Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini sepakat dengan aturan 'kebal hukum' bagi bos-bos Danantara, meski terbukti ada kerugian.

Didik menilai ada kesalahan dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Ia menegaskan bagaimana selama ini BUMN yang rugi kerap dianggap sebagai kerugian negara.

"BUMN itu setiap rugi dianggap sebagai kerugian negara dan kemudian (pejabat BUMN) dipenjara, itu kesalahan fatal dalam hukum!" tegas Didik dalam Diskusi Publik INDEF 'Danantara: Bagaimana dan untuk Siapa?' secara virtual, Senin (24/2).

Ia membuat pemisalan mahasiswa pascasarjana yang mendapatkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di luar negeri. Akan tetapi, penerima beasiswa itu ternyata kurang berhasil dalam studinya.

Didik menegaskan apa yang terjadi dalam kasus tersebut bukanlah tindakan kriminal.

"Nah, di dalam undang-undang itu dianggap kriminal, kemudian dipenjara. Enggak! Jadi, kalau kurang berhasil ya sudah kurang berhasil. Tidak naik kelas itu di dalam uu itu kriminal. Jadi, uu tidak bisa membedakan, mencuri kriminal, tidak naik kelas kriminal," tuturnya.

"Itulah yang diberlakukan kepada UU BUMN, UU Keuangan, dan seterusnya. Itu kesalahan fatal! Makanya, Danantara disisihkan ke luar," imbuh Didik.

Meski sepakat petinggi Danantara dibebaskan dari tanggung jawab hukum, Didik menekankan badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto itu tetap perlu pengawasan kuat. Jika tidak diawasi, ia khawatir pengelolaannya bakal sangat riskan.

UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN memang merinci pejabat Danantara 'kebal hukum'. Misalnya, pasal 3Y dalam beleid itu yang menegaskan menteri, organ, dan pegawai badan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;c. Tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dand. Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Lalu, pasal 4B yang mengatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Dengan kata lain, kerugian yang terjadi bukan merupakan kerugian negara.

Ada juga pasal 9F yang membebaskan anggota direksi, komisaris, sampai pengawas dari pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut:

(1) Anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dand. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(2) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN;b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; danc. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini berkomentar soal pasal di UU BUMN yang mengatur Menteri, Badan Pelaksana, dan pegawai BPI Danantara, tidak  tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan saat mengelola dana.

Didik menilai pengaturan memang diperlukan karena ada kesalahan dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Ia menegaskan bagaimana selama ini BUMN yang rugi kerap dianggap sebagai kerugian negara.

"BUMN itu setiap rugi dianggap sebagai kerugian negara dan kemudian (pejabat BUMN) dipenjara, itu kesalahan fatal dalam hukum!" tegas Didik dalam Diskusi Publik INDEF 'Danantara: Bagaimana dan untuk Siapa?' secara virtual, Senin (24/2).

Ia membuat pemisalan mahasiswa pascasarjana yang mendapatkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di luar negeri. Akan tetapi, penerima beasiswa itu ternyata kurang berhasil dalam studinya.

Didik menegaskan apa yang terjadi dalam kasus tersebut bukanlah tindakan kriminal.

"Nah, di dalam undang-undang itu dianggap kriminal, kemudian dipenjara. Enggak! Jadi, kalau kurang berhasil ya sudah kurang berhasil. Tidak naik kelas itu di dalam uu itu kriminal. Jadi, uu tidak bisa membedakan, mencuri kriminal, tidak naik kelas kriminal," tuturnya.

"Itulah yang diberlakukan kepada UU BUMN, UU Keuangan, dan seterusnya. Itu kesalahan fatal! Makanya, Danantara disisihkan ke luar," imbuh Didik.

Meski sepakat petinggi Danantara dibebaskan dari tanggung jawab hukum, Didik menekankan badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto itu tetap perlu pengawasan kuat. Jika tidak diawasi, ia khawatir pengelolaannya bakal sangat riskan.

UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN memang merinci pejabat Danantara 'kebal hukum'. Misalnya, pasal 3Y dalam beleid itu yang menegaskan menteri, organ, dan pegawai badan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;c. Tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dand. Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Lalu, pasal 4B yang mengatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN. Dengan kata lain, kerugian yang terjadi bukan merupakan kerugian negara.

Ada juga pasal 9F yang membebaskan anggota direksi, komisaris, sampai pengawas dari pertanggungjawaban hukum, sebagai berikut:

(1) Anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dand. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(2) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

a. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN;b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; danc. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta Arief Munandar mengatakan warga negara asing paling banyak melintas di Bandara Soekarno-Hatta pada periode 2024 berasal dari China.

