Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengklaim proses ekstradisi tersangka dugaan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos dari Singapura tak menemui kendala.

Supratman menjelaskan proses ekstradisi Tannos dari Singapura ke Indonesia hanya tinggal menunggu proses yang sedang berjalan.

"Nggak ada (kendala), itu soal waktu aja," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2).

Ia mengatakan proses ekstradisi Tannos dari Negeri Singa tersebut harus mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku sesuai perjanjian ekstradisi yang ada.

Terlebih, kata dia, upaya tersebut menjadi kali pertama Indonesia dan Singapura mempraktikkan perjanjian ekstradisi antar kedua negara.

"Sekali lagi saya katakan, ini pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura, ini pertama kalinya," tutur dia.

"Jadi bukan soal ada kendala atau tidak, ini sekali lagi, kita tunggu prosesnya selanjutnya," sambungnya.

Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po adalah buron KPK dalam kasus proyek e-KTP. Paulus Tannos telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021 lalu. Selanjutnya, Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura.

Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buron tersebut.

Lalu, pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan Paulus Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan proses ekstradisi Paulus Tannos.

Adapun imbas penangkapan tersebut, Tannos sedang menguji penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan biaya penyelenggaraan retreat kepala daerah tidak akan ditanggung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menjelaskan biaya retreat kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 itu akan ditanggung oleh pemerintah menggunakan anggaran negara yang tersedia.

"Enggak [dari kantong pribadi presiden] dong, dari pemerintah," ungkap Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2)

Di sisi lain, Prasetyo mengklaim pelaksanaan retreat kepala daerah ini tidak kontradiktif dengan arahan Prabowo yang meminta penggunaan anggaran lebih efisien.

Sebab, Ia menyebut acara retreat kepala daerah tersebut dinilai pemerintah penting untuk menyatukan pandangan pemerintah daerah dan pusat.

"Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," ujar dia.

Kendati demikian, Prasetyo belum dapat memastikan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar retreat kepala daerah tersebut.

Ia mengatakan penetapan besaran anggaran retreat kepala daerah itu berada di tangan Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Prabowo merogoh kantong pribadi untuk membiayai retreat Kabinet Merah Putih yang digelar di Akmil Magelang, pada Kamis (24/10) 2024 lalu selama sekitar 4 hari.

Hal tersebut diungkap oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," kata Karding dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (27) malam, dikutip dari Antara.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memutuskan menggelar puncak peringatan hari jadi imigrasi Indonesia ke-75 pada Jumat (31/1) dalam bentuk yang lebih sederhana dan bersahaja.

Perayaan yang bertema Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi tersebut digelar dengan pemotongan tumpeng, doa bersama, serta video conference dengan perwakilan petugas di daerah.

"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

"Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," lanjutnya.

Penyederhanaan bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga hingga wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI yang dibatasi hingga 15 orang peserta agar efisien dan fokus pada esensi.

Selain itu, perayaan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ini juga diisi dengan pembahasan distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan corporate social responsibility (CSR) untuk UKM.

Distribusi tersebut dilakukan dalam dua tahap, 310 paket didistribusi pada 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang, dan 1.800 paket akan selesai didistribusi sebelum 7 Januari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik," kata Agus.

"Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," lanjutnya.

Sebelumnya, perayaan HBI ke-75 ini juga menggelar serangkaian acara sepanjang Januari 2025, mulai dari layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, layanan 1.075 paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno Jakarta.

Semua pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta yang dicopot buntut dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap warga negara (WN) China menjalani pemeriksaan internal.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan, anak buahnya tersebut akan mendapat hukuman sesuai dengan kadar perbuatannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," ujar Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu (1/2).

Keputusan mencopot semua pejabat imigrasi Bandara Soetta tersebut diambil setelah Kementerian Imigrasi mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana dimaksud.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus.

