MAMUJU, iNewsMamuju.id - Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulbar menggelar rapat dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan Pemberian Remisi Khusus Natal Tahun 2024.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Divisi Pemasyarakatan pada Senin (25/11/2024) dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Akhmad Herriansyah.

Hadir pada kesempatan itu, JFT PKP Madya, Ahmad Lamo, Kepala Subbidang Pembinaan, Pembimbingan, dan TI, Joko Ariwibowo, serta staf. 

Mewakili Kadivpas Bagus Kurniawan, Akhmad Herriansyah dalam arahnnya mengatakan bahwa telah dibuat surat perintah kepada beberapa orang pegawai untuk melakukan pemantauan di Lapas/Rutan pada hari H Pemilihan Kepala Daerah.

“Bahwa yang bertugas tersebut agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan membuat laporan kepada pimpinan,” ujarnya.

Sebagai informasi jumlah DPT di Lapas/Rutan se Sulawesi Barat untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebanyak 1.050 org, dimana diantaranya terdapat 31 org WBP Wanita dan 12 org Anak Binaan.

Jumlah DPT di Lapas/Rutan se Sulawesi Barat untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati sebanyak 735 org, dimana diantaranya terdapat 9 org WBP Wanita dan 1 org Anak Binaan.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja mendukung jajarannya dalam memfasilitasi Pemilu Kepala Daerah di Lapas/Rutan se Sulawesi.

“Kami berharap Pilkada 2024 berjalan dengan baik, aman, dan terkendali," pungkasnya.

Editor : Lukman Rahim

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengungkapkan terdapat 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di rumah tahanan (rutan), lembaga permasyarakatan (lapas) serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jakarta saat Pilkada 2024.

"Kami sudah mendata di lapas/rutan Salemba, LP Cipinang, juga seluruh lapas, rutan, (termasuk) LPKA di Jagakarsa. Total ada 21 TPS yang berada di lapas/rutan," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Fahmi Zikrillah di Jakarta, Senin.

Dia menyatakan, pada prinsipnya, KPU DKI akan melayani semua warga Jakarta yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih, termasuk mereka yang berada di lapas, rutan maupun LPKA.

Terkait surat suara untuk warga lapas/rutan dan LPKA, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya dalam kesempatan yang sama menyatakan tidak ada kendala dari sisi jumlah.

Kalaupun saat hari pemungutan suara ditemukan kekurangan, maka KPU DKI akan meminta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari TPS terdekat untuk menyuplai surat suara. "Tapi sejauh ini, kami belum dapat informasi apakah terdapat penambahan jumlah tahanan," katanya.

Dari sisi data pemilih, sejauh ini masih tercakup dan tidak ada kendala dari sisi pemenuhan surat suara. "Tapi kalau nanti kekurangan surat suara, kami siapkan mitigasinya," ujar Dody.

Dia menambahkan, KPU DKI sudah mengadakan bimbingan teknis pada petugas lapas yang bertugas di TPS lokasi khusus, dalam hal ini rutan/lapas dan LPKA. Mereka akan mendapatkan supervisi secara khusus dari KPU DKI.

"Untuk petugas penyelenggara pemilu di lokasi khusus, petugasnya lebih banyak dari dalam yakni petugas lapas/rutan, sudah kami lakukan bimbingan teknis. Nanti kami akan lakukan supervisi dan monitoring secara khusus pada TPS-TPS lokasi khusus," kata Dody.

KPU DKI menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih. Pemungutan suara di Jakarta dilakukan di 14.835 TPS yang telah ditetapkan KPU DKI.

Dari jumlah pemilih tersebut, DPT terbanyak terdapat di Jakarta Timur dengan total 2.374.828, diikuti Jakarta Barat sebanyak 1.909.774. Lalu Jakarta Selatan (1.748.961), Jakarta Utara (1.345.815), Jakarta Pusat (813.721) dan Kepulauan Seribu (20.908).

