Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan dan Tim Ekonomi Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyiapkan pembentukan badan atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengendalian perubahan iklim dan tata niaga karbon.

"Pemerintah Indonesia era Presiden Jokowi telah memiliki sejumlah rumusan kebijakan rendah karbon dalam RPJMN, serta memiliki komitmen penurunan emisi karbon. Dalam masa transisi pemerintahan ini harapannya bisa ada kebijakan yang lebih mengakselerasi dalam kepemimpinan selanjutnya," kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Terkait Transisi Menuju Ekonomi Hijau dan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon sebagaimana pernyataan resmi KSP yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Rapat itu dihadiri Moeldoko dan juga Ketua Tim Ekonomi Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Prabowo-Gibran Periode 2024-2029 Burhanuddin Abdullah, beserta pejabat lainnya dari kementerian/lembaga terkait.

Moeldoko mengatakan Kantor Staf Presiden mengusulkan pembuatan satuan tugas (Satgas) untuk memulai pembahasan sinkronisasi dan transisi keberlanjutan implementasi kebijakan pengendalian karbon.

“Saran saya bentuk dulu satgas dalam rangka merumuskan badannya secara struktural, ini untuk memudahkan transisi pembentukan badan nantinya,” ujar dia.

Satgas ini, kata Moeldoko, berfungsi menyiapkan Peraturan Pemerintah terkait pembentukan Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) pascaPelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029, yang akan dipimpin oleh Prof. Dr. Laode Kamaluddin selaku Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ishak Saing.

Moeldoko menjelaskan Indonesia memiliki tantangan pembiayaan dalam rangka memenuhi target Penurunan Emisi pada 2030.

“Indonesia bisa menangkap potensi ekonomi yang besar dari pasar karbon dan menjadi sumber penerimaan negara yang besar, baik melalui perdagangan karbon secara bilateral maupun mekanisme bursa karbon,” kata Moeldoko.

Sementara itu, Burhanudin menjelaskan kewajiban untuk memenuhi komitmen global dalam mengurangi emisi karbon sejalan dengan "8 Misi Asta Cita Presiden Terpilih" pada pilar kedua yaitu untuk mendorong kemandirian bangsa, salah satunya melalui ekonomi hijau.

Hal itu diterapkan dengan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) yang bertugas untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain.

“Harapannya semua dapat turut berkoordinasi dalam merumuskan badan dan revisi Perpres 98 tahun 2021,” kata Burhanuddin.

Dalam rapat koordinasi tersebut, turut hadir Deputi 4 Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Nani Hendiarti dan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi.

Perdagangan karbon di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri LHK 21/2022. Perdagangan karbon melalui bursa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) pada 26 September 2023.

Bisnis.com,JAKARTA - SETARA Institute mengecam larangan penggunaan jilbab bagi petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“SETARA Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan atau upacara-upacara lainnya,” jelas Direktur Eksekutif SETARA Institute, Haili Hasan, dari keterangan resmi pada Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan. Hal ini dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri.

SETARA Institute kemudian juga berpendapat bahwa sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman.

BPIP dinilai harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota paskibraka putri, untuk menggunakan jilbab yang sama sekali tidak menghambat tugas sebagai pengibar bendera pada HUT RI Ke-79 RI mendatang.

“Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga [Kemenpora], anggota paskibraka putri diperbolehkan berjilbab,” tuturnya.

SETARA Institute kemudian mendesak khususnya kepada BPIP untuk segera menyelaraskan aturan soal Paskibraka, agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta semboyan negara Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika".

Adapun, aturan yang dimaksud khususnya adalah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat menghormati keyakinan dari setiap petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri yang memakai jilbab.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko meminta agar ada solusi terbaik dari fenomena paskibraka putri yang melepaskan jilbab saat pengukuhan di depan Presiden Jokowi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat menghormati keyakinan dari setiap petugas.