Berdasar data dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, selama 2024, ada 929.142 warga negara China yang melintas di terminal keberangkatan dan 568.246 warga negara China yang melintas di terminal kedatangan.

"Dari orang asing yang melintas tersebut, memang mayoritas adalah warga negara China di mana di terminal keberangkatan ada 929.142 orang dan kedatangan 568.246 orang," kata Arief dalam RDP dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2).

Setelah China, berturut-turut warga negara Malaysia dengan jumlah 622.108 di terminal keberangkatan dan 364.538 orang yang melintas di terminal kedatangan.

Lalu, warga negara Singapura dengan jumlah 318.761 orang di terminal keberangkatan dan 185.768 warga negara Singapura yang melintas di terminal kedatangan.

"Selanjutnya secara berurutan Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Saudi Arabia, India, USA, Australia serta Taiwan," ujarnya.

Di sisi lain, Arief juga menjelaskan data total WNI dan WNA yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 2023-2025.

Untuk WNI, periode Januari-Desember 2023, ada 9,37 juta orang yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta. Pada periode yang sama, ada 4,38 juta WNA yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta.

Sementara pada Januari-Desember 2024, ada 9,08 juta WNI yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta. Pada periode yang sama, ada 5,65 juta WNA yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta.

Di awal 2025 atau periode Januari, ada 1,19 juta WNI dan 471 ribu WNA yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta.

Aksi Indonesia Gelap masih berlanjut di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan tiga tuntutan pada demonstrasi yang digelar di bawah jembatan flyover Jalan AP Pettarani, Senin (24/2).

Dalam aksinya mahasiswa menuntut agar Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dan mengevaluasi seluruh program yang dijalankan pemerintah saat ini. Selain itu, mereka juga menuntut penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Koordinator aksi, Yuwen mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak fokus pada penyelesaian berbagai macam kasus pelanggaran HAM terjadi selama ini.

"Prabowo Subianto justru mengeluarkan kebijakan yang menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden 1 Nomor Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025," kata Yuwen, Senin (24/2).

Mahasiswa menilai kebijakan pemangkasan anggaran akan berdampak langsung pada sektor pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Di dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN atau APBD, tetapi dengan hadirnya instruksi presiden ini, dana pendidikan untuk tahun 2025 tersisa 18 persen atau sekitar Rp 651,61 triliun," jelasnya.

Hal ini, kata Yuwen, menggambarkan kebijakan ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga telah bertentangan dengan tujuan bernegara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Mahasiswa pun menuntut agar segera mencabut Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

"Cabut Inpres Nomor 1 tahun 2025, kemudian evaluasi seluruh program pemerintah dengan melibatkan partisipasi rakyat secara penuh dan bermakna dan menghentikan segala praktik perampasan ruang hidup serta perusakan lingkungan," katanya.

Aksi ini berdampak pada arus lalu lintas dari dan mengarah Jalan Tol Reformasi Makassar terhambat, akibat mahasiswa menutup seluruh ruas Jalan AP Pettarani dan Urip Sumohardjo.

Massa kemudian mengakhiri aksi unjuk rasa itu pada sore hari, sekitar pukul 17.00 WITA. Lalu lintas di lokasi terpantau mulai lancar kembali.

Aksi mahasiswa di Makassar itu melanjutkan demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' yang digelar secara maraton pekan lalu di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Yogyakarta.

Di Jakarta misalnya, dalam aksi pada Jumat (21/2) lalu, gabungan massa koalisi sipil dan mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya terkait inpres efisiensi anggaran, tolak mutifungsi ABRI (TNI-Polri), cabut revisi UU Minerba, hingga menuntut reforma agraria.

CEO Daya Anagata Nusantara, Danantara, Rosan Roeslani, membantah bahwa lembaga pengelola investasi yang ia kelola, kebal hukum.

Rosan menegaskan, Danantara dapat diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Badan Pemeriksa Keuangan.

Rosan menyebut, BUMN yang masih menjalankan PSO atau kewajiban pelayanan publik itu juga masih dapat diaudit BPK. Sehingga Rosan menampik soal kabar danantara adalah lembaga kebal hukum.

Rosan juga mengatakan, Danantara merupakan lembaga yang paling banyak diawasi, karena secara struktur kelembagaan ada dibawah koordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga mengatakan, dirinya akan menjalankan arahan Presiden Prabowo soal transparansi lembaga untuk menjalankan konsep good governance.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur-Wakil Gubernur Bangka Belitung yang diajukan pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah

"Mengadili, dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025, Senin (24/2).

