Jakarta -

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan ada 8 rancangan undang-undang yang akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Selain itu, akan ada 3 rancangan peraturan pemerintah (RPP).

"Pada 2025 terdapat 8 RUU dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang masuk Program Legislasi Nasional, yang harus segera diselesaikan," kata Supratman saat menyampaikan pencapaian Kemenkum triwulan pertama, di kantor Kemenkum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengungkapkan salah satu RUU yang akan diajukan adalah tentang narkotika dan psikotropika. Ia menyebut perubahan aturan ini telah dibahas antarkementerian.

"UU Narkotika dan Psikotropika akan segera kita ajukan setelah rapat antar kementerian dilakukan dan tercapai kesepakatan di antara semua lembaga dan kementerian untuk kita ajukan. Untuk memaksimalkan upaya pemberantasan ataupun penindakan kejahatan di bidang narkotika," jelas dia.

Supratman memerinci ada pula 3 RPP yang merupakan pelaksanaan dari UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masuk Prolegnas untuk diselesaikan. Dia telah menunjuk tim untuk mengurus hal tersebut.

"Timnya saya sudah meminta kepada Bapak Wamen (Eddy Hiariej) untuk memimpin langsung, menyangkut ketiga RPP yang sementara akan segera disusun dan juga beberapa undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No.1/2023," sebutnya.

Berikut daftar 8 RUU yang akan masuk Prolegnas:

• RUU Narkotika dan Psikotropika
• RUU Hukum Acara Perdata
• RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
• RUU Perubahan UU 37/2004 (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
• RUU Jaminan Benda Bergerak
• RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
• RUU Pelaksanaan Pidana Mati
• RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda

Simak juga Video: DPR Sahkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025

(ial/isa)

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, bahwa saat ini pemerintah Indonesia tengah melengkapi dokumen tambahan terkait ekstradisi buronan Paulus Tannos.

Supratman menjelaskan, permintaan dokumen tambahan itu dilakukan oleh Pemerintah Singapura untuk buronan kasus korupsi proyek KTP elektronik (E-KTP) tersebut.

Adapun dokumen tambahan itu, kata Supratman, tengah diurus oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

"Saat ini, direktur OPHI di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh otoritas Singapura, dan Insya Allah sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim," kata Supratman usai menyampaikan capaian kinerja triwulan 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).



Direktorat OPHI, kata dia, juga berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sesegera mungkin menyiapkan dokumen tersebut.

"Benar-benar setelah 30 April dokumen yang diminta, dokumennya seperti apa? Nanti teman-teman boleh tanyakan ke pendidik ya di KPK," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi sementara warga Gaza, Palestina ke Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, Pigai mengatakan bahwa ia mengikuti sikap Presiden.

Menurut dia, pengaturan yang lebih spesifik mengenai rencana evakuasi tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah Prabowo kembali ke Tanah Air dari lawatan internasionalnya.

“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa [sekarang], ‘kan kita semua belum tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Pemerintah Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Palestina di Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, yang terdampak trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza yang terluka akibat serangan militer Israel bukan bertujuan untuk merelokasi mereka dari rumahnya.

Presiden menjelaskan rencana evakuasi itu hanya bersifat sementara. Jika situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi itu nantinya akan dipulangkan kembali ke sana.

“Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” kata dia saat ditemui selepas menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4) sore waktu setempat.

Presiden juga menekankan bahwa rencana tersebut masih dikonsultasikan ke para pemimpin Palestina dan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

“Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” katanya.

Kemudian, Presiden menyebut akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza, berdasarkan hasil konsultasi dengan lima negara dalam lawatannya, yakni Persatuan Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania.

Hal itu disampaikan Presiden saat ditemui sebelum kepulangannya ke Jakarta di Pangkalan Udara Marka, Amman, Yordania, Senin (14/4) sore waktu setempat.

"Alhamdulillah, kita dapat 'update' yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi sementara warga Gaza, Palestina ke Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, Pigai mengatakan bahwa ia mengikuti sikap Presiden.

Menurut dia, pengaturan yang lebih spesifik mengenai rencana evakuasi tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah Prabowo kembali ke Tanah Air dari lawatan internasionalnya.