“Kalau dari Pak Presiden Jokowi, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta, saya pikir itu yang perlu dipikirkan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (15/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas secara tiba-tiba digantikan oleh Wihadi Wiyanto. Pergantian kursi Ketua Baleg DPR ini terjadi secara tiba-tiba.

Mulanya, Supratman sedang memimpin rapat mengenai pembahasan RUU yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Di tengah rapat, Supratman tampak diberikan surat oleh seorang pria. Supratman lantas membuka surat dari Fraksi Gerindra tersebut.

"Bapak/ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya rupanya tiba-tiba dapat surat cinta, surat dari Fraksi Gerindra Nomor A956/EP/Gerindra/DPR RI/8/2024 tentang pergantian Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Gerindra. Waduh," ujar Supratman dengan ekspresi kaget.

Supratman kembali membaca lanjutan dari isi surat tersebut. Dia menyebut dirinya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Hanya saja, pergantian itu sudah diambil sejak 1 Agustus 2024 lalu. Sedangkan Supratman baru menerima surat itu hari ini.

"Sesuai dengan keputusan Fraksi Gerindra DPR RI, dengan ini menyampaikan penggantian Ketua Baleg DPR RI dari Partai Gerindra sebagaimana di bawah ini, nama Ketua Baleg sebelumnya Supratman Andi Agtas digantikan oleh Bapak Wihadi Wiyanto terhitung mulai tanggal 1 Agustus. Rupanya sudah lama ini suratnya, saya baru dikasih. Waduh," tuturnya.

Supratman mengatakan, berhubung ada penggantian kursi Ketua Baleg DPR, maka mereka harus menunggu pimpinan DPR.

Dia berkelakar harus belajar kembali menjadi anggota jelang lengsernya dirinya dari kursi Ketua Baleg DPR.

"Ini karena ada pergantian seperti ini kita tunggu pimpinan DPR untuk saya lengser dari tempat ini dan menyerahkan kembali ke teman-teman berempat. Kita akan menjadi anggota lagi, belajar menjadi anggota," kata Supratman.

Tidak lama kemudian, tampak Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memimpin pergantian Ketua Baleg DPR.

"Pergantian Ketua Baleg DPR RI, Ketua Baleg DPR dari Fraksi Gerindra mengalami perubahan yang semula Saudara Supratman Andi Agtas A-128 digantikan oleh Saudara Wihadi Wiyanto A-114," kata Dasco memimpin rapat.

Menurut Dasco, Wihadi akan ditempatkan selama dua bulan terlebih dahulu untuk mempelajari sistem di Baleg DPR.

Dasco lantas menanyakan apakah para anggota Baleg DPR setuju dengan perubahan Ketua Baleg DPR.

"Untuk itu, kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Badan Legislasi, apakah Saudara Wihadi Wiyanto A-114 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Ketua Badan Legislasi DPR?" tanya Dasco.

"Setuju," seru para hadirin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto.

Dasco mengeklaim pergantian Supratman hanya dalam rangka penyegaran.

"Alasannya enggak ada. Penyegaran saja," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dasco meminta kepada Wihadi Wiyanto untuk mendalami sistem di Baleg DPR.

Dia juga meminta Wihadi untuk belanja masalah yang ada di Baleg DPR.

"Dan untuk kepada yang baru dilantik kan kemudian terpilih lagi, untuk lebih menyelami atau lebih mendalami dan belanja masalah-masalah yang ada di Baleg," ujar dia.

Sementara itu, Dasco berpesan kepada Wihadi agar sukses di Baleg DPR.

"Ya kan dia harus sukses dulu di tempat yang sekarang kan gitu," ucap Dasco.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas secara tiba-tiba digantikan oleh Wihadi Wiyanto. Pergantian kursi Ketua Baleg DPR ini terjadi secara tiba-tiba.

Mulanya, Supratman sedang memimpin rapat mengenai pembahasan RUU yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Di tengah rapat, Supratman tampak diberikan surat oleh seorang pria. Supratman lantas membuka surat dari Fraksi Gerindra tersebut.

