JAKARTA, investor.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden(KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah campur tangan atau cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah menawarkan nama Kaesang Pangarep kepada partai politik mana pun, untuk diunggulkan dalam pilkada.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) blak-blakan adanya masalah serius di sektor komoditas beras nasional.

Deputi III KSP, Edy Priyono mengakui, bahwa produksi beras dalam negeri mengalami kondisi kritis. Produksi beras pada Januari - April 2024 tercatat sebanyak 10,27 juta ton mengalami penurunan hampir 2 juta ton dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,98 juta ton.

"Ini penurunan yang sangat besar, implikasinya surplus pada Januari-April jauh berkurang, dari sebelumnya 2,82 juta ton menjadi 0,67 juta ton [tahun ini]. Kemungkinan kita bulan depan akan mulai defisit," ujar Edy dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (24/6/2024).

Dia membeberkan bahwa produksi beras yang anjlok pada tahun ini tak lepas dari adanya penyusutan luas panen padi. Pada periode Januari - April 2023, luas panen padi tercatat mencapai 4,2 juta ton, sedangkan luas panen tahun ini di periode yang sama hanya 3,5 juta ton.

"Ada penurunan [luas panen] 0,7 juta hektare, ini penurunan yang sangat besar, karena hanya terjadi dalam waktu satu tahun," jelasnya,

Di sisi lain, kata Edy, kondisi perberasan nasional semakin diperburuk dengan adanya penurunan jumlah petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 terdapat 28,4 juta keluarga tani secara nasional. Jumlah keluarga tani itu turun dibandingkan kondisi pada 2019 sebanyak 33,1 juta rumah tangga petani.

"Jadi kita sudah lihat bahwa kita ada masalah serius di sini. KSP sudah mengirimkan memo [catatan] kepada Presiden," tuturnya.

Selain itu, kondisi harga beras juga diprediksi bakal bergejolak lagi dalam waktu dekat. Edy menyebut, hasil penelusuran mereka di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), para pedagang menduga akan ada kenaikan harga beras di bulan mendatang.

Dengan begitu, Edy mengusulkan sejumlah strategi menanggulangi persoalan beras untuk jangka panjang. Mulai dari menahan laju alihfungsi lahan produktif dengan memberikan insentif bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi, bendungan dan waduk. Mempertahankan keberlanjutan lahan produktif, kata Edy, lebih mudah dibandingkan harus mencetak sawah baru.

"Kelihatannya kita sudah sepakat bahwa sebaiknya kita tidak hanya menjadi pemadam kebakaran yang melakukan upaya penanggulan di sisi hilir, kita juga sebisa mungkin menanggulanginya dari sisi hulu," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (20/6/2024), Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan tambahan anggaran belanja 2025 hingga Rp51,6 triliun, di antaranya bakal digunakan untuk program cetak 1 juta hektare sawah ala Prabowo.

Adapun, pagu indikatif Kementan 2025 yang ditetapkan sebesar Rp8.06 triliun dianggap sangat minim. Atas kondisi pagu anggaran yang minim itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun mengusulkan tambahan anggaran belanja kepada pemerintah sebesar Rp51,6 triliun yang terdiri dari Rp26,64 triliun untuk program Kementan, dan Rp25 triliun lainnya untuk mendukung program Prabowo dalam mencetak sawah satu juta hektare yang dinamai Asta Cita.

"Dengan demikian total pagu anggaran Kementan nanti menjadi Rp59,7 triliun," ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR-RI, Kamis (20/6/2024).

Dalam paparannya, Amran mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun empat program kerja untuk tahun depan, antara lain program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; program nilai tambah dan daya saing industri; program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan program dukungan manajemen.

Jangan dipikir dinastilah, nepotismelah, dikit-dikit

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penempatan sejumlah kerabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) di posisi petinggi BUMN merupakan bentuk kepercayaan negara pada kemampuan mereka.

"Semua orang yang dianggap oleh negara memiliki kewenangan dan kemampuan yang mumpuni, ya seperti itu," kata Ali Mochtar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu menjawab sejumlah kritik terhadap keponakan Presiden Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif, yang ditunjuk untuk memegang jabatan sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero).

Ponakan Presiden Jokowi lainnya adalah Joko Priyambodo yang diangkat menjadi Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Dia resmi berada di posisi strategis tersebut sejak 20 Mei 2024.

