Pagar laut kian sengkarut. Mulai dari persoalan agraria hingga masuk ke ranah pidana. Pasca-pagar laut disegel dan dicabut, giliran 6 pejabat pertanahan dipecat dan disanksi berat. Setelah melapor ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung kini koalisi masyarakat sipil melaporkan Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden Ke-7 Joko Widodo ke KPK. Akankah upaya hukum yang ditempuh mampu menyelesaikan sengkarut pagar laut?

Anchor Rivana Pratiwi membahas bersama Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara Muhammad Rofi`I Mukhlis, Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, Kuasa Hukum Agung Sedayu Group Muannas Alaidid, Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus, Ketua Riset & Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, dan Pakar Hukum Pidana UI Gandjar Laksmana dalam CNN Indonesia Political Show.

Chelsea berhasil menang 2-1 West Ham United pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge, Selasa (4/2) dini hari WIB.

Derby London antara Chelsea vs West Ham berjalan sengit sejak menit awal. Gawang Chelsea bahkan kebobolan lebih dulu pada menit ke-42 lewat gol Jarrod Bowen.

Levi Colwill harus membayar mahal kesalahan yang dibuat di lini belakang. Bowen berhasil memanfaatkan kesalahan bek Chelsea dengan melepaskan tembakan mendatar ke tiang jauh yang tak kuasa dibendung Filip Jorgensen.

Keunggulan West Ham 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Chelsea mencoba tampil menyerang. Namun, The Blues sempat kesulitan menjebol gawang West Ham Alphonse Areola yang tampil cemerlang.

Perjuangan gigih Chelsea akhirnya baru membuahkan hasil di menit ke-64 memanfaatkan kemelut yang terjadi di kotak penalti.

Adalah Pedro Neto yang berhasil menyamakan skor 1-1. Wasit sempat meninjau VAR karena potensi offside, namun gol tersebut akhirnya disahkan.

Chelsea berbalik memimpin 2-1 di menit ke-74 berkat gol bunuh diri Aaron Wan-Bissaka. Upaya Wan-Bissakan memblok tembakan Cole Palmer membuat bola berbelok arah dan masuk ke gawang Areola.

Duel menegangkan terjadi di masa injury time. West Ham beberapa kali mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan namun gagal dikonversi jadi gol.

Keunggulan Chelsea 2-1 pun bertahan hingga laga tuntas. Hasil ini membuat Chelsea naik ke peringkat keempat klasemen Liga Inggris, menggeser Manchester City yang sehari sebelumnya takluk 1-5 dari Arsenal.

Chelsea XI (4-2-3-1): Filip Jorgensen; Reece James, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Enzo Fernandez; Noni Madueke, Cole Palmer, Jadon Sancho; Nicolas Jackson.

West Ham XI (3-4-2-1): Alphonse Areola; Vladimir Coufal, Max Kilman, Aaron Cresswell; Aaron Wan-Bissaka, Andy Irving, Tomas Soucek, Emerson; Mohammed Kudus, Carlos Soler; Jarrod Bowen.

Kematian Budianto setelah dua hari ditahan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polrestabes berbuntut panjang. Polda Sumut menjatuhkan sanksi berat kepada tujuh personel yang terlibat dalam kematian Budianto.

"Dalam Sidang Komisi Etik Profesi Polri (KEPP), Polda Sumut menjatuhkan sanksi berat kepada tujuh personel yang terlibat dalam kasus meninggalnya Budianto," ujar Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Senin (3/2)

Whisnu menyebutkan dari hasil sidang, tiga anggota polisi, yakni Ipda ID, Brigpol FY, dan Briptu DA dijatuhi sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Selain itu, mereka juga harus menjalani penempatan khusus selama 20 hari. Meski demikian, ketiganya mengajukan banding atas putusan tersebut," jelasnya.

Sementara itu, empat anggota lainnya, yakni Aiptu RS, Aipda BA, Bripka TS, dan Brigpol BP dinyatakan bersalah secara etik dan dijatuhi sanksi demosi dengan masa bervariasi antara dua hingga enam tahun.

"Mereka juga diwajibkan menjalani pembinaan rohani serta meminta maaf kepada pimpinan Polri dan keluarga korban," terangnya.

Whisnu menambahkan sidang ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor LP-A/501/XII/2024/Bidpropam yang dilaporkan oleh AKP Dr. Rahmadani.

"Tidak ada toleransi bagi anggota yang mencoreng nama baik institusi. Setiap pelanggaran, sekecil apa pun, akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya.