"Bapak/ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya rupanya tiba-tiba dapat surat cinta, surat dari Fraksi Gerindra Nomor A956/EP/Gerindra/DPR RI/8/2024 tentang pergantian Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Gerindra. Waduh," ujar Supratman dengan ekspresi kaget.

Supratman kembali membaca lanjutan dari isi surat tersebut. Dia menyebut dirinya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Hanya saja, pergantian itu sudah diambil sejak 1 Agustus 2024 lalu. Sedangkan Supratman baru menerima surat itu hari ini.

"Sesuai dengan keputusan Fraksi Gerindra DPR RI, dengan ini menyampaikan penggantian Ketua Baleg DPR RI dari Partai Gerindra sebagaimana di bawah ini, nama Ketua Baleg sebelumnya Supratman Andi Agtas digantikan oleh Bapak Wihadi Wiyanto terhitung mulai tanggal 1 Agustus. Rupanya sudah lama ini suratnya, saya baru dikasih. Waduh," tutur dia.

Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Pijar Foundation membangun rencana aksi dengan 21 tokoh muda guna memperkuat ketahanan pangan dan kualitas nutrisi Indonesia.

Diketahui, KSP bersama Pijar Foundation berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, dan Perkumpulan Warga Muda menyelenggarakan Indonesia Future Network (IFN) dengan tema Future Food and Nutrition di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7). IFN Future Food and Nutrition dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius. Kita perlu ekstensifikasi lahan, intensifikasi hasil pangan, dan diversifikasi dari beras ke bahan lain. Regenerasi pertanian juga menjadi isu penting mengingat banyak anak muda tidak mau lagi bekerja di sektor pertanian," ucap Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ketahanan pangan menjadi isu krusial bagi Indonesia seiring bertambahnya jumlah penduduk dan tantangan perubahan iklim. Tanpa langkah konkret, Indonesia mengalami risiko kelaparan, malnutrisi, dan instabilitas ekonomi.

Acara tersebut bertujuan membahas strategi dan aksi kebijakan guna memperkuat ketahanan pangan dan kualitas nutrisi Indonesia, sekaligus mempromosikan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern serta penyediaan makanan bergizi dan minum susu bagi 82,9 juta orang Indonesia pada 2029 menjadi beberapa prioritas yang akan didorong.

"Untuk mewujudkan hal ini, kita perlu mengantisipasi beberapa tantangan seperti kemarau dan El Nino," kata Sudaryono.

Muhammad Ichsan Karim perwakilan dari KSP dan juga penyelenggara IFN mengharapkan IFN menjadi forum inovasi sektor-sektor krusial yang jadi tantangan masa depan.

"Inovasi dan kolaborasi jadi kebutuhan saat ini sehingga tantangan ketidakpastian yang bisa muncul mendadak mampu diatasi," ujar Ichsan Karim.

Sedangkan, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation Cazadira F. Tamzil menekankan pentingnya ekosistem kolaborasi antara pemuda dan pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan dan kualitas nutrisi.

"IFN Future Food and Nutrition menghasilkan hasil konkret, yakni rencana aksi kolaborasi yang disampaikan langsung ke pemerintah. Pasca IFN, kami berkomitmen terus mendorong implementasi rencana aksi kolaborasi tersebut," ujar Cazadira.

IFN Future Food and Nutrition ditutup dengan presentasi rencana aksi kolaborasi yang telah disusun peserta di hadapan para pimpinan KSP. IFN digelar secara rutin mulai Februari hingga Oktober 2024, mengumpulkan praktisi muda terpilih dari multi-sektor dan mengangkat berbagai isu strategis. IFN merupakan kolaborasi antara KSP, Kemenpora, Kementerian PPN/Bappenas, Pijar Foundation, dan Perkumpulan Warga Muda.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebut Presiden Joko Widodo telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibukota Nusantara (IKN) sebelum 17 Agustus 2024.