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

MASAMBA,iNewsLutra.id -- Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada tahun 2024, Rutan Kelas II B Masamba membagikan surat pemberitahuan terkait pemungutan suara kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Surat pemberitahuan tersebut diberikan sebagai bagian dari proses partisipasi politik yang melibatkan WBP dalam Pilkada mendatang.

Pembagian surat pemberitahuan ini bertujuan agar setiap WBP yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Surat pemberitahuan ini berisi informasi mengenai waktu, tempat, serta prosedur pemungutan suara yang akan dilakukan di dalam rutan.

Karutan Masamba, Syamsul Bahri Menjelaskan “Sebagai bagian dari sistem demokrasi, kami memberikan kesempatan kepada WBP yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Ini adalah salah satu bentuk perhatian negara terhadap hak politik setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pidana,” ujar Syamsul.

Dengan langkah ini, Rutan Masamba turut mendukung suksesnya Pilkada 2024 dan memberikan kesempatan kepada WBP untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin daerah yang akan memimpin masa depan mereka. (*)

Editor : Nasruddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) sebagai tersangka korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu untuk pendanaan Pilkada 2024. Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yakni Isnan Fajri (IF) selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu, dan ajudan gubernur, Evriansyah (EV) alias Anca.

Penetapan tersangka tersebut, merupakan babak lanjutan dari operasi penangkapan yang dilakukan oleh KPK di Bengkulu, sepanjang Sabtu (23/11/2024). “KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (24/11/2024) malam.

KPK selanjutnya, kata ia, menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu RM (selaku) gubernur Bengkulu, IF sekretaris daerah Provinsi Bengkulu, dan EV alias AC adc gubernur Bengkulu. Ketiga tersangka selanjutnya dijebloskan ke sel tahanan di Rutan Cabang KPK. Dan dari peningkatan status hukum tersebut.

Sementara penyidik menjerat para tersangka dengan sangkaan Pasal 12e, dan Pasal 12B Undang-undang (UU) 31/1999-20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUH Pidana. “Penahanan terhadap para tersangka dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 24 November 2024,” ujar Alexander.

Kronologis perkara

Alexander menerangkan, penetapan tiga tersangka tersebut tak lepas dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Bengkulu, sepanjang Sabtu (23/11/2024) kemarin.

Operasi senyap dilakukan berdasarkan adanya informasi yang sampai ke KPK pada Jumat (22/11/2024) terkait dengan transaksi penerimaan sejumlah uang oleh tersangka EV selaku ajudan gubernur dan tersangka IF selaku Sekda Bengkulu. Penerimaan uang tersebut dikatakan Alexander, ditujukan untuk tersangka RM selaku gubernur Bengkulu.

Atas informasi tersebut, kata Alexander, KPK melakukan penangkapan terhadap sejumlah pejabat di Pemda Bengkulu lainnya. Di antaranya yang ditangkap adalah SR yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. SF ditangkap atas perannya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

SD ditangkap terkait perannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bengkulu Selatan. FEP ditangkap selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Provinsi Bengkulu. TS ditangkap terkait perannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu.

Kemudian tiga yang ditangkap lainnya, adalah para tersangka IF, RM, dan EV. Dari penangkapan tersebut, kata Alexander, penyidik KPK juga menemukan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dan catatan-catatan penyaluran uang lainnya.

Dari mobil SD, KPK menemukan uang tunai Rp 32,5 juta, dan catatan penerimaan serta penyaluran uang sebesar Rp 32,5 juta. Dari penangkapan FEP, KPK menemukan catatan penerimaan dan penyaluran uang Rp 120 juta. Selanjutnya di mobil yang dikendarai tersangka RM saat dilakukan penangkapan juga ditemukan uang setotal Rp 370 juta.

Selain itu ditemukan catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai setotal Rp 6,5 miliar dalam pencahan mata uang lokal, serta dolar Amerika Serikat (AS) dan dolar Singapura. “Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan tangkap tangan tersebut, sekitar Rp 7 miliar, dalam mata uang Rupiah, USD dan SGD,” jelas Alexander.