Sementara itu, Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon menyampaikan putusan sidang ini adalah bukti nyata bahwa Polda Sumut tidak akan menutup mata terhadap kesalahan anggotanya.

"Kami ingin memastikan bahwa Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran akan terus diperketat," jelasnya.

Dengan adanya sanksi tegas ini, Polda Sumut berharap dapat menjadi contoh bagi anggota lainnya agar tetap profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas.

"Masyarakat pun diharapkan tidak ragu untuk melaporkan jika menemukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa Polri tidak akan memberikan ruang bagi anggota yang menyalahgunakan wewenang," sebutnya.

Diketahui, Budianto meninggal dunia setelah dua hari ditahan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polrestabes Medan. Budianto dibawa ke RS Bhayangkara Medan pada Rabu (25/12/2024) pukul 15.05 WIB. Setelah mendapatkan perawatan, nyawa Budianto tak tertolong.

Budianto bersama dua temannya G dan D ditangkap di warung tuak di Gang Horas, Desa Sei Semayang, Deliserdang pada Rabu (25/12/2024) sekitar pukul 00.20 WIB. Ketiganya ditangkap karena dugaan pengancaman. Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan satu bilah parang.

Personel yang melakukan penangkapan sempat bersitegang dengan Budianto di warung tuak tersebut. Warung tuak itu sendiri berada tak jauh dari rumah mertua salah satu anggota Polrestabes Medan yang melakukan penangkapan.

Namun Budianto mengalami kekerasan saat proses penangkapan. Dari hasil visum ada kekerasan yang dialami Budianto yakni luka di kepala dan rahang.

Penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tengah sementara memeriksa petugas jaga Polres Parigi Moutong setelah peristiwa tujuh tahanan berhasil kabur.

"Iya terhadap kejadian tersebut, petugas jaga hari itu dimintai keterangan (dilakukan pemeriksaan)," kata Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Wienartono kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/2).

Djoko menerangkan anggota tersebut dimintai keterangan terkait kronologis sampai tujuh tahanan di Polres Parigi Moutong kabur dari sel.

"Pemeriksaan ini untuk mengungkap apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian," jelasnya.

Dalam video yang berdurasi 30 detik yang diterima CNNIndonesia.com, terlihat seorang petugas jaga tahanan tengah membuka pintu sel tahanan. Namun, pada saat pintu terbuka, tujuh tahanan tersebut langsung mendorong anggota jaga dan berhasil kabur.

"Iya benar, sesuai dengan video beredar luas ,para pelaku menerobos pintu tahanan pada pukul 05.20 WITA, hari Jumat (31/1)," kata Kasi Humas Polres Parigi Moutong, Iptu Sumarlin, Minggu (2/2).

Sumarlin menyebutkan tujuh tahanan ini terdiri dari enam tahanan kasus narkoba dan satu tahanan kasus pencurian.

"Enam tahanan narkoba yakni, CL, SP, AL, MT, WL, MG dan FA kasus pencurian. FA menyerahkan diri setelah dilakukan upaya pengejaran dan razia untuk memperkecil gerak tahanan," ungkapnya.

Sementara dari hasil pengejaran Polres Parigi Moutong, kata Sumarlin satu tahanan dilumpuhkan, lantaran berusaha melarikan diri.

"Satu tahanan inisial CL, diberikan tindakan tegas terukur, kemudian dibawa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk mendapatkan perawatan medis," jelasnya.

Kemudian dikembangkan kembali, kata Sumarlin, hingga berhasil menangkap lima tahanan yang bersembunyi di perbukitan di Desa Toboli Barat.

"Lima tahanan narkoba ini, ditangkap saat bersembunyi di perkebunan warga. Namun, para tahanan berusaha kabur sehingga dilumpuhkan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis," terangnya.

Sementara ini, kata Sumarlin, ketujuh tahanan kabur tersebut berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Parigi Moutong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Saat ini, enam orang tahanan yang kabur sudah di tahanan kembali di Polres Parigi Moutong dan 1 tahanan sementara dalam perawatan di rumah sakit," katanya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut ada 31 pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang dicopot buntut kasus dugaan pemerasan.

"Ada 31 orang yang diperiksa, satu orang baru kembali dari umroh," ujarnya saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Senin (3/2).

Agus mengatakan dari hasil pemeriksaan secara internal diketahui apabila penerimaan uang tersebut dilakukan dengan dalih sebagai tips dari WN China.

Oleh sebab itu, ia mengaku telah memerintahkan untuk dipasang penanda larangan memberikan tips kepada petugas dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Cina.

