Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menangkap Warga Negara (WN) China berinisial LB yang mengaku menyuap petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta untuk masuk ke Indonesia.

"Diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspose," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto kepada wartawan, Selasa (21/1).

Agus tidak merinci soal lokasi dan kronologi penangkapan WN China itu. Ia hanya mengatakan dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa uang Rp500 ribu tersebut memang harus dibayar pelaku untuk biaya Visa on Arrival.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main, ya. Saya dengar juga (dia) buat konten tentang Polisi Lalu Lintas," tuturnya.

Oleh karenanya, Agus mengatakan jajarannya saat ini sedang mendalami motif dan tujuan pelaku membuat konten video tersebut.

Termasuk soal kemungkinan pembuatan konten serupa ketika yang bersangkutan sedang berkunjung ke negara lain seperti Indonesia.

"Artinya apa sih yang menjadi motif dia. Kalau hanya untuk mempermalukan negara saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," katanya.

Sebelumnya Warga Negara (WN) China berinisial LB yang viral mengaku memberikan suap kepada petugas imigrasi untuk masuk ke Indonesia menyampaikan permohonan maaf.

Melalui akun media sosial pribadinya, pelaku LB meminta maaf karena kontennya yang viral telah menimbulkan opini negatif bagi pihak Imigrasi.

"Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujarnya dalam video tersebut.

Dalam unggahannya, ia menyebut uang sebesar Rp500 ribu yang disiapkan merupakan biaya yang harus dibayar untuk visa saat tiba di Indonesia. Ia menegaskan tidak ada aksi ilegal yang dilakukan oleh petugas Bea-Cukai ataupun Imigrasi.

"Uang Rp500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal," jelasnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi kepala negara AS yang paling banyak dijerat kasus hukum.

Setidaknya ada empat kasus kriminal yang dihadapi Trump, baik di tingkat negara bagian maupun federal.

Berikut ringkasan kasus yang menjerat Trump.

Trump didakwa pada 8 Juni 2023 oleh dewan juri federal di Miami atas tuduhan mengambil dokumen rahasia pertahanan nasional dari Gedung Putih setelah dia lengser dari jabatan pada Januari 2021, dikutip dari CNN.

Trump dan ajudannya Walt Nauta didakwa karena membawa dan menyembunyikan dokumen penting tersebut, serta tak mau menyerahkannya saat diminta oleh pemerintah.

Penasihat khusus Departemen Kehakiman (DoJ) Jack Smith kemudian mendakwa Trump sebulan kemudian dengan sejumlah tuduhan baru, yang salah satunya terkait konspirasi menghalang-halangi proses hukum.

Trump mengaku tak bersalah atas semua tuduhan tersebut.

Pada 15 Juli 2024, Hakim Pengadilan Distrik AS Aileen Cannon menolak melanjutkan kasus ini dengan menyatakan bahwa pengangkatan Smith sebagai penasihat khusus melanggar konstitusi.

Smith mengajukan banding atas keputusan Hakim Cannon pada akhir Agustus dengan menyebut hakim telah melakukan kesalahan dalam menolak kasus karena pengangkatan dirinya sah. Namun, pada 25 November 2024, Smith akhirnya mengumumkan bahwa dirinya membatalkan kasus ini.

"Posisi Departemen Kehakiman adalah bahwa Konstitusi mengharuskan kasus ini dibatalkan sebelum terdakwa dilantik," tulis Smith dalam berkas enam halaman kepada Hakim Pengadilan Distrik AS Tanya Chutkan, dikutip dari CNN.

Trump didakwa pada 1 Agustus 2023 oleh penasihat khusus Jack Smith atas tuduhan berkonspirasi untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020 dari Joe Biden.

Jaksa federal menuduh Trump menekan para pejabat untuk mengubah hasil pemilu, menyebarkan kebohongan mengenai kecurangan pemilu, hingga mengeksploitasi kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021 guna menunda pengesahan kemenangan Biden.

Sidang awalnya dijadwalkan pada 4 Maret 2024. Namun, ditunda seiring dengan Trump yang mengajukan banding atas keputusan mengenai klaim kekebalannya.

