Kami tidak mengandalkan orang per orang, tetapi sistemnya agar mudah diakses.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa sedang membangun sistem untuk menerapkan sistem merit di Kementerian Hukum sekaligus memastikan semua yang mendapat promosi atau demosi mendapatkan catatannya masing-masing.

"Kami tidak mengandalkan orang per orang, tetapi sistemnya agar mudah diakses," kata Supratman di Jakarta, Senin.

Menteri Hukum mengatakan bahwa penerapan sistem merit bagi pegawai di Kementerian Hukum saat ini belum memiliki parameternya. Untuk itu, pihaknya mencoba menerapkan dengan objektif meskipun pasti terdapat unsur subjektif.

Menteri Supratman menuturkan bahwa pihaknya bisa menerapkan sistem merit dengan terlebih dahulu membangun sistemnya, terutama dengan digitalisasi agar dapat diakses oleh semua masyarakat.

Selama ini, menurut dia, data terkait dengan kepegawaian dimungkinkan ada.

"Akan tetapi, soal apakah terkena kasus atau tidak? Belum dapat mengaksesnya," kata Supratman.

Kemungkinan, kata dia, bukan karena tidak tersedia, melainkan belum terintegrasi. Hal ini yang menjadi problem yang akan pihaknya selesaikan.

"Nanti semua orang yang akan promosi maupun demosi mendapatkan catatannya melalui sistem digital," tuturnya.

Supratman mengemukakan bahwa sistem merit juga menjadi konsen Presiden RI Prabowo Subianto karena selama ini dalam berbagai kesempatan menyampaikan orang yang menempati posisi harus sesuai dengan keahlian, kemampuannya.

"Tentu itu menjadi harapan Presiden karena dalam beberapa kesempatan beliau menyampaikan ingin menempatkan seseorang dalam kapasitas, kemampuan, dari sisi keilmuan dan lainnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hukum mengatakan bahwa kementerian sedang fokus pada rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) dan pemberlakuan sistem merit agar institusi tersebut berjalan baik.

Menteri Supratman mengatakan bahwa Kementerian Hukum yang merupakan induk dari Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang fokus pada dua hal.

Pertama, kata dia, terkait dengan rekrutmen PNS di kementerian tersebut yang sedang berlangsung agar sumber daya manusia (SDM) yang bergabung pada kementerian tersebut berkualitas.

Fokus kedua, lanjut Menteri Supratman, memberlakukan sistem merit di tubuh organisasi tersebut, baik untuk pegawai yang akan naik pangkat maupun promosi jabatan strategis lainnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan dirinya tidak membahas sama sekali terkait calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Senin (4/11/2024) sore.

Pasalnya, muncul desakan agar Prabowo membentuk ulang panitia seleksi (pansel) capim KPK.

"Enggak ada. Belum ada, tadi sama sekali enggak disinggung soal KPK, belum ada," ujar Supratman di Istana, Jakarta, Senin.

Saat ditanya apakah pemerintahan Prabowo bakal meninjau ulang capim KPK yang telah diajukan oleh pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR, Supratman menyebut Prabowo pada akhirnya akan bersikap.

Dia meminta agar publik menunggu saja keputusan presiden (keppres) terkait capim KPK.

"Kita tunggu saja keppres terkait hal itu," ucapnya.

Sementara itu, terkait masa jabatan pimpinan KPK yang akan segera habis tapi belum ada penggantinya, Supratman mengatakan Prabowo pasti akan mengantisipasi hal tersebut.

Yang pasti, kata dia, dalam pertemuan sore ini, Prabowo tidak mengungkit soal capim KPK.

"Betul-betul yang dibahas tadi terkait dengan putusan MK terkait dengan klaster ketenagakerjaan," imbuh Supratman.

Sebelumnya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bisa membentuk ulang pansel capim KPK dan calon anggota Dewan Pengawas KPK.