Kerabat Presiden Jokowi berikutnya yang duduk di perusahaan pelat merah juga didapat Sigit Widyawan, suami dari sepupu Jokowi, yang kini menjabat Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI.

Ngabalin yang pernah menjabat sebagai Komisaris di Angkasa Pura I, kemudian di Pelindo III, menyebut kritik terhadap kerabat Jokowi sebagai sebuah masukan yang disampaikan seorang pengamat.

"Kalau pengamat itu kan namanya juga pengamat, mengamati dari jauh kan? Mengamati," ujarnya.

Ngabalin meyakini bahwa akuntabilitas sistem pemerintahan di Indonesia sama sekali tidak diragukan.

Ngabalin juga memastikan bahwa mandat yang mereka emban bukan sebagai politik balas budi. "Sama sekali tidak ada hubungannya, jauh," ucapnya.

Ngabalin mengimbau masyarakat untuk menghargai kapasitas dan kapabilitas seseorang dalam mengemban jabatan publik.

"Jangan dipikir dinastilah, nepotismelah, dikit-dikit," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Komisi ll DPR mendorong agar kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diperkuat. Sebab BPIP merupakan salah satu garda terdepan dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja BPIP, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan, evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah dalam Struktur Anggaran Tahun 2024, dan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025. ?Realisasi anggaran BPIP Tahun 2023 mencapai 96,41% dari total pagu 2023,? ucapnya dikutip Rabu (12/6/2024).

Yudian menjelaskan, capaian strategis BPIP pada 2023 meliputi Gerakan Aksi Pancasila dan Gotong Royong Melawan Stunting, Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila 2023, Pengkajian dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan Selaras dengan Nilai-nilai Pancasila.

?Penyusunan dan peluncuran buku Teks Utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah, PAUD sampai dengan SMA, sertifikasi bagi pengajar, penceramah pendidikan, dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui Pelatihan Eksekutif Nasional (PEN) kepada K/L dan Pemerintah Daerah," ujarnya.

Termasuk kerja sama BPIP-LAN-Menpan-ANRI, Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2023, dan Opini atas Laporan Keuangan BPIP oleh BPK di mana 5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas LK Tahun 2019 ? 2023.

Yudian menjabarkan, pada tahun ini kegiatan strategis dalam Struktur Anggaran 2024, BPIP melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.

"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," paparnya.

BPIP juga melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Saat ini, penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan PIP tengah dikebut. Selain itu, diklat Pembinaan Ideologi Pancasila selalu diselenggarakan bagi seluruh komponen masyarakat.

?Akreditasi lembaga diklat PIP, pelatihan Training of Trainer (ToT) Pembinaan Ideologi Pancasila, sertifikasi kepada pendidik dan pelatih Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, Program Paskibraka, serta penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila. kami juga lakukan pengukuran aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan baru saja kami selenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Blok Rokan, Dumai?, ucapnya.

Yudian menyebut, anggaran BPIP dari 2023-2025 terus mengalami penurunan. Anggaran BPIP 2024 turun sebesar 4,26% dari 2023. Sementara pagu anggaran BPIP 2025 turun sebesar 12,52% dari 2024.

"BPIP akan massif sosialisasikan Pancasila ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda. Salah satunya melalui media sosial, seperti TikTok dan Instagram. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden pada saat dirinya dilantik sebagai Kepala BPIP di Istana pada 7 Juni 2022 lalu.

Mengingat kepiawaian generasi muda dalam bermedia sosial dan dalam membuat konten, BPIP menilai pentingnya ideologi Pancasila harus masuk ke generasi Milenial, Gen Z, dan alfa dengan menggandeng content creator, YouTuber, influencer, dan TikToker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian.

Anggota Komisi ll DPR Aminurokhman dalam pendalamannya kepada BPIP menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang. Politikus tersebut menilai pentingnya tugas BPIP dalam mentransformasi nilai ideologi menjadi sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyatakat.

?Setiap rapat saya dengan BPIP selalu saya mendorong BPIP ini jangan hanya menjadi badan yang hanya dibentuk oleh keputusan presiden Pak. Ke depan bagaimana lembaga ini eksistensinya harus dikuatkan dengan undang-undang,? ujarnya.

Aminurokhman mendorong program-program BPIP agar tidak hanya menyentuh pada komponen masyarakat pada tingkatan tertentu, melainkan harus pada semua kalangan tanpa terkecuali.