Pada 1 Juli 2024, Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan yang menyatakan Trump memiliki kekebalan hukum atas tindakan yang dia lakukan selama masa jabatannya.

Jaksa pun merevisi tuduhannya pada 27 Agustus 2024 guna menghormati putusan MA. Dakwaan yang direvisi itu menyebut status Trump saat itu ialah kandidat, bukan presiden yang sedang menjabat.

Kendati begitu, pada 25 November 2024, Jack Smith menyatakan dirinya membatalkan kasus subversi pemilu serta kasus dokumen rahasia terhadap Trump.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pada 30 Maret 2023, Trump didakwa oleh Jaksa Distrik Manhattan Alvin L. Bragg atas tuduhan pemalsuan catatan bisnis. Pemalsuan catatan itu terkait suap yang dilakukan Trump terhadap bintang film dewasa, Stormy Daniels, sebelum pemilihan umum 2016.

Trump diduga menyuap Daniels sebesar 130.000 dolar (sekitar Rp2,1 miliar) untuk tutup mulut mengenai klaim Daniels soal hubungan seksualnya dengan Trump pada 2006.

Uang suap itu sendiri diberikan oleh pengacara Trump, Michael Cohen. Trump kemudian mengganti uang Cohen melalui perusahaannya, Trump Organization, dan membuat pembukuan palsu untuk menutupinya.

Pada 30 Mei 2024, Trump dinyatakan bersalah oleh 12 juri atas 34 tuduhan pemalsuan catatan bisnis tingkat pertama.

Setelah MA memutuskan soal kekebalan Trump pada Juli 2024, pengacara Trump meminta hakim menunda hukuman, yang kemudian dikabulkan, serta mendesak hakim membatalkan putusan juri dan menutup kasus tersebut.

Pada 22 November, Hakim Juan Merchan menunda vonis Trump tanpa batas waktu dan mengabulkan permintaan Trump untuk mengajukan mosi guna membatalkan kasus itu.

Pada 3 Januari 2025, Merchan menolak upaya Trump untuk membatalkan putusan juri karena ia terpilih kembali sebagai Presiden AS pada November. Merchan tetap menyatakan Trump bersalah pada 10 Januari, namun sang Presiden tak perlu menjalani masa penjara, denda, maupun hukuman lainnya.

Trump dijatuhi vonis bebas tanpa syarat karena konstitusi AS melindungi presiden dari tuntutan pidana.

Trump didakwa oleh Jaksa Distrik Fulton County Fani Willis pada 14 Agustus 2023 atas tuduhan berkonspirasi untuk membatalkan kekalahannya yang tipis dalam pemilu 2020 di negara bagian Georgia.

Salah satu dugaan tindakan Trump atas kasus ini yaitu menelepon Menteri Luar Negeri Georgia Brad Raffensperger untuk mencari elektor yang bisa memenangkan suara untuknya.

Trump juga diduga mengirim surat kepada Raffensperger pada September 2021 untuk mendesaknya mencabut pengesahan hasil pemilu di negara bagian tersebut.

Pada Januari 2024, Trump berupaya mendapatkan kekebalan presiden dan meminta pengadilan Georgia membatalkan dakwaan dalam mosi yang dia ajukan.

Di bulan yang sama, Michael Roman, salah satu terdakwa, juga mengajukan mosi yang menuduh Willis memiliki hubungan romantis dengan Nathan Wade, jaksa penuntut utama kasus tersebut.

Pada Februari, Willis mengakui memiliki hubungan pribadi dengan Wade, namun menurutnya tak ada alasan untuk mengeluarkan dia dari kasus tersebut.

Wade pada kesempatannya menanggapi klaim soal konflik kepentingan dengan mengatakan tak ada uang yang ia peroleh dari pekerjaan tersebut yang kemudian dibagikan kepada Willis.

Pada 13 Maret 2024, Hakim Pengadilan Tinggi Fulton County Scott McAfee membatalkan enam dari 41 dakwaan terhadap Trump dan terdakwa lainnya, sehingga dakwaan yang dihadapi Trump berkurang menjadi 10.

McAfee juga menyatakan Willis dan kantornya hanya bisa melanjutkan kasus ini jika Wade mengundurkan diri. Tak lama setelah itu, Wade mundur dari posisi jaksa penuntut.

