Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap seorang Warga Negara Amerika Serikat berinisial TJC yang merupakan buron lembaga penegak hukum federal US Marshals. Penangkapan ini berkaitan dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak.

"Penangkapan berhasil dilakukan pada 30 Desember 2024 setelah upaya penyelidikan mendalam oleh tim penyidik Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (9/1) petang.

TJC menghadapi tuduhan atas beberapa tindak pidana serius, yaitu eksploitasi seksual dan percobaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Perbuatannya melanggar Pasal 18 United States Code (USC), Bab 2251(a) dan 2251(e). Tindakan ini mencakup produksi materi eksploitasi seksual anak.

Selain itu, ia juga didakwa atas kepemilikan pornografi anak yang melanggar Pasal 18 USC, Bab 2252A(a)(5)(B) dan 2252A(b)(2), yang melibatkan penyimpanan atau memiliki gambar-gambar eksplisit anak di bawah umur dengan maksud untuk didistribusikan atau konsumsi pribadi.

Tindakan-tindakan tersebut menempatkan TJC dalam proses hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik Selatan Iowa, Amerika Serikat.

"Penangkapan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan," kata Yuldi.

"Berkat patroli siber yang dilakukan oleh tim penyidikan, lokasi pelaku terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring. Tim gabungan langsung melakukan pengamanan dengan sigap dan tanpa kendala," sambungnya.

Yuldi menuturkan TJC masuk wilayah Indonesia pada 4 Desember 2024. Dua pekan setelahnya, Ditjen Imigrasi menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa paspor TJC telah dicabut sehingga statusnya tidak sah.

Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedutaan Besar Amerika Serikat No. JAK.OCI.24.075 yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan prapenyidikan.

Yuldi menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, khususnya yang terindikasi terlibat dalam kejahatan internasional.

"Kami memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi tempat berlindung bagi pelaku kejahatan lintas negara," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyampaikan TJC dipindahkan ke Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ditjen Imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk proses hukum selanjutnya.

"Ini adalah bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga integritas hukum dan melindungi Indonesia dari pelaku kejahatan internasional. Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat sangat membantu proses ini," kata Godam.

Pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 400 TPS dalam Pilgub Bangka Belitung 2024.

Di Pilgub Bangka Belitung, Erzaldi-Yuri Kemal memperoleh 290.548 suara. Sedangkan paslon Hidayat Arsani-Heliana meraih 299.591 suara. Yuri adalah anak dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pokok permohonan, Yuri mengatakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan PSU dapat dilakukan apabila terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan.

Keadaan itu di antaranya, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.

Lalu, keadaan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Di Pilgub Bangka Belitung, ia menyebut banyak pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tanpa menunjukan KTP-el dan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sama sekali kepada KPPS, atau pemilih hanya menunjukan salah satu di antaranya.

"Lebih-lebih, kejadian ini dibiarkan oleh KPPS dan banyak terjadi di banyak TPS yang tersebar di banyak Kecamatan di Kata Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat. Sehingga, pelanggaran dan kecurangan ini secara jelas dan terbukti telah memenuhi keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112," kata Yuri dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan di Panel 1 MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Kamis (9/1)

Ia menyebut di Pilgub Bangka Belitung juga banyak pemilih yang telah terdaftar di suatu DPT, tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS lain tanpa menunjukkan surat keterangan pindah tempat memilih dari PPS setempat.

Menurutnya, kejadian itu dibiarkan oleh KPPS di beberapa TPS yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kata Pangkalpinang, untuk memberikan hak pilih di TPS bukan domisili.

"Lebih jauh lagi, ternyata pemilih tersebut justru telah terdaftar di TPS lain, namun tetap saja petugas KPPS membiarkan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS dimana nama yang bersangkutan tidak terdaftar. Sehingga, pelanggaran dan kecurangan ini secara jelas dan terbukti telah," katanya.

Ia mengatakan pada 3 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Bangka menerbitkan surat berisi rekomendasi pemungutan suara ulang.

Dalam surat itu, menurutnya, Bawaslu Kabupaten Bangka telah mendapatkan temuan adanya peristiwa dugaan pelanggaran di banyak TPS di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bangka yang dianggap telah memenuhi unsur untuk dilakukannya PSU.

"Semakin menunjukkan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pilgub Bangka Belitung yang telah merugikan perolehan suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran. Suara di TPS itu pada Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Mendo Barat dengan total DPT sejumlah 16.412 dan suara sah sejumlah 5.600," kata Yuri.

