Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan akan memeriksa kebenaran informasi soal dugaan pemecatan salah satu vokalis band Sukatani.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran informasi," kata Pigai dalam unggahan di media sosial X, Sabtu (23/2).

Salah satu vokalis Sukatani, Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, dikabarkan dipecat dari sekolahnya tempatnya mengajar.

Novi merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Beredar kabar ia dipecat seiring maraknya berita soal lagu Bayar Bayar Bayar yang membuatnya meminta maaf dan menarik lagu tersebut.

Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi.

"Jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," katanya.

Pigai juga mengatakan pihak Sukatani dan Kepolisian sudah minta maaf dan kepolisian menerima lagu tersebut sebagai kritikan atau masukan.

"Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," ujarnya.

Grup band punk asal Purbalingga, Sukatani, menyampaikan permintaan maaf kepada institusi Polri terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar.

Melalui unggahan di media sosial, dua personel Sukatani, Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, meminta maaf atas lirik pada lagu tersebut.

Lagu yang viral ini mengandung lirik tentang harus membayar oknum polisi untuk segala urusan. Lagu tersebut kini telah dicabut dari platform streaming lagu Spotify.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif telah menawarkan Novi untuk menjadi guru lagi agar bisa mengajar kembali.

"Saya, Fahmi Muhammad Hanif Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi," kata Fahmi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Sabtu (22/2).

Fahmi berujar jika Novi berkenan untuk kembali mengajar, dirinya akan memfasilitasi dan mensupport.

"Jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga, insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport," ucapnya di tengah kegiatan retreat kepala daerah di Akmil Magelang.

Bupati Tapanuli Tengah yang juga Politikus PDIP, Masinton Pasaribu mengungkap alasan penundaan keberangkatan kader-kader partainya ke kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Jelaslah sudah sama-sama kita baca pertimbangan menunda apa karena persoalan ada ketidakadilan hukum, dan itu yang sedang diperjuangkan agar keadilan substantif itu benar-benar hadir di republik ini," kata Masinton ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2).

Kendati, Masinton tak menjelaskan secara gamblang wujud ketidakadilan itu, termasuk ketika disinggung kaitannya dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK beberapa waktu lalu.

"Mau menjerat siapapun lah keadilan itu kan universal, dia tidak berlaku hanya pada satu dua orang atau dua kelompok tetapi dia harus berlaku keadilan itu kepada seluruh masyarakat seluruh warga negara," katanya.

Sebelumnya, Megawati selaku Ketum PDIP menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (20/2). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Mega per 20 Februari 2025.

Lebih lanjut, Masinton bilang, para kepala daerah PDIP secara prinsip siap mengikuti retreat. Sebanyak 55 kader yang menjadi bupati, wali kota dan gubernur telah 'standby' di Magelang.

Hanya saja memang belum ditentukan waktu kapan mereka bergabung ke Akmil. Masinton berujar, kemungkinan dalam satu atau dua hari ke depan. Semua tergantung hasil komunikasi DPP PDIP dan pemerintah yang dijembatani Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Masinton pun tak mempermasalahkan apabila para kepala daerah dari PDIP ini melewatkan materi-materi pembekalan dalam retreat yang diselenggarakan 21-28 Februari 2025. Dasar-dasar kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan nasionalisme atau tata kelola pemerintahan pernah mereka terima sebelumnya.

"Sebenarnya nggak ada kerugian apapun, ini lebih pada pembekalan-pembekalan yang sebelumnya sebagian besar sudah menerima sudah memahami itu," katanya.

"Namun itu ini kan pendalaman dan penyesuaian dengan agenda pemerintah, karena apapun Ibu Megawati selalu menekankan kepada seluruh kader dan bahkan kemarin ketika pada tanggal 19 (Februari) ini dalam tugas pemerintahan semua senapas dan sebangun dengan pemerintahan pusat," pungkas Masinton.

Setelah lebih dari dua dekade dan 37 kali menjalani operasi, Chusnul Chotimah (55) masih belum pulih dari semua derita fisik yang didapat dari ledakan serangan bom Bali. Aksi teror pada tahun 2002 itu menewaskan 202 orang.

Chusnul yang penuh dengan sisa luka bakar itu kini khawatir kehilangan akses terhadap pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawanya setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan inpres efisiensi atau pemotongan anggaran diduga untuk mendanai janji-janji pemilunya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Mengutip dari Reuters, langkah itu diduga dapat mengganggu layanan publik di negara terluas Asia Tenggara, dan menghambat pertumbuhan ekonominya.