Trump dan para terdakwa lain kemudian mengajukan banding atas keputusan McAfee sehingga kasus ini diserahkan ke Pengadilan Banding Georgia.

Pada 5 Juni, pengadilan banding Georgia menghentikan kasus Trump dan beberapa terdakwa sampai hakim memutuskan apakah Willis dapat terus melanjutkan kasus terhadap mereka.

Pada 12 September, beberapa tuduhan terhadap Trump dibatalkan oleh hakim.

Seorang kolumnis majalah Elle bernama E. Jean Carroll menggugat Trump atas tuduhan pemerkosaan pada akhir 1995 atau awal tahun 1996.

Pemerkosaan itu terjadi di ruang ganti department store Bergdorf Goodman di Manhattan ketika Carroll secara tak sengaja bertemu Trump. Keduanya kemudian berbelanja bersama dan membeli hadiah pakaian dalam perempuan hingga berujung saling menggoda untuk mencoba pakaian tersebut.

Menurut kesaksian Carroll dalam memoarnya tahun 2019, ia dan Trump berakhir berduaan di ruang ganti toko. Trump kemudian mendorongnya ke dinding dan memperkosanya. Carroll yang tak terima, melawan dan melarikan diri dari Trump.

Trump telah membantah tuduhan perkosaan ini dengan menyatakan Carroll "orang gila" dan "sakit mental". Ia menyebut Carroll mengarang cerita tersebut demi mendongkrak penjualan bukunya.

Gugatan Carroll sendiri berisi dua tuduhan utama. Pertama, tuduhan pemerkosaan. Kedua, tuduhan pencemaran nama baik.

Carroll menggugat Trump atas tuduhan pencemaran nama baik karena pernyataan sang Presiden kala menyangkal tuduhan pemerkosaan tersebut.

Pada 2023, juri New York memberikan Carroll ganti rugi sebesar 5 juta dolar atau sekitar Rp81 miliar setelah memutuskan Trump bertanggung jawab atas pelecehan seksual terhadapnya dan atas pencemaran nama baik terhadap Carroll.

Tahun lalu, juri lain juga memerintahkan Trump membayar ganti rugi tambahan sebesar 83 juta dolar atau sekitar Rp1,3 triliun atas pernyataan Trump yang memfitnah Carroll.

Trump mengajukan banding mengenai putusan juri ini. Pengadilan banding federal pada akhir Desember lalu menguatkan putusan juri yang menyatakan Trump telah melakukan pelecehan seksual terhadap Carroll.

Pada Selasa (14/1), pengacara Trump kembali meminta pengadilan banding federal mempertimbangkan kembali pembatalan putusan juri. Kuasa hukum Trump meminta sidang en banc, di mana ini menjadi pilihan banding terakhir Trump sebelum ia mengajukannya ke Mahkamah Agung.

Seorang Warga Negara (WN) China berinisial LB yang viral mengaku memberikan suap kepada petugas imigrasi untuk masuk ke Indonesia menyampaikan permohonan maaf.

Melalui akun media sosial pribadinya, pelaku LB meminta maaf karena kontennya yang viral telah menimbulkan opini negatif bagi pihak Imigrasi.

"Video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujarnya dalam video tersebut.

Dalam unggahannya, ia menyebut uang sebesar Rp500 ribu yang disiapkan merupakan biaya yang harus dibayar untuk visa saat tiba di Indonesia. Ia menegaskan tidak ada aksi ilegal yang dilakukan oleh petugas Bea-Cukai ataupun Imigrasi.

"Uang Rp500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia meminta maaf karena akibat video yang diunggah justru menimbulkan banyak kesalahpahaman dari publik terkait dugaan suap saat masuk ke Indonesia.

"Video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya," tuturnya.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," imbuhnya.

Ia mengklaim video yang diunggah itu hanyalah bagian dari kegiatan sehari-hari semata tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Ia juga mengaku bersedia bekerja sama untuk diperiksa buntut kasus tersebut.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," pungkasnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya mengklaim tidak ditemukan bukti suap dari WN China terhadap petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Agus mengatakan dari hasil pemeriksaan CCTV di lokasi serta pemeriksaan internal tidak ditemukan bukti adanya suap dari WN Cina seperti yang viral di media sosial.