"Sejauh ini hasil pemeriksaan lebih mengarah kepada pemberian tips. Oleh karena itu kami sudah buat tulisan tidak menerima tips dalam 3 Bahasa," tuturnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan saat ini mereka yang terbukti menerima tips dari WN China juga telah dijatuhi sanksi Disiplin dan Demosi.

"Sanksi Disiplin dan Demosi," pungkasnya.

Sebelumnya puluhan Warga Negara (WN) China dilaporkan menjadi korban pemerasan atau pungutan liar (pungli) oleh petugas Imigrasi ketika tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.

Aksi pemerasan itu dilaporkan Kedutaan Besar China ke pemerintah RI yakni Kemenlu dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI pada 21 Januari lalu lewat sebuah surat resmi.

Dalam surat tersebut, Kedubes China menyebut setidaknya ada 44 kasus pemerasan yang terjadi sejak Februari 2024 sampai Januari 2025. Sementara total uang pemerasan yang telah dikembalikan kepada lebih 60 WN China mencapai Rp32.750.000.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025," demikian isi surat yang salinan dokumennya dilihat CNNIndonesia.com.

Kedubes China menilai kasus pemerasan yang tercatat itu hanyalah yang terlihat atau terdeteksi, karena diduga masih banyak warga negaranya yang memilih untuk tidak melaporkan aksi pemerasan tersebut.

"Ini hanyalah puncak gunung es karena ada lebih banyak warga China yang diperas namun tidak mengadukannya lantaran jadwal yang padat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," isi surat Kedubes China itu.

Puluhan Warga Negara (WN) China dilaporkan menjadi korban pemerasan atau pungutan liar (pungli) oleh petugas Imigrasi ketika tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.

Aksi pemerasan itu dilaporkan Kedutaan Besar China ke pemerintah RI yakni Kemenlu dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI pada 21 Januari lalu lewat sebuah surat resmi.

Dalam surat tersebut, Kedubes China menyebut setidaknya ada 44 kasus pemerasan yang terjadi sejak Februari 2024 sampai Januari 2025. Sementara total uang pemerasan yang telah dikembalikan kepada lebih 60 WN China mencapai Rp32.750.000.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025," demikian isi surat yang salinan dokumennya dilihat CNNIndonesia.com.

Surat tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kedubes China menilai kasus pemerasan yang tercatat itu hanyalah yang terilhat atau terdeteksi, karena diduga masih banyak warga negaranya yang memilih untuk tidak melaporkan aksi pemerasan tersebut.

"Ini hanyalah puncak gunung es karena ada lebih banyak warga China yang diperas namun tidak mengadukannya lantaran jadwal yang padat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," isi surat Kedubes China itu.

Atas dasar itu, Kedubes China meminta agar pemerintah Indonesia memasang tanda bertuliskan 'Dilarang memberi tip' dan 'Silakan lapor jika terjadi pemerasan' di tempat pemeriksaan Imigrasi dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi kontak terkait di Kedubes China, yakni Liu Lin, untuk mengonfirmasi surat tersebut. Namun sejak Sabtu (1/2) lalu, belum diperoleh balasan hingga berita ini ditulis.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta telah dicopot usai dirinya mendapatkan laporan dugaan pidana tersebut.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu.

Agus menegaskan pihaknya tidak menoleransi apa pun bentuk pelanggaran. Ia memastikan, anak buahnya akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Agus mengatakan para petugas dan pejabat yang dicopot dari imigrasi Soekarno Hatta terkait dugaan pemerasan atau pungli itu sedang diperiksa secara internal. 

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas eks Wakapolri tersebut.

Keputusan mencopot semua pejabat imigrasi Bandara Soetta tersebut diambil setelah Kementerian Imigrasi mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana dimaksud.

Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat mengatakan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait mengenai situasi yang terjadi.

"Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes RRT," demikian pernyataan Roy, Sabtu.

Sejumlah warga negara China diduga menjadi korban pemerasan oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Kasus ini terungkap setelah sebuah surat yang diduga berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia tertanggal 21 Januari 2025 yang beredar di media sosial.

CNNIndonesia.com telah merangkum sejumlah fakta terkait kasus tersebut sebagai berikut:

Dalam surat tersebut, Kedubes China menyebut setidaknya 44 kasus pemerasan yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025.

Secara total ada sekitar Rp32.750.000 uang hasil peras yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Tiongkok.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah puncak gunung es karena ada lebih banyak warga China yang diperas namun tidak mengadukannya lantaran jadwal yang padat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," demikian isi surat tersebut.