Saat Chusnul melanjutkan masa pemulihannya yang menyakitkan dan berjuang untuk tetap membuka kedai makanan ringannya di Sidoarjo, Jawa Timur, dia bergantung pada dana dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  untuk pengobatan dan bantuan psikiatris.

"Saya menghubungi Bu Susi, Wakil Ketua LPSK [Susilaningtias], dan bertanya, 'Bu Susi, apakah benar ada pemotongan anggaran ke LPSK dari pemerintah?' Dia bilang iya. Saya tanya, apa pengaruhnya terhadap bantuan medis para korban? Dia bilang, 'Sepertinya bantuanmu tidak aman'," kenang Chusnul mengutip dari Reuters, Sabtu (22/2).

Ketua LPSK Achmadi mengatakan lembaganya mendukung pemotongan anggaran yang dilakukan Prabowo, namun tetap akan mengakomodasi hak-hak saksi dan korban sambil melakukan upaya untuk menjadi lebih efisien.

Dia memaparkan anggaran LPSK dipangkas lebih dari setengahnya jadi sekitar Rp108 miliar.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu menegaskan efisiensi anggaran hanya berlaku untuk pengeluaran yang tidak diperlukan, bukan untuk layanan publik yang diperlukan.

Kritik atas efisiensi atau pemotongan anggaran yang diduga bermasalah itu pun menjadi salah satu tuntutan dalam aksi maraton dan serentak bertajuk 'Indonesia Gelap ' di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dekat Istana Kepresidenan, selama sepekan terakhir.

Chusnul yang kini menanggung hidup dari kedai makanannya mengaku akan sulit bila bantuan bagi dirinya kena potong imbas efisiensi anggaran.

Dia bukan hanya harus membayar tagihan medisnya sendiri imbas bom Bali, tetapi juga biaya pengobatan mahal putranya yang menderita kelainan pembekuan darah nan langka.

Korban selamat bom Bali lainnya mengatakan mereka telah mengirim surat ke DPR dan Prabowo untuk menuntut LPSK dikecualikan dari pemotongan tersebut.

"Saya bisa mencari uang dengan bekerja, saya akan berjuang untuk makan dan sekolah untuk anak-anak saya, tapi pengobatan saya tidak mungkin bisa berjalan tanpa bantuan LPSK," kata Chusnul. "Saya tidak akan lagi menjalani kehidupan normal.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan ratusan warga negara asing (WNA) yang bermasalah di Bali dan Maluku Utara.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan pengamanan dilakukan dalam Operasi Gabungan Wira Waspada untuk memberantas penyalahgunaan izin tinggal WNA di sektor pariwisata dan pertambangan.

"Tim gabungan menjaring para WNA dengan penjamin perusahaan yang menjadi target operasi karena telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1 November 2024," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (22/2).

Pada Operasi Wira Waspada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) yang telah dicabut NIB-nya.

Dari jumlah tersebut, diketahui sebanyak 74 PMA di Bali masih aktif sebagai penjamin 126 orang WNA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman terhadap para WNA, Ditjen Imigrasi melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada 15 WNA, sedangkan 111 orang lainnya akan dilakukan tindakan yang serupa.

Sementara itu, pada tahap kedua, tim berhasil mengamankan 186 orang WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah. Saat ini para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Selain itu, pengawasan keimigrasian dalam periode yang sama juga dilakukan terhadap 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif.

Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi. Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, WNA telah dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Pakistan, India dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk di Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," tutur Godam.

Saat ini, Operasi Wira Waspada pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di Wilayah Maluku Utara juga tengah berlangsung.

Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa sejumlah 4.656 orang Warga Negara RRT dari 74 perusahaan. Hasilnya, terdapat 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Warga disabilitas bernama Badru yang juga merupakan influencer di media sosial ikut aksi "Indonesia Gelap", Jumat (21/2). Badru sempat naik ke mobil komando di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Di atas mobil itu, Badru membacakan Pancasila. Massa demonstrasi pun bertepuk tangan dan meneriaki nama Badru.

Hingga berita ini ditulis, aksi masih terus berlangsung. Para peserta aksi bergantian naik mobil komando untuk membacakan tuntutan.

Beberapa tuntutan massa adalah ciptakan pendidikan gratis, ilmiah demokratis, tolak UU Minerba, evaluasi efisiensi anggaran, hingga evaluasi program makan bergizi gratis.