"Sejauh hasil pemeriksaan CCTV dan pemeriksaan internal belum ditemukan bukti," ujarnya kepada wartawan lewat pesan singkat, Minggu (19/1).

Berdasarkan penelusuran awal, ia menyebut sosok WN Cina yang ada dalam video diketahui berinisial LB. Agus mengatakan sosok LB itu tengah diburu untuk dimintai klarifikasi.

"Yang bersangkutan (WN China) sudah dicekal di semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk diamankan dan klarifikasi," tuturnya.

Sindikat penyelundupan orang ke negara-negara Eropa ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Ada belasan warga negara Nepal dan India yang akan diberangkatkan secara ilegal melalui Indonesia sebagai negara transit.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menuturkan informasi penyelundupan orang ini awalnya diterima Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Dalam kasus ini, Imigrasi telah menetapkan tiga tersangka yakni

Mereka pun menangkap total 18 WN Nepal dan 1 WN India di dua lokasi di Surabaya pada pertengahan Desember 2024. Dua orang di antaranya merupakan tersangka, sementara 17 lainnya adalah korban. Satu tersangka lainnya adalah LT yang merupakan WN Indonesia.

"Kami mengamankan WN [asing] tersebut di dua lokasi, di wilayah Kendangsari Surabaya sebanyak enam orang, Siwalankerto lima orang. Dan delapan WNA dihadirkan ke kantor imigrasi atas arahan dari Saudara LT (tersangka)," kata Ramdhani di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Senin (20/1).

Ramdhani menjelaskan belasan orang itu menggunakan dokumen izin tinggal yang diperoleh secara tidak sah. Para sindikat memanfaatkan dokumen tersebut untuk membawa para korban melalui Indonesia dan kemudian diberangkatkan ke negara-negara Eropa.

"Mereka menggunakan dokumen keimigrasian yang patut diduga didapatkan dengan memberikan keterangan yang tidak benar, agar izin tinggal dapat menjadi bukti bahwa mereka sebagai pengusaha di Indonesia. Namun, tujuan tinggal sebenarnya hanya menjadi alibi agar bisa mereka berangkat ke Eropa," ucapnya.

Ramdhani mengatakan Indonesia hanya dijadikan sebagai negara transit. Mereka berangsur tiba di Indonesia sejak September 2024. Mereka menunggu diberangkatkan ke sejumlah negara Eropa meliputi negara Ceko, Lituania, dan Hungaria.

Adapun peran tiga tersangka yang ditangkap Imigrasi yakni WN Nepal berinisial BBBK yang berperan sebagai penyelundup utama, WN India berinisial SK yang memberikan fasilitas kepada para korban, dan WN Indonesia berinisial LT yang diduga mendukung operasional penyelundupan.

Hasil pemeriksaan sementara, BBBK memperoleh keuntungan 5.000 Dollar Amerika Serikat (AS), sedangkan SK mendapatkan 1.000 Dollar Amerika Serikat.

"Ada tiga orang terduga pelaku yang ditetapkan tersangka dengan dugaan tindak pidana keimigrasian Pasal 120 Undang-Undang 6 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp1,5 miliar," kata Ramdhani.

Dia mengungkapkan selain mengamankan sejumlah tersangka dan korban, pihaknya mengamankan barang bukti berupa paspor dan dokumen pendukung lainnya. Ia menegaskan Imigrasi akan memberikan perlindungan terhadap korban sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Kami akan terus bekerja keras untuk membongkar jaringan ini hingga tuntas. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kami mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," jelas dia.

Warga Palestina di Tepi Barat bersuka cita menyambut 90 tahanan yang dibebaskan oleh Israel pada Senin (20/1).

Sebanyak 69 tahanan perempuan dan 21 remaja laki-laki dibebaskan setelah kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku.

Kembang api diluncurkan, dan ribuan orang bersorak menyambut bus yang membawa tahanan Palestina.

Pembebasan tahanan Palestina tersebut dilakukan sebagai imbalan atas pemulangan tiga sandera Israel yang dibebaskan oleh Hamas.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari daftar awal 33 sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan.

