Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kembali jadi sorotan publik usai mendapatkan kenaikan pangkat kedinasan di TNI dari Mayor menjadi Letkol. Apalagi, status Teddy saat ini juga sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Prabowo Subianto.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai kenaikan pangkat untuk Teddy merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Ia menegaskan Teddy mestinya sejak awal mundur dari TNI sebelum dilantik sebagai Seskab pada 21 Oktober 2024.

"Pengangkatan Mayor Teddy menjadi Letkol saat ia masih menjabat sebagai Seskab merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Seharusnya sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku, Teddy diwajibkan untuk mengundurkan diri dari dinas aktif militer sebelum menerima jabatan sipil di pemerintahan," kata Ardi saat diwawancara, Kamis (13/3).

Namun, pemerintah berulang kali menegaskan Teddy tak perlu mundur dari TNI. Sebab menurut aturan terbaru, posisi Seskab tak lagi setara dengan menteri.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara yang ditandatangani Prabowo Subianto pada 5 November 2024, Sekretaris Kabinet berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres).

Pada Pasal 48 Ayat (1) Perpres 148 Tahun 2024 diatur bahwa organisasi Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres) terdiri dari empat biro dan Sekretaris Kabinet. Artinya, Seskab berada di bawah organisasi Sesmilpres jika merujuk pada beleid tersebut.

Kemudian, pada Pasal 118 pada aturan yang sama diatur Sekretaris Kabinet bisa dijabat pimpinan tinggi pratama atau setara jabatan struktural eselon IIa.

Sekretaris Kabinet juga diperbolehkan diisi personel TNI dan Polri yang tertuang dalam Pasal 121 ayat (2) yang mengatur terkait hak keuangan dan fasilitas lainnya.

"Dalam hal Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hak keuangan dan fasilitas lainnya disesuaikan dengan golongan kepangkatan," bunyi Pasal 121 ayat (2) Perpres 148 Tahun 2024.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya menjelaskan pemerintah telah merombak struktur dalam kabinet. Ia menyebut jabatan Sekretaris Kabinet yang diemban Teddy bukan lagi selevel menteri, tapi berada di bawah koordinasi Kementerian Sekretaris Negara.

"Tidak harus mundur dari militer. Jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Sama seperti Sekretaris Militer Presiden," kata Hasan dalam keterangannya pada 21 Oktober 2024.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kini diklaim menjadi tahanan politik dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku.

Sebab, Koordinator Pengacara Hasto, Todung Mulya Lubis, mengklaim kliennya telah menjadi korban kriminalisasi politik jelang sidang perdana pada 14 Maret nanti.

"Kami dari tim penasihat hukum dan keluarga besar PDI Perjuangan dengan tekad yang yakin menyimpulkan perkara ini adalah kasus politik dan Hasto Kristiyanto adalah korban politik, tahanan politik," kata Todung dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (12/3).

Todung mengklaim kriminalisasi politik itu dilakukan KPK dengan menyeret Hasto ke persidangan tanpa bukti dan alasan yang jelas.

Ia menyebut KPK justru membawa Hasto ke kursi pesakitan dengan dasar niat jahat tanpa disertai argumen dan bukti yang kuat.

"Saya sebutkan dipersekusi dan diadili dengan malicious hatred atau intention," jelas dia.

Di sisi lain, Todung berharap KPK dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan undang-undang dan tidak menjadi alat politik kekuasaan. Lebih lanjut, ia berharap majelis hakim yang mengadili kasus Hasto dapat mengambil keputusan yang adil tanpa pandang bulu.

"Saya berharap bahwa majelis hakim yang akan mengadili perkara ini bisa menangkap jeritan keadilan dari banyak orang bukan hanya dari Hasto Kristiyanto," tutur dia.

Hasto bersama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto sudah dilakukan penahanan, sedangkan Donny belum. Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari. Hasto juga diproses hukum atas sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

Berkas perkara kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 7 Maret 2025. Adapun sidang perdana pokok perkara tersebut akan digelar pada 14 Maret 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing mantan pegawainya Febri Diansyah bergabung ke dalam jajaran tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan hal tersebut menjadi hak Febri sebagai seorang pengacara.

"KPK tidak bisa melarang Sdr. HK selaku terdakwa menggunakan jasa siapa pun untuk masuk menjadi tim kuasa hukumnya. Bagi kami, siapa pun yang menjadi penasihat hukum terdakwa tidak menjadi masalah," ujar Tessa saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (12/3) malam.