Medan (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kabanjahe melakukan razia di kamar hunian warga binaan untuk mencegah barang terlarang yang masuk di lingkungan ini.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada barang-barang yang bisa mengganggu ketertiban, serta menjaga agar warga binaan tetap dalam pengawasan yang ketat," ujar Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Kabanjahe Boni H Manullang, di Kabanjahe, Minggu.

Boni mengatakan selama razia, petugas menemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan dan beberapa barang yang dapat digunakan untuk melanggar aturan seperti mancis, kartu domino, gunting dan lainnya.

Lebih lanjut, semua barang tersebut segera disita dan akan dilakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan kegiatan ini, diharapkan Rutan Kabanjahe dapat terus menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan rasa aman baik bagi warga binaan maupun petugas yang bertugas.

Razia ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan yang ketat sangat penting dalam lingkungan Rutan, demi mencegah potensi masalah di masa mendatang.

Jakarta -

Narapidana (napi) di Inggris ternyata dibolehkan bekerja. Uniknya, penghasilan mereka lebih tinggi daripada sipir penjara, guru sekolah menengah, ahli biokimia, psikoterapis hingga bidan.

Dilansir dari The Telegraph, Minggu (24/11/2024), narapidana di beberapa penjara di Inggris diizinkan untuk keluar bekerja asalkan kembali ke sel maksimal pada malam hari. Langkah ini sebagai upaya untuk rehabilitasi dan mempersiapkan mereka kembali hidup di masyarakat.

Permasalahannya adalah perbedaan gaji antara narapidana dan mereka yang tergabung dalam masyarakat sipil telah menimbulkan pertanyaan mengenai kesenjangan pendapatan di Inggris.

Dalam laporan tersebut, narapidana di Inggris menerima gaji bersih paling tinggi sebesar US$ 46.005 atau Rp 729,08 juta (kurs Rp 15.848) per tahun pada tahun lalu. Asumsi gaji kotor mereka sekitar US$ 57.640.

Data Kementerian Dalam Negeri setempat menunjukkan bahwa sembilan narapidana lainnya memiliki penghasilan bersih lebih dari US$ 28.694, yang berarti rata-rata narapidana yang bekerja dibayar di bawah US$ 25.061 per tahun.

Menurut Kementerian Kehakiman Inggris, ada dua narapidana bergaji tinggi lainnya yang meraup lebih dari US$ 37.591 dan tujuh orang lainnya menyetor antara US$ 28.694 hingga US$ 37.591 ke rekening bank swasta mereka.

Para narapidana melakukan berbagai pekerjaan salah satunya mengemudikan truk. "Menjelang akhir hukuman, mereka menerima pembebasan dengan lisensi sementara. Hal ini membuat mereka menghabiskan sebagian hari mereka di masyarakat, sering kali bekerja sebelum kembali ke penjara," kata Juru Bicara Layanan Penjara.

"Jika mereka bekerja, penghasilan mereka dikenakan pajak, denda pengadilan, dan pungutan hingga 40%," tambahnya.

Meskipun ada pemotongan, gaji para narapidana di Inggris lebih besar dari beberapa profesi lainnya. Misalnya seorang sipir penjara, rata-rata gajinya adalah US$ 35.085, di mana rekrutan baru dibayar sekitar US$ 30.073 per tahun.

Kemudian bidan memiliki gaji bersih rata-rata US$ 45.889. Sementara ahli biokimia mendapat US 45.844, psikoterapis mendapat US$ 45.864, dan surveyor berizin mendapat US$ 43.908.

(aid/kil)

LONDON - Narapidana (napi) di Inggris ternyata dibolehkan bekerja. Uniknya, penghasilan mereka lebih tinggi daripada sipir penjara dan guru.

Mengutip laporan dari The Telegraph, Minggu (24/11/2024), napi di penjara Inggris memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada petugas yang menjaga mereka serta guru sekolah menengah, ahli biokimia, psikoterapis, dan bidan.