Dengan pengawalan ketat tantara Israel, iring-iringan bus yang membawa tahanan Palestina yang dibebaskan meninggalkan penjara militer Israel dekat Ramallah di Tepi Barat Senin pagi waktu setempat.

Pembebasan tahanan Palestina dilakukan setelah 3 sandera perempuan Israel dibebaskan.

Bberdasarkan fase pertama perjanjian gencatan senjata total ada 33 sandera Israel yang akan dibebaskan Hamas di Gaza.

Tiga sandera Israel dibebaskan pada hari Minggu (19/1) dari penahanan Hamas di Gaza, Palestina sebagai bagian dari daftar awal 33 sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, yang akhirnya mulai berlaku antara Israel dan Hamas pada hari Minggu.

Militer Israel mengatakan Palang Merah telah memberitahunya bahwa ketiga sandera Israel dipindahkan ke dalam perawatan mereka dan sedang dalam perjalanan menuju pasukan militer dan keamanan di Jalur Gaza.

Seperti dilansir The National, Romi Gonen, Emily Damari, dan Doron Steinbecher merupakan sandera Israel yang dibawa ke daerah kantong yang dilanda perang tersebut setelah serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

Kala itu, dilaporkan total 251 warga Israel diculik dan sekitar 1.200 orang tewas. Sebagai tanggapan, Israel melancarkan perang yang menghancurkan di Jalur Gaza yang telah menewaskan sekitar 46.900 warga Palestina dan melukai lebih dari seratus ribu orang.

Komisi Urusan Tahanan Palestina, Klub Tahanan Palestina, dan Kantor Media Tahanan pada hari Minggu mengumumkan nama-nama 90 tahanan pertama yang akan dibebaskan pada tahap pertama pertukaran, yang mencakup perempuan dan anak di bawah umur.

Hamas mengatakan sedang menunggu Israel untuk mengungkapkan daftar 90 warga Palestina yang akan dibebaskan dari penjara Israel pada hari Minggu.

"Pendudukan diharapkan segera menyerahkan daftar yang berisi nama-nama 90 tahanan dari kategori perempuan dan anak-anak yang akan dibebaskan pada hari pertama gencatan senjata," kata Hamas.

Selama tahap pertama gencatan senjata selama 42 hari, militan Palestina akan membebaskan puluhan sandera, dimulai dengan tiga wanita. Militer Israel yakin 34 tawanan tewas lainnya masih berada di Gaza.

Sekitar 2.000 tahanan Palestina di penjara Israel juga akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai setelah lebih dari satu tahun negosiasi tanpa henti.

Menjelang pembebasan mereka, Inggris mengatakan menyambut baik keputusan untuk membebaskan Damari yang memiliki kewarganegaraan ganda Inggris.

"Pemerintah Inggris menyambut baik laporan bahwa warga negara Inggris Emily Damari ada dalam daftar sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas hari ini. Kami siap mendukungnya setelah pembebasannya," kata Kantor Luar Negeri Inggris.

Gencatan senjata singkat pada November 2023 menampilkan pembebasan 105 sandera Israel, termasuk pekerja Thailand, dengan imbalan 240 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengklaim tidak ditemukan bukti suap dari WN China terhadap petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Agus mengatakan dari hasil pemeriksaan CCTV di lokasi serta pemeriksaan internal tidak ditemukan bukti adanya suap dari WN Cina seperti yang viral di media sosial.

"Sejauh hasil pemeriksaan CCTV dan pemeriksaan internal belum ditemukan bukti," ujarnya kepada wartawan lewat pesan singkat, Minggu (19/1).

Berdasarkan penelusuran awal, ia menyebut sosok WN Cina yang ada dalam video diketahui berinisial LB. Agus mengatakan sosok LB itu tengah diburu untuk dimintai klarifikasi.

"Yang bersangkutan (WN China) sudah dicekal di semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk diamankan dan klarifikasi," tuturnya.

Agus menduga yang bersangkutan sedari awal memang sengaja membuat video hoaks dengan narasi suap untuk memudahkan masuk ke Indonesia. Pasalnya, kata dia, yang bersangkutan juga sempat membuat konten negatif dengan anggota Polantas.