Mahkamah dalam pertimbangannya mengungkapkan dalil pemohon terkait surat rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dari Bawaslu Kabupaten Bangka yang tidak ditindaklanjuti, tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, MK menemukan fakta hukum kendati pun surat berkenaan dengan rekomendasi, secara substansi isinya tidak dimaksudkan merekomendasikan PSU. Namun, meminta KPU Kabupaten Bangka mengkaji lebih lanjut beberapa TPS yang berpotensi memenuhi syarat PSU sesuai ketentuan berlaku.

Di samping itu, setelah dikonfirmasi Mahkamah dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Bangka mengakui ada kesalahan dalam memahami dan menindaklanjuti himbauan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Bangka yang sesungguhnya bukan instruksi untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada KPU Bangka.

"Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan terhadap lapora hasil pengawasan pengawas di 31 TPS tersebut dan tidak menemukan keadaan yang dapat menyebabkan PSU," kata Hakim Konstitusi Daniel Yusmic membacakan pertimbangan Mahkamah.

Dalam persidangan perdana, Pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlulah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 400 TPS dalam Pilgub Bangka Belitung 2024.

Di Pilgub Bangka Belitung, Erzaldi-Yuri Kemal memperoleh 290.548 suara. Sedangkan paslon Hidayat Arsani-Heliana meraih 299.591 suara. Yuri diketahui adalah anak dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pokok permohonan, Yuri mengatakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan PSU dapat dilakukan apabila terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan-keadaan.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menegaskan Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini ia sampaikan merespons kabar jika direksi Danantara kebal dari pengawasan KPK.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).

Rosan juga mengatakan BPK bisa melakukan audit Danantara lantaran di dalamnya ada perusahaan-perusahaan yang berbentuk public service obligation (PSO).

Ia pun membantah kabar Danantara tak bisa diaudit oleh KPK dan BPK harus diluruskan. Sebab, semua pihak bias melakukan audit dan mengawasi Danantara.

"Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik benar," kata dia.

Rosan juga memastikan bakal melibatkan tim independen untuk menyeleksi anggota yang dapat masuk ke struktur Danantara. Tim independen ini, lanjutnya, gabungan dari dalam dan luar negeri untuk menyeleksi tim Danantara.

"Oleh sebab itu, kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi," ujarnya.

Sejauh ini adalah 7 BUMN raksasa bakal beralih ke Danantara. Mereka adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono mengusulkan agar dicari Pulau di Indonesia untuk menampung pengungsi Rohingya.

Imigrasi mengusulkan beberapa solusi terkait permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia.

"Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," kata Novianto dalam RDP dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2).

Novianto menjelaskan di Aceh, ada empat camp pengungsi Rohingya. Tersebar di Lhokseumawe, Aceh Timur, Mina Raya dan Kulee dengan total pengungsi 576 orang. Ia berpendapat pengungsi Rohingya masuk ke Aceh karena merupakan salah satu wilayah terdekat.

"Kemudian yang lain, dukungan kemanusiaan Aceh yang memiliki sejarah solidaritas dengan pengungsi Rohingya sejak Januari 2009. Masyarakat Aceh yang ramah, mereka memberikan bantuan kepada para pengungsi," katanya.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu terjadi demonstrasi dari mahasiswa dan LSM terhadap keberadaan pengungsi Rohingya.

Novianto menilai demonstrasi terjadi karena kekhawatiran terhadap kedatangan pengungsi. Ia mengatakan masyarakat Aceh resah karena para beberapa pengungsi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

"Kedua, adanya misinformasi yang diterima. Terdapat indikasi bahwa koordinasi telah menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya, sehingga memperburuk sentimen negatif kalangan masyarakat Aceh," katanya.

Ia mengatakan permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh memerlukan kebijakan yang lebih tegas lagi.

Novianto menjelaskan penanganan pengungsi dari luar negeri memang sudah ada pedoman dalam Perpres 125 tahun 2016.

"Namun kiranya perlu dipertegas lagi siapa berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan. Serta yang terpenting juga kami melihat disini anggaran masih belum jelas untuk penanganan pengungsi. Untuk itu mohon bisa menjadi perhatian," ujarnya.

Hamas menegaskan tidak akan melanjutkan perundingan gencatan senjata tahap kedua, sampai Israel membebaskan 602 tahanan Palestina dari penjara.

Akhir pekan kemarin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan 602 tahanan Palestina, karena menuduh Hamas melakukan "pelanggaran" gencatan senjata.

Netanyahu mengeklaim Hamas menyerahkan sandera Israel dari Gaza dengan cara yang "memalukan", dan menggunakan peristiwa tersebut untuk "tujuan propaganda".