Surat tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Masih dalam surat tersebut, Kedubes China menyampaikan harapannya agar tanda-tanda bertuliskan "Dilarang memberi tip" dan "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai surat yang beredar ini. Namun demikian, Kedubes China enggan berkomentar karena belum memiliki informasi lebih lanjut.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soetta buntut dugaan pemerasan tersebut.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu (1/2).

Agus menyebut seluruh pejabat imigrasi Bandara Soetta yang dicopot buntut dugaan pemerasan terhadap WN China itu menjalani pemeriksaan internal.

Agus juga memastikan anak buahnya tersebut akan mendapat hukuman sesuai dengan kadar perbuatannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," ucap dia.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat mengatakan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait mengenai situasi yang terjadi.

"Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes RRT," demikian pernyataan Roy, Sabtu.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso mengatakan pungutan liar (pungli) maupun pemerasan yang dilakukan pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta (Soetta) terhadap warga negara (WN) China telah mencoreng nama Indonesia.

"Adanya pemerasan sejumlah oknum itu tentu mencoreng citra lembaga, bahkan Negara Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso di Medan, Minggu (2/2/2025).

Sugiat meminta agar tidak ada lagi aksi-aksi curang petugas yang melakukan pemerasan baik terhadap warga negara Indonesia, maupun warga negara asing.

"Ke depan kita ingin warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang melalui Imigrasi di bandara diberikan pelayanan terbaik. Karena ini menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia, tetapi tempat dari warga negara asing itu berasal," sebutnya.

Sugiat mengapresiasi tindakan tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto yang mencopot semua pejabat imigrasi yang terlibat dugaan pemerasan terhadap warga negara (WN) China.

"Pertama, tentu kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri yang sudah mengambil sikap tegas memberhentikan pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta yang diduga ikut melakukan pemerasan kepada WN China tersebut," ucap Sugiat.

Menurut Sugiat langkah yang diambil Agus Andrianto sangat tepat sebagai upaya untuk menghilangkan pemerasan ataupun pungutan liar di tubuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Saya memastikan, Komisi XIII DPR mendukung penuh sikap yang diambil Pak Menteri," sebutnya.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta buntut dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap warga negara (WN) China.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia melalui pesan tertulis, Sabtu (1/2/2025).

Agus menegaskan, pihaknya tidak menoleransi apa pun bentuk pelanggaran. Ia memastikan, anak buahnya akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap tiga poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan disahkan pada rapat paripurna mendatang.

Supratman menjelaskan perubahan UU BUMN itu dilakukan pemerintah lantaran BUMN dinilai memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai aset strategis negara

"Untuk itu BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global," ujarnya dikutip, Minggu (2/2).

Salah satu cara untuk mewujudkannya, kata dia, dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, refocusing untuk menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus, dan memberikan nilai tambah.

Dalam perjalanannya, Supratman mengatakan UU BUMN juga telah beberapa kali diubah untuk mengakselerasi persaingan antar BUMN.

Terdapat tiga pokok materi krusial yang diusulkan pemerintah untuk diubah dan disahkan pada rapat paripurna di DPR. Pertama, yakni terkait pemberian kuasa atribusi kepada Menteri sebagai Wakil Pemerintah.

"Kedua, Pendirian dan Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan deviden BUMN," jelasnya.

Poin krusial ketiga, kata dia, terkait penguatan tata kelola BUMN melalui fungsi pemisahan, fungsi regulator, pemegang saham dan pengawas BUMN.

Selain itu, Supratman mengatakan lewat RUU baru itu diharapkan akan mengatur koordinasi Menteri dan Badan serta adanya penegasan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi.

"Diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing BUMN dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia saat ini," paparnya.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah tengah menyusun RUU BUMN. Salah satu hal yang akan diatur adalah hak monopoli perusahaan pelat merah.

Poin tersebut terungkap dalam paparan Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi VI DPR pada Kamis (23/1).

Pada 21 Januari 2025, dalam rapat paripurna, Komisi VI DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU BUMN. Terkait hal tersebut, pihaknya akan segera membentuk panitia kerja (Panja) dan membahasnya mulai minggu depan untuk menyelesaikan RUU BUMN.

Selain pengaturan terkait hak monopoli perusahaan pelat merah, rancangan revisi aturan itu juga akan mengatur soal Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Sebanyak tujuh tahanan di Polres Parigi Moutong kabur dari penjara. Mereka meloloskan diri dengan cara menerobos pintu tahanan.