Hal ini, kata dia, menepis keraguan yang muncul di publik dan membuktikan komitmennya bahwa target pencapaian pembangunan IKN tahap I sudah sesuai dengan rencana yang sudah dicanangkan.

“Presiden Jokowi berkantor di IKN dimulai hari Senin tanggal 29 Juli 2024, maka selanjutnya proses perpindahan ASN ke IKN juga akan sesuai dengan target yang diharapkan,” kata Ade Irfan dalam siaran pers, Kamis (1/8/2024).

Ia berpendapat, berkantornya Presiden Jokowi akan membuatnya mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.

Dengan begitu, semuanya berpacu untuk memenuhi target yang sudah dicanangkan.

Apalagi selama ini, lanjut Ade Irfan, Presiden Jokowi cukup detail dan rinci dalam mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional di seluruh Indonesia.

“Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali datang ke IKN, dengan mengajak para menterinya untuk berkemah di IKN. Semua itu dilakukan dalam rangka mengawal progres pembangunan IKN dan memberikan semangat kepada semua pihak untuk bekerja keras demi bangsa dan negara,” jelas dia.

Menurut dia, berkantornya Jokowi di IKN akan meningkatkan kepercayaan para investor.

Investor yang sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN mendapatkan jaminan progres pembangunan IKN bisa berjalan sesuai rencana.

Sedangkan bagi calon investor, akan semakin berlomba-lomba untuk segera masuk ke IKN.

Eks Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 ini pun menuturkan, saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.

Ia meyakini, pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun akan mendukung percepatan pembangunan IKN.

“Bapak Prabowo adalah Presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden terpilih yang memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga IKN yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia ke depan yang modern di masa mendatang,” jelasnya.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI.

Irfan Pulungan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal tersebut sekaligus menepis keraguan publik dan membuktikan komitmen bahwa target pencapaian pembangunan IKN tahap I sudah sesuai dengan rencana yang dicanangkan.

“Presiden Jokowi berkantor di IKN dimulai hari Senin tanggal 29 Juli 2024, maka selanjutnya proses perpindahan ASN ke IKN juga akan sesuai dengan target yang diharapkan,” katanya.

Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.

"Sehingga semuanya agar berpacu untuk memenuhi target yang sudah dicanangkan. Apalagi selama ini Presiden Jokowi cukup cermat dan terperinci dalam mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional di seluruh Indonesia. Terbukti sejumlah proyek besar bisa selesai tepat pada waktunya," ujarnya.

Dikatakan Irfan, Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali datang ke IKN dengan mengajak para menteri kabinet untuk berkemah di IKN dalam rangka mengawal progres pembangunan IKN dan memberikan semangat kepada semua pihak untuk bekerja keras demi bangsa dan negara.

Kehadiran Presiden Jokowi di IKN, kata Irfan, akan meningkatkan kepercayaan para investor yang sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN, sehingga mereka mendapatkan jaminan progres pembangunan IKN bisa berjalan sesuai rencana.

"Sedangkan bagi calon investor akan semakin berlomba-lomba untuk segera masuk ke IKN," katanya.

Dalam kunjungan Presiden ke IKN, kata Irfan, juga turut ditinjau sejumlah fasilitas yang sudah selesai dilakukan, seperti pembangunan hotel berbintang sebagai sektor penunjang di area IKN.

Mantan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 itu menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.

"Saya yakin pemerintahan baru yang nanti akan dipimpin Prabowo Subianto mendukung percepatan pembangunan IKN," katanya.

Irfan menambahkan Prabowo sebagai presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan.

"Sehingga IKN yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia ke depan yang modern di masa mendatang,” katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan berkantornya Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur bakal meningkatkan minat para investor.

Ade menilai investor yang sudah menunjukkan minatnya berinvestasi di IKN mendapat jaminan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana.

"Telah berkantornya Presiden Jokowi di IKN akan meningkatkan kepercayaan para investor," kata Ade dalam keterangannya, Kamis (1/8).