Atas dalil di atas, pemohon meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, sepanjang mengenai perolehan suara pada TPS-TPS yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota, 31 Kecamatan, dan 400 TPS.

"Memerintahkan KPU Bangka Belitung untuk melakukan PSU di 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami," kata Yuri.

MK juga diminta memerintahkan KPU RI melalukan supervisi dan koordinasi kepada KPU Bangka Belitung beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

"Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 hari sejak Putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi," ujar Yuri.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan juru bicara PDIP Guntur Romli yang menyebut  bahwa penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai upaya untuk mengalihkan isu OCCRP.

OCCR adalah organisasi jurnalis investigasi di dunia. OCCR baru-baru ini menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia.

Jokowi berkata penggeledahan rumah Hasto adalah hal biasa dalam proses hukum yang dilakukan KPK. Dia enggan menanggapi lebih jauh soal pengalihan isu yang disampaikan Guntur Romli.

"Ya namanya isu kan, kenapa harus ditanggapi," kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1).

Jokowi mengatakan OCCRP sudah memberikan klarifikasi mengenai mekanisme nominasi tokoh terkorup di dunia. Melalui pernyataan resminya, OCCRP menyatakan masuknya nama Jokowi ke daftar finalis berdasarkan hasil nominasi yang diusulkan publik. OCCRP sendiri mengakui tidak memiliki kendali atas nama-nama yang dinominasikan.

"Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas," kata Jokowi.

Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu pun menegaskan penggeledahan rumah Hasto sama sekali tidak berkaitan memanasnya relasi Jokowi dengan PDIP.

"Enggak ada. Itu proses hukum biasa aja," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli menduga penggeledahan rumah Hasto sebagai upaya pengalihan isu terkait rilis kumpulan jurnalis investigasi dunia atau OCCRP yang menempatkan Jokowi  sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia.

"Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi, bagi kami, adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024," kata Guntur saat dihubungi, Selasa (7/1).

Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Johannes Oberlin Tobing, mengklaim KPK tak menyita barang bukti apapun usai menggeledah kediaman kliennya di Kebagusan, Jakarta Selatan.

Johannes menyebut kediaman Hasto di Kebagusan hanya rumah singgah dan jarang ditempati. Dia memastikan tak ada barang bukti perkara yang disita terkait perkara kliennya.

"Ada beberapa jam KPK melakukan penggeledahan, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa, tidak ada suatu barang bukti yang ada kaitan perkara dengan Harun Masiku," kata Johannes dalam keterangannya, Rabu (8/1).

Dia pun mempertanyakan langkah KPK yang menggeledah kediaman Hasto. Menurut Johannes, Hasto bukan pejabat yang merugikan keuangan negara, tetapi perkaranya dibesar-besarkan.

Apalagi, PDIP dalam waktu dekat juga akan menggelar hari ulang tahun partai. Ia menduga kuat kasus Hasto cenderung dilatarbelakangi motif politik.

"Apalagi secara khusus kami dalam tanggal 10 ini mau menjelang HUT PDI Perjuangan, sebentar lagi kami akan kongres. Nah, jadi kami menduga bahwa memang ini adalah murni perkara politik, tidak ada perkara hukum," tuturnya.

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy juga menyebut KPK hanya menyita satu USB dan sebuah buku catatan setelah menggeledah kediaman Hasto di Bekasi. Sedangkan tak ada satu pun barang yang disita dari rumah di Kebagusan.

"Pada penggeledahan di Bekasi, barang yang disita adalah 1 USB dan 1 buku catatan milik Kusnadi. Sedangkan pada penggeledahan di Kebagusan tidak ada barang yang disita," kata Ronny.

Sementara itu, Ronny mengaku tak mengetahui isi koper yang diklaim telah disita KPK. Dia menilai tak masuk akal jika satu buku catatan dan satu USB dibawa menggunakan koper.

"Terkait dengan pertanyaan apa isi koper yang dibawa oleh penyidik KPK dari rumah klien kami, kami tidak mengetahui apakah itu ada isinya atau kosong. Karena menurut kami sangat tidak logis untuk menyimpan 1 buku catatan kecil dan 1 buah USB ke dalam satu koper besar," ucapnya.