Sebagai tanggapan, pejabat senior Hamas Mahmoud Mardawi menyatakan tidak akan ada perundingan lebih lanjut sampai Israel memenuhi komitmennya untuk membebaskan tahanan Palestina.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu kesepakatan (gencatan senjata)," kata Mardawi, dilansir dari New Arab.

Anggota biro politik Hamas, Basem Naim, juga menegaskan langkah lebih lanjut dalam perjanjian gencatan senjata akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

"Setiap pembicaraan dengan musuh melalui mediator mengenai langkah selanjutnya, bergantung pada pembebasan 620 tahanan Palestina yang disepakati sebagai ganti empat jenazah dan enam sandera Israel yang dibebaskan pada hari Sabtu (22/2)," ujar Naim.

"Para mediator harus memastikan bahwa musuh (Israel) mematuhi ketentuan perjanjian sebagaimana tercantum dalam teks yang disepakati," imbuhnya.

Sebelumnya, Israel mengatakan menghentikan pembebasan tahanan Palestina, setelah Hamas secara keliru menyerahkan jenazah yang salah. Pada Kamis (20/2), Israel menerima empat jenazah dari Hamas sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera.

Institut Forensik Israel mengonfirmasi identitas tiga jenazah sebagai Oded Lifshitz, Kfir Bibas, dan Ariel Bibas, seperti yang sudah disepakati. Namun, jenazah keempat bukanlah jenazah Shiri Bibas.

Hamas pada Jumat (21/2) akhirnya mengirim jenazah yang tepat, yang telah dikonfirmasi oleh badan forensik Israel.

Kendati begitu, Israel tak balik membebaskan para sandera Palestina. KAN sempat melaporkan bahwa para tahanan Palestina akan dibebaskan pada larut malam "sesuai rekomendasi dari kepemimpinan politik Israel". Namun faktanya, hingga pagi hari ini para sandera Palestina belum juga dibebaskan.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan lebih dari 600 tahanan Palestina yang mestinya dibebaskan pada Sabtu harus ditunda "sampai pembebasan berikutnya terjamin dan tak merendahkan."

Berdasarkan kesepakatan, Israel mesti membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu, yang masuk dalam batch ketujuh. Jumlah itu termasuk 445 warga Palestina yang ditangkap pasukan Israel dari Gaza.

Pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus masih dalam kondisi kritis di rumah sakit, sejak dirawat pada 14 Februari lalu.

Sementara itu Israel pada Sabtu (22/2) menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina dari penjara, dan menuding Hamas mengirim jenazah yang salah pada pembebasan sandera gelombang ketujuh.

Berikut Kilas Internasional hari ini, Senin (24/2).

Vatikan mengungkap kondisi Paus Fransiskus masih dalam kondisi kritis pada hari kesepuluh perawatan di rumah sakit. Paus dirawat sejak 14 Februari lalu.Meskipun demikian, Paus yang berusia 88 tahun itu tidak mengalami serangan pernapasan baru, memberikan sedikit harapan bagi umat Katolik yang terus berdoa untuk kesembuhannya.

Menurut laporan Vatikan, Paus Fransiskus saat ini dalam keadaan sadar dan terus menerima perawatan medis intensif, termasuk oksigen tekanan tinggi melalui kanula hidung.

"Kondisi Bapa Suci tetap kritis; namun sejak malam kemarin, tidak ada krisis pernapasan lainnya," kata pernyataan resmi Vatikan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap mengundurkan diri jika itu dapat membawa perdamaian bagi negara dan demi keanggotaan Kyiv di NATO.

"Jika [itu menjamin] perdamaian untuk Ukraina, jika kalian benar-benar membutuhkan saya untuk mengundurkan diri, saya siap. Saya bisa menukarnya dengan NATO," kata Zelensky.

Pernyataan ini muncul di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Ukraina di NATO, setelah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut bahwa keanggotaan Kyiv dalam aliansi tersebut masih sulit terwujud.

Israel menangguhkan pembebasan ratusan sandera Palestina dalam batch ketujuh kesepakatan gencatan senjata pada Sabtu (22/2) dengan alasan milisi Hamas mengirim jenazah yang salah.

Perusahaan penyiaran Israel, KAN, melaporkan para pejabat Negeri Zionis mengatakan pemerintah memutuskan menghentikan pembebasan warga Palestina setelah Hamas secara keliru menyerahkan jenazah yang salah.

Berdasarkan kesepakatan, Israel mesti membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu, yang masuk dalam batch ketujuh. Jumlah itu termasuk 445 warga Palestina yang ditangkap pasukan Israel dari Gaza.

Hamas mengecam negara zionis Israel karena menunda pembebasan tahanan asal Palestina. Hamas menilai penundaan oleh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza dan pertukaran tawanan.