Dalam aksi kali ini, massa mahasiswa mayoritas tidak menggunakan almamater kampus. Mereka menggunakan pakaian serba hitam.

Polisi telah menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat atau ke arah Istana Negara.

Ruas jalan ditutup di sekitar Patung Kuda menggunakan barier beton ditambah dengan kawat berduri. Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang digelar beberapa hari belakangan.

Aktor Yoo Ah-in tidak akan mengikuti rangkaian promosi The Match, film terbarunya yang akan dirilis pada Maret 2025. Salah satu pimpinan distributor film mengonfirmasi rencana tersebut.

Ia mengatakan keputusan itu tetap diambil meski Yoo Ah-in baru-baru ini dibebaskan bersyarat setelah menerima hukuman percobaan dalam persidangan terkait narkoba.

Distributor baru-baru ini mengumumkan tanggal rilis baru The Match adalah 26 Maret, yang secara resmi memulai upaya promosi.

Namun, trailer film tersebut secara mencolok tidak menampilkan cuplikan wajah Yoo secara jelas. Cuplikan itu hanya menunjukkan sedikit, seperti punggungnya yang muncul dalam beberapa adegan.

"Yoo Ah-in tidak akan mengambil bagian dalam kegiatan promosi apa pun, termasuk pemutaran pers, konferensi media, atau wawancara," kata pejabat tersebut seperti diberitakan Korea Times, Kamis (20/2).

The Match merupakan salah satu proyek yang terdampak perkara Yoo Ah-in lebih dari satu tahun terakhir. Awalnya, film itu dijadwalkan rilis April 2023.

Namun, rencana penayangan film tersebut ditunda setelah Yoo Ah-in didakwa atas tuduhan penggunaan narkoba secara berlebihan. Yoo Ah-in awalnya dijatuhi hukuman satu tahun penjara pada September 2024 dan ditahan.

Hingga dalam persidangan keduanya, ia dijatuhi hukuman satu tahun penjara dengan hukuman percobaan dua tahun dan dibebaskan setelah lima bulan ditahan.

The Match merupakan film yang dibintangi Lee Byung-hun sebagai Cho Hun-hyun, master go legendaris, atau "baduk" dalam bahasa Korea yan mengikuti persaingan di kehidupan nyata.

Persaingan itu ia lakukan dengan Lee Chang-ho (Yoo Ah-in), yang awalnya merupakan anak didiknya tapi berubah menjadi saingan terberatnya.

Film arahan sutradara Kim Hyung-joo (KUNDO: Age of the Rampant) itu turut dibintangi Moon Jung-hee, Kim Kang-hoon, Ko Chang-seok, dan Hyun Bong-sik.

Pada pekan ke-26 Liga Inggris 2024/2025, Arsenal akan menjamu West Ham United. Berikut jadwal pertandingan Arsenal vs West Ham.

Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Emirates, Sabtu (22/2) malam WIB. Bagi Arsenal, ini kesempatan mempersempit jarak dengan Liverpool.

Pasalnya pada pekan ini Liverpool akan tandang ke markas Manchester City. Kendati The Citizens sedang linglung, tetap saja ada potensi The Reds tumbang di Manchester.

Selain itu, Liverpool juga baru saja bermain imbang lawan Aston Villa. Pada titik ini, Arsenal punya sisa satu laga lebih banyak dibanding The Reds sehingga selisih poin bisa mengecil jadi lima angka bila Liverpool mampu mengalahkan West Ham.

Karena itu laga melawan West Ham harus dimaksimalkan. Apalagi West Ham bertengger di papan bawah. Di atas kertas The Gooners unggul segalanya atas West Ham.

Dalam lima laga terakhir, pencapaian West Ham juga buruk. Dari lima laga, tim asuhan Graham Potter ini menelan tiga kekalahan, sekali imbang dan kalah.

Masalahnya, Arsenal juga kerap tidak maksimal. Dua pekan lalu misalnya, Arsenal secara mengejutkan takluk dari Newcastle United dengan skor 0-2.

Oleh sebab itu Mikel Arteta, pelatih Arsenal, harus menyusun formasi sebaik mungkin. Jika tergelincir lagi, sedangkan Liverpool menang, kans juara akan semakin menipis.