Tim penyidik KPK sebelumnya mengaku menyita sejumlah barang bukti usai menggeledah dua kediaman Hasto, Selasa (7/1). Dua rumah itu berada di Kebagusan, Jakarta Selatan dan di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, Nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat.

KPK menyebut barang bukti tersebut diduga mempunyai hubungan dengan kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

"Penyidik melakukan penyitaan alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (8/1).

Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons kabar penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terhambat karena kedekatannya dengan partai banteng.

Sebelumnya, mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal mengatakan kedekatan PDIP dengan Jokowi, yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI, membuat KPK takut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku.

Hal tersebut disampaikan Ronald dalam acara CNN Indonesia Political Show, Senin (30/12) lalu. Menanggapi itu, Jokowi mengakui memang dekat dengan PDIP.

"Ya memang dekat. Saya dengan PDIP kan memang dekat," kataJokowi sambil tersenyum saat ditemui di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1).

Meski demikian, Jokowi menegaskan kedekatannya dengan PDIP tidak mempengaruhi proses hukum yang berlangsung. Ia mengklaim semua aparat penegak hukum di Indonesia bertindak secara independen selama ia menjabat sebagai Presiden.

"Enggak ada. Kita enggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum. Baik di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, semuanya. Apalagi KPK," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi tidak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah ia pernah mengintervensi proses hukum selama menjabat sebagai Presiden.

"Ditanyakan saja. Tanyakan saja ke sana," kata dia.

Sebelumnya, Ronald Paul Sinyal mengklaim kedekatan PDIP dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat membuat KPK takut untuk menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus Harun Masiku.

"Kita lihat sendiri sisi sebelumnya era saat kepemimpinan kemarin kan antara PDIP dengan Presiden RI Jokowi masih kompak ada faktor (takut) seperti itu," kata Ronald dalam CNN Indonesia Political Show, Senin (30/12) malam.

Tak hanya itu, Ronald mengatakan penetapan tersangka Hasto juga terhambat kedekatan mantan Ketua KPK Firli Bahuri dengan PDIP.

Ia pun menyebut hambatan-hambatan itu masih kerap diceritakan para penyidik KPK pasca peristiwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang mendepak sejumlah penyidik.

"Mas Rossa (penyidik kasus Harun Masiku) dan rekan-rekan penyidik lainnya di penyidikan itu sangat kental sekali hal tersebut," tutur dia.

Tersangka utama pembuatan uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, ASS dititipkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Makassar, usai keluar dari RS Bhayangkara.

"Yang bersangkutan kita terima tadi jam 16.00 WITA, kemudian kita melakukan pemeriksaan administrasi dari pihak yang menahan dan ada juga keterangan berbadan sehat dari RS Bhayangkara," kata Kepala Rutan Makassar, Jayadikusumah via telepon, Selasa (7/1).

Saat ini, kata Jayadikusumah pihaknya akan melakukan pemeriksaan kesehatan terdapat tersangka sesuai dengan aturan bagi tahanan yang baru ditempatkan di Rutan Makassar.

"Kami melakukan sesuai dengan SOP yang ada terus kami tempatkan kamar di Mapenaling (masa awal perkenalan lingkungan) bersama tahanan yang lainnya. Kapasitasnya itu antara 15 sampai 20 orang, biasanya sampai 1 minggu sampai satu bulan, kemudian besok akan dilakukan pemeriksaan kesehatannya," jelasnya.

Jayadikusumah menuturkan bahwa tersangka utama pabrik uang palsu tersebut masih berstatus sebagai tahanan titipan dari Polres Gowa.

"Belum dilimpahkan, masih berstatus tahanan polisi, masih dititipkan, saya belum melihat berkasnya, besok saya lihat berkasnya," ungkapnya.

Ass akan berada di Rutan Makassar, kata Jayadikusumah hingga perkaranya dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan menjalani proses persidangan.

"Sampai putusan, kemudian kalau semua berkasnya sudah rampung, biasanya pihak kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutannya, kemudian itu sidang sampai putus dan kemudian ada proses banding hingga kasasi," pungkasnya.

Situs milik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diretas dan menampilkan situs judi online pada Senin (6/1) kemarin.

"Senin, 6 Januari 2025, halaman depan Website YLBHI tidak dapat diakses publik. Gambar yang muncul adalah laman website situs judi online," kata Ketua YLBHI, Muhamad Isnur dalam keterangannya, Selasa (7/1).