“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa [sekarang], ‘kan kita semua belum tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Pemerintah Indonesia siap menampung kurang lebih 1.000 warga Palestina di Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, yang terdampak trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4) dini hari.

Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa rencana evakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza yang terluka akibat serangan militer Israel bukan bertujuan untuk merelokasi mereka dari rumahnya.

Presiden menjelaskan rencana evakuasi itu hanya bersifat sementara. Jika situasi di Gaza kembali stabil, para penyintas perang yang dievakuasi itu nantinya akan dipulangkan kembali ke sana.

“Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” kata dia saat ditemui selepas menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4) sore waktu setempat.

Presiden juga menekankan bahwa rencana tersebut masih dikonsultasikan ke para pemimpin Palestina dan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah.

“Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” katanya.

Kemudian, Presiden menyebut akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina, terutama di Jalur Gaza, berdasarkan hasil konsultasi dengan lima negara dalam lawatannya, yakni Persatuan Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania.

Hal itu disampaikan Presiden saat ditemui sebelum kepulangannya ke Jakarta di Pangkalan Udara Marka, Amman, Yordania, Senin (14/4) sore waktu setempat.

"Alhamdulillah, kita dapat 'update' yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo melalui rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kota Gorontalo (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi terhadap program paket belajar bagi warga binaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo.

"Program yang dilaksanakan oleh lapas ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat apalagi bicara persoalan pendidikan," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Lukman Kasim di Gorontalo, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa program belajar yang ada di lapas merupakan implementasi dari amanat undang-undang dan memiliki kesetaraan dengan pendidikan formal di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Lebih lanjut, Kasim menyatakan bahwa upaya mencerdaskan bangsa tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan formal, tetapi dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk lapas.

"Upaya untuk mencerdaskan itu dapat dilakukan oleh semua segmen masyarakat, termasuk lapas sebagai unit organisasi yang benar-benar kami pandang dapat membantu pemerintah untuk memberi ruang kepada warga binaan untuk melanjutkan pendidikan," jelasnya.

Ia memandang Lapas Gorontalo sebagai unit organisasi yang memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan yang berkelanjutan bagi warga binaannya.

Dengan adanya program paket belajar di Lapas Gorontalo, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi reintegrasi sosial dan menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas.

Lapas Kelas IIA Gorontalo menggelar ujian program belajar bagi warga binaan pemasyarakatan melalui paket A, B, dan C yang merupakan program pendidikan kesetaraan nonformal yang serta dengan SD, SMP hingga SMA.

Kepala Lapas Kelas IIA Gorontalo Sulistyo Wibowo mengatakan bahwa pemberian hak pendidikan bagi narapidana merupakan bagian dari tujuan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan.

"Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di situ dicantumkan dalam pasal yang mengatur tentang pemberian hak mereka, salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan," ucapnya.

Sulistyo menjelaskan, salah satu bentuk pembinaan kepribadian adalah memberikan kesempatan belajar bagi narapidana dan tahanan, terutama bagi mereka yang pendidikannya sempat terputus karena menjalani pidana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wings Air menyatakan akan memilih jalur hukum untuk menyelesaikan insiden dugaan penganiayaan terhadap seorang pramugarinya yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) berinisial MZ.

Sebelumnya, viral di media sosial video anggota DPRD Sumut berinisial MZ melakukan penganiayaan kepada pramugari Wings Air karena tak terima kopernya dipindahkan.

Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala menjelaskan kronologinya dimulai ketika MZ yang membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur

keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang.

Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif.

Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari.

Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara.

"Saat ini kami sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," ujarnya dalam siaran persnya, Selasa (15/4/2025).

Danang menambahkan bahwa keselamatan dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat adalah prioritas utama perusahaan.

Untuk itu, ia mengimbau semua pelanggan agar mematuhi ketentuan yang berlaku di dalam kabin dan area bandar udara.

“Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin," ujarnya.

Danang juga menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Itu artinya ada kesadaran yang luar biasa bagi pelaku industri kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa berdasarkan data Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), permohonan merek dan paten di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara industri lainnya.

“Kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran baik itu paten maupun merek, mengalahkan negara-negara besar termasuk Amerika, China, Korea, negara-negara industri,” kata Supratman saat Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan I dan Pembaruan Isu Aktual di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa.