Senada, anggota Komisi ll DPR Kamran Muchtar Podomi juga mendorong BPIP untuk lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila di masyarakat sebagai modal persatuan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

?Menebar nilai-nilai baik, nilai nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. Nah makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideologi. BPIP ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,? tuturnya.

Podomi menyebut, peran BPIP dalam Program Paskibraka terasa hingga ke daerah daerah. Namun, di sisi lain, Podomi juga mendorong BPIP memperhatikan anggaran Paskibraka di daerah.

?Karena BPIP ini bicara nilai, outcome-nya nilai. Saya belum tahu batu ujinya apa, tapi yang terasa di daerah itu Paskibraka. Termasuk anggaran di daerah, diperhatikan juga paskibraka-paskibraka yang kita sudah tahu lah, kalau anak-anak di daerah yang orang tuanya petani, tapi mereka bangga jadi Paskibraka, walaupun tingkat kabupaten/kota, apalagi sampai di pusat,? jelasnya.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Heru Sudjatmoko menyampaikan usulan saat rapat kerja bersama BPIP tentang pembentukan Mahkamah Pancasila.

"Kita mengenal ada Mahkamah Konstitusi yang secara sederhana bisa disebut penjaga konstitusi kita, ada Mahkamah Agung yang menjaga hukum dengan segala peraturan perundangan di bawah konstitusi. Saya berpikir jangan-jangan perlu ada Mahkamah Pancasila," kata Heru

Kalau Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, kata dia, Mahkamah Pancasila mungkin fungsinya sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara, para aparatur negara, para warga negara, para orang-orang kaya di negara ini.

"Pendek kata semua dari kita. Barangkali tentu bukan untuk mengadili seperti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tapi paling tidak BPIP bisa mengonsolidasi," katanya.

JAKARTA - Komisi ll DPR mendorong agar kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diperkuat. Sebab BPIP merupakan salah satu garda terdepan dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja BPIP, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan, evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah dalam Struktur Anggaran Tahun 2024, dan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025. ?Realisasi anggaran BPIP Tahun 2023 mencapai 96,41% dari total pagu 2023,? ucapnya dikutip Rabu (12/6/2024).

Yudian menjelaskan, capaian strategis BPIP pada 2023 meliputi Gerakan Aksi Pancasila dan Gotong Royong Melawan Stunting, Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila 2023, Pengkajian dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan Selaras dengan Nilai-nilai Pancasila.

?Penyusunan dan peluncuran buku Teks Utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah, PAUD sampai dengan SMA, sertifikasi bagi pengajar, penceramah pendidikan, dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui Pelatihan Eksekutif Nasional (PEN) kepada K/L dan Pemerintah Daerah," ujarnya.

Termasuk kerja sama BPIP-LAN-Menpan-ANRI, Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2023, dan Opini atas Laporan Keuangan BPIP oleh BPK di mana 5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas LK Tahun 2019 ? 2023.

Yudian menjabarkan, pada tahun ini kegiatan strategis dalam Struktur Anggaran 2024, BPIP melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.

"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 100 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp 45 miliar dialokasikan khusus untuk sosialisasi Pancasila oleh influencer dan content creator.

Usulan tersebut disampaikan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam Rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Mensesneg, Menseskab, KSP, dan BPIP dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2025, RKP tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023.

"Pimpinan Komisi II yang kami hormati, BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp 100 miliar," ucap Yudian dalam rapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

"Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45.594.500.000," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, BPIP menyampaikan pagu alokasi anggaran BPIP tahun 2024 sebesar Rp 342 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 182,6 miliar dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 159,6 miliar.

Ia juga menyampaikan pagu anggaran BPIP selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 15,2 miliar (4,26 persen) dan untuk tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 42,8 miliar (12,52 persen).

Adapun perincian detail usulan tambahan anggaran BPIP tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan Jaringan Relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp 18 miliar;

2. Peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi sebesar Rp 4 miliar;

3. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian, dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 7,4 miliar;

4. Penyelenggaraan diklat bimbingan ideologi Pancasila sebesar Rp 4 miliar;

5. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila sebesar Rp 10 miliar;

6. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila sebesar Rp 5 miliar;

7. Pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp 6 miliar;

8. Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45,5 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk tahun anggaran 2025 pada rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), dan Kantor Staf Presiden (KSP).

“BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100 miliar,” kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat pemaparan pembahasan anggaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dalam perinciannya, usulan anggaran tersebut akan digunakan untuk delapan program BPIP. Hampir separuh dari total anggaran tersebut yakni sebanyak Rp45,59 miliar akan dialokasikan untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, YouTuber, influencer, dan TikToker.

Lalu, penguatan jaringan relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp18 miliar; fasilitasi pelaksanaan pembinaan Paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila sebesar Rp10 miliar.

Berikutnya, perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp7,4 miliar; pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp6 miliar.

Selanjutnya, pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila Rp5 miliar; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pembinaan ideologi Pancasila Rp4 miliar; dan peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi Rp4 miliar.

Yudian menjelaskan bahwa pagu indikatif BPIP yang ada saat ini untuk tahun anggaran 2025 yakni sebesar Rp299,42 miliar, yang diperuntukkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp172,08 miliar, dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp127,34 miliar.

Dia menjelaskan pagu indikatif BPIP tahun 2025 lebih kecil bila dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2024.

BPIP, kata dia, mendapatkan anggaran sebesar Rp357,49 miliar pada tahun 2023, dan Rp342,26 miliar pada tahun 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengatakan semestinya pagu indikatif anggaran kementerian/lembaga tidak mengalami penurunan untuk mencapai kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya sebab terjadi perkembangan inflasi dari tahun ke tahun.

“Oleh karena itu, memang kalau nanti disepakati dengan teman-teman kami akan usahakan supaya setidak-tidaknya menyesuaikan dengan keadaan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di tanah air supaya dia setidak-tidaknya sama dengan kinerja tahun sebelumnya, jadi ini yang menurut pikiran saya,” kata dia saat memimpin jalannya rapat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Secara politis, Pancasila disebut common denominator atau titik temu dari berbagai pandangan dan paham politik yang berkembang kala negara Indonesia tengah dirumuskan. Ia didaku sebagai philosofische grondslag atau falsafah hidup dari bangsa-bangsa di Nusantara yang menjadi dasar berdirinya negara Republik Indonesia. Sejak "dilahirkan" 79 tahun yang lalu Pancasila terus membersamai bangsa dan negara ini dengan segala kekuatan dan kelemahannya.

Selama Republik ini berdiri, Pancasila telah membuktikan "kesaktiannya" sedemikian rupa hingga ia mampu bertahan dalam gelombang dera gugatan dan keraguan terhadapnya. Di masa Konstituante, misalnya, Pancasila bertahan dari kehendak lama yang bersemi kembali pasca-Pemilu 1955. Di masa pergolakan 1965, Pancasila didengungkan kesaktiannya meski ia sekadar kamuflase dari sebuah siasat politik. Setelah itu, Pancasila bahkan dimistifikasi sedemikian rupa hingga menjadi penjaga kekuasaan Orde Baru.

Pasca-Reformasi '98, Pancasila terjerembab ke pojokan arena lahirnya kembali politik aliran dan era kebebasan. Pancasila seperti pepatah "hidup segan mati tak mau". Ia tak mati namun juga tak punya daya hidup. Ia tak bisa disingkirkan namun juga hanya mampu berposisi seperti pataka di acara-acara formal kenegaraan. Sampai ketika bangunan Republik ini terancam oleh gelagat sektarianisme, nama Pancasila kembali disebut: "Saya Indonesia, saya Pancasila!" begitu slogan ini begitu riuh pada medio 2017, kala bangsa ini berada dalam polarisasi sosial paling tajam setelah prahara 1965.

Dalam perjalanannya, Pancasila kembali mulai menggeliat. Sebagian anak bangsa menggelar berbagai ruang diskursus guna membincang kembali hingga melakukan redefining atas Pancasila dewasa ini. Hasilnya, Pancasila tetap disunggi oleh mayoritas anak bangsa ini. Ia tetap menjadi pilihan yang paling masuk akal bagi mayoritas, sebagai dasar dibangun dan dipertahankannya Republik ini. Survei SMRC pernah menunjukkan hal tersebut. Lebih dari 90 persen warga bangsa ini menyatakan bahwa Pancasila adalah pilihan paling pas serta rumusan terbaik. Ia tidak boleh diubah atas alasan apapun.