Menurut Ade, keberadaan Jokowi juga akan mudah mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN. Sehingga semua pihak akan berpacu untuk memenuhi target yang sudah ditentukan.

Selama ini Presiden Jokowi cukup detil dan rinci dalam mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) diseluruh Indonesia.

"Kemarin saat datang ke IKN Presiden Jokowi juga menunjukkan sejumlah fasilitas yang sudah selesai dilakukan seperti pembangunan hotel berbintang sebagai Sektor penunjang di area IKN," jelasnya.

Lebih lanjut, Ade menyebut Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di IKN sebelum 17 Agustus 2024.

Ade mengatakan saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN. Ia pun meyakini pemerintahan baru periode 2024-2029 mendatang akan mendukung percepatan pembangunan IKN.

"Bapak Prabowo adalah Presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden terpilih yang memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan," ujar Ade.

Presiden Jokowi sebelumnya mulai berkantor di Istana Garuda IKN pada 29-30 Juli kemarin. Namun Presiden sudah melakukan kunjungan kerja ke IKN sejak 28 Juli untuk meninjau kondisi pembangunan jalan tol IKN hingga meresmikan Jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pada hari pertama, Presiden Jokowi telah melakukan rapat bersama jajaran OIKN dan Mensesneg, serta menerima perwakilan Kepala Daerah dan Forkopimda.

Jokowi berbicara beberapa hal, seperti memastikan fasilitas kebutuhan primer seperti listrik dan air terpenuhi hingga membantah anggapan pengerjaan IKN terburu-buru.

Sedangkan pada hari kedua, Jokowi menerima perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah (Kadinda) serta pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dari sejumlah daerah di sekitar kawasan IKN.

Selain bertemu dengan pengusaha lokal, Jokowi juga bertemu dan rapat bersama jajaran pengamanan. Yakni Pangdam VI/MLW, Kapolda Kaltim, Danrem 091/ASN, Dandim 0913/PPU, dan Kapolres PPU.

KSP juga mengawal proyek-proyek nasional strategis, perkembangannya day by day kami ikuti,....

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal perkembangan ragam Proyek Strategis Nasional (PSN) menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"KSP juga mengawal proyek-proyek nasional strategis, perkembangannya day by day kami
ikuti, sehingga nanti kami memahami betul PSN mana yang masih overlap, masih melewati tahun 2024," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), sebanyak
195 PSN yang bergulir sejak periode 2016 hingga Februari 2024 telah rampung, dengan total anggaran sebesar Rp1.519 triliun.

Sebanyak 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi dengan total nilai investasi berkisar Rp2.960,7 triliun

Sementara itu pada tahun ini, pemerintah menargetkan untuk menuntaskan pembangunan 41 PSN, dengan rincian lima proyek selesai pada periode Januari-Maret, 24 proyek pada periode April-September, dan 12 proyek pada periode Oktober-Desember.

Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu meyakini bahwa PSN yang tersisa dapat diselesaikan secara optimal jika menjaga efektivitas pemerintahan.

"Itu kunci utama. Saya dari awal sudah mengatakan bahwa kita jaga efektivitas pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan publik tidak ada yang terganggu," katanya.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

Pada saat itu juga, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) agar dokumen Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kita sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di ibu kota," kata Moeldoko usai konferensi pers terkait penyelesaian konflik sosial Pulau Haruku, di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Senin.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, batas waktu peralihan kekuasaan presiden dan wakil presiden jatuh pada 20 Oktober 2024.

Pada saat itu juga, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih akan mengucapkan sumpah/janji dan penandatangan berita acara di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Moeldoko mengatakan memo tentang hal itu telah ia kirim secara langsung kepada Mensesneg Pratikno.

Saat ditanya apakah Moeldoko mengetahui kapan target penerbitan Keppres pemindahan ibu kota, ia mengaku belum mengetahuinya. "Aku belum tahu, nanti akan saya cek," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan penerbitan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tergantung progres pembangunan di lapangan.