Ia mengatakan, langkah tersebut bisa diambil Prabowo apabila tidak puas dengan 10 nama capim KPK yang telah diserahkan ke DPR oleh pemerintahan Joko Widodo.

"Maka kita mendorong pemerintah, karena ini ada aturannya, bahwa pemerintah bisa menganulir, bisa membuat pansel ulang, membentuk pansel ulang, dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK," kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Ini belum terlambat, kalau kita ingin menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas mengatakan, bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Diketahui, RUU Perampasan Aset tidak ada di dalam daftar RUU usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (Prolegnas). Hal itu berdasarkan daftar yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024) yang membahas evaluasi periode sebelumnya dan usulan Prolegnas 2025-2029.

Menurut Supratman, Prabowo telah meminta Kementerian Hukum untuk mengulas kembali terhadap seluruh RUU yang berpotensi menghambat program pemerintahan yang telah tertuang dalam Asta cita.

Dia pun kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang dikedepankan oleh Prabowo. Sebagaimana pidatonya usai mengucapkan sumpah/janji sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

"Kalau itu sudah pasti, pemberantasan korupsi itu menjadi bagian," kata Supratman usai rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Supratman lantas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas. Sebab, sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.

"Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.

"Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.

Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi "perampasan" diganti dengan "pemulihan" dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," ujar politikus Gerindra itu

Sejauh ini, Badan Legislasi DPR RI sedang mengundang berbagai lembaga dan organisasi untuk menyerap aspirasi usulan RUU. Selain RUU tentang Pemilu, RUU tentang Perampasan Aset juga kerap diusulkan oleh lembaga-lembaga terkait.

Pimpinan Badan Legislasi DPR RI pun menyatakan bahwa harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI terlebih dahulu agar RUU Perampasan Aset bisa masuk dalam Prolegnas 2024-2029.

Komisi III DPR merupakan alat kelengkapan dewan yang paling berkompeten untuk mengajukan usulan undang-undang tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Diketahui, pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.

Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku masih menunggu undangan rapat kerja terkait masuk atau tidaknya RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

"Kami belum bahas terkait prolegnas, bahwa sekarang ini kan kami menunggu undangan dari badan legislasi karena yang akan menyelenggarakan rapat kerja kan Badan Legislasi," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (4/11/2024).

Ia juga mengaku belum dapat bicara banyak mengenai pelbagai dinamika politik di DPR yang menyertai wacana masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam prolegnas.

Termasuk, kata dia, soal wacana perubahan diksi "perampasan" menjadi "pemulihan" aset.

Hal itu sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang mendasarkan pada konsep "stolen asset recovery".

Supratman mengaku masih menunggu kajian resmi.

"Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu," kata politikus Gerindra itu.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pihaknya mengkaji ulang (review) seluruh undang-undang. Dia mengatakan Prabowo meminta seluruh aturan mulai dari UU hingga peraturan menteri dikaji ulang.

"Khusus kepada faktor regulasi saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa yang pertama, Presiden menugaskan kepada kami untuk melakukan upaya review terhadap seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah peraturan menteri," kata Supratman dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Dia mengatakan Prabowo ingin ada harmonisasi dan sinkronisasi seluruh aturan. Dia menyebut hal itu ditujukan sebagai salah satu langkah menuju Indonesia Emas 2045.

"Agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045," ujarnya.

Supratman berharap kerja sama yang baik antara kementeriannya dengan Komisi XIII DPR RI. Dia berjanji Kementerian Hukum akan transparan dan akuntabel.

"Saya berharap mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman di Komisi XIII sebagai komisi yang baru ini akan kita bersinergi," ujar Supratman.

"Untuk membangun Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang lebih transparan, akuntabel dan semua tenaga-tenaga yang akan bekerja bersama-sama dalam rangka mendukung program-program pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu bisa berjalan," imbuhnya.

Simak juga Video 'Menkum HAM Dorong Seniman Daftar HKI, Cegah Karya Diklaim Orang Lain':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan saat ini Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara ditentukan keputusan presiden (keppres).