Juru bicara berlatar belakang penyidik ini menjelaskan fokus KPK melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan pembuktian unsur perkara yang didakwakan kepada Hasto untuk dibawa ke persidangan mulai Jumat (14/3).

Setidaknya terdapat 17 pengacara yang akan mendampingi Hasto dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Jumat lusa.

Mereka ialah Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Ronny Talapessy, Arman Hanis, Febri Diansyah, A. Patramijaya, Erna Ratnaningsih dan Johannes Oberlin. L Tobing.

Kemudian Alvon Kurnia Palma, Rasyid Ridho, Duke Arie, Abdul Rohman, Triwiyono Susilo, Willy Pangaribuan, Bobby Rahman Manalu, Rory Sagala dan Annisa Eka Fitria Ismail.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah (belum ditahan) diumumkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga diproses hukum atas sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya lepas dari status tersangka melalui permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, upaya tersebut tidak berhasil.

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan ditahan di penjara Pengadilan Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Penahanannya itu sehubungan dengan upaya ICC mengadili Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi antinarkoba di masa pemerintahannya.

Duterte saat ini masih dalam penerbangan menuju Belanda. Ia diperkirakan tiba di sana sekitar pukul 14.00 siang waktu setempat.

Berikut fakta-fakta penjara ICC:

Pusat Penahanan ICC (ICC Detention Centre) berada di pinggiran laut Den Haag di Scheveningen.

Unit yang merupakan bagian dari penjara Belanda ini dilengkapi sejumlah fasilitas mewah yang dapat menunjang kehidupan para tahanan.

Dalam situs ICC, semua tahanan disebut memiliki sel individual yang dilengkapi komputer meski tanpa akses internet. Komputer itu dapat dipakai untuk memungkinkan kuasa hukum tahanan mengunggah materi terkait kasus mereka, yang dapat diakses dan diberi komentar oleh tahanan.

ICC bahkan bersedia memberikan pelatihan komputer bagi tahanan jika memang diperlukan.

Selain komputer, sel-sel tersebut juga dilengkapi dengan tempat tidur, meja, rak, lemari, toilet, wastafel, dan televisi. Bahkan, ada interkom untuk memudahkan tahanan bicara dengan sipir ketika sel terkunci.

ICC memiliki program harian yang memungkinkan para tahanan mendapat akses ke udara segar. Bukan cuma itu, ICC juga memberi para tahanan akses untuk berkunjung ke perpustakaan, membaca berita, dan menonton televisi.

Umumnya, para tahanan ICC diberikan makan tiga kali dalam sehari. Namun, ICC juga menyediakan dapur umum di mana para tahanan bisa memasak sendiri dengan bahan-bahan yang disediakan agar dapat menyesuaikan makanan mereka dengan selera dan budaya masing-masing.

ICC mengakui hak privasi para tahanan dengan pembelanya. ICC juga mengakui pentingnya komunikasi secara bebas antara tahanan dengan perwakilan konsuler atau diplomatik negara asal mereka.

Oleh sebab itu, orang yang ditahan memiliki hak untuk berkomunikasi secara bebas tanpa diawasi.

Para tahanan bahkan boleh menerima kunjungan dari pendeta atau penasihat spiritual agama di lokasi yang telah ditetapkan oleh petugas.

ICC tak berniat memutus hubungan kekeluargaan tahanan dengan keluarganya.

Sesuai dengan Peraturan Kepaniteraan, ICC mengizinkan para tahanan mendapat kunjungan dari keluarga atau pasangan. Kunjungan ini bisa dilakukan beberapa kali dalam satu tahun.

Pusat penahanan ICC dikabarkan hanya menahan sedikit orang. Biasanya, para tahanan tak lebih dari 12-20 orang.

Hal ini karena ICC hanya menahan tersangka atau terdakwa selama proses sidang di Mahkamah. Jumlah tahanan berubah-ubah tergantung pada kasus aktif, penangkapan baru, atau pemindahan setelah vonis.

Berkaitan dengan status tersangka ini, ICC memiliki prinsip bahwa para tahanan dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah.

Oleh sebab itu, ICC menjunjung tinggi hak asasi tahanan selama proses hukum berlangsung.