"Iya benar, sesuai dengan video beredar luas ,para pelaku menerobos pintu tahanan pada pukul 05.20 WITA, hari Jumat (31/1)," kata Kasi Humas Polres Parigi Moutong, Iptu Sumarlin kepada CNNIndonesia.com, Minggu (2/2).

Sumarlin menyebutkan tujuh tahanan ini terdiri dari enam tahanan kasus narkoba dan satu tahanan kasus pencurian.

"Enam tahanan narkoba yakni, CL, SP, AL, MT, WL, MG dan FA kasus pencurian. FA menyerahkan diri setelah dilakukan upaya pengejaran dan razia untuk memperkecil gerak tahanan," ungkapnya.

Sementara dari hasil pengejaran Polres Parigi Moutong, kata Sumarlin satu tahanan dilumpuhkan, lantaran berusaha melarikan diri.

"Satu tahanan inisial CL, diberikan tindakan tegas terukur, kemudian dibawa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk mendapatkan perawatan medis," jelasnya.

Pengembangan berlanjut, kata Sumarlin hingga berhasil menangkap lima tahanan yang bersembunyi di perbukitan di Desa Toboli Barat.

"Lima tahanan narkoba ini, ditangkap saat bersembunyi di perkebunan warga. Namun, para tahanan berusaha kabur sehingga dilumpuhkan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis," terangnya.

Sementara ini, kata Sumarlin para tahanan telah bawa ke Polres Parigi Moutong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Saat ini, 6 orang tahanan yang kabur sudah di tahanan kembali di Polres Parigi Moutong dan 1 tahanan sementara dalam perawatan di rumah sakit," pungkasnya.

Sebuah surat yang diduga berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia beredar di media sosial.

Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu melaporkan sejumlah kasus pemerasan yang dialami warga China oleh petugas Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Dalam surat tersebut, Kedubes China membeberkan setidaknya 44 kasus pemerasan yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025. Total ada sekitar Rp32.750.000 uang hasil peras yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Tiongkok.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah puncak gunung es karena ada lebih banyak warga China yang diperas namun tidak mengadukannya lantaran jadwal yang padat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," demikian isi surat tersebut.

Surat ini sendiri ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kedubes China menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kemlu RI yang telah membantu menjalin kontak dan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Masih dalam surat yang sama, Kedubes China menyampaikan harapannya agar tanda-tanda bertuliskan "Dilarang memberi tip" dan "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris.

Kedubes China juga berharap ada perintah yang dikeluarkan untuk agen-agen perjalanan Tiongkok sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan China menyuap petugas imigrasi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait mengenai situasi yang terjadi.

"Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes RRT," demikian pernyataan Roy, Sabtu (1/2).

CNNIndonesia telah menghubungi Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai surat yang beredar ini. Namun demikian, Kedubes China enggan berkomentar karena belum memiliki informasi lebih lanjut.

Surat ini beredar bersamaan dengan berita pencopotan seluruh pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap warga China.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana itu.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia melalui pesan tertulis, Sabtu (1/2).

Agus menegaskan pihaknya tidak menoleransi apa pun bentuk pelanggaran. Ia memastikan anak buahnya akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi kebijakan larangan penyaluran LPG 3 kilogram (kg) melalui pengecer jika banyak masalah yang ditemukan.

Prasetyo menjelaskan, pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan tersebut. Salah satunya, melalui platform media sosial.

"Kita terus mengevaluasi kalau ada keluhan-keluhan atau ada problem-problem di masyarakat. Terima kasih sekarang juga oleh media sosial itu juga banyak. Kita bisa memonitor kejadian-kejadian," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2).

Prasetyo menjelaskan kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah untuk memastikan penerima subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.

Ia mengklaim, kebijakan tersebut bukan berniat untuk mempersulit masyarakat dalam mengakses salah satu kebutuhan pokok sehari-hari itu.

"Ya, kan, memang begini ya. Pertama adalah semua memang harus kita rapikan, ya. LPG 3 kg ini, kan, adalah, ada subsidi di situ dari pemerintah," jelas dia.

"Sehingga kita berharap yang namanya subsidi ya, kita penginnya diterima oleh yang berat, kan, kira-kira begitu. Jadi bukan untuk mempersulit, tidak," sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengharuskan pengecer beralih menjadi pangkalan resmi untuk bisa mendapatkan stok gas melon untuk dijual. Caranya, dengan mendaftarkan nomor induk perusahaan ke PT Pertamina.

Pengecer yang belum memiliki nomor induk berusaha bisa membuatnya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).

Pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 kg.