Napi di beberapa penjara terbuka dengan keamanan rendah diizinkan untuk keluar untuk bekerja, asalkan mereka kembali ke dalam sel penjara pada akhir hari.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya terpadu untuk merehabilitasi para narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali hidup bermasyarakat.

Namun, perbedaan gaji antara narapidana dan mereka yang tergabung dalam masyarakat sipil telah menimbulkan pertanyaan mengenai kesenjangan pendapatan di Inggris.

Narapidana dengan gaji tertinggi di Inggris menerima gaji bersih sebesar USD46.005 tahun lalu, yang berarti gaji kotor mereka sekitar USD57.640.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sembilan narapidana lainnya memiliki penghasilan bersih lebih dari USD28.694, yang berarti rata-rata narapidana yang bekerja dibayar di bawah USD25.061 per tahun.

Sementara itu, gaji rata-rata seorang sipir penjara adalah USD35.085, sementara rekrutan baru dibayar sekitar USD30.073 per tahun.

Menurut Kementerian Kehakiman, ada dua narapidana bergaji tinggi lainnya yang meraup lebih dari USD37.591 setelah dipotong tahun lalu dan tujuh lainnya yang menyetor antara USD28.694 hingga USD37.591 ke rekening bank swasta mereka.

LONDON - Narapidana (napi) di Inggris ternyata dibolehkan bekerja. Uniknya, penghasilan mereka lebih tinggi daripada sipir penjara dan guru.

Mengutip laporan dari The Telegraph, Minggu (24/11/2024), napi di penjara Inggris memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada petugas yang menjaga mereka serta guru sekolah menengah, ahli biokimia, psikoterapis, dan bidan.

Napi di beberapa penjara terbuka dengan keamanan rendah diizinkan untuk keluar untuk bekerja, asalkan mereka kembali ke dalam sel penjara pada akhir hari.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya terpadu untuk merehabilitasi para narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali hidup bermasyarakat.

Namun, perbedaan gaji antara narapidana dan mereka yang tergabung dalam masyarakat sipil telah menimbulkan pertanyaan mengenai kesenjangan pendapatan di Inggris.

Narapidana dengan gaji tertinggi di Inggris menerima gaji bersih sebesar USD46.005 tahun lalu, yang berarti gaji kotor mereka sekitar USD57.640.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sembilan narapidana lainnya memiliki penghasilan bersih lebih dari USD28.694, yang berarti rata-rata narapidana yang bekerja dibayar di bawah USD25.061 per tahun.

Sementara itu, gaji rata-rata seorang sipir penjara adalah USD35.085, sementara rekrutan baru dibayar sekitar USD30.073 per tahun.

Menurut Kementerian Kehakiman, ada dua narapidana bergaji tinggi lainnya yang meraup lebih dari USD37.591 setelah dipotong tahun lalu dan tujuh lainnya yang menyetor antara USD28.694 hingga USD37.591 ke rekening bank swasta mereka.

Meskipun para narapidana melakukan berbagai pekerjaan, orang-orang berpenghasilan tinggi terlibat dalam salah satu pekerjaan yang paling menguntungkan, yakni mengemudikan truk.

?Beberapa pelanggar, menjelang akhir hukuman mereka, menerima pembebasan dengan lisensi sementara. Hal ini membuat mereka menghabiskan sebagian hari mereka di masyarakat, sering kali bekerja, sebelum kembali ke penjara," kata seorang juru bicara layanan penjara seperti dikutip The Telegraph.

"Jika mereka bekerja, penghasilan mereka dikenakan pajak, denda pengadilan, dan pungutan hingga 40 persen, yang mendanai badan amal untuk para korban," lanjut dia.