Kemudian, pada sore harinya, halaman depan situs YLBHI berubah tampilan menjadi poster informasi bahwa situs tersebut diblokir oleh Kominfo. Untuk sementara ini, situs YLBHI tidak bisa diakses karena dalam proses perbaikan.

Dalam catatan YLBHI, ini merupakan aksi peretasan yang ketiga sejak bulan Oktober 2024 lalu. Dampak awal peretasan ini menyebabkan beberapa website LBH Kantor yang mengikuti domain YLBHI tidak juga dapat diakses, antara website LBH Manado, LBH Papua, LBH Palangkaraya dan Project Based Kalimantan Barat.

YLBHI menemukan pola bahwa peretasan ini berkaitan dengan laporan, kritik dan respons-respons YLBHI atas jalannya Pemerintahan. Sebab, dalam tiga bulan terakhir, YLBHI mempublikasikan siaran pers setiap minggu.

"Semuanya berpusat pada respons kami atas pelantikan Prabowo dan Gibran, situasi hukum dan HAM di 2024, kekerasan aparat kepolisian, penolakan kenaikan PPN 12 persen, dan yang paling baru di tahun 2025, serta terakhir adalah Pernyataan YLBHI bahwa Jokowi layak disebut Pemimpin korup, pelanggaran Hukum dan HAM terorganisir," tutur Isnur.

Disampaikan Isnur, tim YLBHI telah melakukan upaya pengecekan dan ditemukan bahwa backdoor ini berjumlah lebih dari satu. Tindakan pembersihan, kata dia, telah dilakukan dan website YLBHI beserta LBH kantor kembali pulih pada peretasan pertama.

Namun, setelah bulan Oktober tahun lalu, kejadian serupa terjadi kembali di pertengahan bulan Desember hingga yang terakhir, Senin pagi kemarin.

"Serangan terhadap website YLBHI semakin meningkat sejak Oktober 2024, mulai dari _DDoS, Brute Force, Malware_, hingga _SQL Injection_. Sejak itu juga, kami telah menambah lapis keamanan dalam sistem kami," tutur Isnur.

"Tetapi, kami tidak dapat menjamin keamanan 100% pasca kejadian tersebut. Selain serangan ini, kami juga menduga banyaknya traffic di website YLBHI berdampak pada angka serangan dan percobaan pengambilalihan akun," imbuhnya.

Lebih lanjut, YLBHI pun mengecam upaya peretasan pada situs mereka. Isnur menyebut upaya peretasan, doxing, pengambilalihan akun atas serangan digital lainnya kepada masyarakat sipil adalah upaya pembungkaman pada suara kritis warga serta ancaman pada perjuangan publik untuk demokrasi, HAM dan keadilan di Indonesia yang tidak boleh didiamkan.

"YLBHI menegaskan upaya pembungkaman ini tidak akan membuat takut dan tidak akan menghentikan upaya YLBHI untuk terus berjuang untuk Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Prinsip Rule of Law," pungkasnya.

Eks Perdana Menteri Malaysia yang dipenjara karena kasus korupsi, Najib Razak, akan menjadi tahanan rumah untuk menjalani sisa hukuman setelah putusan pengadilan banding.

Majelis hakim di pengadilan banding mengabulkan permohonan Najib menggunakan dekrit kerajaan untuk membuat dia menjadi tahanan rumah.

Putusan itu juga akan mempermudah keinginan Najib.

"Mengingat tak ada gugatan [terhadap keputusan itu) tak ada pembenaran perintah tersebut tak dipatuhi," kata salah satu dari tiga hakim, Mohamad Firuz Jaffril, dikutip AFP, Senin (6/1).

Mantan Raja Malaysia Al Sultan Abdullah sebelumnya disebut memberi izin Najib untuk menjalani sisa hukuman enam tahun sebagai tahanan rumah.

Namun, Pengadilan Tinggi menolak banding tim hukum Najib karena menganggap pernyataan itu tak terbukti.

Di kesempatan ini, Firuz mengatakan bukti baru dari tim hukum Najib jelas.

"Oleh karena itu, kami bermaksud mengabulkan permohonan banding tersebut," ujar dia.

Putusan itu bisa mengantar Najib ke Pengadilan Tinggi sekaligus menjadi bukti untuk memperkuat tawaran dia menjadi tahanan rumah.

Pakar hukum menilai putusan itu merupakan kemenangan hukum bagi Najib karena selangkah lebih dekat untuk menjadi tahanan rumah.