Dalam paparannya dijelaskan bahwa lima besar negara dengan permohonan paten terbanyak di dunia, antara lain, Indonesia (715), Jepang (497), China (467), Amerika Serikat (375), dan Korea (178).

Sementara itu, lima besar negara dengan permohonan desain industri terbanyak di dunia adalah Indonesia (1.186), Jepang (254), China (88), Amerika Serikat (79), dan Korea (48).

“Itu artinya ada kesadaran yang luar biasa bagi pelaku industri kita, termasuk di dalamnya adalah paten maupun merek untuk bisa melakukan pendaftaran,” ucap Supratman.

Untuk itu, Menkum meminta Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, Razilu untuk terus meningkatkan sosialisasi pendaftaran merek dan paten di Indonesia.

“Termasuk di antaranya menyangkut soal pendaftaran merek khusus UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),” imbuh dia.

Di samping itu, Supratman memaparkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melakukan inovasi digital dalam layanan KI, termasuk di antaranya persetujuan otomatis pencatatan (POP).

Melalui inovasi POP, waktu layanan perpanjangan merek dapat dipersingkat dari yang sebelumnya berhari-hari menjadi hanya sekitar 10 menit. Adapun prosesnya, yaitu pemohon mengisi data, mengunggah dokumen, dan membayar biaya resmi. Sertifikat perpanjangan otomatis diterbitkan secara digital.

Inovasi POP juga diterapkan untuk anuitas paten, yakni biaya tahunan untuk mempertahankan hak paten. Dengan sistem ini, pemilik paten tidak lagi harus menunggu proses verifikasi manual.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum tengah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) atas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibahas bersama DPR kelak.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum akan meminta masukan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam penyusunan DIM revisi KUHAP.

"Kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya dulu. Jadi DIM-nya lagi, itu di Kementerian Hukum. Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman memastikan, revisi KUHAP tak akan mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata politikus Partai Gerindra tersebut

Menurut Supratman, revisi KUHAP akan mengatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum, termasuk mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draft yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum memulai secara resmi pembahasan revisi KUHAP karena DPR masih melakukan reses.

Puan menyebutkan, DPR juga belum menunjuk dan menetapkan alat kelengkapan dewan yang bakal membahas revisi KUHAP bersama pemerintah.

“Ya sekarang belum ada. Kami baru akan masuk dalam sidang yang akan datang nanti 17 April. Jadi sidangnya belum mulai, belum masuk masa sidang, semuanya masih dalam rangka libur, Lebaran, dan masa reses,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

“Dan sampai saat ini kita belum melakukan apapun terkait dengan Revisi Undang-Undang KUHAP,” imbuh dia.

Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan, pertemuan antara Komisi III DPR dan sejumlah pihak terkait RUU KUHAP tak berarti proses revisi sudah berjalan.

Puan mengeklaim, pertemuan itu adalah bagian dari upaya DPR dalam menghimpun aspirasi publik.

“Kalaupun ada pertemuan itu dalam rangka untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi di Komisi III ataupun di AKD yang lain belum ada tindak lanjut dari apapun untuk merevisi hal tersebut,” kata dia.

Sementara itu, pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal RUU KUHAP, tetapi belum menunjuk AKD yang akan membahas revisi UU tersebut.

Puan menyampaikan bahwa AKD yang ditugaskan membahas RUU KUHAP bakal diputuskan pada masa sidang berikutnya karena DPR RI memasuki masa reses mulai 26 Maret 2025 hingga 16 April 2025.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah di Kejaksaan Tinggi Banten, Kota Serang, Banten, Selasa (15/4/2025). Kejati Banten menahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman usai menetapkan tersangka bersama Direktur PT EPP inisial SYM terkait kasus korupsi pengelolaan sampah dengan menentukan titik lokasi pembuangan sampah yang tidak memenuhi kriteria dengan nilai proyek mencapai Rp75,9 miliar.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja pada periode Januari-Maret (triwulan I) tahun 2025.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa Kemenkum memiliki lima bidang layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu layanan administrasi hukum umum (AHU), layanan kekayaan intelektual (KI), layanan peraturan perundang-undangan (PP), layanan pembinaan hukum nasional, dan layanan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Di bidang AHU, Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan atau sebesar 99,57% dari total 2.913.595 permohonan yang masuk. Permohonan-permohonan tersebut terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional. Dari keseluruhan layanan ini, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp311.313.889.586.