Jika tahanan terbukti bersalah, mereka tidak akan menjalani hukuman di Pusat Penahanan ICC. Mereka akan dipindahkan ke penjara di luar Belanda untuk menjalani hukumannya, tergantung pada kesepakatan antara ICC dan negara tempat pelaksanaan hukuman.

Istilah bilik asmara tengah mencuat akhir-akhir ini. Istilah ini ramai dibicarakan setelah puluhan narapidana kabur dari Lapas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

Para napi ini disebut-sebut kabur selain karena kondisi lapas yang melebihi kapasitas, mereka juga menuntut disediakannya bilik asmara. Apa sebenarnya bilik asmara, dan seberapa penting fasilitas ini disediakan bagi warga binaan?

Ahli andrologi dan seksolog Wimpie Pangkahila sepakat bila lapas menyediakan bilik asmara. Ruangan ini kata dia bisa digunakan terutama ketika pasangan sah dari napi berkunjung.

"Saya pribadi setuju. Istri menengok, ada kesempatan untuk berdua, di kamar tanpa diganggu. Tapi kalau orang lain [selain pasangan sah] jangan," ujar Wimpie saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (12/3).

Akan tetapi, sesungguhnya penyaluran hasrat seksual tidak harus bersama pasangan lewat hubungan seksual. Masturbasi jadi salah satu cara menyalurkan hasrat seks tanpa pasangan.

Hanya saja, masturbasi memang tidak sama memuaskannya dengan hubungan seks dengan pasangan.

"Hubungan seks itu salah satu kebutuhan psikoseksual ya. Kita menyebutnya psikoseksual karena ada unsur fisik tapi juga melibatkan perasaan. Jadi memang orang yang melakukan masturbasi tentu tidak merasakan kepuasan seperti yang dilakukan dengan pasangan yang diminati," jelas Wimpie.

Lantas, apa bisa orang dewasa sehat bisa hidup tanpa hubungan seks?

Menurut Wimpie, itu bisa saja apalagi ada masturbasi atau solo sex. Namun ketika penyaluran hasrat seksual ini sama sekali absen dalam hidup, dampak yang paling bisa dirasakan adalah stres.

"Yang paling banyak (dampaknya seperti) merasakan ketidakpuasan, stres, karena ketika orang berhubungan seks atau masturbasi puncaknya adalah orgasme. Orang kan merasakan tenang, rileks, (tapi) itu nggak ada, sebaliknya (merasa) stres, bingung, gelisah," kata dia.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menilai usul Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang ingin adanya Undang-Undang (UU) Kebebasan Beragama tidak urgen.

Menurut dia, selama ini masyarakat Indonesia telah bebas memeluk agama masing-masing.

"Maksud saya itu apa itu penting UU itu. Bukankah kita tanpa UU itu, selama ini kita bebas juga beragama. Kan UUD 1945 juga sudah mengatur, kemudian UU HAM mengatur, kan sudah ada semua," kata Mafirion di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/3).

Mafirion berpendapat UU Kebebasan Beragama yang diusulkan Pigai justru berpotensi membawa dampak buruk bagi produk legislasi Indonesia. Ia mengatakan sudah terlalu banyak undang-undang hingga sulit diawasi.

"Nanti kita ini kebanyakan UU. Jadi kita pun sudah tak hapal sama UU kita, sudah pun kita sudah enggak bisa mengawasi semua UU kita," kata Mafirion.

"Apakah sekarang ini tanpa UU Kebebasan Beragama dengan aturan-aturan yang ada dan UUD 1945, apa orang tidak bebas beragama? Bebas," sambungnya.

Mafirion pun meminta Pigai lebih berfokus mengurusi HAM yang lebih substantif. "Kementerian HAM ini pikirkan hal-hal substansi yang lainnya soal hak asasi manusia. Misalnya indeks HAM kita yang turun, iya kan? Lebih bagus itu," tutur dia.

Sebelumnya, Pigai mengusulkan UU Kebebasan Beragama. Menurutnya, lewat UU itu, warga bisa memeluk kepercayaan di luar agama resmi yang telah ditetapkan di Indonesia.

"Kemudian terkait dengan diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi, kami malah menginginkan ke depan harus ada Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama, ini sikap kementerian," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia menekankan perlu dibuat payung hukum tentang Undang-undang Kebebasan Umat Beragama, bukan Undang-undang Pelindungan Umat Beragama.