"Kita dapat info yang bersangkutan juga buat konten dengan anggota Lantas (artinya memang niat yang bersangkutan tidak baik), nanti kita akan tangkal bisa 10 tahun atau seumur hidup," tegasnya.

Sebelumnya aksi WN Cina yang memberikan suap ke petugas imigrasi viral di akun media sosial. Lewat video singkat itu terlihat seorang WN Cina menyelipkan uang sejumlah Rp500 ribu di dalam paspornya dengan maksud mempermudah proses masuk ke Indonesia.

Menteri Imigrasi Agus Andrianto memburu seorang Warga Negara (WN) China yang mengaku menyogok petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Agus menduga motif WN Cina itu mengunggah video tersebut ke sosial media untuk mempermalukan Indonesia.

"Kepada yang bersangkutan saya lihat motifnya memang mempermalukan. Kita tidak kasih tolerir penyimpangan pegawai namun juga kami tidak rela bangsa ini dipermalukan (membaca niat pelaku)," kata Agus lewat pesan singkat, Minggu (19/1).

Agus pun berniat menerbitkan surat penangkalan dan mendeportasi yang bersangkutan ke negaranya. Ia menjelaskan tindakan itu akan diambil agar imigrasi bisa mengklarifikasi kebenaran unggahan secara langsung ke yang bersangkutan.

Aksi WN Cina itu viral di akun media sosial TikTok. Dalam narasi unggahan tersebut WN Cina itu sengaja menyelipkan uang Rp500 ribu di dalam paspornya dengan maksud mempermudah proses masuk ke Indonesia.

Ia mengunggah video dengan latar Bandara Soetta. Di unggahan tersebut ia mengaku cara itu cukup jitu kala memasuki Indonesia.

Agus pun mengatakan saat ini tengah menyelidiki dugaan penerimaan suap yang dilakukan petugas. Ia memastikan bakal menindak tegas jajarannya apabila memang ditemukan bukti pelanggaran.

"Sedang kita cari dan klarifikasi, kalau benar pegawai ya pasti kita tindak," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Prancis pada dasarnya telah menyepakati syarat yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui ke negara asalnya.

"Hampir 90 persen sudah disepakati dan Prancis itu lebih detail menerangkan kepada kita bahwa kalau kasus seperti ini di Prancis dihukum berapa lama, mereka sudah terangkan. Kalau ditransfer ke sana, apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Prancis, mereka agak jelas menerangkan itu," ucap Yusril di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Menurut Yusril, syarat pemindahan Serge sama dengan syarat pemindahan terpidana mati narkoba Mary Jane ke Filipina maupun pemindahan lima narapidana narkoba anggota kasus Bali Nine ke Australia.

Mary Jane dan lima napi Bali Nine telah dipindahkan ke negara asalnya pada Desember 2024.

Salah satu syarat dimaksud adalah Pemerintah Prancis wajib mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

Kewenangan pembinaan narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Indonesia pun akan menghormati kebijakan yang akan diambil oleh Prancis, termasuk jika memberikan grasi kepada Serge.

"Jadi, kalau nanti Pemerintah Prancis akan memberikan grasi menjadi hukuman terbatas, misalnya seumur hidup atau dipidana 20 tahun, itu adalah keputusan dari Presiden Prancis yang harus kita hormati," tutur Yusril.

Berdasarkan hukum Prancis, kasus yang menjerat Serge yang di Indonesia divonis hukuman mati, maka di negara asalnya bisa dijatuhi pidana maksimal 30 tahun penjara. Oleh karena itu, Serge berpeluang bebas dari pidana jika pemerintahnya mengubah hukuman menjadi 20 tahun penjara, karena dia telah menjalani pidana penjara selama sekitar 20 tahun di Indonesia.

Meskipun demikian, nasib Serge setelah dipindahkan masih dalam pembahasan. Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia dan Prancis tengah merundingkan beberapa hal pokok, termasuk draf kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement) pemindahan Serge.

Pemerintah Prancis, kata dia, juga telah menyetujui pengaturan praktis pemindahan Serge akan ditandatangani Menteri Kehakiman Prancis dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI. Penandatanganan itu kemungkinan dilakukan secara daring karena mempertimbangkan aspek jarak.