Hari: SabtuTanggal: 22 Februari 2025Jam: 22:00 WIBStadion: Emirates

Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan tak bisa mengintervensi dalam kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto.Yusril menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi.Hal Ini Disampaikan Yusril Usai Rapat Dengan Presiden, di Istana Negara, Kamis Sore.YusriL mengatakan, pihak yang ditahan memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan melalui kuasa hukum.KPK baru saja merilis penahanan Hasto Kristianto terhadap kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku.Hasto ditahan usai menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui ribuan mahasiswa aksi 'Indonesia Gelap' yang demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2) sore.

Prasetyo yang mengaku mewakili Presiden Prabowo Subianto itu juga ditemani oleh Wamensesneg Juri Ardiantoro.

"Pertama-tama kami mohon maaf kalau baru bisa hadir sore ini karena kebetulan masih ada kegiatan. Atas izin dan restu dari bapak presiden kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adikku semua," kata Hadi dari atas mobil menggunakan pengeras suara.

"Mewakili pemerintah kamu adik-adik tetap menjadi mahasiswa yang kritis. Menyuarakan aspirasi tu diatur UU. Tetap dilindungi, kami sudah membaca yang adik-adik tuntut ya," kata Hadi.

Mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, berhasil membongkar barier beton yang dipasang polisi. Mereka membongkar barier dengan cara menarik menggunakan tali tambang. Tali itu dipasang di besi di atas barier beton.

Satu barier beton pun berhasil dirobohkan mahasiswa.

Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang digelar beberapa hari belakangan. Aksi-aksi di berbagai daerah mengangkat tema 'Indonesia Gelap'.

Adapun besok, Jumat (21/2) adalah puncak aksi "Indonesia Gelap" yang akan dilakukan oleh mahasiswa bersama koalisi sipil.

Mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi 'Indonesia Gelap' di Patung Kuda, Jakarta Pusat, berhasil membongkar barier beton yang dipasang polisi, Kamis (20/2).

Mereka membongkar barier dengan cara menarik menggunakan tali tambang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun menemui massa pedemo.

Di depan pedemo Prasetyo menyatakan, pemerintah telah mendengar tuntutan massa mahasiswa.

Prasetyo yang mengaku mewakili Presiden Prabowo Subianto itu juga ditemani oleh Wamensesneg Juri Ardiantoro.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal Pol (HOR) (Purn) Agus Andrianto mengatakan hingga kini belum ada pembahasan di internal lembaganya terkait wacana pemulangan dua napi yang ditahan di luar negeri yakni Reyhnard Sinaga atau Hambali ke Indonesia.

Agus mengaku bingung dengan wacana pemulangan keduanya. Dia meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada sumber yang menyampaikan wacana tersebut.

"Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga maupun Hambali untuk kembali ke Tanah Air," kata Agus di kompleks parlemen usai rapat di Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

"Jadi sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya nggih," imbuh eks Wakapolri itu.

Kabar wacana pemulangan dua napi yang ditahan di luar negeri itu sebelumnya disampaikan Menko Hukum HAM ImipasYusrilIhzaMahendra.

Reynhard merupakan narapidana kasus kekerasan seksual yang kini tengah menjalani masa tahanan seumur hidup di Inggris. Sedangkan Hambali merupakan teroris yang diduga kuat terlibat dalam kasus Bom Bali pada 2002. Ia merupakan pemimpin Jemaah Islamiyah untuk wilayah Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Hambali ditangkap di Thailand dalam operasi gabungan CIA pada 14 Agustus 2003. Ia beberapa kali ditempatkan di penjara rahasia milik CIA sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara super ketat milik AS di Teluk Guantanamo pada September 2006.

Wacana pemulangan keduanya sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Meski begitu, menurut Yusril pemulangan mereka bukan prioritas.

"Soal Hambali dan Reynhard saya sudah menegaskan kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas karena memang masalahnya cukup rumit," kata Yusril dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (11/2).

Menko Hukum dan Imipas Yusril Ihza Mahendra meminta publik menghormati proses hukum yang berjalan atas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di KPK.

Ia menyatakan pemerintah tak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan di KPK.

"Ya kita enggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK itu sebagai suatu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

Yusril menyatakan akan menghormati keputusan yang diambil oleh KPK tersebut.

Ia pun mempersilakan Hasto untuk menggunakan hak membela diri dalam proses hukum itu.

"Para lawyer yang ditunjuk oleh orang yang ditahan itu juga harus punya kesempatan yang sama untuk melakukan pembelaan," ucapnya.

Pada hari ini, KPK resmi menahan Hasto. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Selain suap, Hasto juga dikenakan Pasal Perintangan Penyidikan.