"Kenapa? Kalau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya penekanan. Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama," ucap dia.

Siang tadi telah digelar konferensi pers terkait perkembangan penanganan penegakan hukum lingkungan hidup, di antaranya kasus banjir Puncak, kasus Lido, dan kasus TPA. Apa yang menjadi isi konferensi pers tersebut? Berikut laporan dari Koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta kepolisian menjerat Kapolres Ngada, NTT, AKBP Fajar Widyadharma pakai pasal berlapis dalam kasus pencabulan anak di bawah umur.

Sahroni berharap AKBP Fajar dihukum maksimal. Menurut dia, perbuatan pelaku tak lagi bisa diampuni karena melakukan semua kasus kejahatan mulai pelecehan, kekerasan seksual, hingga TPPO.

"Saya mendesak Propam Mabes Polri segera pidanakan yang bersangkutan. Pecat, jerat pasal berlapis, serta jatuhi pelaku dengan hukuman pidana maksimal. Karena semua kejahatan diborong oleh dia," kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (12/3).

"Ada pelecehan, kekerasan seksual terhadap anak, TPPO, ITE, dll. Jadi dia harus dipidanakan secara maksimal," imbuhnya.

Politikus Partai NasDem itu juga meminta agar penanganan kasus dilakukan cepat dan transparan. Saat ini, ujar Sahroni, masyarakat berharap pada polisi.

"Harus berani tindak secara tegas dan transparan. Biarkan dia mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya di dunia dan di akhirat," kata Sahroni.

"Gimana jajaran bisa tertib kalau selevel Kapolresnya berkelakuan begini. Jadi tolong, khususnya kepada para perwira, jaga sikap dan marwah institusi. Kalian dididik bukan untuk hal seperti ini," imbuhnya.

Polda NTT saat ini belum menetapkan AKBP Fajar sebagai tersangka setelah kasus itu naik penyidikan. Pasalnya, kata Patar, AKBP Fajar belum menjalani pemeriksaan setelah kasus itu naik penyidikan.

Pemeriksaan terhadap AKBP Fajar baru dijadwalkan pada pekan depan di Mabes Polri oleh penyidik dari Subdit Renakta Polda NTT.

Dalam kasus ini, Fajar terancam dijerat pasal 6 huruf (c) dan pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Kasus itu bermula dari laporan yang diterima dari Australian Federal Police (AFP) kepada Divisi Hubinter Mabes Polri yang menemukan adanya video pencabulan yang dilakukan AKBP Fajar yang diunggah ke salah satu situs porno asing.

Tim gabungan Mabes Polri dan Polda NTT kemudian mengamankan AKBP Fajar dari salah satu hotel di Kota Kupang pada 20 Februari lalu. Dalam giat tersebut, AKBP Fajar juga diketahui positif menggunakan narkoba.

Koordinator Pengacara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, menilai kliennya telah menjadi korban kriminalisasi politik dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Karena itu, menurut Todung, Hasto yang saat ini ditahan KPK merupakan tahanan politik.

"Kami dari tim penasihat hukum dan keluarga besar PDI Perjuangan dengan tekad yang yakin menyimpulkan perkara ini adalah kasus politik dan Hasto Kristiyanto adalah korban politik, tahanan politik," kata Todung dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (12/3).

Dia mengklaim kriminalisasi politik itu dilakukan KPK dengan mendakwa dan menyeret Hasto ke jalur hukum dengan niat jahat dan kepentingan tertentu.

Ia berharap KPK seharusnya tidak menjadi instrumen politik kekuasaan untuk menekan pihak yang berbeda pendapat.

"Saya sebutkan dipersekusi dan diadili dengan malicious hatred atau intention," jelas dia.

Todung pun berharap majelis hakim yang mengadili kasus Hasto dapat mengambil keputusan yang adil tanpa pandang bulu.

"Saya berharap bahwa majelis hakim yang akan mengadili perkara ini bisa menangkap jeritan keadilan dari banyak orang bukan hanya dari Hasto Kristiyanto," tutur dia.

Diberitakan, Hasto bersama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto sudah dilakukan penahanan, sedangkan Donny belum. Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga diproses hukum atas sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

Berkas perkara kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 7 Maret 2025. Adapun sidang perdana pokok perkara tersebut akan digelar pada 14 Maret 2025.

Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, membantah kaburnya narapidana di Lembaga Pemasyarakat Aceh, akibat efisiensi anggaran jatah makanan narapidana.Hal ini disampaikan Agus, di kantor Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Selasa siang. Menurut Agus, saat ini pihaknya masih mendalami motif narapidana Kutacane, Aceh, yang melarikan diri, menjelang berbuka puasa.Agus menampik isu dugaan kaburnya narapidana terkait persoalan jatah makan.Saat ini dirinya akan melakukan evaluasi dampak dari kaburnya 50 narpaidana dari lapas tersebut.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pecandu narkoba adalah korban dan harus direhabilitasi.

Hal itu disampaikan Agus dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Aula Yusuf Adiwinata, Lantai 12 Ex Gedung Sentra Mulia Kementerian Imipas, Selasa (11/3).

"Pecandu dan penyalahguna narkoba ini korban. Kalau terus-terusan dia tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi," ujar Agus.

Ia mengatakan kolaborasi dengan BNN diperlukan agar dapat melindungi masyarakat dari korban pecandu dan penyalahguna narkoba. Ia mengungkit upaya penangkalan penyelundupan narkotika ke dalam dan ke luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah dilakukan lebih dari 40 kali.

"Syukur alhamdulillah tentunya kerja sama yang sudah terjalin (dengan BNN) selama ini sudah cukup baik," imbuhnya.

Purnawirawan polisi ini menuturkan pencegahan dan pemberantasan narkoba menjadi salah satu dari 17 Program Prioritas Pemerintah sebagai penjabaran dari Asta Cita Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Upaya tersebut juga selaras dengan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

Terdapat tiga dokumen penting yang ditandatangani bersama, yaitu Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas antarkedua lembaga.

Kemudian Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lapas.

Menurut Agus, hal itu ditujukan untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selanjutnya Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

"Perjanjian kerja sama ini di antaranya mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika," ungkap Agus.

Ia menambahkan hingga saat ini sudah lebih dari 300 bandar, yang divonis mati dan seumur hidup, yang dipindahkan ke Nusakambangan untuk ditempatkan di ruang tahanan super maximum security.

"Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban kerja daripada rekan-rekan di lapangan," ucap Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Marthinus Hukom menjabarkan tiga hal yang perlu ditekankan atas kolaborasi dimaksud.

Yakni penyelesaian kasus pidana narkoba dalam penghukuman dan sistem peradilan pidana, solusi komprehensif peredaran narkoba yang berhubungan dengan perlintasan manusia (imigrasi), serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi warga binaan pidana narkoba.

"Semoga dengan penandatangaan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini kita peroleh kesepakatan bahwa narkoba adalah musuh bersama dan mereka yang terlibat dalam penjara itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya," kata Marthinus.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan Undang-undang Kebebasan Beragama yang bisa membuat warga memeluk kepercayaan di luar agama resmi yang telah ditetapkan di Indonesia.

"Kemudian terkait dengan diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi, kami malah menginginkan ke depan harus ada Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama, ini sikap kementerian," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Ia menekankan perlu dibuat payung hukum tentang Undang-undang Kebebasan Umat Beragama, bukan Undang-undang Pelindungan Umat Beragama.

"Kenapa? Kalau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya penekanan. Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama," ucap dia.

"Oleh karena itu, kami menginginkan Undang-undang Kebebasan [Umat] Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama. Saya kira itu bisa diperdebatkan," tambahnya.

Ia yang berlatar belakang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ini membuka pintu terhadap semua masukan. Kata dia, negara demokrasi membuka ruang untuk itu.

"Silakan ada yang memprotes tidak apa-apa, dan tidak protes tidak apa-apa. Tapi kan boleh dong namanya demokrasi. Ada yang nanti menerima, ada yang mau Undang-undang Pelindungan Umat Beragama, boleh. Ada yang mau Undang-undang Kebebasan Umat beragama boleh," kata Pigai.

"Tapi saya mengusulkan ya suatu saat Undang-undang Kebebasan Umat Beragama menjadi salah satu yang dipertimbangkan," tandasnya.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Pigai menyatakan hal tersebut baru sebatas gagasan yang disampaikan kepada publik. Belum ada tindakan lebih lanjut termasuk menjadikan itu sebagai inisiatif pemerintah untuk selanjutnya bisa dibahas bersama-sama dengan DPR.

"Itu baru lemparan ide atau gagasan. Silakan untuk diwacanakan," kata Pigai saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.