Dalam surat yang dikeluarkan pada 21 Januari 2025, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China menyatakan telah menjalin kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan memecahkan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp32.750.000 yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

Kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan terjadi dalam kurun waktu Februari 2024 hingga Januari 2025.

"Ini hanyalah puncak gunung es karena lebih banyak warga negara Tiongkok yang diperas tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," tulis mereka.

Kedubes China berharap agar tanda-tanda yang bertuliskan 'Dilarang memberi tip', 'Silakan lapor jika terjadi pemerasan' dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Perintah larangan memberi tip juga dapat dikeluarkan kepada agen-agen perjalanan China sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi.

Lebih lanjut, Kedubes China menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Luar Negeri RI atas bantuan yang diberikan.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi kontak terkait di Kedubes China, yakni Liu Lin, untuk mengonfirmasi surat tersebut. Namun, belum diperoleh balasan hingga berita ini ditulis.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta buntut dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap warga negara (WN) China.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu (1/2).

Agus menegaskan, pihaknya tidak menoleransi apa pun bentuk pelanggaran. Ia memastikan, anak buahnya akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

Dalam surat yang dikeluarkan pada 21 Januari 2025, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China menyatakan telah menjalin kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta dan memecahkan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp32,75 juta yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

Kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan terjadi dalam kurun waktu Februari 2024 hingga Januari 2025.

"Ini hanya lah puncak gunung es karena lebih banyak warga negara Tiongkok yang diperas tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang ketat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," tulis mereka.

Kedubes China berharap agar tanda-tanda yang bertuliskan 'Dilarang memberi tip', 'Silakan lapor jika terjadi pemerasan' dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Perintah larangan memberi tip juga dapat dikeluarkan kepada agen-agen perjalanan China sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi.

Lebih lanjut, Kedubes China menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Luar Negeri RI atas bantuan yang diberikan.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi kontak terkait di Kedubes China, yakni Liu Lin, untuk mengonfirmasi surat tersebut. Namun, belum diperoleh balasan hingga berita ini ditulis.

Persoalan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, sudah dilaporkan sejumlah pihak ke Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada Jumat, 17 Januari 2025, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah bersama koalisi masyarakat sipil mengadukan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang ke Bareskrim Polri.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni mengatakan pihaknya mengadukan ke Bareskrim Polri karena somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak digubris.

"Kita sudah memasukkan surat ya, surat pengaduan. Ini sudah ada tanda terimanya dari Badan Reserse Kriminal Polri. Memang kita untuk Dumas (pengaduan masyarakat) ya, kita bukan LP (laporan polisi) sifatnya," kata Gufroni di Bareskrim Polri, Jumat (17/1).

LBH Jakarta, PBHI Nasional hingga Kiara tergabung dalam koalisi tersebut.

Dalam agenda diskusi 'Pagar Laut: Nasib Nelayan, Rakyat Pesisir dan Ironi Negara Bahari' di Kantor Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025, Gufroni mengaku tim dari Bareskrim Polri sudah menindaklanjuti aduan yang disampaikannya dua pekan lalu.

"Tadi malam di sini, di lantai dua, kita menerima kedatangan tujuh penyidik dari Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti pengaduan kita dua minggu lalu. Jadi, alhamdulillah sudah ada respons dari Kapolri, dari pak Direktur untuk segera bertemu dengan teman-teman LBH Muhammadiyah bersama koalisi masyarakat sipil yang lain," tutur dia.

"Saya jelaskan semua, orang ini siapa, hubungannya dengan ini siapa. Kalau ada alamat saya tahu, saya kasih alamatnya," sambungnya.

Selanjutnya, pada Kamis, 30 Januari 2025, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memasukkan laporan dugaan korupsi di balik penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kawasan pagar laut Tangerang ke Kejaksaan Agung.

Langkah tersebut diambil setelah ada kabar Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung sudah membuka penyelidikan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan penerbitan SHM dan HGB di kawasan laut Tangerang bisa dijerat dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Jadi, dengan dasar bahwa penerbitan-penerbitan itu diduga palsu sehingga masuk kategori Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi," kata Boyamin.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menyampaikan pihaknya telah menerima laporan Boyamin dan akan mendalaminya.

"Laporan atau pengaduan dari MAKI, nah itu kan yang bersangkutan baru menyerahkan melalui PTSP Lapdumas di Pidsus. Nah, jadi itu sedang diregistrasi tentu. Nanti akan dipelajari, ditelaah, ya kan, apa yang menjadi esensi dari laporan yang bersangkutan," kata Harli.

Sebelum ke Kejaksaan, Boyamin lebih dulu membuat laporan ke KPK. Tepatnya pada Kamis, 23 Januari 2025.

Boyamin melaporkan oknum pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terkait dengan penerbitan ratusan SHM atau HGB di laut Tangerang.

Ia memandang penerbitan sertifikat tanah tersebut diduga cacat, tidak sesuai prosedur dan palsu. Dugaan tersebut mengarah pada buku, catatan atau data girik, letter C/D atau warkah pada kantor desa, kecamatan atau BPN.

Menurut dia, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 9 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi."

Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK masih menganalisis data yang disampaikan oleh Boyamin tersebut.

"Masih di PLPM," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis, 30 Januari 2025.

Tessa mengatakan belum bisa berbicara banyak dan detail mengenai proses yang saat ini sedang berjalan di direktorat tersebut.

"Di dalam itu bagaimana, dari PLPM-nya tidak bisa dibuka," imbuhnya.

Berikutnya, pada Jumat, 31 Januari 2025, pimpinan KPK menerima koalisi masyarakat sipil untuk membahas pelaporan dugaan korupsi penerbitan ratusan SHM atau HGB di laut Tangerang.

Beberapa tokoh di dalam koalisi tersebut ialah mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan M. Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) JuliusIbrani, hingga Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.

Abraham Samad mengatakan koalisi sudah menyampaikan laporan yang berisi data dan dokumen kepada pimpinan KPK. Ia meminta KPK untuk melakukan investigasi.

"Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi yang terjadi di proyek strategis nasional PIK 2. Kita ingin KPK lebih konsentrasi, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional," kata Samad.

Sejumlah pihak menjadi terlapor, mulai dari pemilik Agung Sedayu Grup yakni Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

KPK melalui Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pertemuan tersebut. Kata dia, hal itu sebagaimana komitmen KPK untuk menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

"Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK," kata Tessa.

"KPK terbuka terhadap setiap pelaporan ataupun informasi yang disampaikan masyarakat," pungkasnya.

Hamas dan Israel akan melakukan tahap berikutnya dalam gencatan senjata Gaza dengan menukar para tawanan. Israel akan membebaskan 183 orang yang ditahan, sedangkan Hamas melepas tiga warga Israel.

Setelah menyandera warga Israel selama lebih dari 15 bulan, militan di Gaza mulai membebaskan tawanan pada tanggal 19 Januari, ketika fase pertama gencatan senjata dengan Israel mulai berlaku.

Militan Hamas dan Jihad Islam sejauh ini telah menyerahkan 15 sandera kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC) sebagai ganti ratusan tahanan Palestina, banyak dari mereka adalah wanita dan anak di bawah umur.

Kelompok kampanye Israel, Hostages and Missing Families Forum, menyebutkan nama-nama tawanan yang akan dibebaskan pada Sabtu (1/2) adalah Yarden Bibas, Keith Siegel, yang memiliki kewarganegaraan AS, dan Ofer Kalderon, yang memiliki kewarganegaraan Prancis.

Pihak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi telah menerima nama-nama tiga sandera yang akan dibebaskan.

Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 183 tahanan, kata kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina.

"Jumlah tahanan terbaru yang akan dibebaskan besok adalah 183," kata juru bicara Klub Amani Sarahneh pada Jumat (31/1).

Sebelumnya dia bilang sebanyak 90 tahanan akan dibebaskan dari penjara Israel.

Selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel yang memulai perang Gaza, para militan menculik Siegel dari komunitas kibbutz Kfar Aza, sementara Kalderon dan Bibas dari kibbutz Nir Oz.

Militan menyandera total 251 orang hari itu. Dari jumlah tersebut, 79 masih berada di Gaza, termasuk sedikitnya 34 yang menurut militer telah tewas.

Mereka yang ditangkap termasuk istri dan dua anak Bibas, yang telah dinyatakan tewas oleh Hamas, meskipun pejabat Israel belum mengonfirmasi hal itu.

Dua anak laki-laki Bibas, Kfir, sandera termuda yang ulang tahun keduanya jatuh awal bulan ini, dan kakak laki-lakinya, Ariel, yang ulang tahun kelimanya pada Agustus tahun lalu, telah menjadi simbol penderitaan para sandera yang ditawan di Gaza.

Anak-anak tersebut dibawa bersama ibu mereka, Shiri. Hamas mengatakan serangan udara Israel pada bulan November 2023 menewaskan kedua anak tersebut dan ibu mereka.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi merayakan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 dengan konsep sederhana. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, peringatan yang jatuh pada Jumat (31/1) ini difokuskan pada efisiensi anggaran dan penguatan program-program prioritas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga strategi untuk mengalihkan anggaran ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/1).

Dengan tema 'Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi', peringatan HBI ke-75 tetap berlangsung khidmat meski lebih bersahaja. Acara yang diadakan serentak di kantor pusat, kantor wilayah, kantor imigrasi, dan rumah detensi se-Indonesia ini hanya mencakup pemotongan tumpeng, doa bersama, serta pemutaran video sejarah keimigrasian.

Penyelenggaraan di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI pun dibatasi hanya 15 peserta guna menjaga efisiensi serta memastikan esensi peringatan tetap terjaga. Sebagai bagian dari perayaan, Ditjen Imigrasi juga menggelar program 'Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menyapa' secara virtual.

Pada kesempatan ini, Agus berdialog dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS), dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kesempatan tersebut akan membahas distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan corporate social responsibility (CSR) untuk UMKM.

Distribusi akan dilakukan dalam dua tahap, sebanyak 310 paket didistribusikan pada 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang dan 1.800 paket akan selesai distribusi sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi.

Selain itu, ia juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia.

Perwakilan petugas imigrasi penjaga perbatasan negara juga akan dilibatkan pada kegiatan ini. Petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua, Oliver Marsel Ferre, mendapatkan kesempatan menyapa Menteri Imipas dan berbagi cerita kesehariannya dalam bertugas.

Agus menegaskan bahwa efisiensi ini tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi juga hingga kantor wilayah dan kantor imigrasi serta rumah detensi di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan bangsa.

Sebagai informasi, syukuran HBI ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan hari jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Acara-acara yang sebelumnya digelar dalam rangka HBI antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," tutup Agus.

Langkah ini menunjukkan komitmen Ditjen Imigrasi untuk tidak hanya melayani administrasi keimigrasian, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sektor-sektor strategis, termasuk ekonomi daerah dan keamanan perbatasan.

Israel akan membebaskan 90 orang tahanan Palestina pada Sabtu (1/2), sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza.

Dari puluhan tahanan tersebut, sembilan orang di antaranya menjalani hukuman seumur hidup sementara 81 lainnya menjalani hukuman jangka panjang.

Sebelumnya, kelompok Hamas juga mengungkap bakal membebaskan tiga sandera Israel dari Jalur Gaza pada hari yang sama.

Tiga sandera yang akan dibebaskan di antaranya seorang warga negara ganda Amerika Serikat dan ayah dari sandera termuda. Mereka adalah Keith Siegel, Yarden Bibas, dan Ofer Kalderon.