Meski demikian, Pancasila hari ini tetap berada dalam problem klasiknya. Ia masih belum mampu keluar dari jebakan lamanya. Pancasila masih sekadar dekorasi ketimbang sumber nilai kehidupan penghuni Republik ini. Pancasila seperti patah kaki ketika dituntut mewujud sebagai praksis bernegara. Pancasila kerap terkungkung dalam pelbagai mitologi dan mistifikasi yang dibangun atas nama dirinya. Namanya sering disebut namun kering dalam pemaknaan. Ia seperti mantra yang seketika akan menyirep siapapun yang mendengarnya. Namun ketika mantra hilang, hilang pula pengaruhnya dalam kehidupan ini. Pendek kata, ada kelemahan dalam diri Pancasila itu sendiri.

Ya! Pancasila memang memiliki kelemahan. Kelemahannya bahkan disebut ada di dalam dirinya sendiri. Kelemahan itu berada pada soal metodologi. Pancasila bolong di titik ini. Di level ontologi dan epistemologi, Pancasila tidak punya masalah. Namun di level metodologis, Pancasila selalu membutuhkan penopang agar mampu benar-benar "hidup".

Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru pernah mencoba merumuskan metodologi ini lewat Manipol/USDEK dan Penataran P4. Namun seperti kita lihat dalam sejarah, keduanya tak mampu berjalan dengan baik. Manipol terongrong oleh pergulatan ekstrem dari berbagai spektrum ideologi yang justru hidup dalam naungan Pancasila itu sendiri. Sementara oleh P4, Pancasila bermetamorfosis menjadi alat kekuasaan sekaligus dimistifikasi sebagai satu-satunya ideologi sah negara.

Ada banyak evaluasi mengapa dua metodologi tersebut tidak berjalan dengan baik. Salah satu yang paling mendasar adalah pendekatan deduktif yang digunakannya. Selama ini Pancasila selalu berangkat dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Pancasila menjadi bahan sekaligus ruang indoktrinasi, bukan aspirasi pemikiran yang menghidupi langit kebudayaan nasional kita. Singkat kata, selama ini Pancasila selalu berangkat dari bidang ke titik, bukan dari titik ke bidang.

Perubahan Basis Material

Tidak hanya problem metodologis, Pancasila juga mengalami kendala eksternal berupa perubahan basis material kebudayaan warga bangsa ini. Semestinya, Pancasilalah yang menghidupi segenap perikehidupan bangsa dan negara. Ia adalah falsafah bangsa. Ia dasar didirikannya negara ini. Ia adalah sumber dari segala sumber hukum kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia adalah suprastruktur kehidupan bangsa dan negara ini. Sebagaimana ideal kerja kebudayaan, suprastruktur yang semestinya menentukan struktur berikut infrastruktur suatu komunitas sosial.

Namun akibat modernisme, modernisasi, dan juga modernitas yang melanda segenap sendi kehidupan manusia di muka bumi ini, terjadilah apa yang disebut oleh Ignas Kleden dengan perubahan basis material kebudayaan (Arif, 2016). Basis material itu ialah subjek-subjek kebudayaan yang dalam ini adalah manusia. Impaknya adalah kognisi sosial berubah seiring berubahnya cara kerja, cara hidup, hingga cara berpikir mereka. Di tahap ini, yang berlaku bukan lagi ideal kerja kebudayaan melainkan tesis dari Karl Marx di mana infrastrukturlah yang menentukan suprastruktur.

Akibat lebih jauhnya, modernitas menyisakan patologi bagi corak kebudayaan suatu komunitas sosial. Dalam konteks Indonesia, bangsa ini "kehilangan" bintang penuntun akibat malfungsi Pancasila sebagai sistem nilai serta sistem kebudayaan nasional. Di level kenegaraan, kita pun terjebak dalam pelbagai bentuk materialisasi serta instrumentalisasi kehidupan politik/kepublikannya. Saya menyebut semua ini sebagai "kewadagan".

Maka yang disebut pembangunan adalah pembangunan gedung, bangunan, atau segala yang beraras pada infrastrukturisme. Yang disebut demokrasi adalah ketika suara massa netizen bergemuruh. Yang disebut pemilu adalah tingginya angka elektabilitas berikut modal yang menyertainya. Yang disebut kemajuan ialah tingginya angka perkapita. Yang dimaksud kesejahteraan hanyalah angka pertumbuhan. Dan dalam pada itu, dunia pendidikan pun jauh dari narasi pembangunan nasional dan hanya disesaki oleh soal berapa harga yang harus dibayar oleh pesertanya.

