah Indonesia telah memulangkan lima narapidana terkait kasus Bali Nine ke Australia melalui mekanisme pemindahan tahanan atau transfer of prisoners.

Kelima napi yang dipulangkan adalah Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj dan Martin Eric Stephens. Mereka telah mendarat di Darwin, Australia, pada Minggu (15/12) kemarin.

"Penyerahan dilakukan di ruang VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali," ujar Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangan tertulis, Minggu (15/12).

Gede Surya menjelaskan kelima napi tersebut dipulangkan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia dengan didampingi tiga orang Kedubes Australia.

"Sekitar pukul 14.42 (waktu Darwin) atau 13.12 WITA, menerima informasi dari Chris Goldrick (salah satu petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam pesawat) rombongan narapidana lima orang WNA Australia bersama tiga orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia," ujarnya.

Pemindahan kelima napi Bali Nine itu telah diatur melalui Penandatanganan pengaturan praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia secara virtual Kamis (12/12) lalu.

Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

Di sisi lain, Yusril menegaskan lima orang yang telah dipulangkan itu tetap berstatus napi meski telah dipulangkan ke kampung halaman mereka.

Ia menjelaskan hal tersebut menjadi salah satu bagian dari practical agreement yang telah diteken kedua negara.

"Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apa pun," tegas Yusril dalam keterangan persnya, Minggu (15/12).

Lalu, kapan rencana pemindahan napi kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina dilakukan?

Yusril sebelumnya telah menyebut Mary Jane rencananya bakal dipulangkan sebelum hari Natal atau 25 Desember 2024.

Hal itu berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani Yusril dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (6/12)

"Tanggal dilakukannya penyerahan tersebut insya Allah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang. Target saya, sih, ya kalau bisa sebelum hari Natal, ya sekitar tanggal 20 sudah bisa direalisasikan," imbuhnya.

Akan tetapi Yusril menegaskan rencana pemulangan Mary Jane bukan berarti karena Indonesia memberikan pengampunan atau grasi.

"Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana menjadi tanggung jawab pemerintah Filipina," ujar Yusril dalam konferensi pers, melansir detiknews.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso dipindah dari Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, DIY, ke Jakarta pada Minggu (15/12) malam.

Tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terpantau tiba di lapas Yogyakarta sekitar pukul 22.45 WIB dan membawa Mary Jane masuk ke dalam mobil guna dibawa ke Jakarta.

Sesaat sebelum memasuki mobil yang membawanya ke Jakarta, Mary Jane terlihat tak bisa menyembunyikan kebahagiannya bakal meninggalkan Lapas Yogyakarta untuk kembali ke negara asalnya, Filipina.

Mary Jane pada Minggu malam dijemput oleh tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk dibawa ke Jakarta via perjalanan darat menggunakan mobil.

"Ya, bahagia banget. Terima kasih," kata kata Mary Jane menggunakan Bahasa Indonesia.

Di tengah momen pamitan itu, ekspresi Mary Jane nampak haru. Ia terlihat sampai menitikkan air mata.

"Terima kasih banyak, mohon doanya. Tuhan memberkati semua," ungkapnya.

Mary Jane juga mengungkap pesan Romo Bernhard Kieser yang jadi pendamping rohaninya selama dirinya menjalani masa pidana.

"Ya, Romo Kieser bilang dia jaga kesehatan ya. Selamat Hari Natal," kata Mary Jane.

Koordinator Satuan Operasional Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sohibur Rachman mengatakan, Mary Jane sementara waktu akan menghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah dipindah dari Yogyakarta.

Sohibur mengatakan Mary Jane untuk sementara waktu akan menghuni Lapas Pondok Bambu sampai dokumen atau administrasi sebagai persyaratan kembali ke negara asal, Filipina selesai diurus.

"Kami (menempuh) perjalanan darat karena secepat mungkin besok kami harus sudah membuat laporan dan melengkapi dokumen pendukung dari persiapan untuk (Mary Jane) kembali ke negaranya di Filipina," terangnya.

Sebelumnya Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina yang ditargetkan sebelum natal tahun ini, dilakukan melalui diskresi Presiden RI Prabowo Subianto. Diskresi itu dilakukan, karena Indonesia masih belum punya hukum yang mengatur tentang pemindahan napi (transfer of prisoner) ke negara asal.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden, berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum kita ratifikasi," jelasnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

"Sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal narapidana itu belum ada. Karena itu presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," imbuhnya.

Meski bersifat diskresi, Yusril mengklaim hal tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dibenarkan dari sisi administrasi negara.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," tuturnya.

Selain Mary Jane yang akan dipindahkan ke Filipina, Pemerintah Prabowo baru memindahkan lima terpidana kasus narkoba jaringan Bali Nine kembali ke negara asalnya, Australia pada akhir pekan lalu. Sama seperti Mary Jane, pemindahan narapidana itu pun dilakukan atas dasar diskresi Prabowo selaku presiden.

Sebelumnya Prabowo dan PM Australia Anthony Albanese menyepakati pemindahan napi tersisa Bali Nine itu di sela KTT Apec di Peru bulan lalu.