Siegel diculik dari rumahnya di kibbutz Kfar Aza. Istrinya, Aviva, yang juga diculik bersamanya, sudah dibebaskan pada November 2023 sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata pertama.

Pembebasan sandera dari Gaza dan tahanan penjara Israel dilakukan sebagai bagian dari gencatan senjata. Berdasarkan tahap pertama kesepakatan yang berlangsung selama 42 hari, 33 sandera Israel akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina.

Pada Kamis (30/1), Hamas membebaskan tiga sandera Israel dan lima warga Thailand di Gaza, sementara Israel membebaskan 110 tahanan Palestina. Ini adalah pertukaran tawanan ketiga, sejak gencatan senjata dimulai pada 19 Januari lalu.

Hamas diperkirakan akan membebaskan 23 sandera lainnya selama gencatan senjata fase pertama. Hingga kini, Hamas diduga masih menahan 79 orang sandera Israel.

Israel telah membebaskan 110 tahanan Palestina pada Kamis (30/1) waktu setempat.

Pembebasan ini merupakan bagian dari gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas.

Bus yang membawa para tahanan Palestina tiba di Ramallah, Tepi Barat, dan disambut meriah oleh ratusan orang.

Pada hari yang sama, delapan sandera yang ditawan Hamas juga dibebaskan di Gaza.

Pembebasan sandera lainnya dijadwalkan pada Sabtu (1/2), yaitu tiga pria Israel.

Gelombang kedua pembebasan sandera Hamas dan tahanan Israel berlanjut, Kamis waktu setempat.Israel membebaskan 110 tahanan Palestina, sementara Hamas membebaskan 8 sandera yang merupakan tantara Israel dan 5 warga negaraThailand.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po masih berkewarganegaraan Indonesia.

Ia mengatakan Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga Paulus Tannos tidak serta merta mendapatkan kewarganegaraan lain sekalipun memiliki paspor di negara lain.

"Indonesia punya undang-undang tentang kewarganegaraan. Prinsipnya Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal. Yang bersangkutan saat ini memiliki paspor negara sahabat, namun untuk melepas kewarganegaraan Indonesia tidak berlaku otomatis," ujar Supratman dalam konferensi pers di gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (29/1).

Supratman mengungkapkan Paulus Tannos yang menjadi buron KPK ini telah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Akan tetapi, prosesnya belum selesai karena sampai saat ini Paulus Tannos belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Maka, status kewarganegaraannya masih sebagai warga negara Indonesia.

"Status kewarganegaraan atas nama Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Sampai dengan 2018 yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Tjhin Thian Po dan dua kali melakukan perubahan," tutur politisi Gerindra itu.

Hingga hari ini, lanjut dia, Kementerian Hukum terus melakukan koordinasi dengan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat proses ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura.

Supratman menjelaskan batas waktu pemerintah Indonesia untuk mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen ke otoritas Singapura adalah selama 45 hari yang akan berakhir pada 3 Maret 2025 nanti. Meski demikian, ia yakin pemerintah Indonesia dapat memenuhi persyaratan dokumen dalam waktu yang lebih cepat.

"Empat puluh lima hari itu untuk melengkapi dokumen, tapi saya yakinkan kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret 2025," tegas Supratman.

Kasus Paulus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Singapura. Kedua negara telah melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tahun 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada tahun 2023.

"Kita harus menghargai aturan-aturan hukum, mekanisme yang berlaku di negara lain termasuk Singapura. Saya yakin dan percaya sebagai negara tetangga yang sangat bersahabat, dengan menghargai perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani dan kita ratifikasi bersama, akan memudahkan penanganan kasus ini," katanya.

Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po adalah buron KPK dalam kasus proyek e-KTP. Paulus Tannos telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021 lalu. Selanjutnya, Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura.

Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buron tersebut.

Lalu, pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan Paulus Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan proses ekstradisi Paulus Tannos.