Maka tidak heran jika respon-respon negara atas pelbagai masalah kepublikan, dijawab oleh pendekatan instrumental yang langsung menuai gugatan dan kontroversi. Kasus Tapera dan UKT adalah contoh aktualnya. Semua respons terasa serba instan dan tambal sulam. Ia tidak berangkat dari kedalaman refleksi yang beralaskan keluhuran nilai dan keutamaan sikap.

Pada level lebih jauh, kewadagan ini telah merasuk pada relasi sosial dan politik di level bangsa. Gagasan dan ide jauh tersisih oleh figur, lebih-lebih figur yang berkuasa atau yang punya kewadagan lebih. Orang bisa bersepakat tentang apa saja sepanjang itu memberi keuntungan. Yang disebut keuntungan pun mesti wadag wujudnya. Nilai (value) dan keutamaan (virtue) jadi teramat relatif; yang solid adalah penghambaan pada segala yang wadag berikut penampakan benefit yang menyertainya. Keberpihakan tidak pernah jejeg karena selalu tidak kuat iman didera godaan maupun ancaman yang sama-sama wadag. Fanatisme pun lahir bukan dari dan pada nilai atau ide, melainkan pada segala bentuk kewadagan tadi.

Dalam segala manifestasi kewadagan ini, kita menyaksikan Pancasila terus berada di pinggiran sejarah dan dialektika bangsa hingga hari ini. Di titik inilah Pancasila mengalami apa yang disebut oleh Syaiful Arif (2016) sebagai "entropi Pancasila": suatu kondisi di mana Pancasila sebagai sistem nilai tidak mampu beroperasi dan membentuk sistem perilaku pada ranah kehidupan sosial-politik masyarakatnya.

Menyublim Kewadagan

Maka lengkaplah sudah "derita" yang dialami oleh Pancasila. Dari dalam, ia patah kaki dan tangan karena problem metodologis; dari luar, ia terus diterjang perubahan basis material kebudayaan subjek-subjeknya. Maka ia pun lumpuh selumpuh-lumpuhnya. Sebagai sistem nilai, ia tak mampu membentuk sistem sosial, politik, budaya, yang selaras dengan sistem nilai dan sistem makna yang dikandungnya. Pancasila tak berdaya untuk benar-benar menjadi spirit republikanisme di alam kehidupan negara ini.

Tidak hanya tak berdaya, Pancasila hari ini bahkan dikangkangi oleh satu-satunya paham dan pemikiran yang tidak terkandung dalam dirinya: liberalisme! Kelima sila dalam Pancasila merefleksikan berbagai macam paham dan pemikiran dunia. Hanya liberalisme yang selama ini tidak diakomodasi oleh Pancasila! Namun yang tidak diakomodasi itulah justru yang kini men-drive kehidupan bangsa dan negara ini. Liberalismelah yang justru menjadi the ruling value dalam setiap tarikan napas dan gerak berbangsa dan bernegara kita hari ini. Dan, inilah kewadagan yang paling manifestatif yang malu-malu kita akui.

Maka, alih-alih menghidupi kita, kitalah yang kini mesti menghidupi Pancasila. Kitalah yang harus merintis berbagai upaya guna menyublimkan segala yang wadag itu agar berada dalam nilai dan kebudayaan Pancasila. Kitalah yang harus merohanikan yang serba material itu dalam kesadaran spiritualitas Pancasila. Mau bagaimana lagi. Segala pendekatan deduktif selama ini terbukti tak mampu menghidupkan Pancasila hingga hari ini. Segala bentuk lembaga maupun sejumlah ketetapan tak pernah mampu merevitalisasi Pancasila ke maqam semestinya. Segala praktik indoktrinasi akan nilai-nilai luhurnya selama ini malah berbuah kecaman, penghinaan, dan bahkan pengabaian terhadapnya.

Inilah saatnya Pancasila dikembalikan kepada "pemilik" sahnya: warga negara dan warga bangsa ini. Warga negara (citizen) merujuk pada entitas politik yang menjadi pasangan dari negara (state) sebagai lawan dialektikanya, yang dalam konteks ini berarti Pancasila menjadi alat warga untuk beroposisi. Sementara warga bangsa (nation) merujuk pada entitas sosial yang memiliki kesadaran dan tujuan yang sama dalam upaya mencapai cita-cita idealnya (utopia), yang dengan ini Pancasila, idealnya, menjadi bintang penuntun.