"Mungkin bulan Februari yang akan datang sudah bisa disepakati antara pemerintah kita dan pemerintah Prancis," ujar Yusril.

Sebelumnya, Yusril pada 29 Desember 2024 lalu, Yusril menjelaskan Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge Atlaoui pada Kamis (19/12/2024). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imipas RI.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk undang-undang terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

Hal itu dilakoni pemerintah setelah akhir tahun lalu melakukan kesepakatan memindahkan napi narkoba ke negara asalnya masing-masing yakni terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan sisa jaringan narkoba Bali Nine ke Australia.

Berikutnya, pada 2025 ini pemerintah RI dan pemerintah Prancis terlibat pembicaraan pemindahan terpidana mati narkoba Serge Areski Atlaoui ke negara asalnya.

"Draf undang-undangnya sudah ada di Kementerian Hukum, supaya nanti kita segera bikin. Undang-undangnya cuma berapa pasal saja, kok. Mudah-mudahan cepat selesai," ujar Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Sementara itu, undang-undang mengenai bantuan hukum timbal balik (MLA) tidak bisa dijadikan dasar pemindahan maupun pertukaran narapidana.

Yusril mengakui undang-undang khusus yang mengatur pemindahan maupun pertukaran narapidana tersebut belum ada. Pemindahan narapidana asing yang dilakukan pemerintah belakangan ini merupakan diskresi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Karena belum ada (undang-undang khusus) maka terbuka ruang bagi Presiden untuk merumuskan satu kebijakan dan merupakan sebuah diskresi Presiden untuk hal ini," ujarnya.

Adapun, pemindahan narapidana asing yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada Desember 2024 didasarkan pada kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement). Namun, Menko Yusril menyatakan undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut secara spesifik memang diperlukan.

"Walaupun sekarang ini dikatakan bisa dilakukan dengan perjanjian, tetapi lebih baik memang kita bikin undang-undangnya supaya tidak ada keragu-raguan lagi," katanya.

Sebelumnya, Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin, Mary Jane, ke negara asalnya, Filipina, pada Rabu (18/12/2024) dini hari. Mary Jane dipindahkan berdasarkan pengaturan praktis yang ditandatangani Yusril dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez.

Indonesia juga telah memindahkan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, pada Minggu (15/12/2024). Lima napi yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin itu dipindahkan berdasarkan pengaturan praktis yang diteken Yusril dan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke.

Di sisi lain, pemerintah tengah membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika berkebangsaan Prancis, Serge Areski Atlaoui. Menko Yusril memperkirakan, penandatangan pengaturan praktis dengan Menteri Kehakiman Prancis dilakukan pada bulan Februari mendatang.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara terkait aksi Warga Negara (WN) China yang mengaku menyogok petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Aksi WN Cina itu viral di akun media sosial TikTok. Dalam unggahan itu terlihat seorang WN Cina menyelipkan uang sejumlah Rp 500 ribu di dalam paspornya dengan maksud mempermudah proses masuk ke Indonesia.

Agus mengatakan saat ini pihaknya sudah menyelidiki dugaan suap yang dilakukan oleh petugas tersebut. Ia memastikan bakal menindak tegas jajarannya apabila memang ditemukan bukti pelanggaran.

"Sedang kita cari dan klarifikasi, kalau benar pegawai ya pasti kita tindak," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Minggu (19/1).

Di sisi lain, Agus mengatakan pihaknya juga akan mencari sosok WN Cina yang ada dalam video tersebut. Ia mengaku akan menerbitkan surat penangkalan dan mendeportasi yang bersangkutan ke negaranya.

"Akan kami deportasi dan tangkal. Saat ini kami Cekal di semua TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) agar kita bisa klarifikasi kebenaran unggahan yang bersangkutan," jelasnya.

Agus menyebut proses klarifikasi tersebut akan dilakukan lantaran pihaknya mencurigai WN Cina itu mempunyai motif lain dengan mengunggah videonya ke sosial media.

"Kepada yang bersangkutan saya lihat motifnya memang mempermalukan. Kita tidak kasih tolerir penyimpangan pegawai namun juga kami tidak rela bangsa ini dipermalukan (membaca niat pelaku)," pungkasnya.

[Gambas:Instagram]