Presiden mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono baru-baru ini telah memberikan sinyal terkait kesiapan IKN sebagai lokasi penyelenggaraan HUT RI.

Sejumlah kesiapan yang dimaksud berupa pasokan air, listrik, hingga jaringan internet menjelang pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI.

"Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke," ujarnya.

Basuki mengatakan sejumlah bangunan Kementerian Koordinator di IKN juga akan ada yang bisa dioperasikan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), petugas upacara, hingga tamu lain.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) turun tangan memverifikasi berbagai isu pengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bali. Salah satunya, KSP menyoroti maraknya warga negara asing (WNA) yang berulah di Pulau Dewata.

Tenaga Ahli Utama Deputi V KSP, Irfan Pulungan, mengatakan ada tiga isu utama yang disoroti di Bali. Selain WNA yang kerap berulah, isu lain yang disoroti adalah narkotika dan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Kehadiran Kantor Staf Presiden Deputi V ke Bali ada tiga isu, tentang penanganan masalah narkotika, over kapasitas lapas, dan tentang perilaku keamanan dan ketertiban warga negara asing yang beberapa tahun terakhir meresahkan masyarakat Bali," ujar Irfan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (12/7/2024).

Irfan menerangkan verifikasi dilakukan guna memastikan isu dan permasalahan di Bali. Sebab, KSP selama ini hanya mengetahui informasi dari media sosial (medsos) dan sejumlah pengaduan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, banyak ulah WNA di Bali, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga tidak menghormati kultur masyarakat.

Menurut Irfan, penanganan terhadap ulah WNA di Bali perlu dilakukan secara bersama-sama dan serius. Artinya, harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Catatannya, ini dilakukan dengan bersama-sama penyelesaiannya. Tidak sektoral, (tetapi) secara holistik bersama-sama," ungkap Irfan.

Namun, Irfan tak sepakat soal pembatasan WNA ke Bali meski banyak yang berulah. Pasalnya, langkah-langkah penanganan WNA harus dilakukan dengan cermat.

Menurut Irfan, kedatangan WNA ke Bali sejatinya membawa berkah. Kehadiran para WNA ke Pulau Dewata tidak hanya berpengaruh pada sektor pariwisata, tetapi juga terhadap investasi.

Irfan mengungkapkan rombongan Deputi KSP sejatinya telah tiba di Bali sejak Rabu (10/7/2024). Mereka kemudian menyambangi Kepolisian Daerah (Polda) Bali guna berkoordinasi terkait kasus Narkotika.

Verifikasi kemudian dilanjutkan dengan berdialog bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, Kamis (11/7/2024).

Dialog berlanjut lagi bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Bali I Dewa Gede Mahendra Putra dan Pramella, Jumat (12/7/2024). Hasil verifikasi akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, untuk disampaikan kepada Presiden dalam bentuk memo dan dibahas dalam rapat terbatas (ratas).

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Presiden segera menerbitkan Keputusan Presiden untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

"Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh DKPP, insyaallah secepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden setelah putusan ini dilakukan oleh DKPP," ujar Ngabalin dalam pesan video yang diterima wartawan, di Jakarta, Rabu.

Ngabalin mengatakan pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga berwenang yang diberikan oleh undang-undang dalam menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu.

Pemerintah memastikan Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak tetap akan berlangsung sesuai jadwal, karena terdapat mekanisme pemberhentian antar waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU RI.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota KPU RI, terkait kasus dugaan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT.

Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu.

DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Hasyim awalnya dilayangkan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), selaku kuasa hukum korban, pada Kamis 18 April 2024.

Kuasa hukum korban menilai perbuatan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Adapun setelah putusan DKPP dibacakan Rabu hari ini, kuasa hukum korban menyebut upaya pemidanaan terhadap Hasyim Asy'ari saat ini menjadi selangkah lebih maju.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024