Meskipun ada pemotongan, gaji para narapidana berada di atas bidan yang memiliki gaji bersih rata-rata USD45.889. Sementara ahli biokimia mendapat USD45.844, psikoterapis mendapat USD45.864, dan surveyor berizin mendapat USD43.908?juga lebih sedikit dari penghasilan para narapidana.

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar menyosialisasikan pilkada kepada warga binaan di lima lembaga pemasyarakatan atau Lapas dan rumah tahanan negara di kabupaten tersebut.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Kabupaten Aceh Besar Rahmat Adi di Aceh Besar, Sabtu, mengatakan ada lima tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Kabupaten Aceh Besar.

"Ada lima TPS khusus untuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Kabupaten Aceh Besar. Sosialisasi ini untuk memastikan tidak ada kesalahan warga binaan menggunakan hak pilih nantinya," katanya.

Adapun lima TPS khusus tersebut yakni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas II Banda Aceh di kawasan Lambaro, Kabupaten Aceh Besar.

Serta TPS khusus Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh di kawasan Kahju, Kabupaten Aceh Besar, serta Lapas Kelas III Lhoknga di kawasan Braden, Kabupaten Aceh Besar, dan Rutan Kelas IIB Jantho di Jantho, ibu kota Kabupaten Aceh Besar.

Rahmat Adi menyebutkan materi sosialisasi yang disampaikan di antaranya bagaimana cara menggunakan hak pilih. Penggunaan hak pilih dengan cara mencoblos surat suara agar tidak dinyatakan rusak.

"Selain itu, kami menyosialisasikan pasangan calon kepala daerah, baik Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh besar maupun pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Aceh," kata Rahmat Adi menyebutkan.

Pilkada di Kabupaten Aceh Besar digelar bersamaan antara pemilihan bupati dan wakil bupati dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Pemilihan tersebut digelar serentak dengan pilkada di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

Pilkada di Kabupaten Aceh Besar diikuti empat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yakni Muharram Idris dan Syukri A Jalil, Mukhlis Basyah dan Tgk Muhammad Jazuli, Mawardi Ali dan Tgk Irawan Abdullah, serta Musannif dan Sanusi Hasyim.

Sedangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh diikuti dua pasangan calon, yakni Bustami Hamzah dan M Fadhil Rahmi serta Muzakir Manaf dan Fadhullah.

Pekalongan -

Seorang tahanan wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekalongan, Jawa Tengah, berusaha menyelundupkan 100 pil koplo ke dalam rutan. Pil-pil koplo itu disembunyikan di dalam duburnya.

Upaya ini kemudian berhasil digagalkan oleh petugas rutan. Dilansir detikJateng, Kepala Rutan Kota Pekalongan Sastra Irawan mengungkapkan awalnya pelaku inisial HH mengikuti sidang di PN Kota Pekalongan. HH sendiri merupakan tahanan titipan dalam perkara narkoba.

"Sebetulnya (HH) itu tahanan (titipan) ya, bukan warga binaan. Jadi masih proses hukum, menjalani persidangan di PN Pekalongan," kata Sastra, Jumat (22/11/2024).

Setelah mengikuti sidang, HH dikembalikan ke rutan. Pada saat penggeledahan, petugas curiga HH menyembunyikan sesuatu.

"Didapati dari tahanan inisial HH itu benda asing yang disimpan di dubur yang bersangkutan. Oleh teman-teman pengamanan dilakukan pengecekan dan mengeluarkan barang tersebut," lanjutnya.

Setelah dikeluarkan, diketahui benda-benda itu adalah pil koplo. Jumlahnya 100 butir. Pil-pil itu dibungkus dalam kondom, diplester dengan lakban hitam.

"Dilakukan pengecekan didapati kondom yang di dalamnya dibungkus dengan lakban hitam, di dalamnya ada plastik berisi seratus butir obat jenis Alprazolam," katanya.

HH diperiksa lebih lanjut dan mengakui pil-pil itu didapatnya dari wanita berinisial RDY (20). RDY memberikan pil koplo tersebut ketika HH menunggu giliran sidang di PN Pekalongan. Modusnya, RDY pura-pura menjenguk.

"Pembesuk datang kemudian (obat) diselipkan, maaf ya ini wanita diselipkan di bagian dada, terus (dada) nempel di jeruji (tahanan) kemudian diambil, dan langsung dimasukkan ke dalam dubur," jelas Kapolres Pekalongan Kota AKBP Prayudha Widiatmoko.

Polisi pun bergerak menangkap RDY. Atas perbuatannya, RDY juga akan dipenjara seperti HH. Warga Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan tersebut dijerat Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.

(des/des)

Pekalongan -

Seorang tahanan wanita Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Pekalongan kedapatan menyelundupkan 100 butir pil koplo yang disembunyikan di dalam dubur. Pelaku mendapatkan pil koplo dari seorang wanita yang menjenguknya saat berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan. Pihak PN pun buka suara.

"Pengadilan Negeri Kota Pekalongan sudah sesuai dengan prosedur. Lokasi ini (ruang tahanan), bersifat steril. Hanya bisa dikunjungi atau dimasuki terdakwa saja yang itu menjalani persidangan di hari itu," kata Humas PN Pekalongan, Rino Ardian Wigunadi, kepada awak media saat ditemui di PN Pekalongan, Jumat (22/11/2024) sore.

Ruang tahanan yang disediakan oleh PN Pekalongan berupa ruang yang berpintu jeruji besi. Sebelum bisa masuk ke tempat lokasi ruang tahanan para terdakwa menunggu saat sidang, ada pintu jeruji besi juga. Dari pintu pertama hingga pintu di mana para terdakwa menunggu sidang, berjarak sekitar lima meter. Lokasi inilah, menurut PN steril. Bahkan juga ada papan peringatan.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan, Rino Ardian Wigunadi, saat ditemui di ruang tahanan PN Pekalongan, Jumat (22/11/2024) sore. Foto: Robby Bernardi/detikJateng

"Jadi ini (ruang tahanan), kita hanya memfasilitasi tempatnya saja untuk menunggu mengantre sidang. Kemudian di PN itu tidak ada pengawal tahanan adanya petugas sidang," ungkapnya.

"Karena terdakwa menuju sidang di sini (PN), yang mengawal adalah dari JPU dibantu dari kepolisian, ini sudah sesuai prosedur dan sudah ada sekatnya seperti ini sudah benar-benar steril," lanjutnya.

Terkait peristiwa penyelundupan pil koplo pada salah satu terdakwa, pihaknya tidak mengetahui kronologinya.

"Ke depan ini sebagai kewajiban kita semua, akan lebih diperketat lagi, agar kejadian tidak terjadi lagi, tentunya dengan petugas terkait," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, petugas Rutan Kota Pekalongan menggagalkan aksi penyelundupan 100 butir pil koplo yang disembunyikan di dalam dubur salah seorang tahanan wanita. Terungkap, pelaku mendapatkan pil koplo dari seorang wanita yang menjenguknya saat berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan.

Kepala Rutan Kota Pekalongan, Sastra Irawan, mengatakan temuan ini berawal saat pelaku HH kembali ke Rutan usai mengikuti sidang di PN Kota Pekalongan. Sastra menyebut HH bukan warga binaan Rutan melainkan tahanan titipan yang masih menjalani proses persidangan perkara narkoba.

"Sebetulnya (HH) itu tahanan (titipan) ya, bukan warga binaan. Jadi masih proses hukum, menjalani persidangan di PN Pekalongan," kata Sastra kepada wartawan, Jumat (22/11).

Seperti biasanya, petugas melakukan penggeledahan sebelum HH masuk ke Rutan. Dalam penggeledahan itu, petugas mencurigai HH menyembunyikan benda mencurigakan.

"Didapati dari tahanan inisial HH itu diperoleh benda asing yang disimpan di dubur yang bersangkutan. Oleh teman-teman pengamanan dilakukan pengecekan dan mengeluarkan barang tersebut," kata Sastra.