"Ya sekarang Jakarta masih ibu kota negara, walaupun nanti proses perpindahan itu ditentukan keppres oleh Presiden," ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Meski Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024, namun Jakarta masih menjadi ibu kota. Penandatanganan Keppres masih menunggu kesiapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Nggak ada masalah kalau UU tentang DKJ tidak ada masalah. IKN nggak ada masalah. Karena kan tergantung kesiapannya, kapan di sana siap, keppres ditandatangani," terangnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Prabowo mendorong pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di kawasan IKN bisa selesai dalam 4 tahun ke depan.

Sikap Prabowo itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Raja Juli mengatakan penegasan Prabowo terkait IKN disampaikan pada hari kedua retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

"Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat point pengarahan beliau adalah soal IKN," kata Raja Juli yang ditulis dalam keterangan foto di Instagramnya, Sabtu (26/10/2024).

Dengan adanya penegasan itu, kata Raja Juli, maka komitmen Prabowo untuk membangun IKN tidak perlu diragukan lagi. Dia berharap agar persoalan ini tidak menjadi polemik.

"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," tuturnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan seleksi calon pimpinan KPK. Supratman mengatakan daftar nama calon pimpinan yang akan dikirimkan oleh Presiden Prabowo bisa sama dengan yang telah dikirimkan oleh presiden sebelumnya Joko Widodo (Jokowi) atau bisa berbeda.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," kata Supratman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Supratman meminta semua pihak untuk menunggu surat presiden yang akan dikirimkan oleh Prabowo ke DPR. Dikatakan calon pimpinan KPK bisa dari nama yang sama atau berbeda dari yang telah diusulkan sebelumnya.

"Pasti dalam waktu yang nggak terlalu lama kayaknya. Tergantung presiden, boleh dua-duanya, beliau mau menggoalkan nama-nama yang sama, memakai pansel yang lain, tergantung presiden. Atau mau membentuk yang lain, kita tergantung presiden," ujar Supratman.

"Ya tergantung presiden. Nanti setelah itu kan kami sudah memberikan pertimbangan terkait dengan itu. Nanti ditunggu aja," tambahnya.

Pansel Capim KPK 2024-2029 Dibentuk Jokowi

Sebelumya, Pansel Capim KPK telah dibentuk Jokowi menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden. Semua tahapan seleksi telah dilakukan sampai Pansel Capim KPK menyerahkan hasil akhir ke Jokowi. Ada 20 nama capim dan cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi.

Berikut Daftar 20 nama capim dan cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi:

Capim KPK
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto

Dewas KPK
1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas menegaskan bahwa layanan tetap berjalan meskipun Kementerian Hukum saat ini masih dalam masa transisi karena ada perubahan nomenklatur.

Diketahui, Presiden Prabowo memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dulu di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Meski ada masa transisi, namun semua layanan publik tetap berjalan seperti biasanya,” ujar Supratman saat Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian Hukum di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Menurut dia, tim transisi terus bekerja untuk membagi tugas, personel atau sumber budaya manusia (SDM), aset, dan lainnya yang sebelumnya berada pada satu kementerian yaitu Kemenkumham akibat adanya nomenklatur baru.

"Kami menargetkan paling lambat bulan Juni 2025 itu bisa selesai untuk masa transisi baik personel regulasi dan lainnya," kata Supratman di Jakarta, Senin,

Dia lantas menyebut bahwa sebelum dipecah menjadi tiga kementerian, Kementerian Hukum dan HAM menjadi kementerian dengan SDM terbanyak kedua setelah Kementerian Keuangan.

"Kementerian yang sangat gemuk, kementerian terbanyak dari sisi sumber daya manusia nomor dua setelah kementerian keuangan sebelum kami dipisahkan ada 65 ribu jumlah pegawai," ujarnya.

Supratman pun mengaku optimistis bahwa masa transisi di Kementerian Hukum bisa berjalan dengan baik, dan diharapkan dapat menjadi percontohan oleh kementerian lainnya.

"Sekarang kami telah membentuk tim transisi agar menjadi percontohan kementerian lain," ujarnya.

Saat ini Komisi XIII DPR RI sedang melaksanakan Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum, dan ini merupakan raker pertama setelah kementerian itu dipecah.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Nico Afinta menyatakan pihaknya telah menyiapkan transisi peralihan menjadi Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Diketahui, Kementerian Koordinator itu akan menjadi tiga kementerian yang merupakan hasil pemisahan dari Kemenkumham.

Nico mengatakan, pihaknya telah membentuk tim transisi dan telah mencanangkan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Program jangka pendek ditargetkan tercapai pada 20 Oktober kemarin dan telah terlaksana.

Kemudian, program jangka menengah tercapai pada Desember 2024. Sementara, program jangka panjang akan terlaksana hingga Juni 2025.

Sejumlah program transisi yang disusun meliputi bidang regulasi serta kelembagaan, keuangan, sumber daya manusia, tata kelola aset, dan lainnya.

Sementara itu, untuk anggaran 2024 yang akan berakhir dua bulan ke depan, telah ditentukan anggaran Kementerian Hukum Rp 7,9 triliun.

Kemudian, pos anggaran Kementerian HAM Rp 64,855 miliar, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 13,39 triliun.

"Fokus peningkatan pelayanan keimigrasian, penguatan sistem pemasyarakatan serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang membutuhkan operasional kedua sektor ini," kata Nico dalam acara serah terima jabatan di Kompleks Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Yasonna H Laoly, menyinggung soal adanya titipan undang-undang (UU) dari pemerintah era sebelumnya ke DPR. Yassona berharap pada periode pemerintah selanjutnya hal semacam ini tak terulang kembali.

"Kami menitipkan, saya ikut serta di pemerintahan selama 10 tahun kurang 3 bulan. Jadi saya tahu benar kadang-kadang soal kejar tayang ini, juga barangkali teman-teman kalau kita mau jujur titipan-titipan rencana undang-undang dari pemerintah ke DPR ini kan dibuka aja lah," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Yasonna mengatakan seharusnya ada pembahasan yang panjang terkait UU di DPR. Apa lagi, kata eks Menkumham itu, kini ada 8 fraksi di DPR.

"Biasanya kalau di DPR kan panjang cerita apa lagi sekarang 8 fraksi, panjang tapi kadang-kadang lebih sulit kalau di kalangan internal pemerintah," kata Yasonna.

Yasonna menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh terkait UU Ciptaker. Yasonna berharap pembahasan UU ke depannya bisa lebih mendalam.

"Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan gugatan dari Buruh tentang ini. Sebagai orang yang sangat berpengalaman di Baleg tentunya kita menitipkan pesan kepada pemerintah melalui Pak Menteri ke depannya boleh kita katakan cara-cara pembahasan perundang-undangan lebih kita bahas secara mendalam kecuali revisi-revisi singkat barangkali," kata Yasonna.

Pada kesempatan terpisah setelah rapat, Menkum, Supratman Andi Agtas, menanggapi pernyataan Yasonna. Supratman menekankan pemerintah dalam posisi tak ingin pembentukan UU dilakukan secara terburu-buru.

"Justru kalau pemerintah kan dari dulu sama maunya jangan kejar tayang kan sekarang lembaga pembentuk undang-undang kan DPR ya kan," kata Supratman kepada wartawan.

Supratman membantah adanya titip menitip terkait UU. "Sekarang saya berada di posisi pemerintah, kami ndak ada yang titip menitip soal itu ya," imbuhnya.

Saksikan juga Sosok: Oey Tjin Eng, Penjaga Budaya Cina Benteng

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com -Komisi XIII DPR menjadwalkan rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada pekan depan.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, Komisi XIII bakal segera bekerja dan memanggil para menteri meski komisi itu baru terbentuk pada Selasa (22/10/2024) kemarin.

“Minggu depan kita akan undang mitra. Hari Senin kita akan Menteri Hukum. Habis itu, Menteri HAM,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Politikus Partai Nasdem ini enggan berprasangka buruk mengenai usul Natalius Pigai agar Kementerian HAM mendapatkan anggaran Rp 20 triliun.

Willy mengingatkan bahwa isu HAM mempunyai spektrum yang amat luas.

“Tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan. Luas, sangat luas kan. Tentu dia juga berdasarkan kementerian-kementeriannya, pendidikan, kesehatan, hak dasar manusia,” kata dia.

Willy juga tidak mau berandai-andai soal kemungkinan usul Natalius Pigai itu dapat terealisasi karena APBN 2025 sudah disahkan.

Lagipula, ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto punya program makan bergizi gratis yang menurutnya berkaitan dengan isu HAM.

“(Program) itu juga pespektifnya kalau lihat ya human rights. Apakah nanti dia, mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati bersama-sama,” kata Willy.

Diketahui, Komisi XIII adalah komisi yang baru dibentuk seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo.

Komisi XIII DPR akan bermitra dengan sejumlah kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Sekretaris Negara.

Sementara itu, Natalius Pigai menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.

"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden Prabowo Subianto," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai kementerian yang merupakan pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjalankan tugas yang selama ini dijalankan oleh Kemenkumham.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian, Prabowo menunjuk dan melantik Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Lalu, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri HAM menjalankan segala urusan di bidang HAM yang dijalankan Kemenkumham.

Hal itu termaktub dalam Pasal 6 Perpres 139/2024 yang berbunyi, "Menteri Hak Asasi Manusia pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 memimpin dan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Jika berdasarkan Perpres 18/2023, maka Kementerian HAM dipastikan akan membawahi Ditjen HAM.

Berbeda dengan Komnas HAM

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Dia mengatakan, Kementerian HAM bertugas untuk membangun dan membuat kebijakan terkait HAM.

"Kementerian HAM adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda, lain dengan Komnas HAM, Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM," kata Pigai dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Senin (21/10/2024).

Pigai lantas menyebut, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi. Pertama, penyelamatan HAM melalui regulasi. Kedua, melindungi warga negara. Ketiga, memenuhi kebutuhan warga negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai kementerian yang merupakan pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) juga menjalankan tugas yang selama ini dijalankan oleh Kemenkumham.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi tiga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM); dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemudian, Prabowo menunjuk dan melantik Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Lalu, Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum, dan Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lantaran Kemenkumham dibagi menjadi tiga kementerian, pembagian tugasnya juga terbagi tiga.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri HAM menjalankan segala urusan di bidang HAM yang dijalankan Kemenkumham.

Hal itu termaktub dalam Pasal 6 Perpres 139/2024 yang berbunyi, "Menteri Hak Asasi Manusia pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 memimpin dan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Sementara itu, berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2023, Kemenkumham mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian, Pasal 5 Perpres 18/2023 disebutkan bahwa Kemenkumham memiliki 11 fungsi di bidang hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan hingga kekayaan intelektual.

Berikut bunyi Pasal 5 Perpres 18/2023, "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden".

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya Kemenkumham memiliki enam Direktorat Jenderal (Ditjen), yakni Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual (KI), dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemudian, ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Jika berdasarkan Perpres 18/2023, maka Kementerian HAM dipastikan akan membawahi Ditjen HAM.

Berbeda dengan Komnas HAM

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Dia mengatakan, Kementerian HAM bertugas untuk membangun dan membuat kebijakan terkait HAM.

"Kementerian HAM adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda, lain dengan Komnas HAM, Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM," kata Pigai dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Senin (21/10/2024).

Pigai lantas menyebut, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi. Pertama, penyelamatan HAM melalui regulasi. Kedua, melindungi warga negara. Ketiga, memenuhi kebutuhan warga negara.