Sudah saatnya Pancasila di-drive dari bawah ke atas dan segala arah; dari titik ke bidang (induktif). Sudah waktunya negara menyadari bahwa Pancasila mesti disemai dari dan bukannya dicangkokkan pada warga sebagai basis material kebudayaannya. Sudah masanya kita mendemokratisasikan Pancasila.

Agar mampu menjadi praksis dalam kenyataan hidup bangsa dan negara ini, Pancasila tidak hanya perlu ditopang oleh teori-teori sosial-politik yang relevan. Ia juga butuh disokong oleh ekspresi dan diskursus berbagai paham dan pemikiran politik lain. Ia juga mesti dijadikan ruang sekaligus kerja-kerja kebudayaan warga yang ekspresinya bisa beraneka rupa cara; mulai dari menyelenggarakan lomba hingga perdebatan ideologis di lembaga-lembaga negara.

Hal ini agar Pancasila terhindar dari kepicikan cara pandang, seolah-olah kehadirannya hanya untuk menangkal sektarianisme atau fenomena serupanya. Lebih dari itu, Pancasila juga berbicara tentang bagaimana menjadi manusia yang gandrung pada keadilan dan menjunjung tinggi etika. Pancasila juga berbicara tentang bagaimana sebuah republik semestinya dibangun dan bagaimana demokrasi seharusnya dioperasikan. Pancasila juga berbicara hingga bagaimana kita, manusia, semestinya berlaku; baik sebagai penerima mandat kekuasaan (khalifah) di muka bumi sekaligus hamba di hadapan Yang Maha Kuasa.

Kita tak bisa menghidupkan Pancasila. Kita hanya mampu membuat "napas buatan" baginya lewat ketepatan mengidentifikasi persoalan dibarengi dengan kejujuran dalam bersikap dan keikhlasan dalam berbuat. Dengan begitu, semoga dengan kesadaran dan itikad ini, kita bisa mulai menyicil berbagai rupa upaya dan pemikiran sehingga Pancasila mampu hidup dan menghidupi kehidupan bangsa dan negara ini dalam gerak sejarah ke depan.

Willy AdityaAnggota MPR RI, penggiat Pancasila Di Rumahku

(mmu/mmu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki kebutuhan sendiri terkait dengan penunjukan dua orang staf khusus presiden baru, yaitu Grace Natalie dan Juri Ardiantoro.

Ia menampik bahwa tambahan staf khusus ini membuat jumlahnya menjadi lebih gemuk.

"Tidak, bahkan masih ada beberapa lagi yang mungkin. Karena ini menyangkut kebutuhan Presiden. Karena staf khusus itu melekat dengan Presiden, Presiden yang merasa punya kebutuhan itu. Jadi lepas dari semua kepentingan-kepentingan lain," kata Ali saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).

Ngabalin juga menampik penunjukan Grace yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI ini karena telah banyak membantu calon wakil presiden saat Pilpres 2024.

"Tidak ada urusannya. Jadi dia lebih harus lebih positif dalam menilai. Karena staf khusus itu terkait dengan kebutuhan Presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, Ngabalin menyampaikan, penunjukan Juri juga karena kebutuhan Presiden.

Juri yang sebelumnya merupakan Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) juga memiliki peran besar dalam diseminasi informasi dan komunikasi politik bernegara.

"Tentu saja kalau Presiden mengambil satu keputusan itu akan memberikan dampak yang terpenting bagi tugas-tugas kerja Presiden. Apalagi namanya saja staf khusus, jadi mari kita sambut ini sebagai keputusan Presiden yang luar biasa sangat penting di sisa masa tugasnya," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi menunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro menjadi Staf Khusus Presiden. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penugasan stafsus itu berlaku per Rabu (15/5/2024).

"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI. (Penugasan) per hari ini," kata Ari kepada wartawan, Rabu.

Diketahui, keduanya memang sempat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan itu, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ari menuturkan, keduanya diterima oleh Presiden Joko Widodo. Setelah diangkat menjadi stafsus, keduanya akan menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Presiden.

"Menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Bapak Presiden," sebutnya.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mempunyai kebutuhan terkait dengan penunjukan Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai staf khusus (stafsus).

"Tentu saja kalau Presiden mengambil satu keputusan itu akan memberikan dampak yang terpenting bagi tugas-tugas kerja Presiden. Apalagi, namanya saja staf khusus, jadi mari kita sambut ini sebagai satu keputusan Presiden yang luar biasa sangat penting di sisa masa tugasnya," ujar Ngabalin di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kapasitasnya kedua tidak perlu diragukan lagi di dunia perpolitikan. Diketahui bahwa Grace merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sedangkan Juri adalah mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan.

