Tim penasihat hukum terdakwa sekaligus Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto keberatan tiga orang yang berlatar belakang penyidik dan mantan penyidik KPK memberikan kesaksian di persidangan.

Tiga saksi dimaksud ialah Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata dan Arif Budi Raharjo.

Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, mulanya mempertanyakan kapasitas tiga orang saksi tersebut.

"Yang Mulia, sebelum dilakukan permintaan identitas ketiga saksi, kedudukan saksi ini sebagai saksi apa? Karena mereka adalah penyidik. Kalau mereka akan menjadi (saksi) verbal lisan, keterangan mana yang akan mereka bantah? Menurut hemat kami ini sangat tidak tepat," kata Maqdir.

Dia mengatakan keterangan yang akan disampaikan tiga orang penyidik tersebut adalah testimonium de auditu, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tetapi bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri.

"Jadi, menurut hemat kami, kami keberatan karena ini tidak diatur sedemikian rupa di dalam KUHAP. Kami tidak ingin persidangan kita ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP," ucap Maqdir.

Ketua majelis hakim Rios Rahmanto mempersilakan jaksa penuntut umum KPK memberi penjelasan.

Jaksa beralasan perlu menghadirkan tiga orang yang merupakan penyidik dan mantan penyidik karena ingin membuktikan dakwaan perintangan penyidikan yang disematkan kepada Hasto.

"Ketiga orang ini adalah saksi fakta karena dalam dakwaan kami, kami mendakwakan Pasal 21 (UU Tipikor) sehingga perlu kami hadirkan di persidangan saksi yang merupakan penyidik di perkara Harun Masiku dan juga penyelidik pada waktu peristiwa OTT untuk menjelaskan fakta kejadian pada waktu itu dan juga fakta terintanginya atau terhalanginya penyidikan perkara Harun Masiku," ucap jaksa.

Penjelasan jaksa tersebut tidak diterima penasihat hukum Hasto. Mereka menilai tiga orang saksi tersebut tidak perlu dihadirkan ke persidangan karena akan membenarkan proses penyidikan yang dikerjakannya.

"Menurut hemat kami, ketika penuntut umum menyampaikan ini adalah saksi fakta, kami melihat bahwa ini seperti sudah membenarkan hasil penyidikan dari para penyidik. Karena apa? Persidangan ini kan untuk menguji penyidikan yang sudah (dilakukan) untuk menemukan kebenaran materiel yang ada dalam berkas dan alat bukti," ucap Ronny.

"Jadi, menurut kami, ini masukan saja Yang Mulia, mohon dicatat, tidak perlu hadirnya penyidik ini, kan sebenarnya penyidik ini sudah diwakili oleh berkas-berkas yang mereka periksa, bukti-bukti yang mereka periksa," sambungnya.

Majelis hakim mencatat keberatan tersebut, namun tetap memberi kesempatan kepada tiga orang saksi dimaksud untuk memberikan keterangan atau kesaksian.

"Kami memahami permintaan penasihat hukum terdakwa dan kami catat keberatan saudara, karena ini proses pembuktian ya kita beri kesempatan, kita uji dulu keterangan saksi, alat bukti semuanya. Hakim pun kita belum tahu kok substansi apa yang akan disampaikan nanti. Nanti kita simpulkan masing-masing dalam pleidoi, tuntutan dan putusan," ucap hakim Rios.

Hasto Kristiyanto diadili atas kasus dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan perkara Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif PDIP.

Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.

Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta.

Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku.

Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum diproses hukum, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Ada satu nama lain yakni Agustiani Tio Fridelina (mantan Kader PDIP dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu) yang juga sudah selesai menjalani proses hukum.

Paus Leo XIV pernah mengkritik pandangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan wakilnya JD Vance soal kebijakan imigrasi, sebelum ia terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik.

Pada Februari 2025, Paus dengan nama lahir Robert Francis Prevost itu mengunggah ulang berita dan tautan yang "menyalahkan" Vance, usai menyebut doktrin Katolik demi mendukung pembatalan bantuan luar negeri AS.