Dalam tiga bulan pertama 2025 ini, Kemenkum berhasil menyelesaikan proses naturalisasi kepada enam atlet sepak bola untuk melengkapi kekuatan tim nasional di berbagai laga internasional. Mereka adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romenij, Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy.

“Bertambahnya pemain berkualitas akan membuat Timnas tampil maksimal dalam kompetisi skala internasional. Beberapa agenda besar yang menjadi target utama di antaranya adalah FIFA World Cup 2026, Asian Qualifiers Round 3, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, Peringkat 100 besar FIFA, dan 10 besar Asia dalam FIFA Matchday,” kata Supratman dalam keterangan pers yang diterima di Pangkalpinang, Selasa (15/4/2025).

Selanjutnya, di bidang KI, Kemenkum telah menyelesaikan 116.126 permohonan, termasuk permohonan tahun sebelumnya, yang didominasi oleh sektor merek sebanyak 66.995 permohonan dan hak cipta sebanyak 36.296 permohonan. Lewat percepatan penyelesaian permohonan merek, maka Kemenkum tidak lagi memiliki tunggakan pelayanan di sektor merek dari tahun sebelumnya. Dari keseluruhan layanan KI, Kemenkum berhasil menerima PNBP sebesar Rp220.903.378.668.

“Program percepatan pemeriksaan substansi merek berdampak secara langsung pada penyelesaian penerbitan sertifikat merek sebanyak 66.995. Penerbitan sertifikat merek adalah wujud kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk menggunakan merek secara legal dan eksklusif dalam kegiatan berbisnis,” ucap Menkum.

Pada level internasional, Indonesia berada pada posisi pertama permohonan paten sejumlah 715 permohonan, pula peringkat pertama permohonan desain industri sebanyak 1.186 permohonan. Posisi Indonesia melampaui Jepang, Cina, Amerika, dan Korea.

Kemudian, di bidang PP, Kemenkum tengah menyiapkan rancangan Undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru yang masuk dalam prioritas nasional.

“Kami menyiapkan delapan RUU yang masuk prolegnas, antara lain RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, serta RUU Narkotika dan Psikotropika. Juga tiga RPP terkait pelaksanaan KUHP yang akan berlaku tahun 2026 mendatang,” beber pria kelahiran Soppeng Sulawesi Selatan ini.

Hingga Maret 2025, Kemenkum juga telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi PP di bidang polhukhankam, pemimipas, komdigi, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta peraturan daerah. Capaian harmonisasi ini ditargetkan akan meningkat setelah dilakukannya peluncuran aplikasi e-Harmonisasi pada Februari lalu. Inovasi ini meningkatkan kecepatan dan transparansi proses harmonisasi PP.

“e-Harmonisasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu instansi pengusul dapat mengajukan permohonan secara daring, dengan jangka waktu hanya 5 hari kerja, dan prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Berikutnya, bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum memberikan bantuan hukum gratis melalui organisasi bantuan hukum terakreditasi kepada masyarakat tidak mampu. Untuk tahun 2025-2027, telah terdaftar 777 pemberi bantuan hukum guna pendampingan dan konsultasi hukum. Selain itu, Kemenkum telah menginisiasi pendirian 1.764 pos bantuan hukum (posbankum) di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

“Posbankum ini akan memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, mediasi, serta rujukan ke pemberi bantuan hukum/advokat probono yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik di desa maupun kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Kemenkum berupaya meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN). Sampai dengan bulan Maret tahun ini, terdapat 658.361 dokumen hukum yang telah terintegrasi pada jdihn.go.id, dengan jumlah anggota JDIHN sebanyak 1.679 anggota.

Ada pula layanan Kemenkum di bidang pengembangan SDM. Kemenkum menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, baik untuk internal maupun stakeholder eksternal Kemenkum. Pada periode Januari-Maret 2025, tercatat sebanyak 17.212 peserta telah mengikuti pelatihan klasikal maupun pembelajaran jarak jauh. Selain itu, Kemenkum sedang melakukan pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) sehingga nantinya akan ada program studi baru di bidang pelayanan hukum.