"Mas Juri adalah mantan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik. Maka, nanti teman-teman lebih banyak berjumpa dengan beliau dengan Mas Juri, kapasitasnya tidak diragukankan. Dia Rektor Universitas NU, dia mantan (Ketua) KPU, mantan deputi, dan segala macam tugas lainnya," ungkap Ngabalin.

Kendati demikian, dia belum mengetahui lebih lanjut di bidang apa Grace dan Juri akan ditugaskan. Menurut dia, hal tersebut merupakan kewenangan dari Presiden.

"Presiden punya kewenangan," ujarnya.

Ngabalin juga membantah penunjukan dua orang tersebut akan berdampak pada komposisi stafsus Presiden menjadi "gemuk".

Ia meyakini Presiden memiliki pertimbangan dan juga kebutuhan dengan menambah dua stafsus tersebut.

"Karena staf khusus itu melekat dengan Presiden, Presiden yang merasa punya kebutuhan itu. Jadi, lepas dari semua kepentingan-kepentingan lain. Jadi, Presiden punya kebutuhan terhadap dua stafsus itu, Mbak Grace dan Mas Juri," ucap Ngabalin.

Penugasan Grace dan Juri sebagai stafsus Presiden disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (15/5).

"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI," jelas Ari Dwipayana.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 7.700 permohonan perlindungan sepanjang tahun 2023.

Anggota LPSK periode 2024-2029, Antonius P S Wibowo mengatakan, jumlah permohonan tersebut meningkat pesat dibandingkan tahun 2019-2020 di kisaran 2.500.

"Tahun lalu sekitar 7.700 mendekati 8.000. sedangkan kalau dibandingkan ketika kita mulai awal bertugas tahun 2019-2020 masih sekitar 2.500," kata Antonius usai acara pembacaan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Ia tidak memungkiri, banyaknya jumlah permohonan yang masuk menggambarkan ekspektasi tinggi masyarakat terhadap lembaga itu.

Ekspektasi tersebut, lanjutnya, harus diikuti dengan penguatan organisasi baik di bidang sumber daya manusia, anggaran, maupun jejaring. Tiga hal itu menjadi fokus tujuh anggota LPSK yang baru saja dilantik hari ini.

"Kita akan memperkuat jejaring dengan semua stakeholder baik itu anggota dewan, pemerintah media massa organisasi publik, dan sebagainya," jelas Antonius.

Di sisi lain, pihaknya akan memperkuat penggunaan teknologi informasi.

"Itu akan kita optimalkan dalam rangka tentu saja mendukung permohonan perlindungan dan mendukung pelaksanaan perlindungan saksi dan korban," tutur dia.

Sebagai informasi, tujuh orang anggota resmi menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu (15/5/2024).

Ketujuh anggota itu sah menjadi anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan 2024-2029 usai mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini tertuang pula dalam Keputusan Presiden Nomor 52 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2024. Usai pembacaan keputusan, ketujuh anggota membacakan pernyataan sumpah jabatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie dan mantan Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menjadi Staf Khusus Presiden.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penugasan stafsus itu berlaku per hari ini, Rabu (15/5/2024).

"Pada hari ini, Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka berdua dipanggil Bapak Presiden untuk mendapatkan penugasan sebagai Staf Khusus Presiden RI. (Penugasan) per hari ini," kata Ari kepada wartawan, Rabu.

Diketahui, keduanya memang sempat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan antara Jokowi dengan Grace, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ari menuturkan, keduanya diterima oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah diangkat menjadi stafsus, keduanya akan menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Presiden.

"Menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Bapak Presiden," sebutnya.

Sebagai informasi, Grace Natalie selama ini dikenal publik sebagai politisi PSI.

Selama bergabung dengan PSI, Grace aktif menyuarakan sejumlah isu. Di antaranya soal keberagaman dan hak-hak perempuan.

Adapun PSI merupakan salah satu partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Sementara itu, Juri Ardiantoro adalah mantan komisioner KPU yang sejak purnatugas bergabung di lingkar Jokowi.

Ia sempat bertugas sebagai Deputi IV Kantor Staf Presiden sebelum memutuskan mundur jelang Pilpres 2024.

Ia mundur dari KSP karena bergabung sebagai tim kampanye Prabowo-Gibran.