Dalam pemeriksaan, petugas mendapati bungkusan berisi 100 butir pil koplo. Atas peristiwa tersebut, pihaknya langsung menghubungi Polres Pekalongan Kota.

"Dilakukan pengecekan didapati kondom yang di dalamnya dibungkus dengan lakban hitam di dalamnya ada plastik berisi seratus butir obat jenis Alprazolam," imbuhnya.

Dari pemeriksaan, terungkap bahwa HH menerima paket itu dari RDY (20), wanita warga Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. RDY menyerahkan paket pil koplo itu saat HH tengah menunggu giliran sidang di ruang tahanan PN Pekalongan.

Polisi yang mendapatkan laporan, kemudian bergerak dan menangkap RDY. Polisi lalu mengungkap modus RDY yang berpura-pura membesuk HH lalu menyerahkan paket pil koplo hingga tak diketahui petugas.

"Pembesuk datang kemudian (obat) diselipkan, maaf ya ini wanita diselipkan di bagian dada, terus (dada) nempel di jeruji (tahanan) kemudian diambil, dan langsung dimasukkan ke dalam dubur," kata Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayudha Widiatmoko, saat menggelar rilis di Mapolres Pekalongan Kota, hari ini.

Akibat perbuatannya, RDY dipastikan akan menyusul HH. RDY dijerat dengan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(rih/ahr)

Pekalongan -

Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Pekalongan, menggagalkan aksi penyelundupan 100 butir pil koplo yang disembunyikan di dalam dubur salah seorang tahanan wanita. Terungkap, pelaku mendapatkan pil koplo dari seorang wanita yang menjenguknya saat berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan.

Kepala Rutan Kota Pekalongan, Sastra Irawan, mengatakan temuan ini berawal saat pelaku HH kembali ke Rutan usai mengikuti sidang di PN Kota Pekalongan. Sastra menyebut HH bukan warga binaan Rutan melainkan tahanan titipan yang masih menjalani proses persidangan perkara narkoba.

"Sebetulnya (HH) itu tahanan (titipan) ya, bukan warga binaan. Jadi masih proses hukum, menjalani persidangan di PN Pekalongan," kata Sastra kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Seperti biasanya, petugas melakukan penggeledahan sebelum HH masuk ke Rutan. Dalam penggeledahan itu, petugas mencurigai HH menyembunyikan benda mencurigakan.

"Didapati dari tahanan inisial HH itu diperoleh benda asing yang disimpan di dubur yang bersangkutan. Oleh teman-teman pengamanan dilakukan pengecekan dan mengeluarkan barang tersebut," kata Sastra.

Dalam pemeriksaan, petugas mendapati bungkusan berisi 100 butir pil koplo. Atas peristiwa tersebut, pihaknya langsung menghubungi Polres Pekalongan Kota.

"Dilakukan pengecekan didapati kondom yang di dalamnya dibungkus dengan lakban hitam di dalamnya ada plastik berisi seratus butir obat jenis Alprazolam," imbuhnya.

Dari pemeriksaan, terungkap bahwa HH menerima paket itu dari RDY (20), wanita warga Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. RDY menyerahkan paket pil koplo itu saat HH tengah menunggu giliran sidang di ruang tahanan PN Pekalongan.

Polisi yang mendapatkan laporan, kemudian bergerak dan menangkap RDY. Polisi lalu mengungkap modus RDY yang berpura-pura membesuk HH lalu menyerahkan paket pil koplo hingga tak diketahui petugas.

"Pembesuk datang kemudian (obat) diselipkan, maaf ya ini wanita diselipkan di bagian dada, terus (dada) nempel di jeruji (tahanan) kemudian diambil, dan langsung dimasukkan ke dalam dubur," kata Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayudha Widiatmoko, saat menggelar rilis di Mapolres Pekalongan Kota, hari ini.

Akibat perbuatannya, RDY dipastikan akan menyusul HH. RDY dijerat dengan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(aku/apu)