Artikel tersebut mempermasalahkan Vance yang berpendapat orang Kristen harus mencintai keluarga mereka terlebih dahulu sebelum memprioritaskan seluruh dunia.

"JD Vance salah: Yesus tidak meminta kita untuk menentukan peringkat cinta kita kepada orang lain," demikian judul berita yang diunggah ulang akun Prevost, sembari menyertakan link dari National Catholic Reporter.

Dilansir AFP, Vatikan telah mengonfirmasi bahwa akun X tersebut asli dan milik Prevost, Paus pertama dari Amerika Serikat.

Setelah menjadi Wapres AS, Vance membenarkan pembatalan hampir semua bantuan luar negeri AS dengan mengutip konsep "ordo amoris" atau "tatanan cinta" dari teolog abad ke-12 Thomas Aquinas.

Mendiang Paus Fransiskus dalam sepucuk surat yang ditujukan ke keuskupan di AS menyatakan ordo amoris sejati melibatkan "persaudaraan yang terbuka untuk semua orang, tanpa kecuali."

Beberapa hari kemudian Prevost mengunggah judul dan tautan artikel lain tentang argumen doktrinal Vance. Kali ini merujuk kritik Fransiskus terhadap deportasi massal migran oleh Trump.

Aktivitas terakhir Prevost di X sebelum terpilih yakni mengunggah ulang komentar pengguna lain yang mengkritik deportasi migran pemerintahan Trump ke El Salvador.

Postingan tersebut membahas soal penderitaan dan bertanya, "Apakah hati nurani Anda tidak terganggu?"

Trump maupun Vance tak merujuk ke komentar Prevost sebelumnya, saat mengucapkan selamat usai pria berusia 69 tahun itu resmi terpilih dalam conclave.

"Saya yakin jutaan umat Katolik Amerika dan umat Kristen lain akan berdoa untuk keberhasilan dia dalam memimpin Gereja," kata Vance.

Trump sementara itu mengatakan pemilihan paus pertama dari Amerika Serikat merupakan "kehormatan besar bagi negara kita."

Prevost terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik sedunia dalam conclave pada Kamis (8/5). Dia menjadi paus pertama dalam sejarah yang berasal dari Amerika Serikat.

Namun, dia menghabiskan bertahun-tahun karier keagamaannya di Peru.

Beragam informasi mengisi jajaran tiga berita terpopuler di kanal olahraga CNNIndonesia.com dalam 24 jam terakhir, termasuk Taufik Hidayat yang merespon rumor Chico Aura Dwi Wardoyo hengkang dari pelatnas.

Taufik merespons berita yang dalam beberapa hari terakhir muncul, mengenai Chico mundur dari pelatnas PBSI. Belakangan dikonfirmasi PBSI masih ingin mempertahankan pemain 26 tahun tersebut.

Selain soal Taufik yang merespons rumor Chico, berita populer lain adalah soal PSSI yang menghukum pencuri jersey Marselino Ferdinan dari anak kecil dan pemain tim voli Jakarta LavAni Livin Transmedia yang absen dalam grand final Proliga 2025.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal olahraga CNNIndonesia.com dalam 24 jam terakhir:

1. Taufik Hidayat Respons Kabar Chico Mundur dari Pelatnas PBSI

Wakil Ketua Umum PP PBSI, Taufik Hidayat, memberi respons terkait kabar Chico Aura Dwi Wardoyo mundur dari Pelatnas PBSI.

Taufik mengaku belum mendengar kabar tersebut. Ia menyebut bakal segera memberi tanggapan lebih lanjut setelah mendapat kepastian.

"Saya belum dapat info itu [Chico mundur] hari ini. Nanti kalau sudah ada info saya kabarkan, tapi sampai detik ini saya belum dapat info," kata Taufik di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (8/5).

2. PSSI Hukum Perebut Jersey Marselino dari Anak Kecil

PSSI memberikan hukuman kepada pelaku yang tertangkap kamera mengambil jersey pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan yang seharusnya menjadi hak seorang bocah bernama Kenneth saat laga tim nasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 25 Maret lalu.

Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa lewat sistem yang dimiliki, pihaknya berhasil menemukan pelaku yang mengambil jersey Marselino yang hendak diberikan kepada bocah bernama Kenneth.

"Kemarin ada jersey yang dilempar Marselino diambil orang, orang tersebut blacklist [nonton pertandingan Timnas Indonesia]. Karena kita punya sistem untuk menjaga itu," kata Arya dikutip dari Antara.

3. 2 Pemain LavAni Terancam Absen di Grand Final Proliga 2025

Dua pemain Jakarta LavAni Livin Transmedia kemungkinan besar absen melawan Jakarta Bhayangkara Presisi di grand final Proliga 2025, GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (11/5).

Asisten Pelatih LavAni Livin Transmedia, Erwin Rusni, mengatakan dua pemain yakni Irpan yang berposisi sebagai libero dan Musabikhan yang mengisi posisi outside hitter terancam absen dalam laga pemungkas akhir pekan ini.

"Enggak main kemungkinan," kata Erwin di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rabu (7/5).

Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas II A, Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Kerusuhan terjadi diduga akibat para tahanan tidak terima hp mereka dirazia.

Berikut momen saat polisi memasuki lapas untuk mengamankan situasi. Terlihat pula water conon polisi menyemprotkan air ke arah lapas.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menyampaikan kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan dipicu razia handphone.

"Kejadian berawal pada pukul 09.45 di mana dari petugas lapas melaksanakan kegiatan rutin razia terhadap napi dan didapati kurang lebih ada 54 handphone," kata Agung seperti dikutip dari CNNIndonesia TV, Kamis (8/5).

Agung menyebut para warga binaan diduga tak terima dengan razia itu sehingga terjadi keributan yang berujung pada kerusuhan dan aksi perusakan.

"Diduga tidak terima terhadap kegiatan tersebut sehingga menimbulkan keributan antara napi dengan petugas yang berujung terjadinya perusakan pintu-pintu pembatas yang ada di sekitar lapas," ujarnya.

Usai kerusuhan, kata Agung, pihak lapas langsung menghubungi kepolisian untuk membantu proses sterilisasi.

Agung menyebut sekitar pukul 11.00 WIB anggota dari Polres Musi Muara, Polres Lubuk Linggau, TNI dan Brimob berhasil melakukan sterilisasi.

"Dan untuk para napi untuk saat ini sudah masuk ke dalam blok masing-masing dan situasi napi sudah kondusif," katanya.

Agung juga memastikan tidak ada penyekapan atau penyanderaan terhadap petugas lapas dalam insiden kerusuhan tersebut.

"Sampai saat ini kami belum ada informasi terkait adanya penyekapan, kami sudah koordinasi dengan Kalapas bahwa tidak ada penyekapan dan semuanya dalam keadaan terkendali dan baik-baik saja. Dan tidak ada juga tahanan yg melarikan diri," tutur dia.

Lebih lanjut, Agung mengatakan saat ini pihaknya masih bersiaga di lokasi. Selain itu, proses penyelidikan terkait aksi perusakan juga tengah dilakukan.

Seorang ustaz bernama Abdul Somad ikut terdampak insiden kericuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5). Ia mengaku sempat tertahan di dalam area lapas selama kurang lebih 30 menit saat kerusuhan terjadi.

Somad berada di lapas dalam rangka memberikan ceramah keagamaan bagi para tahanan. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kerusuhan yang mendadak pecah ketika dirinya hendak memulai tausiyah di masjid lapas.

"Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih ceramah di dalam masjid lapas, tiba-tiba ada gumpalan asap di area lapangan lapas dan langsung terjadi keributan," ujar Somad, Kamis (8/5).

Kericuhan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB dan berlangsung cukup tegang hingga aparat kepolisian dibantu TNI dan Brimob turun tangan melakukan pengamanan. Di lokasi terlihat mobil Barracuda dan water cannon hingga ambulans dikerahkan. Beberapa fasilitas lapas, termasuk kaca jendela, tampak mengalami kerusakan berat.