Pada Juli 2020, pengadilan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara karena korupsi soal penjarahan dana kekayaan negara 1MDB dan menghadapi sejumlah kasus lain. Namun, dewan pengampunan mengurangi hukuman hingga setengahnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta resmi menahan Kepala Dinas Kebudayaan nonaktif Iwan Henry Wardhana di kasus korupsi penyimpangan kegiatan dinas.

Kasie Penkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan menyebut penahanan dilakukan penyidik usai menetapkan Iwan sebagai tersangka, pada Kamis (2/1) kemarin. Selain Iwan, ia mengatakan pihaknya ikut menahan Kabid Pemanfaatan Disbud M Fairza Maulana.

"Dalam proses penyidikan, penyidik menahan IHW di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan MFM di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan perannya, Syahron mengatakan, Iwan dan Fairza dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan memakai tim EO milik tersangka Gatot Arif Rahmadi sebagai pelaksana kegiatan Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kasus itu, ia menyebut tersangka Fairza dan Gatot bersepakat untuk menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam pembuatan SPJ guna pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya.

Uang SPJ yang telah masuk ke rekening sanggar fiktif maupun sanggar yang dicatut namanya kemudian ditarik kembali oleh Gatot dan ditampung di rekeningnya yang diduga digunakan untuk kepentingan Iwan dan Fairza.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kejati DKI Jakarta tengah mengusut kasus dugaan penyimpangan anggaran Dinas Kebudayaan Jakarta sejak November 2024. Kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 17 Desember 2024 lalu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardhana buntut kasus dugaan korupsi penyimpangan kegiatan dinas tahun anggaran 2023 senilai lebih dari Rp150 miliar.

Penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1 miliar, ratusan stempel palsu, dokumen pencairan anggaran, ponsel, laptop hingga komputer.

Istri pengacara Rudi S Gani (49) yang tewas ditembak di Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan mendapatkan pemulihan psikologis dari tim Peradi Makassar.

Istri korban Maryam mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut mengalami trauma berat dan merasa ketakutan.

"Saya merasa masih trauma dan ketakutan, karena saya pertama yang melihat langsung suami saya jatuh tertembak di depan saya," kata Maryam, Minggu (5/1).

"Perasaan saya selalu ada yang ikuti, buntuti. Jadi saya takut, kalau ada yang mau membantu dan mendampingi saya bersyukur, karena saya betul-betul takut dan tidak bisa tidur, selalu kayak ada yang mengintai," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim PPA Peradi Makassar, Fatimah menuturkan, pihaknya memberikan pendampingan psikologis terhadap istri korban penembakan pengacara Rudi S Gani.

Dalam pemulihan psikologis istri korban, kata Fatimah pihaknya akan mengerahkan psikolog untuk melakukan asesmen dan memberikan konseling.

Direktur Kriminal Umum, Kombes Pol Jamaluddin Farti mengatakan polisi akan memeriksa istri korban besok, Senin (6/1)/

"Terkait pemeriksaan istri korban bersama 3 orang tukang akan dilakukan pemeriksaan mulai Senin besok di Polda Sulsel," katanya.

Pemeriksaan ini, kata Jamaluddin untuk mengumpulkan keterangan dari pada saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian di malam korban ditembak sebanyak 14 orang saksi.

Jamaluddin menerangkan bahwa tim gabungan dari Polres Bone dan Polda Sulsel masih terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti pada kasus penembakan yang menewaskan pengacara, Rudi S Gani.

Dalam kasus ini, polisi mengungkap senjata yang digunakan oleh pelaku untuk menembak pengacara merupakan senapan angin.

"Jadi uji labfor, kemudian menyatakan bahwa itu adalah proyektil atau senjata atau senapan angin," kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, Kamis (2/1).

Didik menerangkan, senjata yang digunakan pelaku, bukan senjata api, namun senapan angin.

"Jadi itu adalah senapan angin, bukan senjata api, kalibernya 8 milimeter (mm)," tegasnya.

Kemudian berdasarkan hasil autopsi jenazah, kata Didik ditemukan luka di bagian wajah sebelah kanan mata korban.

Direktorat Jenderal Imigrasi akan memberi layanan paspor untuk 1.075 pemohon di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (19/1) dalam rangka memperingati ulang tahun ke-75.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Tato Juliadin Hidayawan mengatakan kuota pemohonan paspor sudah dibuka sejak awal Januari.

Bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor, kata dia, harus mengajukan permohonan di aplikasi M-Paspor, dengan memilih lokasi layanan Pelayanan 1.075 Paspor HUT Ke-75 Imigrasi (Parkir Timur GBK).

"Kuota permohonan paspor di GBK kami buka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor, dan terus dibuka sampai kuotanya habis," kata Tato dalam rilis resmi, Sabtu (4/1).

Lebih lanjut, Tato mengatakan paspor yang diberikan di GBK yakni pembuatan paspor baru dan penggantian paspor.

"Jenis paspor yang kami terbitkan adalah paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat," imbuh dia.

Namun, layanan di GBK tak berlaku bagi warga yang ingin mengurus paspor karena hilang atau rusak.

Dalam rilis resmi, Ditjen Imigrasi juga menerangkan masyarakat di seluruh Indonesia bisa mengakses layanan Paspor Simpatik di kantor imigrasi terdekat.

Layanan tersebut buka setiap Sabtu dan beroperasi hingga 25 Januari 2025. Jumlah kuota menyesuaikan kapasitas setiap kantor imigrasi.

Tato menerangkan untuk mengakses layanan Paspor Simpatik, masyarakat bisa mengajukan permohonan melalui aplikasi M-Paspor maupun datang langsung (walk-in) ke lokasi.

Namun, layanan walk-in akan memprioritaskan lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta warga berkebutuhan khusus.

"Kami harap layanan 1.075 paspor di GBK dan Paspor Simpatik di seluruh Indonesia memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat," ungkap Tato.

Layanan paspor di GBK dan Paspor Simpatik merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati hari jadi ke-75 Imigrasi yang jatuh pada 26 Januari.

Masyarakat yang mengurus paspor di GBK juga bisa berkunjung ke gerai-gerai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpartisipasi dalam Festival Imigrasi (Imifest).

Di samping itu tersedia pula layanan kesehatan gratis berupa konsultasi dengan dokter, pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah. Ditjen Imigrasi juga menggelar Immigration Run (Imirun) untuk masyarakat umum.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9 triliun ke kas negara pada 2024 lalu. Penerimaan yang disetor ke kas negara itu melebihi target yang direncanakan di angka Rp6 triliun.

Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, diikuti layanan paspor Rp2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

"Dibandingkan tahun 2023, PNBP tahun 2024 secara keseluruhan naik sebesar 18,39 persen. Yang sangat terlihat adalah kenaikan PNBP dari layanan visa (23,8 persen) dan dari layanan paspor (18,5 persen)," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melalui keterangan persnya, Jumat (3/1).

Pensiunan jenderal polisi bintang tiga ini menjelaskan kenaikan PNBP tersebut didorong aturan visa on arrival (visa kunjungan saat kedatangan) yang saat ini diimplementasikan terhadap 97 negara dan entitas tertentu.

Sebelumnya, banyak dari negara subjek visa on arrival merupakan subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK) dengan masa berlaku 30 hari. Di samping itu, terang Agus, pihaknya secara berkelanjutan mengembangkan digitalisasi layanan sehingga proses bisnis berjalan lebih efektif dan efisien.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Imigrasi. Sebagian petugas Imigrasi bahkan tetap bekerja saat akhir pekan dan hari-hari libur nasional untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan keimigrasian, terutama bagi yang bertugas di bandara, pelabuhan dan perbatasan, serta unit-unit khusus layanan paspor" kata dia.

Ia menambahkan digitalisasi layanan keimigrasian, inovasi di segala lini, serta implementasi visa on arrival sebagai pengganti aturan BVK berkontribusi besar dalam capaian PNBP tersebut.

Agus menerangkan Direktorat Jenderal Imigrasi memegang peran krusial dalam menjaga keamanan negara. Imigrasi juga memiliki fungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi nasional dan secara simultan menerapkan aturan yang mendukung iklim investasi yang kondusif.

"Sesuai dengan filosofi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan- Guard and Guide- selain kinerja di sektor pelayanan, penegakan hukum keimigrasian tetap akan menjadi fokus kami agar hanya orang asing bermanfaat yang bisa datang dan tinggal Indonesia," ungkap Agus.

"Kami juga akan terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan untuk mendorong capaian PNBP yang lebih optimal di masa mendatang." kata dia.