Supratman menyebutkan semua tren positif capaian kinerja Kemenkum tidak terlepas dari program transformasi digital yang telah diterapkan sejak pertama kali ia menjabat sebagai Menkum. Ia menargetkan di tahun 2026 semua layanan Kemenkum dapat dinikmati masyarakat secara digital.

“Transformasi digital akan membangun budaya kerja berbasis teknologi untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, efisien, kolaboratif, dan inklusif bagi masyarakat. Program ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional pada ekosistem hukum di Indonesia,” tutup Supratman.

Hadir mengikuti dan menyaksikan kegiatan tersebut melalui Live Youtube Plt. Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Muhammad Bang Bang, beserta Jajaran Pegawai Kanwil Kemenkum Babel.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Indonesia menjadi negara tertinggi yang mengajukan hak paten di dunia. Jumlahnya melebihi dua negara besar Amerika Serikat dan China.

"Saat ini kita di Indonesia untuk merek maupun permohonan paten, berdasarkan data karena kita menggunakan data dari WIPO (Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia), kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran baik itu paten maupun merek," kata Supratman saat menyampaikan capaian kinerja triwulan 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Bahkan, kata Supratman, Indonesia mengalahkan negara-negara besar industri seperti Amerika Serikat, China, hingga Korea, dan menunjukkan tingginya kesadaran warga negara Indonesia terkait hak paten.

"Mengalahkan negara-negara besar, termasuk Amerika, China, Korea, negara-negara industri. Itu artinya bahwa ada kesadaran yang luar biasa bagi pelaku industri kita," katanya.

Supratman menilai bahwa tingginya kesadaran pelaku usaha terhadap hak paten mereka merupakan berita yang sangat baik.

"Termasuk di dalamnya adalah patent maupun merek untuk bisa melakukan pendaftaran. Dan ini berita yang sangat baik. Dan itu bisa diakses, teman-teman bisa mengakses untuk mendapatkan bukti bahwa Indonesia mengalahkan yang lain," ucapnya.

Jambi (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jambi memberikan akses seluas-luasnya kepada warga binaan untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan sebagai sarana edukasi dan refleksi diri mereka selama menjalani hukumannya di lapas tersebut.

"Salah satu kegiatan yang jadi sorotan kami adalah pemanfaatan fasilitas perpustakaan sebagai sarana edukasi dan refleksi diri bagi warga binaan," kata Kepala Lapas Kelas II A Jambi Batara Hutasoit di Jambi Selasa.

Kalapas menjelaskan bahwa hal itu menjadi komitmen pihaknya dalam mendukung rehabilitasi warga binaan melalui kegiatan pembinaan kepribadian.

Kegiatan ini, lanjut dia, bertujuan untuk menumbuhkan minat baca, memperluas wawasan, serta membentuk karakter positif warga binaan melalui akses bacaan yang beragam, mulai dari buku-buku agama, motivasi, hingga keterampilan hidup.

Dalam suasana tenang dan penuh semangat, warga binaan tampak secara rutin memanfaatkan perpustakaan untuk membaca dan berdiskusi bersama.

Batara Hutasoit mengatakan bahwa perpustakaan bukan hanya tempat membaca, melainkan juga menjadi ruang untuk merenung dan memperbaiki diri.

"Kami percaya bahwa literasi memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir dan melalui kegiatan ini, sekaligus ingin mendorong warga binaan untuk lebih produktif dan siap kembali ke tengah masyarakat," ujarnya.

Salah satu warga binaan berinisial R mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat membantu dalam pembinaan dirinya.

"Sejak rutin membaca buku motivasi dan agama, saya merasa lebih tenang dan optimistis menjalani masa pembinaan. Ini jadi momen penting untuk memperbaiki diri," kata warga binaan berinisial R.

Ke depannya, pihak lapas akan terus meningkatkan koleksi buku dan merancang program literasi lanjutan seperti pelatihan menulis dan diskusi buku guna memperkaya pengalaman belajar warga binaan.

Dengan adanya program ini, Kalapas berharap warga binaan tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

"Semua warga binaan tidak mendapat perlakuan khusus dari pihak lapas secara pribadi dan mewah. Namun, menerima pembinaan kepribadian sesuai dengan minat dan bakat," kata Batara Hutasoit.