Somad menceritakan bahwa keributan sempat berlangsung sekitar satu jam lebih, sebelum petugas berhasil menenangkan situasi. Ia menyaksikan langsung bagaimana pihak keamanan bergerak cepat memukul mundur para narapidana yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.

"Sudah tidak ribut lagi sekarang, tapi saya belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kerusuhan itu," tambahnya.

Hingga pukul 11.30 WIB, situasi disebut mulai kondusif. Tak ada laporan korban luka maupun tahanan yang melarikan diri. Pihak lapas dan aparat masih terus melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta memastikan bahwa tidak ada penyanderaan terhadap petugas maupun warga yang berada di dalam lapas, termasuk Ustaz Abdul Somad.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujar Agung.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti terkait motif atau pemicu kerusuhan.

Baca selengkapnya di sini.

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Kamis (8/5) sekitar pukul 09.00 WIB. Namun hingga pukul 12.00 WIB aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam Lapas.

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Kamis (8/5) sekitar pukul 09.00 WIB.

Namun hingga pukul 12.00 WIB aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam Lapas.

Dikutip Antara di lokasi, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman di dalam lapas.

Untuk memperlancar proses pengamanan, pihak Kepolisian Polres Musi Rawas menutup jalan di depan lapas tersebut.

Untuk sementara jalan dialihkan melalui perkantoran Agropolitan Center Muara Beliti.

Pihak kepolisian, TNI, dan Brimob masih siaga di area lapas. Terlihat juga mobil Barracuda, Water Cannon, dan ambulans berada di area lapas.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan tidak ada petugas ataupun warga disandera akibat kerusuhan tersebut.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti Musi Rawas.

Baca selengkapnya di sini.

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kerusuhan tersebut.

Kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pantauan di lokasi kejadian, pihak kepolisian, TNI, dan Brimob masih siaga di area lapas. Terlihat juga mobil Barracuda, Water Cannon, dan ambulans berada di area lapas. Terlihat kaca jendala serta fasilitas lain di lapas rusak berat akibat kericuhan tersebut.

Berdasarkan informasi di lapangan, tidak ada tahanan yang kabur dalam kerusuhan yang dilakukan para tahanan di lapas tersebut.

Salah satu saksi mata yakni Ustadz Abdul Somad mengatakan ia sempat tertahan di dalam lapas kurang lebih setengah jam. Ia mengaku sebelumnya sempat memberikan ceramah kepada para tahanan sebelum kerusuhan terjadi.

"Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih ceramah di dalam masjid Lapas, tiba-tiba ada gumpalan asap di area lapangan lapas dan langsung terjadi keributan," katanya saat ditemui Detik, Kamis (8/5).

Ia mengatakan sekitar pukul 11.30 WIB, terlihat beberapa petugas berhasil memukul mundur para tahanan dan kerusuhan tersebut pun berhasil diredam.

"Sudah tidak ribut lagi sekarang, tapi saya belum mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kerusuhan itu," ungkapnya.

Saat ini terlihat pihak kepolisian masih melakukan pengamanan di area Lapas.

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan tidak ada petugas ataupun warga disandera akibat kerusuhan tersebut.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa dinilai atau ditentukan dari sudut pemberi kerja. Melainkan harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5).

"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli.

Yassierli mengatakan, jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Ia juga menyoroti tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.

"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.

Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.

"Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak," ujar Atnike.

Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.

"Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab," jelas Atnike.

"Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran hukum dan HAM terkait kasus yang dialami oleh mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Temuan itu diperoleh Kementerian HAM usai melakukan penggalian dan pengumpulan data, fakta, dan informasi dengan cara yang bersifat non-justicia.

Setiap bentuk permintaan keterangan atau dokumen dari pihak luar bersifat sukarela karena Kementerian HAM tidak memiliki instrumen pemaksaan sebagaimana melekat pada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," ujar Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (7/5).

Dugaan pelanggaran hukum dan HAM ini meliputi dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian dugaan kekerasan fisik yang dapat mengarah kepada penganiayaan; dugaan kekerasan seksual yang dilakukan salah seorang teradu; dan dugaan praktik perbudakan modern.

Berdasarkan hasil penanganan yang dilakukan, Munafrizal menuturkan OCI menerima penyerahan anak-anak dari orang tua untuk dirawat dan dibesarkan oleh keluarga HM, diduga selaku pemilik Sirkus OCI.

Informasi itu, kata dia, perlu dilakukan pencarian fakta lebih lanjut terkait penyerahan atau pengambilan anak-anak tersebut guna memastikan apakah proses tersebut sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selain itu, perlu pula ditelisik lebih lanjut apakah penyerahan atau pengambilan anak-anak tersebut merupakan inisiatif dan perbuatan proaktif oleh OCI," imbuhnya.

Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2-6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM, selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI.

Berkenaan dengan informasi ini, Munafrizal mengatakan diperlukan pendalaman lebih lanjut mengenai dugaan kecenderungan semua anak untuk diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI.

Namun demikian, lanjut dia, masih dibutuhkan pendalaman dan pencarian fakta terkait proses pengambilan atau penyerahan anak-anak tersebut dari orang tua kepada OCI.

"Demikian pula, dibutuhkan pendalaman lebih lanjut terkait anak-anak yang ditampung oleh OCI tersebut yang cenderung diarahkan untuk menjadi pemain sirkus di OCI," imbuhnya.

Sejak ditampung oleh OCI, kata Munafrizal, sebagian besar pemain sirkus tidak mengetahui kejelasan asal-usul keluarganya, siapa orang tuanya, dan hubungan kekeluargaannya.

Diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui asal-usul keluarga pemain sirkus sebagaimana disampaikan dalam Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 1 April 1997.

Sementara berkenaan dengan asal usul mantan pemain sirkus OCI, pihak teradu menyampaikan telah melakukan penelusuran dan menemukan fakta terkait asal usul pemain sirkus OCI.

Namun, pihak teradu tidak mengungkap hasil penelusuran tersebut kepada pemain sirkus OCI dengan pertimbangan akan menimbulkan stigma dan dampak negatif.

Hal ini dibantah oleh pengadu yang menyampaikan mereka tidak pernah diberi tahu hasil penelusuran asal-usul pemain sirkus OCI.

Selain itu, pengadu tidak keberatan atas dampak yang timbul apabila hasil penelusuran kebenaran asal usul diungkap.

"Ditemukan ada konsistensi keterangan bentuk peristiwa yang dialami pengadu yang disampaikan kepada Komnas HAM di tahun 1997 dan yang disampaikan pengadu kepada Kementerian Hak Asasi Manusia di tahun 2025," ujarnya.

Munafrizal menambahkan pihak pengadu dan teradu menyampaikan keterangan yang saling bertolak belakang tentang keterkaitan Taman Safari Indonesia (TSI) dan OCI. Pihak pengadu menyampaikan ada hubungan antara TSI dan OCI, sedangkan pihak teradu menyampaikan sebaliknya.

"Namun, berdasarkan temuan dokumen pemberitaan media masa cetak di tahun 1997, penyebutan yang dipakai dalam berbagai kasus ini yaitu Oriental Circus Taman Safari," ucap Munafrizal.

Mengingat kasus dugaan pelanggaran HAM mengatur masa kedaluwarsa, Kementerian HAM dalam rekomendasinya mendorong Komnas HAM melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan apakah ada pelanggaran HAM Berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Kementerian HAM juga memberikan rekomendasi kepada Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir.

Berikutnya melakukan pemeriksaan untuk memastikan kapan secara de facto OCI berhenti beroperasi dalam pertunjukan hiburan sirkus guna memastikan tempus delicti pertanggungjawaban atas kasus ini.

Kemudian meminta kepada pihak pendiri dan pemilik OCI untuk memberikan dokumen-dokumen penyerahan atau pengambilalihan anak-anak guna keperluan pengungkapan atau penelusuran identitas diri dan asal-usul keluarga para mantan pemain sirkus OCI.

Selanjutnya melakukan ekspose perkara dalam penanganan kasus ini dan menyampaikan hasilnya kepada publik.

Sementara kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memfasilitasi pemulihan trauma terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak.

"Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas dasar adanya permintaan resmi DPR terlebih dahulu berdasarkan hasil kesimpulan tertulis dalam Rapat DPR RI," kata Munafrizal.

Munafrizal mengatakan kasus tersebut sangat kompleks. Kompleksitas tidak hanya terletak pada rentang waktu peristiwa yang panjang, penetapan subjek hukum, dan aspek pembuktian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga pada kerentanan korban yang sebagian besar masih mengalami dampak sosial dan psikologis hingga kini.

Terlebih, aspek pembuktian menjadi tantangan utama mengingat keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen penting yang berada di bawah kendali pihak teradu.

"Dengan kondisi tersebut di atas, kasus ini merepresentasikan suatu bentuk peristiwa yang berada di persimpangan antara masa lalu yang belum tuntas dan tuntutan keadilan di masa kini yang belum terwujud," ujar Munafrizal.

Sirkus OCI kerap dikaitkan dengan Taman Safari Indonesia (TSI). Pada 22 April lalu, Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group Jansen Manansang mengklaim telah menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait kasus dugaan eksploitasi dan pemerasan yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari.

Jansen menegaskan kasus tersebut telah diselidiki Komnas HAM pada akhir 1990-an dan diselesaikan sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

Pernyataan itu disampaikan Jansen dalam rapat dengar pendapat bersama korban dan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21/4).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan menyiksa pemain sirkus di lingkungan oriental. Kemudian dari Komnas HAM melakukan investigasi dengan membentuk tim yaitu untuk pencari fakta, untuk menyelidiki laporan-laporan kasus tersebut," ujar Jansen.

TSI dalam keterangan resmi yang diterima 16 April 2025 juga menyatakan konteks permasalahan dugaan eksploitasi tersebut melibatkan individu tertentu. 

"Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan dalam forum tersebut," bunyi pernyataan manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com.

"Perlu kami sampaikan bahwa Taman Safari Indonesia Group adalah badan usaha berbadan hukum yang berdiri secara independen dan tidak terafiliasi dengan pihak yang dimaksud. Kami memahami bahwa dalam forum tersebut terdapat penyebutan nama-nama individu," lanjut pernyataan itu.

PSSI memberikan hukuman kepada pelaku yang tertangkap kamera mengambil jersey pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan yang seharusnya menjadi hak seorang bocah bernama Kenneth saat laga tim nasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 25 Maret lalu.

Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa lewat sistem yang dimiliki, pihaknya berhasil menemukan pelaku yang mengambil jersey Marselino yang hendak diberikan kepada bocah bernama Kenneth.

"Kemarin ada jersey yang dilempar Marselino diambil orang, orang tersebut blacklist [nonton pertandingan Timnas Indonesia]. Karena kita punya sistem untuk menjaga itu," kata Arya dikutip dari Antara.

Sebelumnya, bocah bernama Kenneth menjadi korban 'pembegalan' jersey Marselino Ferdinan oleh seorang pria usai pertandingan Indonesia vs Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), 25 Maret lalu.

Kejadian itu berawal dari Marselino dan skuad Timnas Indonesia melakukan victory lap atau berkeliling lingkaran stadion untuk menyapa suporter. Saat victory lap itu seorang anak membentangkan poster berbahan dasar kardus yang bertuliskan meminta jersey Marselino.

Membaca tulisan di dalam kardus yang dibentangkan, Marselino kontan membuka jerseynya dan menuju pinggir besi pemisah tribune dan lapangan.

Secara saksama Marselino ingin melempar jersey miliknya kepada sang anak pembawa poster dari kardus itu. Begitu dilempar, seorang pria malah datang memotong dan merebut jersey yang diarahkan kepada anak tersebut.

Begitu mendapat jersey itu, pelaku langsung kabur meninggalkan area tribune dengan cuek.

Sebagai gantinya, Kenneth mendapatkan jersey yang digunakan oleh Marselino saat membela Indonesia melawan Bahrain. Dalam akun Instagram Timnas Indonesia pada 27 Maret, bocah berkacamata itu tersenyum memamerkan jersey yang diperolehnya tersebut.