Israel awalnya berjanji akan membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu (22/2) untuk ditukar dengan enam sandera yang dibebaskan Hamas.

Namun, Israel menunda pembebasan itu dengan alasan Hamas salah mengirimkan jenazah. Israel juga menunda pembebasan itu karena proses penyerahan sandera oleh Hamas dinilai 'memalukan'.

Padahal Hamas pada Jumat (21/2) sudah mengirim jenazah yang tepat, yang telah dikonfirmasi oleh badan forensik Israel.

"Klaim Israel itu salah dan lemah serta bermaksud untuk menghindari kewajiban sesuai kesepakatan," kata pemimpin Hamas, Ezzat Al Rishq mengutip Al-Jazeera.

"Upacara penyerahan tidak menghina tawanan, tetapi menunjukkan perlakuan manusiawi terhadap mereka," tambah Ezzat.

Israel mengatakan akan menunda pembebasan hingga penyerahan sandera berikutnya dilakukan tanpa upacara 'yang merendahkan'.

Mengutip Anadolu, Hamas menegaskan penghinaan sesungguhnya adalah perlakuan terhadap tahanan Palestina dalam proses pembebasan mereka, yang kerap melibatkan penyiksaan, pemukulan, dan penghinaan yang disengaja hingga saat-saat terakhir.

"Para tahanan Palestina dibebaskan dengan tangan diborgol dan mata tertutup, keluarga mereka diancam agar tidak merayakan kepulangan mereka," kata Ezzat.

Ezzat kembali menegaskan menuduh pemimpin teroris Israel Benjamin Netanyahu sengaja menyabotase kesepakatan Gaza. Netanyahu disebutnya terang-terangan melanggar perjanjian dan Israel kurang bertanggung jawab memenuhi komitmennya.

Ezzat mendesak para mediator dan komunitas internasional untuk menekan Israel agar menghormati kesepakatan dan membebaskan para tahanan tanpa menunda-nunda.

Sebelumnya, Israell mengatakan menghentikan pembebasan warga Palestina setelah Hamas secara keliru menyerahkan jenazah yang salah. Pada Kamis (20/2), Israel menerima empat jenazah dari Hamas sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera.

Institut Forensik Israel mengonfirmasi identitas tiga jenazah sebagai Oded Lifshitz, Kfir Bibas, dan Ariel Bibas, seperti yang sudah disepakati. Namun, jenazah keempat bukanlah jenazah Shiri Bibas.

Hamas pada Jumat (21/2) akhirnya mengirim jenazah yang tepat, yang telah dikonfirmasi oleh badan forensik Israel.

Kendati begitu, Israel tak balik membebaskan para sandera Palestina. KAN sempat melaporkan bahwa para tahanan Palestina akan dibebaskan pada larut malam "sesuai rekomendasi dari kepemimpinan politik Israel". Namun faktanya, hingga pagi hari ini para sandera Palestina belum juga dibebaskan.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan lebih dari 600 tahanan Palestina yang mestinya dibebaskan pada Sabtu harus ditunda "sampai pembebasan berikutnya terjamin dan tak merendahkan."

Berdasarkan kesepakatan, Israel mesti membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu, yang masuk dalam batch ketujuh. Jumlah itu termasuk 445 warga Palestina yang ditangkap pasukan Israel dari Gaza.

Anggota senior biro politik Hamas, Basem Naim, pun mengatakan penundaan pembebasan terbesar ini merupakan "permainan kotor" Israel untuk menyabotase kesepakatan gencatan senjata.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait usulan narapidana (napi) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberi amnesti.

Hal tersebut, kata dia, disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, Minggu.

Adapun narapidana anggota KKB yang diusulkan untuk diberikan amnesti merupakan tujuh narapidana yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Makassar, sebagaimana usulan yang disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR RI saat rapat bersama Menkum RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (17/2).

Dia mengatakan bahwa tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti itu tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal.

Di mana, pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Untuk itu, dia menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB yang diusulkan tersebut pada akhirnya berada di tangan presiden.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pula pemberian amnesti kepada narapidana yang merupakan anggota KKB.

Dia mengaku sempat berkunjung ke salah satu lapas di Makassar dan menemukan tujuh orang tahanan anggota KKB yang telah menyatakan diri akan kembali kepada NKRI.

"Tujuh orang yang bersenjata di lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan, dan akan mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan NKRI," kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua itu.

Dia lantas berkata, "Kami berharap pak menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan pak, apalagi mereka sudah siap kembali."

Sementara itu, Rabu (19/2), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 orang narapidana yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti.